Pasar kuliner di eks Rumah Sakit Datoe Binangkang.
ZONA KOTAMOBAGU – Pengoperasian Pasar kuliner di eks Rumah Sakit Datoe Binangkang tinggal menunggu usulan hibah dari Kementrian Perdagangan RI. Demikian dikatakan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop-UKM), Herman Aray.
“Pasar kuliner tinggal menunggu pengusulan hibah dari Kementerian Perdagangan ke Pemerintah Kota. Jadi kita akan mengusulkan hibah ke kementerian, semacam kita lakukan seperti Pasar Poyowa Kecil waktu lalu. Yakni dihibahkan dulu untuk penggunaan,” kata Aray.
Ia menjelaskan, salah satu dasar mendapat bantuan harus ada sertifikat dari Kementerian Perdagangan RI.
“Nanti kalau sudah ada hibah dari kementerian bahwa itu sudah milik dari pemerintah kotamobagu, kemudian kita laporkan ke pimpinan yakni ibu wali kota bagaimana untuk kelanjutan pembangunan ke depan,” terangnya.
Menurutnya, dalam penataan pasar kuliner ini, nantinya akan kembali dianggarkan. “Jadi harus eksklusif karena status kota. Disitu masih akan dipasang paving, pagar, kemudian sanitasi. Kalau masih dalam kondisi begitu lalu pedagang dipindah kan tidak bagus,” jelasnya. (gjm)
ZONA KOTAMOBAGU – Pemkot Kotamobagu melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) saat ini tengah mempersiapkan Detail Engineering Design (DED) dalam perencanaan pembangunan.
Menurut Sekretaris Dispora, Hendra Makalalag, rencana pembangunan yang dimulai dari DED merupakan konsep pembangunan bertahap, mengingat hampir seluruh fasilitas Keolahragaan akan dibangun didalamnya.
“Pekerjaan DED Gelora Ambang saat ini pada tahap penyusunan dokumen pengadaan dan dilelang dalam waktu dekat ini,” ujar Makalalag.
Lanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan nanti pihak Dispora akan lebih banyak berdiskusi dengan pihak konsultan maupun para pihak terkait, agar bisa menyamakan persepsi dalam konsep pembangunan nanti.
“Dengan luas lahan 13,5 hektare rencananya akan dimaksimalkan agar semua fasilitas olahraga ada di dalam Gelora Ambang, sehingga pemerintah daerah melalui Dispora dapat mengelolanya hingga nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” tuturnya.
Dirinya berharap, ke depan Gelora Ambang akan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara, lebih khusus Bolaang Mongondow Raya (BMR). Sebab kata Hendra, lokasinya sangat strategis berada ditengah Kota yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Sulawesi Utara.
“Rencana pembangunan dengan konsep bertahap akan dituangkan dalam kebijakan anggaran baik bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi dan APBD Kota Kotamobagu dan tidak menutup kemungkinan bekerjasama dengan pihak ketiga (investor),” sebutnya.
Ia menambahkan, didalam konsep pembangunan fisiknya nanti, disertai dengan Wisma atlit dan Gedung Kantor Dispora Kotamobagu berada dikawasan Gelora Ambang. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemondokkan atlit bila ada even dan memudahkan pengawasan dari Dispora yang bertanggungjawab atas keberlangsungan pemanfaatan fasilitas yang tergolong mahal.
“Dukungan semua stakeholder sejak perencanaan sampai pada tahapan pembangunannya nanti sangat diharapkan,” pungkasnya. (gjm)
ZONA KOTAMOBAGU – Ratusan jabatan eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) akan dihilangkan. Hal ini sebagai tindak lanjut dari surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) nomor 334 tahun 2019 tentang langkah strategis dan kongkret penyederhaan birokrasi.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda), Sande Dodo, pihaknya saat ini sementara mendata jumlah dan jabatan-jabatan yang akan disederhanakan sebagai tindak lanjut dari surat edaran tersebut. “Nanti setelah pendataan baru akan dibawa ke KemenPAN-RB,” katanya.
