Kamis, 14 Mei 2026
Beranda blog Halaman 530

SKD Ulang, Hanya 10 Peserta Capai Passing Grade

Penulis
Tim Redaksi
-
Sahaya Mokoginta

ZONA KOTAMOBAGU – Sejumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Minggu (18/11) di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado. Hasilnya, dari 444 peserta yang terdaftar sebagai peserta ujian berbasis komputer itu, hanya 10 diantaranya yang mencapai nilai passing grade yang ditentukan. Dengan demikian, jumlah total pelamar CPNS Kota Kotamobagu yang mencapai nilai passing grade menjadi 20 orang.

Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel), Sahaya Mokoginta, mengatakan ujian SKD tersebut dibagi dalam tiga sesi. “Untuk sesi pertama ada tiga orang yang mencapai passing grade, kemudian di sesi kedua enam orang dan sesi III satu orang,” kata Sahaya.

Peserta yang mengikuti SKD ulang tersebut adalah mereka yang menemukan banyak soal yang bermasalah saat SKD yang dilaksanakan beberapa pekan lalu di Gedung SMK Cokroaminoto. Hasil SKD ulang tersebut akan menjadi dasar penentuan hasil akhir oleh panitia seleksi. “Hasil yang akan digunakan adalah yang terakhir, jadi meskipun nilai pertama tinggi dan kedua ini rendah, maka tetap yang akan digunakan sebagai dasar penetuan hasil adalah nilai terakhir,” ujarnya.

Dari semua nama peserta yang masuk daftar peserta SKD ulang, tidak semuanya mengikuti ujian tersebut. Sejumlah pelamar memilih tak mengikuti SKD ulang meski pada ujian sebelumnya tak mencapai nilai passing grade, karena kuatir nilai passing grade akan turun dari perolehan ujian sebelumnya.

“Total nilai saya saat ujian pertama 288. Untuk TIU dan TWK saya melebihi passing grade. Hanya TKP saja yang tidak capai passing grade. Tapi saya tidak ikut tadi (kemarin), jangan sampai nilainya turun lagi,” sebut salah satu pelamar. (rpm)

Nama peserta yang mencapai nilai passing grade hasil SKD ulang:

Sri Mariana Matalatta

Rezkia Revalia Paputungan

Ricky Alfrets Assa

Jurinadien Christy Monge Mokoagow

Whinca Arista Bara

Astikha Unu

Patris Bryanlee Nurdin

Nunu Chyntia Rottie

Mega Sari Tiara Said

Ezra Zimri Ruben Abiam Mantri

Wawali Hadiri Deklarasi Pemilu Damai 2019

Penulis
Tim Redaksi
-
Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan menghadiri deklarasi Pemilu Damai.

ZONA KOTAMOBAGU – Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, menghadiri deklarasi deklarasi damai Pemilu 2019 yang dirangkaikan dengan doa lintas agama dan syukuran atas perubahan nama Polres Bolmong menjadi Polres Kotamobagu, Sabtu (17/11).

Pada deklarasi itu, dibacakan ikrar pemilu damai oleh penyelenggara pemilu yang diikuti para caleg dan pengurus partai politik peserta Pemilu 2019.

“Deklarasi Pemilu damai yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Pemilu yang aman, damai, berkualitas serta bermartabat. Harapan kita bersama tentu Pemilu 2019 bisa berjalan dengan lancar,” kata Nayodo.

Nayodo juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga persaudaraan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan. “Hubungan baik antar sesama yang sudah lama terjalin selama ini harus tetap dijaga dan tak boleh dirusak hanya karena beda pilihan di Pemilu,” imbaunya.

Sementara itu, Kapolres Kotamobagu AKBP Gani Fernando Siahaan, mengungkapkan deklarasi Pemilu damai tersebut terkandung maksud untuk meminimalisir segala bentuk ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang, saat hingga pelaksanaan Pemilu. Pada kesempatan itu, ia juga mendorong para penyelenggara Pemilu untuk tetap menjaga dan konsisten sesuai amanat peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara.

“Mari ciptakan pemilih berdaulat, negara kuat,” sebut Kapolres. (ads/trz)

Usaha Pertamini Permudah Masyarakat Dapatkan BBM

Penulis
Tim Redaksi
-
Usaha Pertamini yang dikelola BUMDes Kopandakan I.

ZONA KOTAMOBAGU – Usaha pertamini di Kota Kotamobagu terus menjamur. Hampir di tiap desa dan kelurahan kini memiliki SPBU mini tersebut. Ada yang dikelola secara perorangan, dan adapula yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hadirnya pertamini itu dinilai sangat membantu masyarakat terutama dalam mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium maupun pertalite. Harga yang dipatok pengusaha juga dirasa tak jauh berbeda dengan harga di SPBU.

