Beranda blog Halaman 478

Pemkot Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan

Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan. Upacara dilaksanakan di Lapangan Boki Hotinimbang Kotamobagu, Minggu (10/11), yang dihadiri pimpinan dan sejumlah anggota DPRD, unsur Forkopimda, ASN di lingkungan Pemkot Kotamobagu, serta sejumlah undangan.

Pada upacara itu, Wali Kota Tatong Bara yang bertindak sebagai inspektur membacakan sambutan Menteri Sosial (Mensos), Julian Batubara. Dalam sambutan itu, wali kota mengatakan setiap peringatan Hari Pahlawan, rakyat Indonesia diingatkan kembali peristiwa 10 November 1945 di Surabaya sebagai momentum paling bersejarah dalam merebut kemerdekaan Indonesia.

 

“Kemerdekaan yang kita rasakan saat ini tidaklah datang begitu saja namun memerlukan perjuangan dan pengorbanan  yang luar biasa dari pendahulu negeri ini, semangat yang ditunjukan oleh para pahlawan dan pejuang bangsa ini, hendaknya terus ditumbuhkembangkan dalam hati sanubari segenap insan  warga negara Indonesia,” kata wali kota.

Melalui momentum Hari Pahlawan ini, semua elemen masyarakat diharapkan selalu menghargai jasa para pahlawan. “Hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya yang dapat menjadi bangsa yang besar. Untuk itu, melalui momentum ini mari kita bangkitkan semangat berinovasi bagi anak-anak bangsa untuk menjadi pahlawan masa kini sesuai dengan tema Hari Pahlawan Tahun 2019, Aku Pahlawan Masa Kini,” ujar wali kota.

Momentum peringatan Hari Pahlawan kiranya bukan hanya bersifat ceremonial semata, namun dapat diisi dengan berbagai aktivitas yang dapat  menumbuhkan rasa nasionalisme dan meningkatkan rasa kepedulian untuk menolong sesama. “Selamat Hari Pahlawan tahun 2019, jadilah pahlawan masa kini yang membanggakan negeri,” sebut wali kota.

 

Selain menggelar upacara, Wali Kota Tatong Bara, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan bersama unsur Forkopimda dan jajaran ASN di lingkungan Pemkot Kotamobagu juga menggelar tabor bunga di Taman Makam Pahlawan yang ada di Kelurahan Mongkonai. (gjm)

Pemkot Umumkan Rincian Formasi CPNS

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) telah mengumumkan rincian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan direkrut tahun ini. Pengumuman dilakukan melalui website resmi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP): bkpp-kotamobagukota.go.id.

Dalam pengumuman nomor: 1/813/TIMSEL-CPNS/XI/2019 yang ditandatangani Wali Kota Kotamobagu Ir Tatong Bara tertanggal 8 November 2019, tertuang rincian formasi yang terdiri dari; 107 tenaga kesehatan dan 41 tenaga teknis, yang akan ditempatkan di sejumlah unit kerja di lingkungan Pemkot Kotamobagu.

Dalam pengumuman itu juga, tertuang imbauan bagi para calon pelamar untuk berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan terkait proses rekrutmen CPNS. Dituliskan, seleksi CPNS tidak dipungut biaya. (gjm)

6.954 Pelajar Terima 10 miliar

Wali Kota, Tatong Bara, saat menyalurkan bantuan anak asuh daerah secara simbolis kepada perwakilan penerima, Sabtu (911).

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menaruh perhatian serius terhadap dunia pendidikan di Kota Kotamobagu. Selain menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai, Pemkot juga dalam tiga tahun terakhir selalu mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk bantuan program anak asuh daerah. Bantuan tersebut menyasar ribuan siswa mulai dari tingkat SD, SMA dan SMA hingga mahasiswa yang ada di tiap desa dan kelurahan.

