ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) mulai mengantisipasi kelangkaan gas LPG jelang bulan ramadhan, dengan akan mengusulkan penambahan kuota ke pihak pertamina. Hal ini dikatakan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang), Alfian Hasan.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat soal penggunaan LPG pada menjelang hingga selama bulan ramadhan meningkat. Oleh karena itu, pihaknya akan segera mengajukan permintaan penambahan kuota untuk mengantisipasi kelangkaannya.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita ajukan, agar mendekati bulan ramadhan tidak ada masyarakat yang mengeluh soal kelangkaan LPG,” ujarnya.
Dijelaskannya, usulan penambahan kuota LPG sebanyak 1o persen dari jumlah reguler. Meski tak menyebut angka pasti berapa kuota LPG di Kota Kotamobagu, namun ia berharap agar usulan tersebut bisa diakomodir untuk mengantisipasi kelangkaannya.
“Tahun lalu hanya 8 persen, insya allah tahun ini yang kita usulkan disetujui semua,” jelasnya.
Ramla Batalipu, warga Kelurahan Sinindian berharap tidak ada kelangkaan LPG menjelang dan selama bulan ramadhan.
“LPG sekarang sudah menjadi kebutuhan utama. Mudah-mudahan stoknya tersedia, apalagi saat bulan ramadhan,” harapnya. (ads/gito)
Pjs Walikota saat memberi sambutan pada seminar regional UU Desa yang dihadiri Menteri Desa PDTT dan Ketua DPD RI.
ZONA KOTAMOBAGU – Dana Desa (Dandes) yang diberikan pemerintah pusat ke semua desa di Indonesia termasuk di Kota Kotamobagu, sangat memberi dampak positif terhadap pembangunan serta perekonomian masyarakat desa.
Hal ini diutarakan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, saat memberi sambutan pada Seminar Regional Implementasi Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Hotel Sutanraja, Kamis (12/4).
Menurutnya, setiap tahun Dandes yang dialokasikan lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terus meningkat. Hal itu merupakan bentuk komitmen Presiden Joko Widodo yakni membangun dari pinggiran.
“Dana desa ini diberikan ke semua desa dengan maksud untuk mempercepat pembangunan yang dampaknya pada peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia menerangkan, dari rekapitulasi pemanfaatan dana desa sejak tahun 2015 hingga 2017, dana desa sangat memberi dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang meliuti pembangunan jalan desa dengan panjang 123.145 kilo meter, jembatan 791.258 meter, pasar desa 5.220 unit, BUMDes 26.579 unit kegiatan, tambatan perahu 2.882 unit, embung 1.927 unit, irigasi 28.091 unit serta sarana olahraga 1.004 unit.
Selain itu katanya, dana desa yang diterima setiap desa membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti penahan tanah sebanyak 291.393 unit, air bersih 32.711, MCK 82.356, Polindes 6.041, drainase 590.371 unit, Posyandu 13.973 unit serta sumur 45.865 unit.
“Dari pembangunan yang dilaksanakan itu, dana desa juga berkontribusi terhadap tersedianya lapangan kerja,” terangnya.
Penjabat Sementara (Pjs) Walikota, Muhammad Mokoginta, menuturkan dana desa yang masuk ke Kota Kotamobagu setiap tahunnya mengalami kenaikan. Di Tahun 2015 Dandes yang diterima Rp4,5 miliar, Tahun 2016 Rp10,2 miliar dan 2017 Rp15,1 miliar. Besaran anggaran tersebut katanya telah terealisasi untuk pembangunan.
“Untuk tahun 2018 dana desa sebesar Rp17,4 miliar. Pencairan tahap I sudah dilakukan di empat desa, yaitu Desa Bilalang I, Desa Sia, Desa Moyag Todulan dan Desa Tabang. Desa lainnya sedang dalam penyelesaian APBDes,” ungkapnya.
Dihadapan Mendes PDTT dan jajarannya serta Ketua DPD RI, Pjs walikota juga membeber berbagai potensi alam seperti tempat permandian air panas, air terjun dan lainnya. Selain itu katanya, juga terdapat juga berbagai produk unggulan daerah seperti Kopi Dinodok, Kopi Sinondag, gula aren, sapu ijuk dan sebagainya.
