15.056 UMKM Serap Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Penulis

Jumat, 7 Desember 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus didorong. Data di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), ada 15.056 UMKM yang terdiri dari 14.837 Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 219 Usaha Mikro Besar (UMB).

Kepala Disdagkop dan UKM, Herman Aray, mengatakan kehadiran UMKM di Kota Kotamobagu sangat berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu UMKM yang ada juga katanya ikut menyerap banyak tenaga kerja. “Jumlah pekerja pada usaha mikro kecil sebanyak 28.308 tenaga kerja. Kemudian 4.607 orang menjadi pekerja pada usaha mikro besar. Penyerapan tenaga kerja untuk UMKM ini cukup besar, dampaknya juga pada peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Aray.

Ia mengungkapkan, pihaknya terus mendorong pengembangan UMKM yang ada di Kota Kotamobagu. Selain memberi bantuan dan pelatihan terhadap para pelaku usaha, Pemkot juga memudahkan setiap pelaku usaha mendapatkan ijin usaha secara gratis. “Semua ini kita lakukan dengan tujuan untuk memberi akses dan ruang bagi setiap pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya masing-masing,” ungkapnya.

Disisi lain, ia meminta para pelaku UMKM untuk terus memperbaiki kualitas produk usahanya masing-masing. Hal itu penting dilakukan agar produk usaha yang dihasilkan bisa bersaing dengan produk-produk lainnya terutama yang berasal dari daerah lain. “Misalnya untuk produk usaha kacang goyang, selain kualitas rasa juga diperhatikan kemasannya agar bisa menarik minat masyarakat untuk membelinya,” imbaunya. (ads/trz)

Disparbud Cari Ide Tingkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Penulis

Tim Redaksi

Kamis, 6 Desember 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disparbud) menggelar Focus Group Discussion, Kamis (6/12), di Aula Bapelitbangda. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke Kota Kotamobagu maupun daerah lainnya di Bolmong Raya pada tahun 2019 mendatang.

“Perlu ada kerja sama dari semua pihak dalam mengelola pariwisata. Sehingga itu, melalui focus group discussion ini diharapkan akan diperoleh banyak ide dan gagasan dalam rangkan meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara di Bolaang Mongondow Raya,” kata Sekretaris Daerah (Sekda), Adnan Massinae, saat membuka kegiatan tersebut.

Kepala Disparbud, Agung Adati, mengungkapkan dari FGD yang dilakukan itu didapat kesimpulan dan poin penting tentag upaya peningkatkan jumlah wisatawan mancanegara datang ke Bumi Totabuan, seperti paket terpadu serta membentuk forum komunikasi antar Dinas Pariwisata se-Bolaang Mongondow Raya.

“Paket terpadu yang dimaksud adalah, setiap wisatawan yang datang akan diarahkan untuk mengunjungi sejumlah destinasi wisata yang ada di tiap daerah di Bolmong Raya. Kemudian untuk forum komunikasi Dinas Pariwisata itu adalah menunjang berbagai even pariwisata yang dilaksanakan tiap daerah. Dengan begini, maka jumlah kunjungan wisatawan mancanegara datang ke Bolmong Raya pasti akan meningkat,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran Regional I Kementrian Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotamobagu serta jajaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan se-Bolaang Mongondow Raya. (ads/trz)

Penyesuaian Luas Wilayah Tunggu Kesepakatan Bersama Pemkab Bolmong-Boltim

Penulis

Tim Redaksi

Kamis, 6 Desember 2018

ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut akan memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kota (Pemkot), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong dan Boltim, soal penyesuaian luas wilayah Kota Kotamobagu. Agenda tersebut terinformasi akan dilaksanakan pekan depan sekaligus penandatangan berita acara kesepakatan bersama ketiga daerah berbatasan tersebut.

“Informasi dari Biro Pemerintahan agenda itu tanggal 11 atau tanggal 12 Desember. Mudah-mudahan tidak tertunda lagi,” kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Anas Tungkagi.

Ia mengungkapkan, batas Kota Kotamobagu dengan Kabupaten Bolmong dan Boltim sudah selesai dan telah dituangkan dalam Permendagri nomor 68 Tahun 2017 tentang batas daerah Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolmong, serta Permendagri nomor 12 tahun 2015 tentang batas daerah Kota Kotamobagu dengan Kabupaten Boltim. “Jadi soal batas daerah ini sudah selesai. Tinggal berita acaranya saja. Bulan ini mudah-mudahan itu sudah selesai, dan selanjutnya akan dibawa ke Kemendagri dan juga Kementrian Keuangan,” ungkapnya.