“Kalau tak sempat ke SPBU, saya mengisi pertalite di pertamini yang ada di kampung (desa) saya. Di situ tidak ada antrian. Kemudian harganya juga hanya selisih seribu saja,” sebut Gian Limbanadi, warga Desa Kopandakan I.

Ia mengakui, sejak ada pertamini di Desa Kopandakan I, ia sudah jarang datang ke SPBU untuk mengisi BBM. “Kalau dari sini (Kopandakan I) ke SPBU agak jauh, lebih baik mengisi saja di pertamini. Ukuran (takaran) sama, bedanya di harga itupun tidak selisih jauh,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM), Edo Mopobela, mengungkapkan pihaknya akan mengawasi aktivitas jual beli-beli BBM melalui pertamini. “Seluruh urusan perdagangan itu tak lewas dari pengawasan Dinas Perdagangan. Tapi sejauh ini, kami belum mendapat informasi atau laporan dari masyarakat yang komplen soal keberadaan pertamini,” ungkapnya.

Disisi lain, ia mengimbau pemilik usaha pertamini tetap memperhatkan berbagai ketentuan soal penjualan BBM. “Soal BBM ini teknisnya di Bagian Perekonomian, tapi kita saling berkoordinasi. Kepada para pengusaha, diharapkan dapat mematuhi segala ketentuan, termasuk soal takaran per liter serta harga BBM,” tambahnya.

Kepala Bagian Perekonomian, Alfian Hasan, mengatakan pihaknya terus mengawasi aktivitas jual-beli BBM baik melalui SPBU maupun pertamini. “Untuk pengawasan di lapangan tetap kita lakukan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait,” katanya. (ads/trz)

Besok, 396 Pelamar CPNS Ikut SKD Ulang

Penulis
Tim Redaksi
-
Sahaya Mokoginta

ZONA KOTAMOBAGU – Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tak mencapai nilai passing grade saat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) beberapa waktu lalu, berkesempatan untuk memperbaiki nilainya. Bukan karena ada ujian SKD ulang lantaran fenomena gugur massal peserta CPNS, melainkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) merespon keluhan pelamar yang saat ujian lalu menemukan banyak soal yang bermasalah. Keluhan pelamar itu dituangkan dalam berita acara dan disampaikan pengawas ke BKN.

Pelaksanaan SKD ulang ini sesuai pengumuman Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) nomor 800/BKPP-KK/XI/518/2018 tentang pelaksanaan seleksi kembali SKD CPNS Tahun 2018.

Menurut Kepala BKPP,  Sahaya Mokoginta, tidak semua pelamar CPNS yang terdaftar sebagai peserta SKD yang dilakanakan beberapa waktu lalu, berkesempatan mengikuti SKD ulang. Katanya, hanya ada 396 dari jumlah 861 total pelamar sebelumnya yang akan mengikuti SKD ulang. “Nama-nama ini dikeluarkan oleh BKN berdasarkan berita acara yang disampaikan ke pengawas pasca ujian lalu. Untuk Kota Kotamobagu hanya 396 peserta,” kata Sahaya.

Ia mengungkapkan, nilai SKD yang digunakan sebagai dasar penetapan hasil seleksi adalah hasil SKD yang terakhir dilaksanakan. “Jika hasil SKD semula nilainya lebih tinggi, maka nilai yang digunakan adalah hasil SKD yang terakhir,” ungkapnya.

Lanjutnya, pelaksanaan SKD ulang akan dilaksanakan dalam dua sesi. Tempat pelaksanaannya di Kantor BKN Regional XI Manado, Minggu (18/1) besok. “Pelamar yang tidak memanfaatkan kesempatan mengikuti SKD pada waktu yang ditentukan (besok) dengan alasan apapun, maka tidak diberi kesempatan lagi mengikuti SKD. Kemudian untuk nilai yang akan digunakan sebagai dasar penetapan akhir adalah nila SKD sebelumnya,” ujarnya.

Pelaksanaan SKD ulang ini disambut baik para pelamar.  Kesempatan itu menurut mereka akan dimanfaatkan sebaik mungkin agar bisa mencapai nilai passing grade yang ditentukan. “Boleh dibilang ini adalah kesempatan kedua. Insya allah saya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan,” sebut salah satu pelamar yang meminta namanya tak disebutkan. (ads/trz)

Dua Kader PKK Kotamobagu Terima Penghargaan Adhi Bakti dari Istri Gubernur

Penulis
Tim Redaksi
-
Ketua dan pengurus PKK Kotamobagu foto bersama usai kegiatan.

