Pelantikan Pejabat Tunggu Rekomendasi KASN

Penulis

-

Jumat, 8 November 2019

Foto bersama Tim Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama usai pleno penetapan tiga besar hasil seleksi di Kantor BKN Regional XI, Manado, kemarin.

ZONA KOTAMOBAGU – Panitia Seleksi (Pansel) sudah menggelar pleno tiga besar hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot). Nama-nama itu juga telah diumumkan dan disodorkan ke wali kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Namun hingga kini, siapa nama dan kapan waktu pelantikan pejabat itu belum juga diketahui. Pasalnya, Pemkot masih menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Belum ada. Kita masih tunggu rekomendasi KASN dulu,” kata Anggota Tim Sekretariat Pansel, Dedy Afandi Iman.

Permohonan wali kota terkait rekomendasi tersebut sudah diajukan ke KASN. Selanjutnya, Pemkot tinggal menunggu persetujuan kemudian melaksanakan pelantikan. “Semua tahapan seleksi sudah selesai. Kalau sudah ada (rekomendasi), baru digelar pelantikan,” ujarnya.

Seleksi terbuka JPT Pratama yang baru saja dilaksanakan Pemkot itu adalah untuk mengisi kekosongan 10 formasi jabatan eselon II. Saat ini, jabatan-jabatan tersebut diisi sementara oleh pejabat dengan status Pelaksana Tugas (Plt). Ke-10 formasi jabatan itu adalah; Asisten Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Pembangunan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Sekretaris Dewan (Sekwan). (gjm)

Baru Empat Parpol Ajukan Proposal Pencairan Banpol

Penulis

Tim Redaksi

-

Kamis, 7 November 2019

Rincian dana Banpol yang akan diterima tiap Parpol peraih kursi di DPRD Kota Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Empat Partai Politik (Parpol) peraih kursi di DPRD Kota Kotamobagu, segera menerima dana Bantuan Politik (Banpol). Keempat Parpol tersebut adalah; PDI Perjuangan, PAN, Golkar dan Demokrat. Proposal usulan penggunaan Banpol yang menjadi syarat mutlak pencairannnya, sudah diajukan dan telah diterima Badan Kesbangpol.

“Proposal dari empat Parpol itu masih akan kita verifikasi, mulai dari SK pengurus partai dan sebagainya,” kata Kepala Kesbangpol, Irianto Mokoginta.

Bagi Parpol lainnya, diharapkan bisa segera mengajukan proposal permintaan Banpol tersebut, mengingat saat ini sudah menjelang akhir tahun. “Kami yakin semua akan mengajukan permintaan, dan sekarang sedang mempersiapkan proposalnya,” ujarnya.

Pencairan Banpol dilakukan dua tahap. Tahap I diterima delapan Parpol peraih kursi di DPRD Kotamobagu hasil Pemilu 2014, yakni; PAN, Golkar, PDI Perjuangan, PKB, PKS, Hanura, Gerindra dan Demokrat. Banpol yang akan diterima delapan Parpol itu sebesar Rp400.467.733. Sedangkan untuk tahap II akan diterima Parpol peraih kursi di DPRD Kotamobagu hasil Pemilu 2019, masing-masing; PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, Hanura, PKB, Demokrat, Gerindra, PKS, PPP dan PAN. 10 Parpol itu akan menerima Rp226.840.966. (gjm)

Out Class Day Hentak Kotamobagu

Penulis

Tim Redaksi

-

Kamis, 7 November 2019

Wali Kota, Tatong Bara, saat membuka Out Class Day (OCD) di SMA Negeri I Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Out Class Day (OCD) menghentak di Kota Kotamobagu. Kegiatan itu dilaksanakan serentak Kamis (7/11), di tiap sekolah untuk semua jenjang pendidikan. Wali Kota, Tatong Bara, hadir sekaligus membuka kegiatan itu di SMA Negeri I, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan di SMA/SMP Katholik, dan Sekretaris Daerah Sande Dodo di MTs Negeri Kotamobagu.

Wali Kota, Tatong Bara, mengatakan OCD itu bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas serta mengenalkan lingkungan, termasuk permainan tradisional yang mulai tergerus oleh perkembangan jaman. “Diharapkan melalui OCD ini para siswa bisa berinteraksi dengan alam, karena lewat kegiatan seperti ini tentu bisa mengasah kepekaan terhadap lingkungan,” kata wali kota.