Luas wilayah Kota Kotamobagu bertambah 40 kilo merer persegi atau menjadi 108 kilo meter persegi dari sebelumnya hanya 68,8 kilo meter persegi. Penambahan luas wilayah itu akan ikut berpengaruh pada peningkatan nilai Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Kota (Pemkot). “Insya allah semuanya bisa selesai akhir tahun ini, agar pada APBN Perubahan 2019 nanti DAU kita sudah disesuaikan dengan luas wilayah saat ini,” ujarnya.

Wali Kota Tatong Bara terus mem-follow up penambahan nilai DAU untuk Kota Kotamobagu. Saat pertemuan dengan Mendagri beberapa waktu lalu, wali kota menyampaikannya langsung dan berharap pada APBN Perubahan 2019 komponen penghitungan nilai DAU sudah mengacu ke luas wilayah saat ini. (ads/trz)

Empat Camat Jadi Pengawas Orang Asing di Kotamobagu

Penulis

Tim Redaksi

Kamis, 6 Desember 2018

Wali Kota Tatong Bara menyematkan rompi ke Timpora Kecamatan yang baru dikukuhkan.

ZONA KOTAMOBAGU – Empat Camat se-Kota Kotamobagu dikukuhkan sebagai anggota Tim Pengawas Orang Asing (Timpora). Pengukuhan itu dilakukan Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotamobagu, Jhon Rumagit, dan disaksikan Wali Kota Tatong Bara serta Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Sompi, Selasa (4/12).

Ke-empat Camat yang dikukuhkan itu adalah, Camat Kotamobagu Barat Sumitro Potabuga, Camat Kotamobagu Timur Usmar Mamonto, Camat Kotamobagu Selatan Hamdan Mokoagow dan Camat Kotamobagu Utara Ariono Potabuga.

“Kehadiran Timpora Kecamatan ini diharapkan dapat lebih memaksimalkan pengawasan terhadap aktivitas orang asing di daerah ini. Kita harap para camat dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, termasuk pihak Imigrasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan,” kata Wali Kota Tatong Bara, usai pengukuhan.

Camat Kotamobagu Barat, Sumitri Potabuga, mengatakan pihaknya siap melakukan tugas pengawasan terhadap aktivitas orang asing baik di wilayah Kotamobagu Barat maupun di Kota Kotamobagu secara keseluruhan. “Kita siap bekerja bersama instansi terkait termasuk Imigrasi untuk mengawasi semua orang asing yang masuk di daerah kita,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotamobagu, Jhon Rumagit, mengungkapkan kehadiran Timpora Kecamatan akan bisa lebih mengoptimalkan pengawasan orang asing masuk ke Kota Kotamobagu. “Setiap gerak-gerik orang asing di daerah ini sudah diawasi oleh Timpora,” ungkapnya.

Ia mengakui, orang asing yang menetap di Kota Kotamobagu belum ada. Namun demikian, pihaknya tetap memaksimalkan pengawasan di lapangan. “Untuk orang asing di Kotamobagu memang belum ada, tapi tetap akan kita awasi mereka yang datang berkunjung ke sini,” sebutnya. (ads/trz)

Pemkot Minta Tambahan Kuota LPG ke Pertamina

Penulis

Tim Redaksi

Rabu, 5 Desember 2018

ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) mengajukan permintaan penambahan kuota LPG 3 Kg ke pertamina. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi kelangkaan LPG jelang Hari Natal.

Kepala Bagian Perekonomian, Alfian Hasan, mengatakan pihaknya sudah menyurat ke pertamina soal penambahan kuota 700 LPG. “Kuota sekarang ini 7.000 per hari. Kemudian kita usul penambahan 700. Jika disetujui, maka kuota per hari menjadi 7.700,” katanya.

Selain mengantisipasi kelangkaan LPG, penambahan kuota tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah lonjakan harga. “Momentum seperti ini biasanya dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan sendiri dengan menaikan harga LPG. Untuk itu kita antisipasi dengan mengajukan penambahan kuota,” ujarnya.

Setelah permintaan kuota disetujui, ia mengaku pihaknya akan memaksimalkan pengawasan di lapangan. “Jadi bukan hanya selesai di permintaan kuota saja. Tapi kita akan awasi juga penyaluran di lapangan agar tidak ada penimbunan ataupun permainan harga terutama di tingkatan pangkalan,” ungkapnya.

Disisi lain, ia mengimbau semua pangkalan untuk dapat mendistribusikan LPG sesuai ketentuan yang berlaku. “Harga yang di jual tak boleh melebihi HET (Harga Eceran Terbatas). Kemudian LPG 3 kilo gram ini tidak boleh digunakan di tempat usaha, hanya untuk masyarakat saja,” imbaunya. (ads/trz)

379 Pelamar CPNS Ikut SKB

Penulis

Tim Redaksi

Rabu, 5 Desember 2018

ZONA KOTAMOBAGU — Tim seleksi CPNSD mengumumkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada rekrutmen CPNS tahun ini. Pengumuman nomor 34/813/Timsel-CPNSD/XII/2018 yang ditandatangani Ketua Timsel CPNSD Adnan Massinae, merupakan tindaklanjut dari surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) nomor: K26-30/D7074/XII/18.01 tanggal 1 Desember perihal penyampaian hasil SKD.