ZONA KOTAMOBAGU – Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Anki Taurina Makoginta, dan jajarannya mengikuti kegiatan temu kader perempuan se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), di Kantor Gubernur Sulut, Manado, Jumat (16/11).

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan berkoperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan,” katanya.

Ada berbagai lomba yang dilaksanakan pada kegiatan itu, seperti cerdas cermat dan yel-yel serta devile yang dari para peserta yang berasal dari kabupaten dan kota se-Sulut. “Kita (TP PKK Kota Kotamobagu) mengutus 38 orang untuk mengikuti berbagai lomba,” ujarnya.

Kegiatan yang dibuka Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Utara, Rita Maya Dondokambey Tamuntuan, itu juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan adhi bakti 10 tahun tingkat Provinsi Sulut kepada dua kader PKK Kota Kotamobagu, yakni Samsia Mokolanut Tegela dan Mariana Kobandaha Damopolii. (ads/trz)

Cegah Banjir, Warga Diminta tak Buang Sampah di Sungai

Penulis
Tim Redaksi
-
Refly Mokoginta

ZONA KOTAMOBAGU – Masyarakat khususnya yang tinggal di dekat aliran sungai diminta untuk selalu mewaspadai ancaman banjir. Pasalnya, beberapa hari terakhir Kota Kotamobagu selalu diguyur hujan.

“Jika sedang hujan dan melihat debit air sudah mulai naik, maka sebaiknya segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Begitu juga dengan anak-anak, jangan biarkan mereka bermain di dekat sungai terlebih saat sedang hujan. Ini harus jadi perhatian kita guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bersama,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Refly Mokoginta.

Ia mengungkapkan, banjir merupakan salah satu ancaman bencana bagi masyarakat khususnya di beberapa wilayah di Kota Kotamobagu, seperti Kelurahan Kotobangon, Mongkonai, Gogagoman dan Mogolaing. “Bencana alam yang paling dominan terjadi adalah banjir. Ada beberapa kejadian sepanjang tahun ini,” ungkapnya.

Lanjutnya, Pemkot sudah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi banjir. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan normalisasi sungai. “Yang terpenting juga dan harus jadi perhatian masyarakat adalah tidak membuang sampah di sungai, karena itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadi banjir,” ujarnya.

Selain banjir, ancaman bencana longsor serta pohon tumbang juga harus diwaspadai di saat musim hujan seperti saat ini. Beberapa wilayah khususnya di Kecamatan Kotamobagu Utara yang paling rawan dengan ancaman bencana tersebut. (ads/trz)

14 KIM Diajari Cara Menulis Berita

Penulis
Tim Redaksi
-
Peserta sosialisasi dan pemberdayaan KIM mendapatkan materi soal dasar-dasar jurnalistik.

ZONA KOTAMOBAGU – 14 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dibekali ilmu jurnalistik melalui sosialisasi dan pemberdayaan KIM yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Dengan menggandeng wartawan yang bertugas meliput di Kota Kotamobagu sebagai pemateri, KIM diajari teknik dasar menulis berita.

“Dasar-dasar jurnalistik sangat penting untuk diketahui dalam menulis atau menyajikan informasi. Apalagi informasi itu akan dimuat di website masing-masing KIM,” kata pemateri, Niko Paat.

Kepala Bidang Statistik Informasi dan Komunikasi Publik (SIKP), Fahri Damopolii, mengungkapkan materi soal jurnalistik yang diberikan ke peserta lebih dititikberatkan pada jenis-jenis berita. “KIM harus menguasi materi hingga prakteknya, agar nantinya informasi yang disajikan melalui website bisa terarah dan dimengerti oleh masyarakat atau pembaca,” ungkapnya.

Lanjutnya, materi dasar-dasar jurnalistik sangat penting bagi anggota KIM dalam rangka menyampaikan informasi melalui website masing-masing. “Kita harap materi yang didapat melalui kegiatan ini bisa diterapkan di lapangan nanti,” ujarnya.

Selain materi soal dasar-dasar jurnalistik tersebut, para anggota KIM sebelumnya juga sudah diberi berbagai materi seperti program inovasi desa dan kelurahan, internet sehat, pemanfaatan website sebagai media promosi dan publikasi, pemanfaatan saluran komunikasi elektronik, jurnalisme warga hingga design dan pembuatan blog. (ads/trz)

Wawali Tampung Asmara Lewat Mobile Government

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Agenda mobile goverment yang dilakukan Wakil Walikota (Wawali), Nayodo Koerniawan, dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kecamatan Kotamobagu Selatan, telah berakhir. Dari kegiatan yang dilakukan itu, wawali menerima banyak aspirasi masyarakat (asmara) serta mendapati berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Persoalan-persoalan itu katanya sudah ditampung untuk ditindaklanjuti.