“Meski Kota Kotamobagu adalah wilayah perkotaan, tapi punya 15 desa. Setiap desa memiliki potensi alam yang akan dikembangkan melalui dana desa serta produk unggulan daerah yang akan dikelolah melalui BUMDes,” terangnya.
Usai membuka Seminar Regional Implementasi Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Hotel Sutanraja, Mendes PDTT , Ketua DPD RI dan para rombongan berkunjung ke Desa Bilalang I. Di desa yang berada di Kecamatan Kotamobagu Utara, Mendes PDTT meresmikan sejumlah proyek fisik yang dibiayai dana desa sekaligus meninjau pelaksanaan proyek padat karya tunai. (ads/gito)
Pemerintah Kota (Pemkot) menyambut kedatangan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Oesman Sapta Odang, serta rombongan di Kota Kotamobagu, Kamis (12/4).
Kedatangan dua tokoh nasional itu dalam rangka Seminar Regional Implementasi Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sekaligus meresmikan proyek yang dibiayai dana desa tahun sebelumnya serta meninjau pelaksanaan proyek fisik yang dilaksanakan melalui padat karya tunai di Desa Bilalang I, Kecamatan Kotamobagu Utara.
Penjabat Sementara (Pjs) Walikota, Muhammad Mokoginta, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi kunjungan kerja Mendes PDTT dan Ketua DPD RI serta rombongan itu.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja ini yang sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat Kota Kotamobagu,” sebutnya.
Saat berkunjung ke Desa Bilalang I, Mendes PDTT sempat berdialog dengan masyarakat setempat soal pemanfaatan dana desa serta memberi bantuan berupa uang sebesar Rp50 juta untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Dana desa ini akan berjalan dengan baik jika masyarakat ikut mengawasinya. Begitu juga dengan BUMDes, harus dikelola dengan baik agar bisa memberi dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Mendes PDTT.
Pada kesempatan itu, Mendes PDTT juga menandatangani prasasti sebagai simbol peresmian sejumlah proyek fisik yang dibiayai dana desa seperti, jalan paving block Desa Pontodon, Bangunan BumDes Amanah Desa Poyowa Besar, saluran drainase dan lainnya. Selanjutnya, Mendes PDTT bersama Ketua DPD RI dan rombongan melihat langsung proses pengerjaan proyek padat karya tunai yang dilaksanakan masyarakat.
“Pekerjaan ini harus dipacu dan dikerjakan dengan baik agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Mendes PDDT dihadapan masyarakat. (advertorial)
ZONA KOTAMOBAGU – Dana Desa (Dandes) Tahap I Tahun 2018 akan segera dicairkan di lima desa, yakni Desa Bilalang I, Sia, Tabang, Moyag Todulan dan Kopandakan I. Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang menjadi syarat mutlak pencairan anggaran yang bersumber dari APBN itu telah selesai dievaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kepala Seksie Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat (PKM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Rum Mokoagow, mengatakan setelah evaluasi Perdes APBDes, ke-lima desa tersebut sudah bisa mengajukan dokumen pencairan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
“Alurnya, setelah evaluasi diajukan ke walikota melalui BPKD untuk permohonan permintaan penyaluran dana,” katanya, kemarin.
Ia mengungkapkan, pihaknya juga masih menunggu dokumen Perdes APBDes di 10 desa lainnya yang saat ini masih sedang dalam perampungan.
“Masih 10 desa yang belum. Ada yang masih proses penginputan di desa ada juga yang sementara verifikasi di kecamatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah tuntas semuanya agar bisa segera dievaluasi ditingkatakan TAPD kemudian dicairkan,” ungkapnya.
Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD, Syarifudin Abas, mengaku pihaknya sudah menerima dokumen permintaan pencairan dandes tahap I dari empat desa, yakni Desa Tabang, Sia, Moyag Todulan dan Bilalang I.
“Dokumennya sudah kita terima dan sedang diproses,” sebutnya.
Ditambahkannya, Dandes tahap I sebesar 20 persen atau Rp3,4 miliar dari total Rp17,4 miliar telah berada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sejak akhir Februari lalu dan siap dicairkan ke rekening desa masing-masing.