Penyederhanaan jabatan eselon III dan IV itu berdasarkan surat edaran tersebut adalah paling lambat minggu ke-empat Bulan Juni tahun ini. “Tapi itu baru bidang investasi dan perijinan untuk jangka pendek. Untuk janga menengah Bulan Desember seluruhnya sudah disederhanakan jabatan eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional,” ungkapnya.
Dijelaskannya, untuk jabatan eselon III akan menjadi jabatan fungsional ahli madya, sedangkan eselon IV menjadi jabatan fungsional ahli muda. “Kecuali Camat, Lurah, Kepala UPTD Rumah Sakit dan Kepala UPTD Farmasi, itu tetap ada,” jelasnya. (gjm)
ZONA POLITIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu menjalin kerja sama dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) di bidang pembentukan produk hukum daerah Tahun 2020. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Ketua DPRD, Meiddy Makalalag, dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulut, Lumaksono, Kamis (23/1).
“Dengan adanya kerja sama ini, maka kedepannya penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah akan ada pendampingan dari pihak Kemenkumham,” kata Ketua DPRD, Meiddy Makalalag.
Ia berharap, kerja sama dengan Kemenkumham itu bisa memperlancar proses penyusunan hingga penetapan Ranperda menjadi Perda oleh DPRD. “Kerja sama ini sangat baik dan tentunya memudahkan dalam proses semua tahapan penyusunan Perda nanti,” harapnya.
Tahun ini ada 24 Ranperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). 24 Ranperda itu terdiri dari 14 inisiatif DPRD dan 10 usulan Pemkot Kotamobagu. (gjm)
ZONA KOTAMOBAGU – Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara tahun 2020 sudah ditetapkan sejak November 2019. Gubernur Sulut, Olly Dondokambey menetapkan UMP Sulut sebesar Rp3.310.732.
Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sulut itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kotamobagu, Imran Golonda mengatakan, siap menindaklanjuti keputusan Gubernur Sulut Nomor 408 tahun 2020 terkait penerapan UMP di Kotamobagu.
“Jadi sanksinya jelas, jika perusahaan tidak menerapkan UMP. Yakni, mulai dari teguran sebanyak tiga kali sampai pada penutupan perusahaan,” tegas Imran.
Untuk itu, ia mengimbau seluruh pekerja untuk mengadu ke pemerintah jika tidak mendapatkan upah sesuai UMP. Apalagi sejak ditetapkan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada perusahaan untuk segera menerapkan upah sesuai hasil kesepakatan dewan pengupahan.
“Kepada pekerja yang perusahaannya belum menerapkan UMP, kami minta untuk melapor baik di pemerintah kota maupun di provinsi,” ucapnya.
Disisi lain, dirinya juga mempertimbangkan terkait kondisi pelaku usaha yang ada di Kotamobagu.
“Kondisi pelaku usaha di Kotamobagu kita sudah ketahui, baik permodalannya maupun sistem penggajian untuk tenaga kerja. Tapi dilain pihak ada juga pelaku usaha yakni Kopi Sakura yang menggaji karyawannya perminggu sebesar 900 ribu. Malah kalau dihitung dan dikali empat Minggu malahan lebih dari besaran UMP yang ditetapkan,” ujar Imran.
Meski begitu lanjut Imran, para pelaku usaha juga harus mematuhi besaran UMP yang sudah ditetapkan. Apabila tidak sanggup, ia bisa kembali ke UMP 2019. Tapi harus ada catatan baik dari pelaku usaha maupun dari tenaga kerja.
“Kita juga tidak mungkin mematikan pelaku usaha. Dilain pihak mendatangkan investasi supaya ada lapangan kerja. Kalau di Bitung dan Minahasa Utara itu daerah industri, jadi mau tidak mau mereka harus UMP. Kalau di Kotamobagu belum ada industri besar, jadi tinggal kesepakatan antara pelaku usaha dan pekerja,” terangnya.(gjm)
Wakil Bupati, Drs Hi Amin Lasena MAP, memberi sambutan saat membuka Konferensi ke-III PWI Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
ZONA BOLMUT – Wakil Bupati (Wabup), Drs Hi Amin Lasena MAP, membuka konferensi ke-III Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kegiatan itu mengusung tema “Menjadikan Wartawan yang Profesional, Bermartabat dan Beretikan”, yang dilaksanakan di Rumah Makan Laviesta, Rabu (22/1).
