Pemkot Kumpul Data Sejarah dan Budaya Daerah

Penulis

Sabtu, 24 November 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengumpulkan informasi mengenai data sejarah budaya Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu. Selanjutnya, data-data tersebut itu akan disimpan sebagai koleksi dokumen sejarah.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bambang Ginoga, mengatakan pengumpulan data tersebut dimaksudkan untuk melengkapi data sejarah yang dimiliki pihaknya saat ini. “Kita terus mengumpulkan data-data itu, agar semua informasi mengenai sejarah maupun budaya Bolaang Mongondow yang ada di Kota Kotamobagu bisa lengkap,” katanya.

Ia mengungkapkan, saat ini di kantornya tersimpan data sejarah Kotamobagu, Bolaang Mongondow dan Sulawesi Utara. “Sejarah tentang desa dan kelurahan di Kotamobagu juga ada. Itu (data) kita dapatkan dari desa dan kelurahan masing-masing. Sekarang kita tinggal melengkapi peta wilayah tiap desa dan kelurahan. Dalam pengumpulan data ini kita melibatkan budayawan, tokoh adat, tokoh masyarakat termasuk pemerintah desa dan kelurahan,” ungkapnya.

Lanjutnya, pengumpulan data sejarah dan budaya itu penting dilakukan, agar memudahkan masyarakat khususnya yang ingin mencari informasi soal sejarah dan budaya Bolaang Mongondow. “Jadi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi soal sejarah dan budaya, bisa datang ke kantor kami. Selain sejarah dan budaya, ada juga data soal jenis tarian dan pakaian adat,” ujarnya. (ads/trz)

Puskesmas Upai Segera Terakreditasi

Penulis

Tim Redaksi

Sabtu, 24 November 2018

Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, saat menyambut kedatangan tim akreditasi puskesmas dari Kemenkes.

KOTAMOBAGU – Puskesmas Upai segera terakreditasi. Kamis (22/11), tim akreditasi dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) datang melakukan penilaian terhadap pelayanan maupun dokumen pendukung lainnya.

“Apapun hasil penilaiannya nanti, mudah-mudahan menjadi kabar baik bagi kami di sini dan semoga Puskesmas Upai dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,” kata Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, saat menyambut kedatangan tim akreditas di Puskesmas Upai.

Nayodo mengungkapkan, akreditas sebuah Puskesmas diperlukan agar ada pengakuan terhadap Puskesmas itu sendiri. “Intinya, dengan akreditasi ini, kepercayaan masyarakat untuk datang berobat di Puskesmas lebih besar lagi. Ini juga menjadi pendorong semangat bagi semua petugas kesehatan khususnya yang ada di Puskesmas untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat,” ungkap Nayodo.

Ketua Tim Akreditasi, Sulsum Wahyudi, mengatakan penilaian kelayakan akreditasi Puskesmas Upai akan dilakukan selama tiga hari, dengan 776 elemen penilaian yang sesuai standar. “Kita akan menelaah semua dokumen, kemudian menelusuri serta melakukan pembuktian dokumen termasuk wawancara lintas sektor dan tokoh masyarakat untuk menggali informasi terkait sinkronisasi kebutuhan masyarakat di sini. Nantinya hasil penilaian ini akan dikirim ke komisi akreditasi,” terangnya. (ads/trz)

Investor Asal Bengkulu Tertarik Kembangkan Bisnis Property di Kotamobagu

Penulis

Tim Redaksi

Jumat, 23 November 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Pesatnya pembangunan di Kota Kotamobagu berjalan beriringan dengan meningkatnya investasi masuk ke daerah calon Ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya ini. Dari tahun ke tahun, investor terus berdatangan untuk menanamkan modalnya.

Terkini, perusahaan asal Bengkulu yang bergerak di bisnis property tertarik menanamkan modal di Kota Kotamobagu. Komunikasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) sudah dilakukan, dan tinggal menunggu tindaklanjutnya.

“PT Ejukha ini berencana membangun perumahan di Kelurahan Motoboi Kecil. Target awal mereka 100 unit rumah,” kata Kepala DPMPTSP, Noval Manoppo.