Pada Tahun 2017 atau di tahun pertama memulai program itu, anggaran sebesar Rp5.481.950.000 dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk 3.750 penerima bantuan anak asuh daerah. Tahun berikutnya atau pada 2018 lalu, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp10.543.600.000, dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 6.732. Untuk tahun ini (2019), anggaran untuk bantuan anak asuh sebesar Rp10.000.000.000, dengan jumlah penerima 6.954.

Menurut Wali Kota, Tatong Bara, pemberian bantuan anak asuh itu merupakan bagian dari upaya Pemkot dalam memajukan dunia pendidikan khususnya di Kota Kotamobagu. “Ini (bantuan anak asuh) merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kota Kotamobagu terhadap para siswa maupun mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA hingga kuliah,” kata wali kota, usai menyerahkan secara simbolis bantuan ana asuh Tahun 2019 disela peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di Lapangan Aruman Kelurahan Motoboi Kecil, Sabtu (9/10).

Wali kota berharap, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai peruntukkannya. “Harapan kita (Pemkot), bantuan ini dapat membantu sekaligus menjadi pemicu dan pemacu semangat dalam meraih prestasi,” harap wali kota.

6.954 penerima bantuan anak asuh tahun ini terdiri dari; 3.131 siswa SD, 1.913 SMP, 1.480 SMA dan 430 mahasiswa. Bantuan yang diterima bervariasi, karena disesuaikan dengan tingkat pendidikan masing-masing. (gjm)

Wacana Penghapusan Jabatan Eselon III dan IV, Wali Kota: Sami’na Wa Atho’na

Tatong Bara

ZONA KOTAMOBAGU – Wacana pemerintah pusat merampingkan struktur birokrasi, siap ditindaklanjuti Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu. Hal ini disampaikan Wali Kota, Tatong Bara.

Menurutnya, rencana perampingan birokrasi itu akan berkonsekuensi pada penghapusan jabatan eselon III dan IV di pemerintahan daerah, termasuk di lingkungan Pemkot Kotamobagu. Namun demikian, wali kota mengaku siap menindaklanjutinya jika itu akan diberlakukan.

“Kalau ketentuan ini harus diterapkan, kami sami’na wa atho’na (kami mendengar dan kami taat). Siap ditindaklanjuti walaupun banyak konsekuensinya,” kata wali kota.

Jika jabatan eselon III dan IV dihapus, wali kota mengungkapkan akan membuka ruang untuk jabatan fungsional. Hal itu katanya akan menuntut setiap pegawai untuk terus menambah wawasan, pengetahuan dan terus meng-upgrade kemampuannya. “Sampai saat ini belum ada pertemuan dengan pemerintah pusat. Biasanya sebelum diberlakukan terlebih dahulu ada rapat koordinasi dengan kementrian,” ungkap wali kota.

Salah satu pejabat eselon III di lingkungan Pemkot Kotamobagu, mengaku siap menerima konsekuensi jika kebijakan itu diberlakukan. “Kalau ketentuannya seperti itu, maka mau tidak mau harus ikut meskipun konsekuensinya adalah jabatan,” sebut salah satu pejabat eselon III yang meminta namanya tak disebutkan. (gjm)

Tekan Angka Putus Sekolah, Pemdes Bilalang I Fasilitasi Warganya Ikut PNF

Sejumlah warga Desa Bilalang I yang mengikuti program Pendidikan Non Formal (PNF) yang difasilitasi pemerintah desa.

ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Desa (Pemdes) Bilalang I, Kecamatan Kotamobagu Utara, berupaya menekan angka putus sekolah. Salah satu yang dilakukan adalah mengikutsertakan warganya yang putus sekolah pada program pendidikan non formal (PNF) setara Paket A, B dan C.

Sangadi Bilalang I, Badaria Mokoginta, mengatakan program tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sekaligus memberi jaminan pendidikan bagi masyarakatnya.

“Program ini kita laksanakan tahun 2017 lalu. Siapapun dia, asalkan masyarakat Desa Bilalang I kita ikutkan program ini. Syaratnya hanya datang ke kantor desa dan mengajukan permohonan. Semua biaya ditanggung pemerintah desa,” katanya.