“Ada syarat pencairannya. Setiap desa harus melengkapi laporan pertanggungjawaban APBDes 2017, dokumen RKPDes serta APBDes 2018,” tambahnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP sederajat akan dilaksanakan pada 23 April hingga 26 April mendatang. Data diperoleh, ada 2.740 peserta dari 21 sekolah negeri dan swasta yang terdaftar sebagai peserta ujian tahun ini.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan, Rastono, mengatakan pihaknya terus mematangkan persiapan jelang pelaksanaan ujian, mulai dari kesiapan komputer dan fasilitas penunjang lainnya.
“Semua sekolah sudah siap melaksanakan ujian, tinggal menunggu waktu pelaksanaannya saja,” katanya.
Ia mengungkapkan, pihaknya menyiapkan 180 unit komputer yang akan dibagikan ke sembilan SMP negeri di Kota Kotamobagu. Ketambahan fasilitas komputer itu katanya sangat membantu pelaksanaan ujian tahun ini.
“Kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa SMK dan beberapa SMP yang memiliki komputer. Alhamdulillah, komputer sudah cukup dan siap tanpa kendala lagi” ungkapnya.
Kepala Dinas Pendidikan, Rukmi Simbala, menuturkan dari semua SMP yang ada di Kota Kotamobagu, hanya tiga diantaranya yang mandiri atau melaksakana UNBK dengan fasilitas sendiri, yakni SMP Kristen, SMP Katolik dan SMP Negeri 1 Kotamobagu.
“Yang lainnya ujian di beberapa SMK yang memiliki fasilitas,” tuturnya.
Ia berharap, semua peserta UNBK tahun ini bisa mendapatkan hasil memuaskan.
“Harapan kita tentu angka kelulusan bisa 100 persen. Untuk itu semua siswa diminta lebih giat belajar,” harapnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, dijadwalkan akan berkunjung ke Desa Bilalang I, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kamis (12/4) untuk meresmikan proyek fisik yang dibiayai dana desa.
“Besok pak menteri ke Desa Bilalang. Beliau akan meresmikan proyek dana desa dan melihat langsung proyek padat karya,” kata Penjabat Sementara (Pjs) Walikota, Muhammad Mokoginta, kemarin.
Diterangkannya, sebelum ke Desa Bilalang I, Mendes PDTT akan memberi materi pada seminar Undang-undang Desa bersama Ketua DPD RI di Hotel Sutanraja. Kegiatan itu katanya akan dihadiri semua kepala desa se-Bolmong Raya.
“Pak menteri tiba di Kota Kotamobagu pukul tujuh pagi. Setelah itu ada akan menghadiri acara pernikahan di Desa Poyowa Besar kemudian dilanjutkan dengan seminar di Hotel Sutanraja,” terangnya.
Ditambahkannya, penjemputan kedatangan Mendes PDTT sudah dimatangkan dan tinggal menunggu kedatangannya saja.
“Persiapan sudah 95 persen, tinggal penyambutannya saja besok,” tambahnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM) ambil bagian dalam perayaan hari koperasi yang diperingati setiap 12 April, dengan mengutus dua koperasi dalam koperasi berprestasi tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kedua koperasi tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Union Mototabian Kotamobagu dan KSP Masinar Gogagoman.
“Lomba koperasi ini dalam rangka perayaan Hari Koperasi Tingkat Provinsi Sulut,” kata Kepala Disdagkop dan UKM, Herman Aray.
Ia mengungkapkan, dua koperasi tersebut dipilih mengikuti lomba di tingkat provinsi karena keduanya dinilai terbaik dan berprestasi. “Yang kita utus ini tentu yang terbaik di Kotamobagu,” ungkapnya.
Diterangkannya, ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian dalam lomba tersebut, seperti administrasi, laporan neraca keuangan dan lainnya.
“Dua koperasi itu membawa nama Kota Kotamobagu. Untuk itu diharapkan agar segera menyiapkan apa yang dibutuhkan agar bisa memberi yang terbaik demi nama daerah,” tambahnya. (ads/gito)
Pemerintah Kota (Pemkot) menyambut pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 dengan optimisme tinggi. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-lima secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi target Pemkot.