“Kita harus turun sampai ke tingkatan bawah (desa dan kelurahan) untuk mengetahui apa saja keluhan masyarakat. Setelah itu kita inventarisir dan selanjutnya dicarikan solusinya bersama-sama,” katanya.

Setelah di Kecamatan Kotamobagu Selatan, kegiatan dalam rangka belanja masalah itu akan dilanjutkan di wilayah Kecamatan Kotamobagu Barat. “Sebenarnya sudah mulai di Kecamatan Kotamobagu Barat, tapi karena ada agenda pemerintahan yang tak kalah pentingnya, sehingga masih ditunda. Rencananya Hari Jumat (pekan ini) kita di enam kelurahan di Kotamobagu Barat,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, mobile government tersebut akan terus dilakukan hingga beberapa waktu ke depan. Setelah di semua desa dan kelurahan, katanya ia bersama jajaran SKPD juga akan turun ke tiap kecamatan dengan agenda yang sama. “Kita harus turun ke lapangan, tidak bisa hanya menganalisa saja karena tidak akan dapat permasalahannya,” ungkapnya.

Sebelum mobile government ke desa dan kelurahan, wawali juga sudah ‘naik-turun’ SKPD untuk melihat langsung aktivitas sekaligus mengevaluasi program yang sudah dan belum dilaksanakan di tiap satuan kerja. “Nantinya hasil yang kita dapatkan itu akan menjadi bahan evaluasi kedepannya,” tambahnya. (ads/trz)

Pemkot Uji Publik Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Penulis
Tim Redaksi
-
Suasana kegiatan uji publik Ranperda tentang penyelenggaraan kota layak anak.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan kota layak anak (KLA), Rabu (14/11), di Restoran Lembah Bening Kelurahan Sinindian.

Wali Kota, Tatong Bara, yang membuka kegiatan itu mengatakan perlindungan anak menjadi hal yang utama dan terutama. Oleh karena itu, menurut wali kota perlu ada upaya dari semua pihak untuk menyiapkan generasi penerus yang lebih unggul di kemudian hari.

“Dari sisi perundang-undangan sudah ada, namun untuk Perda-nya yang saat ini sementara dirampungkan. Untuk itu saya harap semua yang hadir pada uji publik ini dapat memberikan saran serta masukan atas Ranperda penyelenggaraan kota layak anak, sehingga nantinya akan dapat melahirkan sebuah payung hukum yang kuat dalam penyelenggaraan kota layak anak,” kata wali kota.

Pada kesempatan itu, wali kota juga meminta para lurah dan sangadi bersama seluruh perangkatnya untuk terus memberikan dukungan terhadap perlindungan anak dari berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi serta upaya pemenuhan hak anak. “Saya juga akan membuat 21 Indikator di setiap desa dan kelurahan, yang harus dapat diselesaikan oleh para lurah dan dangadi. Indikator itu adalah tidak adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta kewajiban pajak,” ujar wali kota. (ads/trz)

Relawan PATBM Dikukuhkan

Penulis
Tim Redaksi
-
Suasana pengukuhan relawan PATBM.

ZONA KOTAMOBAGU – Asisten I Nasrun Gilalom mewakili Wali Kota Tatong Bara mengukuhkan relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang ada di 9 desa dan kelurahan. Pengukuhan itu dilakukan disela kegiatan uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Rabu (14/11) di Restoran Lembah Bening.

“Saya yakin dan percaya, relawan yang dikukuhkan hari ini (kemarin, red) dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab,” kata Nasrun.

Ia mengungkapkan, pembentukan relawan PATBM di desa dan kelurahan itu adalah untuk menguatkan kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan tindakan diskriminatif terhadap anak. “Tugas dari relawan PATBM ini adalah memberi informasi, sosialisasi dan pendidikan tentang norma dan praktik budaya menerima, membenarkan atau mengabaikan kekerasan. Ini juga menjadi salah upaya membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan, serta meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan sejak dini pada anak dalam mencegah kekerasan,” ungkapnya.

Relawan PATBM yang dikukuhkan adalah di Kelurahan Motoboi Kecil, Genggulang, Pobundayan, Upai, Biga, Matali, Desa Poyowa Besar, Bungko dan Moyag Todulan. Usai pengukuhan relawan PATBM itu, dilaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan Pos Bantuan Hukum dan Advokat Indonesia (Posbakumadin) Sulawesi Utara (Sulut) tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang. (ads/trz)

1...529530531...698Halaman 530 dari 698
©