Lewat kegiatan itu, wali kota mengungkapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan yang pada akhirnya melahirkan ide cemerlang. “Kita kita semua terus belajar agar bisa menjadi unggul. Anak-anak senang, guru tenang dan orang tua bahagia,” ungkap wali kota.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Sitti Rafiqah Bora, mengatakan pelaksanaan OCD itu dilakukan serentak di Indonesia, dengan sasaran adalah peningkatan mutu pendidikan. “Alhamdulillah untuk Kota Kotamobagu mendapat dukungan penuh dari wali kota,” katanya. (gjm)

29 PNS Berjuang Demi Naik Pangkat

Penulis

Tim Redaksi

-

Rabu, 6 November 2019

Suasana pembukaan ujian dinas kenaikan pangkat yang diselenggarakan BKPP.

ZONA KOTAMOBAGU – 29 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) mengikuti ujian dinas kenaikan pangkat tingkat I, tingkat II dan ujian dinas kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Ujian dinas itu diselenggarakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) selama dua hari, mulai Rabu (6/7) hingga Kamis (7/7). Ujian dinas tingkat I diikuti delapan orang, ujian dinas tingkat II 17 orang dan ujian dinas penyesuaian ijazah empat orang.

Kepala BKPP, Sahaya Mokoginta, mengungkapkan ujian dinas itu merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa pangkat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian PNS kepada negara. “Kenaikan pangkat ini bukan hak pegawai, tapi penghargaan yang diberikan pejabat berwenang sesuai prestasi dan persyaratan,” ungkapnya.

Materi yang diberikan kepada peserta meliputi pengetahuan umum serta pendalaman soal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) PNS itu sendiri. “Melalui ujian dinas ini, kita bisa melihat kemampuan mereka. Bagi yang lulus akan diusulkan kenaikan pangkat ke ke PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” tambahnya. (gjm)

Bappelitbangda Gelar Rapat Penyusunan Laporan SDGs

Penulis

Tim Redaksi

-

Rabu, 6 November 2019

Suasana rapat penyusunanlaporan SDGs yang dilaksanakan di Aula Kantor Bappelitbangda.

ZONA KOTAMOBAGU – Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) menggelar rapat penyusunan Sustainable Development Goals (SDGs), Rabu (6/11).

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ibnu Fahri Subhan, SDGs wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten dan kota setiap tahun, dan selanjutnya dilaporkan ke pemerintah provinsi dan pusat sebagai dasar penyesuaian revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020.

“Sekarang ini ada nomenklatur baru dan rencananya Pemkot tahun 2020 akan merevisi RPJM untuk penyesuaian, makanya sekarang ini kami bersama SKPD menyusun kembali indikator SDGs, agar saat revisi RPJM indikator-indikator itulah yang akan menjadi dasar untuk penentuan indikator keberhasilan dari program kegiatan Pemkot Kotamobagu,” katanya.

Ia menjelaskan, ada sekitar 300 indikator yang harus disesuaikan dengan kondisi kabupaten kota masing-masing. Untuk Kota Kotamobagu, katanya ada lebih dari 200 indikator yang meliputi kemiskinan, pilar sosial seperti infrastruktur, perhubungan dan sebainya. “Pemenuhan semua indicator ini terus kita upayakan, agar bisa secepatnya dilaporkan ke provinsi. Waktunya sampai bulan Desember,” jelasnya. (gjm)

Jules Abraham Abast Gantikan Ibrahim Tompo Sebagai Kabid Humas Polda Sulut

Penulis

Tim Redaksi

-

Rabu, 6 November 2019

Upacara Sertijab yang dilaksanakan di Mapolda Sulut.

ZONA HUKRIM – Jabatan Kabid Humas Polda Sulawesi Utara (Sulut) berpindah tangan. Pejabat sebelumnya, Kombes Pol Ibrahim Tompo SIK MSi, dimutasi sebagai Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Penggantinya adalah, Kombes Pol Jules Abraham Abast, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu berdasarkan Surat Telgram Kapolri Nomor: ST/2.852/X/Kep./2019 dan ST/2855/X/Kep./2019 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.

