Jalan Masuk Pasar Genggulang Dibanderol 4,5 miliar

Penulis

Rabu, 23 Januari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Akses jalan masuk Pasang Genggulang akan dibangun tahun ini. Anggaran yang disiapkan untuk pembangunannya berkisar Rp4,5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Sande Dodo, pihaknya saat ini sedang mempersiapkan berbagai dokumen lelang proyek tersebut. “Insya alah kalau sudah rampung langsung dilelang juga dalam waktu dekat ini,” kata Sande.

Ia mengungkapkan, jalan masuk Pasar Genggulang akan dibangun dua jalur dengan panjang sekira 170 meter, lebar 24 meter dengan median dan trotoar serta di lengkapi dengan lampu jalan. “Mudah-mudahan pekerjaannya berjalan lancar, agar pasar itu bisa segera dimanfaatkan pedagang atau masyarakat dalam membeli kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.

Pembangunan jalan masuk pasar tersebut dimaksudkan untuk mempermudah akses masyarakat yang beraktivitas di pasar. “Ini jadi salah satu prioritas kita. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka masyarakat yang datang ke pasar itu pasti akan meningkat,” tambahnya. (ads/trz)

Ini Besaran Anggaran yang Diterima 15 Desa Tahun ini

Penulis

Tim Redaksi

Selasa, 22 Januari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – 15 desa akan menerima anggaran lebih dari Rp63 miliar pada tahun ini. Besaran anggaran tersebut bersumber dari Dana Desa (Dandes) Rp21 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp41 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp800 juta dan retribusi daerah Rp500 juta.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Rum Mokoagow, mengatakan besaran anggaran yang diterima setiap desa bervariasi. Proyeksi anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terbesar sekira Rp5 miliar yang akan diterima Desa Kobo Kecil. Sedangkan APBDes terkecil Rp3 miliar untuk Desa Sia’. “Untuk pencairannya dilakukan secara bertahap. Dana desa dilakukan tiga tahap. Tahap I 20 persen, tahap II dan III masing-masing 40 persen. Kemudian ADD, DBH dan retribusi disalurkan tiap triwulan sekali sebanyak 25 persen dari total anggaran,” katanya.

Lanjutnya, anggaran yang diterima setiap desa diperuntukan pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk Dandes katanya prioritas penggunaannya disesuaikan dengan tipologi desa tertinggal, berkembang dan maju. “Sesuai data dari Kementrian Desa, desa-desa di Kotamobagu sudah masuk kategori desa berkembang dan desa maju. Sehingga penggunaannya dana desa disesuaikan dengan tipologi desa itu. Untuk desa berkembang prioritasnya adalah untuk penguatan sektor usaha ekonomi pertanian dan non pertanian, sarana dan prasarana sosial dasar lingkungan, serta pengembangan infrastruktur dasar. Kemudian di sektor pemberdayaan seperti pengembangan dan penguatan BUMDes serta usaha ekonomi masyarakat. Untuk desa maju juga demikian, prioritas penggunaannya tetap disesuaikan dengan tipologi desa,” ujarnya.

Sedangkan untuk ADD, ia mengungkapkan penggunaannya harus disinkronkan dengan kebijakan prioritas pembangunan daerah. “30 persen dari pagu diperuntukan pada pemberdayaan, seperti kegiatan peningkatan usaha ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Disisi lain, ia berharap besaran anggaran yang masuk ke tiap desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai peruntukkannya. “Program dan kegiatan yang dilaksanakan tentu harus mengacu ke perencanaan awal yang didalamnya mengakomodir kebutuhan masyarakat. Tidak boleh sembarangan menggunakannya, karena ini harus dipertanggungjawabkan,” tambahnya. (ads/trz)

Dinkes Fokus Mencegah KLB DBD

Penulis

Tim Redaksi

Selasa, 22 Januari 2019

ZONA BOLMUT — Dinas Kesehatan Kabupaten Bolmut menginformasikan jumlah warga yang positif Demam Berdarah Deangue (DBD) kini berjumlah 9 orang. Situasi ini memang kerap terjadi di Bolmut setiap awal tahun, terhitung dari bulan Desember hingga Februari karena curah hujan yang tinggi.