Dalam pengumuman itu, tertuang hasil seleksi SKD sekaligus 379 nama peserta yang berhak mengikuti SKB yang dibagi dalam dua kelompok, yakni kelompok 1 yang memenuhi nilai ambang batas SKD berdasarkan PermenPAN-RB nomor 37 Tahun 2018, serta kelompok 2 yang memenuhi nilai kumulatif SKD berdasarkan PermenPAN-RB nomor 61 tahun 2018.

“Khusus pelamar tenaga guru yang dinyatakan lulus SKD harus memasukan kelengkapan berkas ke BKPP mulai tanggal 4 sampai 7 Desember,” kata Sekretaris Timsel CPNSD, Sahaya Mokoginta.

Ia mengungkapkan, tempat pelaksanaan SKB digelar di Kantor Regional XI Manado dengan menggunakan sistem Computer Assistad Test (CAT). “Untuk waktu pelaksanaannya kita masih menunggu dari BKN. Begitu juga dengan teknis pelaksanaannya,” ungkapnya.

Disisi lain, ia mengimbau semua peserta SKB diminta untuk memperhatikan berbagai ketentuan, seperti hadir di tempat pelaksanaan 60 menit sebelum ujian dimulai, membawa KTP, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai serta kartu ujian asli. “Semua ketentuan dan persyaratan ini harus diperhatikan, karena jika terlambat atau tidak membawa apa yang dipersyaratkan maka tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan gugur. Jadi semua ketentuan harus dipatuhi dan persyaratannya dipenuhi,” imbaunya.

Selain itu, ia juga mendorong semua peserta SKB untuk lebih giat belajar, baik peserta yang mencapai nilai passing grade atau melalui perankingan. “Tidak ada jaminan kelulusan. Kuncinya hanya belajar, berdoa dan berusaha. Kelulusan adalah prestasi dari peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, jangan percaya karena itu adalah penipuan,” tambahnya. (ads/trz)

Wali Kota Hadiri Pengukuhan Timpora Kecamatan

Penulis

Tim Redaksi

Selasa, 4 Desember 2018

Wali Kota Tatong Bara menghadiri pelantikan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kecamatan se-Kota Kotamobagu di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotamobagu, Selasa (4/12).

Dalam sambutannya, wali kota mengatakan kehadiran Kantor Imigrasi di wilayah Kota Kotamobagu sangat membantu dan memberi manfaat bagi masyarakat, terutama dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Dihadapan Dirjen Imigrasi Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham), Ronny Sompie, wali kota juga menyampaikan harapan agar Kantor Imigrasi Kotamobagu yang saat ini bertipe atau kelas C bisa naik menjadi tipe B.

Wali Kota Tatong Bara menyerahkan cenderamata ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Sompi.

“Dega’ Niondon (selamat datang) dan syukur moanto (terima kasih) Pak Dirjen atas kunjungannya ke Kota Kotamobagu. Kami terus mendukung dan mendorong agar Imigrasi Kotamobagu bisa naik tipe, demi terciptanya pelayanan khususnya di bidang keimigrasian menjadi lebih maksimal lagi. Mudah-mudahan kehadiran Pak Dirjen di sini bisa membantu mewujudkan aspirasi kami yaitu Imigrasi Kotamobagu naik kelas,” kata wali kota.

Foto bersama wali kota dengan unsur Forkopimda dan Timpora Kecamatan yang baru dikukuhkan.

Timpora Kecamatan yang dikukuhkan adalah Kecamatan Kotamobagu Utara, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat dan Kotamobagu Timur. Kehadiran Timpora ditiap kecamatan itu juga diharapkan dapat lebih memaksimalkan pengawasan terhadap aktivitas orang asing yang masuk ke wilayah Kota Kotamobagu. Pengukuhan Timpora itu dilakukan Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Jhony Rumagit, dan disaksikan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie, serta disaksikan unsur Forkopimda. (advertorial)

5 miliar untuk Bangun Jalan Pasar Genggulang

Penulis

Tim Redaksi

Selasa, 4 Desember 2018

ZONA KOTAMOBAGU — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalokasikan anggaran sekira Rp5 miliar untuk membangun jalan masuk Pasar Genggulang. Hal ini diutarakan Kepala Bidang Bina Marga, Claudy Mokodongan.

Menurutnya, pembangunan jalan masuk pasar genggulang itu akan mulai dikerjakan di awal tahun depan. Proses lelang katanya direncanakan pada Januari 2019. “Setelah selesai lelang Januari atau Februari, maka paling lambar Maret sudah mulai pekerjaan. Untuk pembebasan lahannya sudah diselesaikan Dinas Perdagangan tahun ini, jadi tinggal fisiknya saja di tahun depan,” katanya.