Upacara serah terima jabatan digelar di Aula Catur Prasetya Polda Sulut, Rabu (6/11), dipimpin Wakapolda, Brigjen Pol Drs Alex Mandalika. “Mutasi personel merupakan hal yang biasa namun penting untuk tetap dilakukan, dikarenakan hal tersebut menunjukkan adanya dinamika organisasi dalam rangka penyegaran personel dan pengembangan organisasi,” ujar Wakapolda.

Hal tersebut katanya sebagai suatu konsekuensi dari tuntutan reformasi menuju Polri yang mandiri dan profesional. Proses pergantian pejabat di lingkungan Polri adalah sebagai bentuk penghargaan pimpinan Polri kepada personel Polri yang berprestasi dan berdedikasi dalam melaksanakan tugas.

Pada kesempatan, Kapolda Sulut melalui Wakapolda juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kinerja, dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama menjabat di Polda Sulut. Ia juga menyampaikan ucapan selamat atas promosi jabatan sekaligus kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan Polri kepada Pejabat baru.

“Selamat datang di Bumi Nyiur Melambai, daerah yang indah dengan suasana kerukunan dan toleransi yang dijunjung tinggi oleh warganya. Silahkan saudara-saudara beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan dan masyarakat disini,” ujar Wakapolda.

Selain jabatan Kabid Humas Polda Sulut, jabatan Kapolres Minahasa Utara (Minut) juga berpindah tangan. Pejabat sebelumnya, AKBP Jefri Ronald Parulian Siagian SIK, dimutasi sebagai Kabagkerma Roops Polda Metro Jaya. Penggantinya adalah, AKBP Grace Krisna D Rahakbau SIK MSi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabaggadik Pusdikmin Lemdiklat Polri.

Kombes Pol Ibrahim Tompo sendiri menjabat sebagai Kabid Humas di Polda Sulut selama kurang lebih 3 tahun sejak November 2016, sedangkan AKBP Jefri Siagian menjabat Kapolres Minut kurang lebih selama 9 bulan.

Upacara Sertijab tersebut dihadiri oleh para PJU Polda, para Kapolres/ta jajaran, Ibu-ibu Bhayangkari, para Pamen, Pama, Bintara dan PNS Polri. (hps/gjm)

Ikut Porprov, Perlengkapan Atlit Ditanggung Dispora

Penulis

Tim Redaksi

-

Rabu, 6 November 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) siap ambil bagian pada pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Utara (Sulut) yang akan dilaksanakan di Kota Bitung, Desember mendatang. Berbagai persiapan terus dimatangkan, termasuk soal perlengkapan atlit.

Informasi didapat dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kotamobagu, pengadaan perlengkapan pakaian olahraga untuk atlit yang akan berlaga di Porprov sudah mulai dilelang. Anggarannya sebesar Rp170.511.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

“Penganggarannya lewat APBD melalui Dispora. Itu untuk perlengkapan semua atlit,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Tony Ponongoa.

Pada Porprov tahun ini, Pemkot menyiapkan 147 atlit yang akan tampil pada 11 cabang olahraga (cabor). Para atlit yang disiapkan itu diyakini bisa memberi yang terbaik untuk Kota Kotamobagu pada ajang olahraga tingkat provinsi itu. (gjm)

Hasil Operasi Zebra Samrat 2019, Penunggak Pajak Kendaraan Mendominasi

Penulis

Tim Redaksi

-

Selasa, 5 November 2019

Giat operasi zebra samrat yang dilaksanakan Sat Lantas Polres Kotamobagu.

ZONA HUKRIM — Operasi Zebra Samrat 2019 yang digelar Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kotamobagu bekerjasama dengan sejumlah instansi terkait, berakhir Selasa (5/11).

Menurut Kanit Dikyasa Satlantas Polres Kotamobagu, Ipda Agus Julianto, selama operasi pihaknya menemukan banyak pengendara yang melanggar, mulai dari keterlambatan pajak kendaraan hingga Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sudah habis masa berlaku.

“Paling mendominasi adalah keterlambatan pajak kendaraan. Kemudian banyak juga pengendara sepeda motor yang tak menggunakan helm, serta menggunakan knalpot bising,” ujarnya.

Para pelanggar lalu lintas katanya diberi sanksi tilang. Khusus bagi kalangan pelajar, masih diberi pembinaan dan peringatan soal larangan berkendara bagi anak di bawah umur.

