Senin, 29 Juni 2026
Beranda blog Halaman 519

Wawali Hadiri Pelantikan Anggota DPRD Pengganti Ahmad Sabir CS

Penulis
Tim Redaksi
-
Foto bersama Wakil Wali Kota (kedua dari kanan) dengan pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kotamobagu yang baru dilantik.

ZONA KOTAMOBAGU – Sri Rahaya Monoarfa, Johanna Pelafu dan Risdianto Yambo, telah resmi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pengganti Antar Waktu (PAW). Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan Jumat (25/1), pekan lalu.

Kehadiran tiga anggota dewan dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu diyakini akan mampu memberi warna dan suasana baru di gedung wakil rakyat. Hal ini diutarakan Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, saat memberi sambutan pada sidang paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

“Saya berkeyakinan ketiga anggota DPRD yang baru dilantik ini akan memberikan warna serta suasana yang begitu baik dan memberikan daya magis di gedung yang terhormat ini,” kata Nayodo.

Pada kesempatan itu, Nayodo juga mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada kepada semua pihak yang telah melaksanakan proses PAW terhadap ketiga anggota DPRD tersebut.

“Melalui kesempatan ini, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ahmad Sabir, Alfrets Nelson Paat dan Bob Paputungan atas dedikasi dan peganbdiannya selama menjadi anggota DPRD Kota Kotamobagu. Terima kasih juga karena telah melaksanakan amanah sebagai wakil rakyat serta mitra eksekutif,” sebut Nayodo.

Seperti diketahui, Sri Rahayu Potabuga, Johanna Pelafu dan Risdianto Yambo dilantik sebagai anggota DPRD Kota Kotamobagu karena sebelumnya tiga anggota DPRD dari fraksi PAN masing-masing Ahmad Sabir, Bob Paputungan dan Alfrets Nelson Paat, telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD karena mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota DPRD Kota Kotamobagu periode 2019-2024 dari partai lain. Ahmad Sabir yang digantikan Risdianto Yambo dan Bob Paputungan yang digantikan Johanna Pelafu mencalonkan diri lewat Partai Nasdem. Sedangkan Alfrets Nelson Paat yang digantikan Sri Rahayu Potabuga maju di Pileg tahun ini lewat PDI Perjuangan. (ads/trz)

Pemkot Target Semua Puskesmas Terakreditasi

Penulis
Tim Redaksi
-
Devi Lala

ZONA KOTAMOBAGU – Tiga Puskesmas ditargetkan segera terakreditasi tahun ini. Ke-tiga Puskesmas itu masing-masing; Puskesmas Upai, Kotobangon dan Bilalang.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Devie Lala, terdapat lima Puskesmas di Kota Kotamobagu. Namun dari lima itu, baru dua diantaranya yakni, Puskesmas Gogagoman dan Motoboi Kecil yang sudah terakreditasi.

“Target kita tahun ini semua sudah terakreditasi,” katanya.

Ia mengungkapkan, tahun ini tim akreditas Puskesmas dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) akan turun menilai kelayakan akreditas Puskesmas Bilalang dan Kotobangon. Untuk Puskesmas Upai katanya sudah dinilai pada akhir tahun lalu. “Mudah-mudahan setelah penilaian nanti, tiga Puskesmas itu memenuhi syarat untuk diakreditasi,” ungkapnya.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya sedang berbenah baik dari segi infrastruktur, sarana dan sarana serta kualitas pelayanan ke masyarakat. “Ada banyak indicator yang penilaian. Semuanya sudah kita siapkan, tinggal menunggu tim penilai,” tambahnya.

Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, mengungkapkan akreditasi Puskesmas merupakan sebuah pengakuan terhadap Puskesmas itu sendiri. “Setelah terakreditasi maka kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di Puskesmas itu akan lebih meningkat,” ungkapnya.