Dijelaskannya, jalan masuk Pasar Genggulang akan dibangun dua jalur, dengan panjang sekira 170 meter, lebar 24 meter dan di tengahnya dibuatkan median. “Kita harap pekerjaanya bisa berjalan lancar dan sesuai yang kita harapkan. Agar setelah selesai pekerjaan, masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Ditambahkannya, pembangunan jalan masuk pasar genggulang itu dimaksudkan untuk memmpermudah akses masyarakat ke pasar tersebut. “Pembangunannya menjadi salah satu prioritas kita tahun ink. Jalan ini adalah akses utama menuju pasar. Dengan adanya dukungan infrastruktur jalan yang memadai, aktivitas di pasar itu akan semakin hidup. Dan dampaknya juga bisa dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya. (ads/trz)

Dinsos Perbarui Data Lansia

Penulis

Tim Redaksi

Selasa, 4 Desember 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Sosial (Dinsos) kembali memperbarui data warga lanjut usia (lansia) di tiap desa dan kelurahan. Hal itu dilakukan untuk proyeksi pemberian bantuan di tahun 2019 mendatang.

Kepala Dinsos, Sarida Mokoginta, mengatakan pendataan dilakukan langsug ditiap desa dan kelurahan, agar data yang dimiliki nanti benar-benar valid. “Sekarang sementara pendataan, sudah ada sebagaian yang selesai dan langsung diinput. Target kita sebelum akhir tahun ini sudah selesai,” katanya.

Lansia yang didata itu akan diusulkan menerima bantuan tahun depan. Bantuan yang diberikan katanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, seperti pakaian, bahan pokok dan kebutuhan lainnya. “Data ini akan kita verifikasi lagi. Kemudian yang mendapat akan bantuan nanti sudah tentu yang memenuhi kriteria,” ujarnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial, Candra Wahid, mengungkapkan lansia yang akan diberi bantuan adalah yang berusia 60 tahun ke atas, serta hanya hidup seorang diri. “Jadi tidak semua akan mendapatkan bantuan. Meskipun berusia di atas 60 tahun dan berlatar belakang keluarga mampu, maka tidak bisa menerima bantuan. Ini hanya untuk lansia yang kurang mampu. Kemudian kita juga akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran nanti,” ungkapnya.

Pemberian bantuan itu katanya dimaksudkan untuk membantu para lansia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. “Untuk tahun ini, ada 69 lansia yang menerima bantuan berupa kebutuhan pokok sehari-hari. Mudah-mudahan dengnan bantuan itu, bisa membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tambahnya. (ads/trz)

Sangadi Poyowa Kecil Segera Dilantik

Penulis

Tim Redaksi

Senin, 3 Desember 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, tidak lama lagi akan memiliki sangadi (kepala desa, red) definitif. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sangadi terpilih hasil Pemilihan Sangadi (Pilsang) antar waktu direncanakan dilakukan akhir tahun ini.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Anas Tungkagi, mengatakan laporan hasil pelaksanaan Pilsang sudah diserahkan panitia pelaksana Pilsang ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditindaklanjuti ke Pemerintah Kota (Pemkot). “Laporan hasil Pilsang sudah kita terima, dan sekarang sedang dalam pengkajian,” katanya.

Ia mengungkapkan, pelantikan sangadi terpilih direncanakan dilakukan akhir tahun ini. Hal itu dimaksudkan agar setelah dilantik sangadi terpilih bisa langsung action dengan berbagai program dan kegiatan untuk tahun 2019. “Kalau tidak akhir tahun ini, paling lambat awal Januari pelantikannya. Waktu pelantikannya kita sesuaikan dengan akhir tahun atau awal tahun, agar pertanggungjawaban APBDes 2018 yang menjadi tanggung jawab penjabat sangadi sudah diselesaikan sebelum ada serah terima jabatan,” ungkapnya.

Pilang antar waktu Da Poowa Kecil dlaksanakan pada 22 Oktober lalu. Habel Lokiman dipilih mayoritas pemilik suara yang terdiri dari perwakilan tiap unsur desa. Calon nomor urut 2 itu mendapat dukungan 28 suara. Sedangkan dua pesaingnya masing-masing hanya mendapat 15 dan 7 suara dari total 50 suara sah.

“Semua masyarakat harus mendukung sangadi terpilih, agar proses pemerintahan dan pembangunan di dalam desa bisa berjalan dengan baik. Kemudian bagi sangadi terpilih, harus merangkul semua masyarakat dan bersama membangun desa,” Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan. (ads/trz)

1...527528529...700 Halaman 528 dari 700