Program pendidikan non formal yang difasilitasi Pemdes Bilalang I itu sudah diikuti sekira 100 orang, baik itu Paket A, B dan C. “Kita harap setelah ini mereka bisa mendapatkan ijazah setara SD, SMP atau SMA,” ujarnya. (gjm)

Pelantikan Pejabat Tunggu Rekomendasi KASN

Foto bersama Tim Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama usai pleno penetapan tiga besar hasil seleksi di Kantor BKN Regional XI, Manado, kemarin.

ZONA KOTAMOBAGU – Panitia Seleksi (Pansel) sudah menggelar pleno tiga besar hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot). Nama-nama itu juga telah diumumkan dan disodorkan ke wali kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Namun hingga kini, siapa nama dan kapan waktu pelantikan pejabat itu belum juga diketahui. Pasalnya, Pemkot masih menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Belum ada. Kita masih tunggu rekomendasi KASN dulu,” kata Anggota Tim Sekretariat Pansel, Dedy Afandi Iman.

Permohonan wali kota terkait rekomendasi tersebut sudah diajukan ke KASN. Selanjutnya, Pemkot tinggal menunggu persetujuan kemudian melaksanakan pelantikan. “Semua tahapan seleksi sudah selesai. Kalau sudah ada (rekomendasi), baru digelar pelantikan,” ujarnya.

Seleksi terbuka JPT Pratama yang baru saja dilaksanakan Pemkot itu adalah untuk mengisi kekosongan 10 formasi jabatan eselon II. Saat ini, jabatan-jabatan tersebut diisi sementara oleh pejabat dengan status Pelaksana Tugas (Plt). Ke-10 formasi jabatan itu adalah; Asisten Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Pembangunan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Sekretaris Dewan (Sekwan). (gjm)

Baru Empat Parpol Ajukan Proposal Pencairan Banpol

Rincian dana Banpol yang akan diterima tiap Parpol peraih kursi di DPRD Kota Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Empat Partai Politik (Parpol) peraih kursi di DPRD Kota Kotamobagu, segera menerima dana Bantuan Politik (Banpol). Keempat Parpol tersebut adalah; PDI Perjuangan, PAN, Golkar dan Demokrat. Proposal usulan penggunaan Banpol yang menjadi syarat mutlak pencairannnya, sudah diajukan dan telah diterima Badan Kesbangpol.

“Proposal dari empat Parpol itu masih akan kita verifikasi, mulai dari SK pengurus partai dan sebagainya,” kata Kepala Kesbangpol, Irianto Mokoginta.

Bagi Parpol lainnya, diharapkan bisa segera mengajukan proposal permintaan Banpol tersebut, mengingat saat ini sudah menjelang akhir tahun. “Kami yakin semua akan mengajukan permintaan, dan sekarang sedang mempersiapkan proposalnya,” ujarnya.

Pencairan Banpol dilakukan dua tahap. Tahap I diterima delapan Parpol peraih kursi di DPRD Kotamobagu hasil Pemilu 2014, yakni; PAN, Golkar, PDI Perjuangan, PKB, PKS, Hanura, Gerindra dan Demokrat. Banpol yang akan diterima delapan Parpol itu sebesar Rp400.467.733. Sedangkan untuk tahap II akan diterima Parpol peraih kursi di DPRD Kotamobagu hasil Pemilu 2019, masing-masing; PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, Hanura, PKB, Demokrat, Gerindra, PKS, PPP dan PAN. 10 Parpol itu akan menerima Rp226.840.966. (gjm)

Out Class Day Hentak Kotamobagu

Wali Kota, Tatong Bara, saat membuka Out Class Day (OCD) di SMA Negeri I Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Out Class Day (OCD) menghentak di Kota Kotamobagu. Kegiatan itu dilaksanakan serentak Kamis (7/11), di tiap sekolah untuk semua jenjang pendidikan. Wali Kota, Tatong Bara, hadir sekaligus membuka kegiatan itu di SMA Negeri I, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan di SMA/SMP Katholik, dan Sekretaris Daerah Sande Dodo di MTs Negeri Kotamobagu.