Dalam sambutannya, Wabup yang mewakili Bupati Drs Hi Depri Pontoh, mengaku sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan PWI tersebut. “Tentu kita mendukung penuh kegiatan ini, apalagi teman-teman wartawan yang terhimpun dalam PWI ini adalah mitra penting pemerintahan terutama dalam penyebarluasan informasi mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah,” katanya.
Konferensi ke-III PWI Bolmut itu menghasilkan ketua terpilih untuk periode saat ini. Ramly Padju yang bertarung dengan Gandi Goma berhasil meraih 14 dari 16 voters yang terdiri dari anggota biasa PWI Bolmut. “Ini merupakan hasil kita bersama. Melalui PWI ini, harapan kita wartawan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur benar-benar menjadi wartawan yang selalu menjunjung tinggi kode etik, taat dan patuh terhadap undang-undang serta selalu professional dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik,” ujar Ramly. (Rendy)
I Made Mangku saat memaparkan produk kerajinannya dihadapan Wakil Ketua DPRD dan pejabat Pemkot Kotamobagu.
ZONA KOTAMOBAGU – I Made Mangku warga Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, menyulap limbah batok kelapa menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Tempurung kelapa dijadikannya berbagai jenis kerajinan, diantaranya hiasan di dalam rumah, ceret, asbak, gelas dan aneka kerajinan lainnya.
“Untuk bahan bakunya saya tidak susah mendapatkannya, karena hanya diambil disekitar rumah. Cuma yang memotivasi saya ini, ingin mengubah nilai tempurung atau batok kelapa menjadi nilai yang lebih ekonomis ketika dibuat kerajinan seperti ceret, asbak, gelas dan lainnya,” ujarnya.
Suami dari Neni Mamonto ini menjelaskan, kerajinan tersebut ia dapat berkat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang melibatkan dirinya dalam pelatihan pengolahan batok kelapa dan turunannya untuk menjadi bahan kerajinan.
“Mudah-mudahan kedepannya itu bisa mengajak teman-teman yang ada di Moyag Tampoan maupun di Kotamobagu untuk membuat kerajinan seperti ini agar dapat menciptakan lapangan kerja,” jelasnya.
Lanjutnya, saat ini sudah ada beberapa pejabat yang memesan produk bahan kerajinannya itu. “Yang memesan sudah ada baik dari kalangan pejabat dan pengusaha warung kopi. Kalau harganya sekitar Rp1.600.000 untuk empat set. Dan untuk satu set harganya Rp400.000. Dalam satu set terdiri dari ceret, enam cangkir dan satu asbak,” sebutnya.
Dalam mengumpul bahan baku, I Made tidak hanya sendiri. Ia dibantu satu orang pekerja untuk mengumpul bahan baku atau limbah batok kelapa. “Saya dibantu satu orang untuk mengumpulkan bahan baku seperti tempurung ukuran kecil maupun tempurung besar,” tuturnya.
Untuk memproduksi bahan kerajinan tempurung tersebut, dirinya masih melakukan sendiri dengan menggunakan alat tradisional yang dibuatnya. “Alat yang saya pakai masih terbatas. Harapan saya kepada pemerintah kiranya ada kepedulian untuk membantu dalam pengembangan usaha kerajinan ini,” harapnya. (gjm)
Kapolres Kotamobagu, AKBP Prasetya Sejati SIK bertindak sebagai inspektur upacara HUT Satpam ke-39 di halaman Mapolres.
ZONA KOTAMOBAGU – Kepolisian Resor (Polres) Kotamobagu menggelar upacara peringatan HUT Satuan Pengamanan (Satpam) ke-39, yang dilaksanakan di halaman Mapolres, Rabu (22/1) pagi.
HUT Satpam tahun ini, mengambil tema “Satuan Pengamanan Berbasis Kompentensi Mewujudkan SDM unggul untuk terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif dan terjaminnya keamanan di lingkungan kerja menuju Indonesia Maju”.
Kapolres Kotamobagu, AKBP Prasetya Sejati SIK, bertindak sebagai inspektur upacara dengan komandan upacara, Karib Taiwilang.