Disisi lain, ia mengimbau semua petugas kesehatan baik yang ada di rumah sakit maupun Puskesmas untuk terus memaksimalkan pelayanan ke masyarakat. “Pelayanan harus selalu maksimal. Jangan sampai ada pasien yang mengeluhkan soal pelayanan,” imbaunya. (ads/trz)

Djelantik Lantik Tiga Anggota DPRD PAW

Penulis
Tim Redaksi
-
Prosesi pengambilan sumpah jabatan kepada tiga anggota DPRD yang dilantik

Tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Amanat Nasional (PAN) Pergantian Antar Waktu (PAW), dilantik dan diambil sumpah jabatan, Jumat (25/1). Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu dilakukan pimpinan DPRD, Djelantik Mokodompit, melalui sidang paripurna.

Diawal sidang paripurna yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) Agung Adati membacakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulut tentang pergantian antar waktu tiga anggota DPRD. SK gubernur nomor 524 tahun 2018 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Risdianto Yambo menggantikan Ahmad Sabir sebagai anggota DPRD Kota Kotamobagu. Selanjutnya, SK gubernur nomor 525 tahun 2018 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Sri Rahayu Monoarfa menggantikan Alfrets Nelson Paath sebagai anggota DPRD Kota Kotamobagu, serta SK gubernur nomor 526 tentang peresmian dan pengangkatan pengganti antar waktu Johana Pelafu menggantikan Bob Paputungan sebagai anggota DPRD Kota Kotamobagu.

Foto bersama pimpinan DPRD dan anggota DPRD PAW yang dilantik dengan Wakil Wali Kota.

Djelantik Mokodompit selaku pimpinan DPRD mengambil alih pelantikan dan pengambilan sumpah janji tiga anggota DPRD. “Dengan ini melantik sauda yang namanya tertera dalam SK Gubernur Sulawesi utara menjadi anggota DPRD Pergantian Antar Waktu sisa masa jabatan periode 2014-2019,” sebut Djelantik.

Sekretaris Dewan membacakan SK Gubernur tentang pengangkatan tiga anggota DPRD PAW.

Usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilanjutkan dengan penandatangan berita acara oleh tiga anggota DPRD yang dilantik. Hadir dalam pelantikan itu pimpinan dan anggota DPRD Kota Kotamobagu, para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu serta sejumlah masyarakat. Sidang paripurna itu juga dirangkaikan dengan paripurna tentang penetapan masa persidangan dan pembukaan masa persidangan tahun 2019. (advertorial)

Target PBB-P2 Naik

Penulis
Tim Redaksi
-
Ilmar Rusman

ZONA KOTAMOBAGU – Target Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) naik lebih dari 100 persen. Tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB-P2 hanya ditargetkan Rp2,9. Sedangkan di tahun ini naik menjadi Rp6,5 miliar.

“Kita optimis bisa capai target. Nanti akan dimaksimalkan semua potensi yang ada,” kata Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Ilmar Rusman.

Ia menjelaskan, realisasi PBB sektor pedesaan tahun sebelumnya mencapai 101,58 persen atau Rp475.774.795 dari target Rp468.387.724. Sedangkan sektor perkotaan mencapai 92,21 persen atau Rp2.199.192.636 dari target Rp2.384.942.440. “Untuk tahun ini kita yakin akan maksimal juga penyerapannya. Tapi kita harap juga ada kerja sama dari semua pihak, termasuk para wajib pajak untuk taat membayar kewajiban pajaknya kepada pemerintah,” jelasnya.

Lanjutnya, kenaikan target PBB-P2 tahun ini dikarenakan ada penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). “NJOP sebelumnya masih mengacu pada penetapan KPP Pratama tahun 2013 dan 2014. Jika disesuaikan dengan kondisi Kota Kotamobagu saat ini, itu sudah tidak relevan lagi sehingga disesuaikan lagi,” terangnya. (ads/trz)

Rumah Produksi Tahu-Tempe Belum Bisa Difungsikan

Penulis
Tim Redaksi
-
Bangunan rumah produksi tahu-tempe yang ada di Kelurahan Molinow.

ZONA KOTAMOBAGU – Rumah produksi tahu-tempe yang dibangun pemerintah di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, belum bisa difungsikan. Pasalnya, bangunan yang dikerjakan dengan anggaran berkisar Rp1 miliar itu tidak ditunjang dengan pembuangan limbah. Padahal pembuangan limbah itu merupakan bagian penting pada proses produksi tahu-tempe.