Ia mengakui, Pemerintah Kota (Pemkot) sangat terbuka dengan setiap investor yang ingin datang berinvestasi di Kota Kotamobagu selama itu bisa memberi dampak positif baik dari segi peningkatan ekonomi masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Seperti yang ibu (wali kota) sampaikan, bahwa pemerintah welcome dengan setiap investasi yang masuk, namun harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perumahan yang akan dibangun PT Ejukha di Kelurahan Motoboi Kecil itu berada di lahan persawahan seluas dua hektare. Meski tak menyebut total nilai investasinya, namun ia mengungkapkan perusahaan tersebut sangat serius datang berinvestasi di Kota Kotamobagu. “Nilai investasinya belum dikur saat ini, karena akan kita pastikan kembali termasuk soal nilainya,” ujarnya. (ads/trz)

Disparbud Rancang ‘Museum Online’

Penulis

Tim Redaksi

Jumat, 23 November 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sedang menyiapkan website yang memuat khusus soal benda-benda peninggalan sejarah daerah suku Bolaang Mongondow. Website dibuat untuk membantu menginformasikan ke masyarakat soal peninggalan sejarah mongondow.

“Website-nya sedang kita rancang. Dengan website itu masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi dan mengetahui soal benda-benda peninggalan sejarah suku Bolaang Mongondow,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Agung Adati.

Selain memudahkan masyarakat mendapat informasi soal peninggalan sejarah, website tersebut juga bisa menjadi sebuah museum online. “Teknologi sekarang semakin berkembang. Ini kita manfaatkan untuk menyimpan informasi atau data soal peninggalan sejarah daerah.

Ditambahkannya, dalam website tersebut memuat soal benda-benda peninggalan sejarah pada masa kerajaan Bolaang Mongondow serta penjelasan-penjelasannya. “Apa nama benda itu, penggunaannya dan termasuk keberadaannya saat ini akan ada dalam website itu. Salah satu contoh adalah alat musik rambabo yang pada jaman dahulu itu digunakan sebagai pengiring tarian adat sebagainya,” tambahnya. (ads/trz)

Pemkot Gelar Sosialisasi Ranperda Tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011

Penulis

Tim Redaksi

Kamis, 22 November 2018

Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Perda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sosialisasi dilaksanakan di Ball Room Hotel Sutan Raja, Kamis (22/11) dan dibuka Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan.

Suasana sosialisasi Ranperda tentang perubahan Perda nomor 5 Tahun 2011.

Wakil Wali Kota dalam sambutannya mengatakan, guna mendukung perkembangan ekonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, maka perlu dilakukan upaya untuk peningkatan terhadap sumber–sumber Pendapatan Asli Darah (PAD) yang berasal dari retribusi dan pajak.

Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan Pemkot adalah melakukan penyesuaian serta perubahan terhadap besaran retribusi dan pajak daerah khususnya retribusi tempat parkir khusus yang diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011.

Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan saat memberi sambutan pada kegiatan tersebut.

“Perubahan Perda tentang retribusi khusus parkir ini berdasarkan adanya pertimbangan bahwa, Perda yang mengatur tentang besaran dari retribusi khusus parkir di Kota Kotamobagu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi dan perkembangan Kota Kotamobagu saat ini,” ujar Nayodo.

Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tersebut diantaranya perubahan pada Pasal 8 Ayat 3 yang mengatur besaran tarif retribusi khusus parkir serta aturan tambahan yang mengatur tentang pengelolaan parkir secara elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah besaran PAD yang berasal dari retribusi khusus parkir.

Terkait Ranperda tentang penyelenggaraan LLAJ, Nayodo mengungkapkan tujuannya untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal dan berkemampuan tinggi, serta dapat diselenggarakan secara terpadu aman, tertib, lancar dan efisien.

“Ranperda tentang penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan ini sejalan dengan amanat Pasal 12 Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penyelenggaraan LLAJ merupakan sub urusan pemerintahan, yang wajib untuk dilaksanakan bidang perhubungan, Ranperda yang mengatur tentang system penyelenggaraan LLAJ ini juga mengedepankan asas manfaat, asas keadilan, asas kepentingan umum, asas keseimbangan, asas keterpaduan, asas transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan serta partisipatif,” jelas Nayodo. (advertorial)

Curah Hujan Tinggi, Waspada Pohon Tumbang

Penulis

Tim Redaksi

Kamis, 22 November 2018

Pohon berukuran besar yang ada di Kelurahan Kotobangon, tumbang dan menutupi badan jalan.