Seperti diketahui, Kota Kotamobagu sejak tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 selalu mendapatkan opini WTP. Pemkot juga terus berupaya mempertahankan sekaligus menyempurnakan prestasi khususnya di bidang pengelolaan keuangan yang dicapai pemerintah di era kepemimpinan Tatong Bara sebagai walikota periode 2013-2018.
Pintu mempertahankan opini WTP dari BPK cukup terbuka lebar. Perbaikan sistem pengelolaan keuangan, pengawasan internal serta ditambah pengalaman yang didapat selama audit interim I dan II yang dilakukan oleh auditor BPK sebelum masuk pada audit rinci ini, menjadi modal untuk mempertahankan prestasi tersebut.
“Saya harapkan semua dokumen atau data yang dibutuhkan tim auditor sudah disiapkan, agar pemeriksaan selama 40 hari dapat berjalan lancar,” kata Sekretaris Kota (Sekkot), Adnan Massinae, saat entry meeting bersama BPK, Selasa (10/4).
Penjabat Sementara Walikota, Muhammad Mokoginta, yakin Kota Kotamobagu bisa kembali mendapat opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2017.
“Insya allah kita bisa mendapatkan opini untuk kelima kalinya secara berturut-turut,” sebutnya, saat penyerahan LKPD ke BPK, pekan lalu. (advertorial)
ZONA KOTAMOBAGU – Meski berada di daerah perkotaan, namun potensi pertanian di Kota Kotamobagu cukup menjanjikan. Tanaman padi, jagung dan kedelai menjadi unggulan selain potensi pertanian lainnya.
Data diperoleh dari Dinas Pertanian, potensi padi sawah mencapai 1.691,55 hektare, jagung 2.000 hektare dan kedelai 275 hektare. Besarnya potensi serta dukungan alat mesin pertanian (alsintan) yang diberikan pemerintah sangat memberi dampak terhadap pergerakan roda ekonomi masyarakat khusus para petani.
Kepala Dinas Pertanian, Muljadi Suratinoyo, mengakui potensi pertanian disektor pangan menjadi salah satu andalan selain potensi pertanian lainnya.
“Daerah ini masih menjadi pemilik struktur ekonomi terbesar di Bolmong Raya. Itu tak lepas dari penguatan ekonomi yang mendorong peningkatan produktifitas hasil pertanian,” katanya.
Lanjutnya, besarnya potensi pertanian itu juga sangat berdampak terhadap berkurangnya angka pengangguran.
“Tingkat penyerapan tenaga kerja cukup besar. Dengan bertani, ada yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan kini sudah punya pendapatan melalui hasil bertani,” ujarnya.
Ditambahkannya, berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil produktifitas pertanian. Selain melobi dan memberi bantuan alsintan, pelatihan rutin diberikan termasuk memaksimalkan tenaga penyuluh pertanian.
“Semua yang dilakukan itu bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat,” tambahnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) siap menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Saat ini, Pemkot terus berinovasi dengan memanfaatkan laju perkembangan teknologi dalam sistem pemerintahan. Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan mudah diakses masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Ahmad Yani Umar, mengatakan beberapa waktu lalu dirinya telah mengikuti sosialisasi pedoman evaluasi SPBE yang dilaksanakan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Semua daerah sudah harus menerapkannya tahun depan. Tapi untuk Kota Kotamobagu kita akan mulai tahun ini, agar bisa diketahui kekurangannya dan akan disempurnakan saat penerapannya nanti,” katanya, Senin (9/4).
Dengan diterapkannya SPBE, maka evaluasi sistem pemerintahan kedepannya tak lagi dilakukan secara manual tapi sudah berbasis elektronik.
“Ada 35 indikator yang akan dievaluasi lewat sistem itu, seperti kebijakan soal pengelolaan kepegawaian, perencanaan, pengadaan dan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik,” terangnya.
Ditambahkannya, untuk Kota Kotamobagu yang menjadi supervisor penerapan SPBE adalah Sekretaris Daerah (Sekda) dan operatornya adalah Kepala Bidang Statistik Informasi dan Komunikasi Publik (SIKP) Dinas Komunikasi. “SK-nya sudah ada, tinggal ditandatangani walikota,” tambahnya. (ads/gito)