Wali Kota, Tatong Bara, mengatakan OCD itu bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas serta mengenalkan lingkungan, termasuk permainan tradisional yang mulai tergerus oleh perkembangan jaman. “Diharapkan melalui OCD ini para siswa bisa berinteraksi dengan alam, karena lewat kegiatan seperti ini tentu bisa mengasah kepekaan terhadap lingkungan,” kata wali kota.

Lewat kegiatan itu, wali kota mengungkapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan yang pada akhirnya melahirkan ide cemerlang. “Kita kita semua terus belajar agar bisa menjadi unggul. Anak-anak senang, guru tenang dan orang tua bahagia,” ungkap wali kota.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Sitti Rafiqah Bora, mengatakan pelaksanaan OCD itu dilakukan serentak di Indonesia, dengan sasaran adalah peningkatan mutu pendidikan. “Alhamdulillah untuk Kota Kotamobagu mendapat dukungan penuh dari wali kota,” katanya. (gjm)

29 PNS Berjuang Demi Naik Pangkat

Suasana pembukaan ujian dinas kenaikan pangkat yang diselenggarakan BKPP.

ZONA KOTAMOBAGU – 29 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) mengikuti ujian dinas kenaikan pangkat tingkat I, tingkat II dan ujian dinas kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Ujian dinas itu diselenggarakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) selama dua hari, mulai Rabu (6/7) hingga Kamis (7/7). Ujian dinas tingkat I diikuti delapan orang, ujian dinas tingkat II 17 orang dan ujian dinas penyesuaian ijazah empat orang.

Kepala BKPP, Sahaya Mokoginta, mengungkapkan ujian dinas itu merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa pangkat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian PNS kepada negara. “Kenaikan pangkat ini bukan hak pegawai, tapi penghargaan yang diberikan pejabat berwenang sesuai prestasi dan persyaratan,” ungkapnya.

Materi yang diberikan kepada peserta meliputi pengetahuan umum serta pendalaman soal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) PNS itu sendiri. “Melalui ujian dinas ini, kita bisa melihat kemampuan mereka. Bagi yang lulus akan diusulkan kenaikan pangkat ke ke PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” tambahnya. (gjm)

Bappelitbangda Gelar Rapat Penyusunan Laporan SDGs

Suasana rapat penyusunanlaporan SDGs yang dilaksanakan di Aula Kantor Bappelitbangda.

ZONA KOTAMOBAGU – Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) menggelar rapat penyusunan Sustainable Development Goals (SDGs), Rabu (6/11).

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ibnu Fahri Subhan, SDGs wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten dan kota setiap tahun, dan selanjutnya dilaporkan ke pemerintah provinsi dan pusat sebagai dasar penyesuaian revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020.

“Sekarang ini ada nomenklatur baru dan rencananya Pemkot tahun 2020 akan merevisi RPJM untuk penyesuaian, makanya sekarang ini kami bersama SKPD menyusun kembali indikator SDGs, agar saat revisi RPJM indikator-indikator itulah yang akan menjadi dasar untuk penentuan indikator keberhasilan dari program kegiatan Pemkot Kotamobagu,” katanya.

Ia menjelaskan, ada sekitar 300 indikator yang harus disesuaikan dengan kondisi kabupaten kota masing-masing. Untuk Kota Kotamobagu, katanya ada lebih dari 200 indikator yang meliputi kemiskinan, pilar sosial seperti infrastruktur, perhubungan dan sebainya. “Pemenuhan semua indicator ini terus kita upayakan, agar bisa secepatnya dilaporkan ke provinsi. Waktunya sampai bulan Desember,” jelasnya. (gjm)