ZONA KOTAMOBAGU – Tanda awas bagi masyarakat khususnya yang beraktivitas di luar rumah. Pasalnya, pohon perindang yang ditanam pemerintah di pinggir jalan rawan tumbang, terutama saat sedang hujan yang disertai angin kencang. Seperti yang terjadi Kamis (22/11). Pohon berdiameter sekira 1 meter dan tinggi sekira 15 meter yang berada di Kelurahan Kotobangon atau tepatnya di depan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP), tumbang dan menutupi seluruh badan jalan. Beruntung saat kejadian tak ada kendaraan yang melintas sehingga tak menimbulkan korban jiwa.

“Cuaca sedang hujan saat kejadian itu. Untungnya tidak sampai menimpah kendaraan yang lewat,” kataDenny, warga sekitar.

Ia berharap, pemerintah melalui instansi dapat memangkas pohon-pohon yang dinilai rawan tumbang. “Kalau ada yang sudah besar dan berpotensi tumbang ada baiknya dipangkas saja. Jangan sampai tumbang sendiri dan mengenai orang yang lewat. Ini harus diantisipasi bersama, apalagi hampir di semua wilayah ada pohon besar di pinggir jalan,” harapnya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) yang mendapat laporan kejadian itu, mengevakuasi batang pohon dan membersihkan ranting yang menutupi badan jalan. “Kita langsung turun ke lokasi saat mendapat laporan ada pohon yang tumbang,” kata Kepala Dinas PRKP, Imran Amon.

Disisi lain, ia mengimbau masyarakat untuk selaluu waspada saat beraktivitas di luar rumah, terutama saat sedang hujan yang disertai angin. “Akhir-akhir ini sudah sering hujan. Kita harus waspada. Bila perlu menghindari wilayah-wilayah yang rawan pohon tumbang,” imbaunya. (ads/trz)

Nayodo Buka Seminar Kebudayaan Bolaang Mongondow

Penulis

Tim Redaksi

Rabu, 21 November 2018

Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar seminar kebudayaan, Rabu (21/11) di Restoran Lembah Bening. Gelaran kegiatan tersebut dimaksudkan untuk revitalisasi dan reaktualisasi seni, adat dan budaya lokal Bolaang Mongondow.

Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, dalam sambutannya mengatakan seni, adat dan budaya daerah merupakan cermin kepribadian dari sebuah masyarakat yang harus dipertahankan serta dilestarikan. Oleh karena itu, melalui seminar kebudayaan tersebut, Nayodo meminta seluruh elemen masyarakat untuk terus melestarikan nilai-nilai seni, adat dan budaya Bolaang Mongondow.

Melalui kegiatan itu, Nayodo juga berharap agar bisa menjadi forum bagi para generasi muda khususnya di Kota Kotamobagu dalam menambah serta meningkatkan pengetahuan tentang seni, adat dan budaya Bolaang Mongondow. “Melalui kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal kita untuk membangkitkan nilai-nilai seni, adat dan budaya daerah yang sekarang ini sudah hampir punah,” kata Nayodo. (advertorial)

Jalan Masuk Pasar Genggulang Dibangun Dua Jalur

Penulis

Tim Redaksi

Rabu, 21 November 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Pembangunan akses jalan masuk Pasar Genggulang, menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) tahun 2019 mendatang. Anggaran paket pekerjaan fisik tersebut akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Bidang Bina Marga, Claudy Mokodongan, mengatakan fisik jalan masuk Pasar Genggulang sudah bisa dikerjakan. Pembebasan lahan katanya telah diselesaikan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM). “Anggarannya sekitar empat sampai lima miliar untuk pengerasan jalan. Kita juga masih menghitung harga aspal dan minyak, karena keduanya mengikuti pergerakan harga dunia. Kalau harga (aspal dan minyak) turun, akan kita hitung lagi,” katanya.

Untuk pengaspalan jalan tersebut, ia mengaku masih melihat kondisi keuangan daerah. Jika memungkinkan, katanya akan langsung di bangun media serta trotoar jalan. “Jika memungkinkan kita upayakan di aspal. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa,” ujarnya.

Kepala Disdagkop dan UKM, Herman Aray, mengungkapkan pembebasan lahan akses masuk pasar tersebut sudah selesai. Anggarannya pembebasannya sebesar Rp1,6 miliar. “Selesai selesai sejak akhir bulan lalu. Ada delapan pemilik lahan, dan semua sudah selesai pembayaran. Jadi tidak ada masalah lagi,” ungkapnya.