Pantauan koran ini, konstruksi bangunan tersebut sudah rampung. Tak ada lagi aktivitas pekerjaan. Sayangnya, di sekitar bangunan berkapasitas empat bilik itu telah ditumbuhi rumput liar.

“Bangunannya sudah rampung, tapi belum bisa difungsikan karena belum ada tempat pembuangan limbah,” kata Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Hendry Mokodongan.

Ia mengungkapkan, rumah produksi tahu-tempe itu akan difungsikan jika semua infrastruktur penunjang telah siap. “Kalau sudah ada itu (tempat pembuangan limbah), baru bisa difungsikan,” ungkapnya. (ads/trz)

Besok Terakhir Pemasukkan Berkas CPNS

Penulis
Tim Redaksi
-
Salah satu CPNS saat memasukkan berkas ke BKPP, siang tadi.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemasukan berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), berakhir Jumat (25/1) besok. Oleh karena itu, para calon abdi negara yang baru saja dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), diminta untuk segera memasukkan berkas yang dipersyaratkan dalam pengusulan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) itu.

“Waktunya masih sampai besok. Kita masih menunggu,” kata Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Kompetensi, Faisal Pobela.

Ia menjelaskan, belum semua CPNS memasukkan datang memasukkan berkas. Hingga Kamis (24/1) siang tadi, tercatat baru ada 200 berkas yang masuk dan langsung diverifikasi untuk selanjutnya akan diinput ke Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). “Diharapkan agar yang belum untuk segera datang memasukkan berkas, karena waktunya hanya sampai besok,” jelasnya. (ads/trz)

Semua Puskesmas Mulai Action PISPK

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA BOLMUT — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bolmut dalam beberapa bulan terakhir mulai menindaklanjuti  realisasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) yang merupakan bagian dari agenda Nawa Cita ke-5 yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan tenaga medis puskesmas ke rumah-rumah warga sebagai upaya perluasan perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas).

Hal ini disampaikan Kadis Dinkes Bolmut melalui Kepala Bidang Promkes Ally Dumbela SKM MKes, Kamis (24/1). Dumbela menjelaskan, diantara kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yakni, kunjungan keluarga ujntuk pendataan/pengumpulan data profil kesehatan keluarga dan peremajaan (updating) pangkalan data,  kunjungan keluarga dalam rangka promosi kesehatan sebagai upaya promotof dan preventif, kunjungan keluarga untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan dalam gedung, pemanfaatan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga untuk pengorganisasian/pemberdayaan masyarakat dan manajemen puskesmas.

Ditambahkan birokrat muda ini, konsep pendekatan keluarga dalam program ini merupakan bagian dari upaya puskesmas meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan diwilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Sebab sudah selayaknya puskesmas tidak hanya sebatas melayani masyarakat di dalam gedung, namun harus juga keluar gedung dengan cara mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya.

“Kami berharap masyarakat yang dikunjungi tenaga medis puskesmas dapat membantu dengan memberikan data-data yang dibutuhkan, agar kami selaku institusi paling bertanbggungjawab dengan kegiatan ini bisa memiliki data akurat terkait kesehatan masyarakat di 6 kecamatan, serta mampu memnjabarikan fungsi kami dalam program ini yakni pengembangan sumber daya, koordinasi dan bimbingan serta pemantauan dan pengendalian,” tutupnya. (Rendy)

Bupati Hadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Bolmut

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA BOLMUT – Bupati Drs Hi Depri Pontoh menghadiri kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Kejaksaan Negeri Bolmut.

Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan yang merupakan wujud kesungguhan Kejaksaan Negeri Bolmut dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang berkomitmen untuk mencegah terjadinya KKN disertai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dirinya menilai pencanangan Zona Integritas di lingkungan Kejaksaan Negeri Bolmut merupakan satu formulasi yang tepat untuk mengembalikan dan meningkatkan wibawa serta citra Kejaksaan, dalam mewujudkan WBK dan WBBM, yang tentunya akan mampu menghadirkan aparatur yang handal dan profesional dalam menegakkan supremasi hukum.