Kapolres Kotamobagu saat membacakan amanat pada peringatan HUT Satpam ke-39, menyampaikan harapan semoga Satuan Pengamanan semakin berkarya dan disegani oleh masyarakat serta dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai mitra kepolisian.
“Tanamkan kebanggan menjadi anggota satuan pengamanan dan senantiasa memegang teguh kode etik Satpam. Kemudian tingkatkan sinergitas dengan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas,” ucap Kapolres.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga mengajak agar para Satuan pengamanan, dapat mengenang dan mendoakan Bapak Satpam Indonesia.
“Dalam momentum yang penuh dengan kehormatan ini, marilah kita sejenak mengenang dan mendoakan Kapolri Ke-8, sekaligus Bapak Satpam Indonesia, Almarhum Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, M.P.A,” kata Kapolres.
Dikatakan Kapolres, sosok Almarhum Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, M.P.A. yang merupakan Kapolri ke-8 itu, telah berjasa besar dalam membentuk, mengembangkan, dan memajukan Satpam sebagai sebuah profesi yang luhur dan mulia.
“Semoga kita sebagai generasi penerus dapat senantiasa meneladani pengabdian, perjuangan, dan prestasi Beliau dalam setiap pelaksanaan tugas. Teriring doa semoga Almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Amin Ya Robbal Alamin.” Terangnya
Usai kegiatan upacara, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Piala dalam rangka Lomba Hut Satpam.
Hadir dalam kegiatan, Waka Polres Kotamobagu, Kompol Effendi Tubagus S.Sos, Para Kabag, Para Kasat, Kepala Rumah Tahanan, Perwakilan Imigrasi, Dinas Perhubungan, Kepala Polisi Kehutanan, serta Perwira dan Staf Polres Kotamobagu. (gjm)
ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, kembali menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda), Sande Dodo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kotamobagu.
Penunjukkan Plt Kadis PUPR itu, berdasarkan Surat Perintah Wali Kota Kotamobagu, Nomor: 821.3/BKPP-KK/SP/01/2020, untuk mengisi kekosongan jabatan.
“Saya ditunjuk Ibu wali kota sebagai Plt Kepala Dinas PUPR terhitung mulai tanggal 20 Januari 2020,” kata Sande.
Ia menerangkan, jabatan Kepala Dinas PUPR akan kembali dilelang untuk penentuan pejabat yang baru.
“Jadi akan dilakukan lagi lelang jabatan, termasuk jabatan Kepala Dinas PUPR. Saat ini kita tinggal menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) keluar,” terangnya. (*/gjm)
ZONA KOTAMOBAGU – Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kotamobagu sudah ditetapkan pada Kamis (13/2) hingga Jumat (14/2) mendatang, di Hotel Sutanraja, Minahasa Utara. Penetapan jadwal SKD itu tertuang dalam pengumuman Panitia Seleksi (Pansel) nomor 20/813/PANSEL-CPNS/I/2020 tentang jadwal penetapan SKD CPNS Pemerintah Kota Kotamobagu tahun 2019.
Dalam pengumuman yang ditandatangani Ketua Pansel, Sande Dodo, tertuang tata tertib dan ketentuan mengikuti SKD. Selain itu, terlampir pula pembagian sesi peserta. Sesi I di hari pertama atau Kamis (13/2), dimulai pukul 07.00 Wita hingga pukul 09.30 Wita. Untuk sesi II, dimulai pukul 10.00 Wita hingga 11.30 Wita. Di sesi III, waktu pelaksanaan ujian dimulai pukul 12.30 Wita hingga pukul 14.00 Wita. Untuk sesi IV, dimulai pukul 14.30 Wita hingga pukul 16.00 Wita. Di sesi V, dijadwalkan mengikuti SKD yang dimulai pukul 16.30 Wita hingga pukul 18.00 Wita. Jadwal tiap sesi itu diikuti masing-masing 300 peserta.
Di hari kedua atau Jumat (14/2), terdapat dua sesi. Sesi pertama diikuti 300 peserta dengan waktu pelaksanaan SKD dimulai pukul 08.00 Wita hingga pukul 09.30 Wita. Untuk sesi II, jumlah peserta 168 dengan waktu pelaksanaan dimulai pukul 10.00 Wita hingga pukul 11.30 Wita. (gjm)