Lanjutnya, jalan masuk Pasar Genggulang yang akan dibangun sekira 200 meter dengan lebar 24 meter. “Itu jalan jalur dua. Untuk anggarannya di Dinas PU, dan terinformasi mereka sudah anggarkan. Kemungkinan langsung di hotmix,” terangnya. (ads/trz)

Wali Kota Harap Kebijakan Pemerintah Pusat

Penulis

Tim Redaksi

Rabu, 21 November 2018

ZONA KOTAMOBAGU –Fenomena gugur massal pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih terjadi pada pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ulang yang dilaksanakan di Kantor BKN Regional XI, Manado, beberapa hari lalu. Dari 444 peserta yang berkesempatan mengikuti ujian Computer Assisstad Test (CAT) tersebut, hanya 10 diantaranya yang mencapai nilai passing grade. Jumlah itu sangat jauh dari harapan pemerintah, sebab kuota formasi yang tersedia sebanyak 300.

Melihat fenomena itu, Wali Kota Tatong Bara berharap ada kebijakan atau solusi terbaik dari pemerintah pusat agar semua formasi bisa terisi semua.

Menurut wali kota, dirinya menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPAN-RB) dan menyampaikan banyak hal termasuk soal penurunan nilai passing grade dan perankingan untuk mengantisipasi kekosongan formasi CPNS di Kota Kotamobagu. “Ini buka tugas saya semata sebagai pimpinan daerah, tapi tugas kita semua. Kemudian kita juga harus berbenah dan lebih siap lagi. Kita harus terus meng-upgradekemampuan kita. Sekarang ini sudah era teknologi sehingga tidak ada lagi yang gagap teknologi saat mengikuti CAT. Harus banyak mencoba dan melatih diri agar bisa melewati proses ini. Misalnya, ketika di tes ulang harusnya bisa lulus. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujar wali kota.

Wali kota menambahkan, rekrutmen CPNS yang sangat kompetitif ini akan sangat berdampak pada naiknya Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia yang saat ini berada di peringkat 77 di kawasan Asia. “Ini juga sangat baik agar daya saing SDM kita juga baik,” tambah wali kota.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta, mengaku belum mendapat informasi atau petunjuk dari soal perankingan nilai passing grade dari masing-masing pelamar CPNS. “Sampai saat ini belum ada petunjuk untuk perankingan. Kemarin (Minggu) waktu ujian kembali di BKN, tidak ada pemberitahuan soal itu (perankingan),” kata Sahaya.

Ia mengungkapkan, saat ini jumlah pelamar CPNS yang mencapai nilai passing grade hanya 20 orang sebagai hasil dari dua kali pelaksanaan SKD (termasuk SKD ulang). “Kita masih menunggu keputusan dari Panselnas (Panitia Seleksi Nasional). Mudah-mudahan keputusannya nanti seperti yang kita harapkan agar 300 formasi yang tersedia bisa terisi semua,” ungkap Sahaya. (ads/trz)

Pemkot Target Tuntaskan Kawasan Kumuh

Penulis

Tim Redaksi

Senin, 19 November 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) terus memaksimalkan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang menyasar enam kelurahan. Realisasinya saat ini sudah berada di atas angka 80 persen.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Imran Amon, mengatakan anggaran pelaksanaan program tersebut sebesar Rp3,75 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Besaran anggaran tersebut dibagi ke enam kelurahan, yakni Kotamobagu Rp500 juta, Gogagoman Rp500 juta, Kotobangon Rp1 miliar, Motoboi Besar Rp750 juta, Biga Rp500 juta dan Molinow Rp500 juta.

“Anggarannya semua dari APBN. Kita tinggal mengawasi pelaksanaannya di lapangan,” katanya.

Ia mengungkapkan, tujuan program Kotaku adalah untuk menekan angka wilayah yang masuk kategori kumuh. Untuk Kota Kotamobagu ada 36 hektare wilayah kumuh dan sudah ditangani sejak lima tahun terakhir. “Sisanya sekarang ini tinggal delapan persen. Itu target kita untuk diselesaikan,” ungkapnya.

Lanjutnya, program Kotaku tersebut lebih difokuskan ke perbaikan sarana dan prasarana fisik seperti drainase, jalan, air bersih serta infrastruktur penanganan sampah. “Yang dikatakan kumuh ini adalah aktivitas masyarakatnya tidak beraturan, seperti tak memiliki sarana dan prasarana,” tambahnya. (ads/trz)

1...528529530...698 Halaman 529 dari 698