“Fokus kami tentu menekan perkembangan kasus DBD agar tidak sampai berubah menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Alhamdulillah sampai sekarang, belum ada warga daerah ini yang meninggal akibat DBD,” ujar Kadis Dinkes Bolmut dr Jusnan C Mokoginta MARS, Selasa (22/1).

Lebih lanjut disampaikan, selain 9 warga positif DBD ditemukan juga 2 orang pasien suspect. Sebagaimana seluruh daerah di Sulut, Bolmut juga menetapkan status waspada DBD. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan PKK. Selain itu, digencarkan juga kegiatan fogging pada lokasi penemuan kasus, dengan radius pengasapan mencapai 200 meter.

“Kami berharap mulai dari saat ini warga mengintesifkan upaya identifikasi jentik lewat gerakan 3M. Bahkan kami sangat mengutamakan kegiatan PSN ketimbang Fogging, karena lebih efektif dalam hal pencegahan,” kuncinya. (Rendy)

Baru 136 CPNS Masukkan Berkas ke BKPP

Penulis

Tim Redaksi

Selasa, 22 Januari 2019

Para CPNS saat dikumpukan di Aula Kantor Wali Kota.

ZONA KOTAMOBAGU – Batas waktu pemasukan berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), menyisahkan empat hari lagi. Namun demikian, hingga Senin (21/1) kemarin, baru sebagian kecil CPNS yang memasukan berkas ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

“Batas waktunya sampai tanggal 25 Januari. Masih ada waktu beberapa hari lagi,” kata Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian, Alfi Syahri Rustam.

Ia mengungkapkan, berkas yang diterima pihaknya hingga Senin (21/1) baru berjumlah 31. “Baru 31 orang yang memasukkan berkas. Untuk hari ini (kemarin, red) belum kita hitung, masih tunggu sampai sebentar sore,” ungkapnya.

Kepala BKPP, Sahaya Mokoginta, menjelaskan berkas yang dimasukkan CPNS yang diverifikasi dan selanjutnya akan diinput ke dalam sistem data base Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Semua berkas yang dipersyaratkan harus lengkap, kalau tidak maka bisa saja gugur meskipun sudah dinyatakan lulus,” jelasnya.

Disisi lain, ia mengingatkan semua CPNS untuk memperhatikan semua yang dipersyaratkan. Selain itu, ia juga meminta agar para calon abdi negara itu memperhatikan batas waktu pemasukan berkas yang ditentukan. “Waktu yang tersisa masih beberapa hari lagi. Ini harus diperhatikan, kalau semua sudah rampung segera dimasukkan,” imbaunya.

Jumlah CPNS yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebanyak 232 orang yang terdiri dari 126 orang tenaga guru, 80 tenaga kesehatan dan 26 tenaga teknis. (ads/trz)

Pemkot Pasang CCTV di Pintu Masuk-Keluar Kota

Penulis

Tim Redaksi

Senin, 21 Januari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) akan kembali memasang CCTV di enam titik pusat keramaian di Kota Kotamobagu. Anggaran yang disiapkan berkisar Rp2,4 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.

Kepala Dinas Kominfo, Ahmad Yani Umar, mengatakan saat ini pihaknya tinggal menunggu proses lelang yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. “Ada enam titik yang akan kita pasang CCTV analityc. Sekarang tinggal tunggu proses lelang,” katanya.

Ia menjelaskan, CCTV yang akan dipasang adalah yang paling bagus kualitasnya karena bisa menganalisis hingga 360 derajat dan mengidentifikasi gerak orang hingga retina mata. “CCTV ini akan kita pasang di area-area penting, seperti pintu masuk-keluar kota di Kelurahan Mongkonai, Simpang Lilma Kelurahan Molinow, Simpang Empat Kelurahan Matali, Simpang Empat Kelurahan Kotobangon, Simpang Tiga Kelurahan Gogagoman dan Simpang Tiga Depan SDN I Kotamobagu,” jelasnya.