“Saya yakin dan percaya Kejaksaan Negeri Bolmut dapat mewujudkan predikat Zona Integritas di wilayahnya, dengan komitmen kuat dari seluruh jajaran dalam menjalankan visi Kejaksaan,” ujar bupati.

Sebelumnya, Kajari Bolmut dalam sambutannya menyampaikan bahwa pencanangan ini merupakan wujud dukungan terhadap program reformasi birokrasi melalui kegiatan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Hadir pada kegiatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Hi Asripan Nani Msi serta para pejabat di lingkungan Pemkab Bolmut. (Rendy)

Dinsos Warning Agen e-Warung

Penulis
Tim Redaksi
-
Sarida Mokoginta

ZONA KOTAMOBAGU – Agen e-warung diingatkan untuk melayani Keluarga Penerima Manfaat (PKM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan baik. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Sarida Mokoginta.

Menurutnya, semua agen e-warung sudah diingatkan untuk tidak melanggar ketentuan dalam penyaluran bahan pokok ke KPM. Jika ditemukan ada yang melanggar, katanya pihaknya tak segan untuk merekomendasikan untuk penggantian. “Agen tidak boleh mempermainkan harga, kemudian jumlah barang yang diberikan harus sesuai kebutuhan KPM, agen juga tak bisa memaketkan barang atau mengharuskan KPM membeli satu paket barang, dan tidak ada biaya tambahan lainnya,” ujarnya.

Soal penyaluran BPNT, ia mengaku jatah Bulan Januari akan segera diterima KPM. “Nantinya saldo rekening tiap penerima manfaat akan bertambah 110 ribu setiap bulan. Saldo itu yang digunakan untuk mengambil bahan pokok di e-warung yang ada,” ungkapnya.

BPNT itu mulai diberlakukan sejak November tahun lalu. Sebelumnya, bantuan yang diterima KPM ada beras sejahtera (rastra) 10 kilo gram. “Peralihan rastra ini adalah untuk memudahkan penerima mendapat bantuan. Dulu namanya raskin, kemudian diubah menjadi rastra dan sekarang menjadi BNPT,” ujarnya.

Ditambahkannya, ada delapan agen e-warung yang tersebar di sejumlah desa dan kelurahan. Semua agen itu katanya yang akan menyalurkan kebutuhan KPM. “Bahan poko yang disiapkan di e-warung ini hanya diperuntukkan pada penerima bantuan saja,” tambahnya. (ads/trz)

Februari Rekrutmen PPPK, Pemkot Usul Formasi Sesuai Kebutuhan

Penulis
Tim Redaksi
-
Wali Kota Tatong Bara disela kegiatan sosialisasi PP 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK dan rencana pengadaan PPPK tahap I 2019, di Kota Mataram.

ZONA KOTAMOBAGU – Teka-teki kapan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akhirnya terjawab. Meski belum ada kepastian soal tanggal dan waktu pelaksanaannya, namun melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK dan rencana pengandaan tahap I tahun 2019, bahwa rekrutmen PPPK direncanakan akan dilaksanakan Februari mendatang.

“Tahapannya akan dimulai Februari untuk pengusulan kebutuhan tiap daerah,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta.

Kegiatan tersebut diikuti BKPP dan kepala daera se-Indonesia, dan dilaksanakan Kota Batam, Rabu (23/1). Untuk Kota Kotamobagu dihadiri Kepala BKPP yang mendampingi Wali Kota Tatong Bara.

“Ini baru sosialisasi PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK dan rencana pengadaannya. Belum membahas soal kuotanya,” ujarnya.

Meski belum dibahas soal kuota tiap daerah, namun ia mengungkapkan tenaga guru, tenaga kesehatan dan honorer daerah (Honda) kategori II (K2) yang akan menjadi prioritas. “Untuk Kota Kotamobagu kita akan usulkan sesuai kebutuhan, terutama formasi yang tak terisi pada perekrutan CPNS baru-baru ini,” ungkapnya. (ads/trz)

1...518519520...700Halaman 519 dari 700
©