“Para pelajar kita imbau tidak membawa kendaraan pada saat berangkat ke sekolah. Banyak yang kita dapati anak sekolah berkendara tanpa menggunakan helm dan membonceng lebih dari dua orang. Kita harap ini jadi perhatian,” ujarnya.

Usai operasi zebra, ia mengaku pihaknya tetap menggiatkan operasi rutin. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan berkendara. “Imbauan kami ke masyarakat agar sebelum berkendara dapat memperhatikan surat-surat kendaraan, membawa SIM, dan menataati rambu-rambu lalu lintas,” imbaunya. (gjm)

Dinas Kominfo Minut Belajar di Kotamobagu

Penulis

Tim Redaksi

-

Selasa, 5 November 2019

Kepala dan Staf Bidang Dinas Kominfo Kominfo Kotamobagu, saat menerima kunjungan kerja dari Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa Utara.

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) datang mencari tahu teknis pengelolaan anggaran kerja sama dengan media yang diterapkan Dinas Kominfo Kotamobagu. Kedatangan mereka diterima Kepala dan Staf Bidang Statistik Informasi dan Komunikasi Publik (SIKP), Selasa (5/11).

“Di Minut kerja sama media masih di Bagian Humas, dan rencananya tahun depan akan dipindahkan ke Dinas Kominfo. Untuk itu kita ke sini, karena Dinas Kominfo Kotamobagu sudah lebih dulu. Kita mencari tahu sistem manajemen dan pengelolaan kerjasamanya seperti apa, termasuk juga soal MoU dengan media,” kata Sekretaris Dinas Kominfo Minut, Edwin Ombu.

Selain di Dinas Kominfo, ia mengaku juga mencari referensi di daerah lain, seperti Kabupaten Bolmong dan Kabupaten Sangihe. “Khusus di Kota Kotamobagu ini, selain kerja sama media, kita akan juga akan berkunjung kembali ke sini soal program lain, seperti data center,” sebutnya.

Kepala Bidang SIKP Dinas Kominfo Kotamobagu, Fahri Damopolii, mengaku pihaknya terbuka dengan daerah lain yang ingin sharing informasi soal pengelolaan kerja sama media maupun program lain yang dilaksanakan. “Sudah ada 12 daerah yang datang berkunjung ke sini untuk mengambil perbandingan soal kerja sama dengan media,” ujarnya. (gjm)

Kesbangpol Minta Parpol Segera Ajukan Proposal Pencairan Banpol

Penulis

Tim Redaksi

-

Selasa, 5 November 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) masih menunggu pengajuan proposal pencairan dana Bantuan Politik (Banpol) dari Partai Politik (Parpol) peraih kursi di DPRD Kotamobagu.

Menurut Sekretaris Kesbangpol, Hendra Makalalag, proposal tersebut menjadi salah salah satu syarat pencairan Banpol. “Sampai hari ini belum ada yang memasukan proposal. Kita harap bisa secepatnya dimasukkan, karena prosesnya membutuhkan waktu,” kata Hendra, Selasa (5/11).

Ia berharap, semua Parpol peraih kursi di DPRD Kotamobagu baik itu hasil Pemilu 2014 maupun 2019 bisa menerima Banpol tahun ini. “Mengingat sekarang sudah menjelang akhir tahun, maka kami harapkan semua partai politik dapat bekerja sama dengan segera mengajukan permintaan pencairan,” harap Hendra.

Dana Banpol yang akan diterima tiap Parpol bervariasi, karena disesuaikan total perolehan suara yang dikalikan Rp9.700 per suara. “Pencairannya dua tahap. Tahap pertama diterima parpol hasil pemilu 2014, kemudian untuk tahap dua diterima sepuluh parpol hasil pemilu 2019,” jelas Hendra.

Parpol yang akan menerima Banpol tahap I adalah hasil Pemilu 2014. Parpol-parpol tersebut adalah; PAN, Golkar, PDI Perjuangan, PKB, PKS, Hanura, Gerindra dan Demokrat. Banpol yang akan diterima delapan Parpol itu sebesar Rp400.467.733. Sedangkan untuk tahap II akan diterima; PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, Hanura, PKB, Demokrat, Gerindra, PKS, PPP dan PAN. 10 Parpol itu akan menerima Rp226.840.966. (gjm)