Ditambahkannya, sebelumnya pihaknya sudah memasang CCTV dibeberapa area strategis. Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap aktivitas warga di sejumlah wilayah di Kota Kotamobagu. “Ini juga untuk membantu memberantas pelaku tindak kejahatan, karena gerak-gerik warga bisa terpantau lewat CCTV,” tambahnya. (ads/trz)

Diundang Ikut Rakor di KemenPAN-RB, Sahaya; Kemungkinan Membahas Soal Rekrutmen PPPK

Penulis

Tim Redaksi

Sabtu, 19 Januari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Kabar perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) semakin santer terdengar. Tersiar kabar, perekrutannya akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Namun demikian, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) selaku instansi teknis di daerah belum mendapatkan petunjuk teknis (juknis) soal pelaksanaannya.

“Sampai saat ini kami belum menerima surat edaran soal perekrutan PPPK ini. Intinya kita tunggu juknis dulu,” kata Kepala BKPP, Sahaya Mokoginta.

Ia mengaku, pihaknya mendapat undangan rapat koordinasi di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB). Namun ia menyebut belum mengetahui pasti pembahasan di rakor tersebut soal rekrutmen PPPK atau hal lainnya. “Informasi Hari Rabu atau Kamis (pekan depan) ada rakor di KemenPAN-RB, kemungkinan membahas soal rekrutmen PPPK,” katanya.

Waktu pelaksanaan rekrutmen PPPK ini rupanya dinantikan banyak orang terutama bagi mereka yang selama ini telah mengadikan diri sebagai tenaga honorer di instansi pemerintah. “Iya, sudah tahu kalau ada rekrutmen PPK. Tapi belum jelas kapan pelaksanaannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Kalau ada pasti saya akan ikut,” sebut Yeyen Mokoagow, salah satu tenaga honorer. (ads/trz)

Pemkab Gorut Akui Pembangunan di Kotamobagu

Penulis

Tim Redaksi

Sabtu, 19 Januari 2019

Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan menerima kunjungan kerja Pemkab Gorontalo Utara.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara berkunjung ke Kota Kotamobagu berkonsultasi soal mekanisme perencanaan, penganggaran dan pembangunan masjid dengan sistem multiyears.

“Kota Kotamobagu memiliki banyak inovasi yang dilaksanakan. Ini menarik perhatian kami sehingga datang ke sini,” kata Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Gorut, Abdul Wahab.

Ia mengungkapkan, Pemkab Gorut saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan proram pembangunan. Sebagai rujukannya kata dia, pihaknya datang ke Kota Kotamobagu untuk melihat apa yang dilaksanakan Pemkot dalam menjalankan sistem pembangunan. “Apa yang dilakukan Pemkot Kotamobagu bisa menjadi referensi kami, termasuk pembangunan masjid yang biayanya melalui APBD. Di sini perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan pembangunan berjalan baik. Begitu juga dengan program anak asuh daerah. Ini sangat baik karena membantu meringankan beban masyarakat soal biaya sekolah,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, menyambut baik kedatangan Pemkab Gorontalo tersebut. Menurutnya, pihaknya membuka diri bagi daerah lain yang ingin berkonsultasi soal sistem pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan Pemkot. “Mereka (Pemkab Gorut) datang ke sini berkonsultasi program pembangunan seperti MRBM yang sedang kita laksanakan, kemudian program peningkatan kesejahteraan masyarakat serta piala adipura,” sebut Nayodo, usai menyambut kedatangan rombongan Pemkab Gorut di ruang kerjanya. (ads/trz)

16 Paket Proyek Segera Dilelang

Penulis

Tim Redaksi

Jumat, 18 Januari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – 16 paket pekerjaan fisik senilai Rp23 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), segera dilelang. Hal ini diutarakan Kepala Bidang Bina Marga, Claudy Mokodongan.

Menurutnya, 16 paket pekerjaan tersebut terdiri dari peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan. Peningkatan jalan teridir dari 10 paket pekerjaan, pemeliharaan jalan 2 paket dan 4 paket lainnya untuk pembangunan jalan. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah mulai lelang di ULP (Unit Layanan Pengadaan), agar pekerjaannya juga cepat dilaksanakan,” katanya.

Ia mengungkapkan, anggaran 16 paket proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Ada empat paket yang anggarannya melalui DAK, yaitu pekerjaan peningkatan jalan dan satu paket pemeliharaan. Sisanya bersumber dari DAU,” ungkapnya.

Ia berharap, semua proses pengerjaan proyek tersebut mulai dari lelang hingga pekerjaan di lapangan bisa berjalan sesuai yang diharapkan. “Kalau semua rampung dalam waktu dekat ini, awal Februari sudah mulai lelang. Insya allah semua berjalan sesuai yang kita rencanakan,” harapnya. (ads/trz)

106 Desa Diminta Segera Tuntaskan APBDes

Penulis

Tim Redaksi

Jumat, 18 Januari 2019

ZONA BOLMUT — Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menginformasikan proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019 kini tengah berlangsung. DPMD mengingatkan 106 sangadi di daerah itu untuk mempercepat proses penyusunan APBDes, agar pada akhir bulan ini bisa segera melaksanakan program-program pembangunan desa. Imbauan ini disampaikan Kadis DPMD Fadly Tadjudin Usup SE MSi, Senin (21/1).

Menurut mantan Camat Bolangitang Barat (Bolbar) ini, seharusnya APBDes telah selesai disusun pada bulan October atau November tahun lalu sebagaimana APBD di tingkat Kabupaten. Namun karena ada peralihan SIMDA desa dari versi 1.0 ke 2.0, maka harus dilakukan banyak penyesuaian penggunaan aplikasi tersebut. Saat ini kata Usup, proses penyusunan APBDes tahun 2019 tengah dalam pendampingan oleh camat serta para pendamping kecamatan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan evaluasi di tingkat kabupaten, untuk Selanjutnya ditetapkan oleh masing-masing Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).

“Kami sangat berharap seluruh proses yang telah disebutkan tuntas pada bulan ini juga, agar pada akhir Januari Dandes cair dan bermanfaat untuk masyarakat, ” pintanya. (Rendy)

Awal Tahun, DPMPTSP Keluarkan 107 Ijin

Penulis

Tim Redaksi

Jumat, 18 Januari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengeluarkan 107 ijin di dua pekan pertama bulan Januari. Perijinan yang dikeluarkan itu terdiri dari 29 permohonan ijin baru dan 78 perpanjangan.

Kepala DPMPTSP, Noval Manoppo, mengatakan ada berbagai jenis perijinan yang harus dikantongi terlebih dahulu oleh setiap pengusaha sebelum memulai usahanya di Kota Kotamobagu. “Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Kotamobagu terus memberi kemudahan bagi setiap investor yang ingin berinvestasi di daerah ini, asalkan semua mematuhi ketentuan yang diatur,” katanya.

Ia mengungkapkan, jumlah ijin yang dikeluarkan selang tahun 2018 sebanyak 2.862, yang terdiri dari 1.680 perpanjangan jijin, 42 revisi dan 1.140 permohonan baru. “Berbagai kemudahan kita berikan bagi setiap pengusaha yang hendak mengurus perijinan. Namun syarat-syaratnya harus dipenuhi agar proses pengurusannya berjalan lancar. Paling banyak usaha di bidang jasa dan perdagangan. Untuk tahun ini kita yakin jumlah perijinan baik baru maupun perpanjangan akan terus bertambah,” ungkapnya.

Lanjutnya, ijin yang harus dikantong setiap pelaku usaha seperti ijin prinsip penanaman modal, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat ijin Tempat Usaha (SITU). “Pengurusan ijin gratis, kecuali IMB yang ada retribusinya sesuai yang diatur Perda,” ujarnya. (ads/trz)

1...519520521...700 Halaman 520 dari 700