ZONA KOTAMOBAGU – Semua kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini diminta dapat menciptakan suasana tetap kondusif. Hal ini sesuai rapat koordinasi teknis Pilkada yang dilaksanakan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diikuti pemerintah kabupaten kota.
“Pada rakor ini ditegaskan pemerintah daerah harus mensukseskan serta mencitakan suasana tetap kondusif pada saat Pilkada nanti,” kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), Anas Tungkagi, usai mengikuti rakor tersebut, kemarin.
Lanjutnya, soal kondusifitas wilayah, instansi terkait juga diingatkan agar mempercepat proses cuti bagi para calon incumbent sebelum tahapan penetapan calon. “Selain itu setiap daerah yang menggelar Pilkada juga diminta untuk membentuk Tim Desk Pilkada untuk pelaporan hasil ke Kemendagri. Pada intinya, semua yang disampaikan saat rakor itu akan kita tindaklanjuti,” ujarnya.
Ditambahkannya, kehadirannya pada rakor tersebut untuk mewaliki Pemkot Kotamobagu sebagai daerah yang menggelar Pilkada tahun ini. “Rakor ini diikuti 17 kepala biro provinsi dan 154 kepala bagian tata pemerintahan se-Indonesia,” tambahnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berencana menambah 15 unit alat e-Tax untuk dipasang di tempat-tempat usaha rumah makan dan restoran. Penambahan e-Tax tersebut dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.
“Penggunaan e-Tax ini sangat ini memberi dampak positif terhadap peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak pada tahun lalu. Atas dasar itu, tahun kita tambah lagi 15 unit dan akan dipasang di tempat-tempat yang belum ada alat itu,” kata Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Ilmar Rusman.
Diterangkannya, tempat-tempat yang akan dipasang e-Tax tahun ini adalah perhotelan, rumah makan dan tempat hiburan berskala besar. “Tahun ini kita khususkan di tempat usaha yang memiliki pendapatan atau perputaran uang besar. Kalau tempat usaha yang belum signifikan, kita akan terapkan sistem bill koorporasi. Itu rencana kita tahun ini,” terangnya.
Disisi lain, ia berharap para pemilik usaha dapat konsisten dan memperhatikan kewajiban pajaknya kepada pemerintah “Kita harap agar pemilik usaha bisa kooperatif dan proaktiv untuk turut serta membangun daerah lewat pembayaran pajak usaha ini,” harapnya. (ads/gito)
Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat hasil seleksi terbuka.
ZONA KOTAMOBAGU – 10 pejabat eselon II yang mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama beberapa waktu lalu, dilantik dan diambil sumpah jabatan, Senin (8/1), di aula kantor walikota. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan Sekretaris Kota (Sekkot) Adnan Massinae yang mewakili Walikota Tatong Bara.
Dari pelantikan itu, Sarida Mokoginta yang sebelumnya menjabat Kabag Hukum dilantik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial menggantikan Muljadi Suratinoyo yang disaat bersamaan dilantik sebagai Kepala Dinas Pertanian. Sedangkan formasi jabatan lainnya, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan lainnya tetap diisi pejabat sebelumnya yang menjabat sebagai pelaksana tugas, (selengkapnya lihat grafis).
“Kepada para pejabat yang dilantik diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, serta terus menigkatkan kinerja, disiplin dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sekkot, Adnan Massinae.
Terkait pengisian beberapa formasi jabatan yang ditinggalkan pejabat sebelumnya, seperti Kepala Dinas Kesehatan yang mengundurkan diri, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang pindah ke Kabupaten Bolmong serta Kepala Bagian Hukum yang mendapat promosi jabatan, Pemkot masih akan mengkoordinasikan dengan Kementtrian Dalam Negeri (Kemendagri). “Setelah ini kita akan koordinasikan ke Kemendagri maupun KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara),” terangnya.
Terpisah, Walikota Tatong Bara mengaku pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut sudah mendapat ijin dari Mendagri. “Hari ini (kemarin, red) sudah pelantikan atas instruksi Mendagri. Yang sisanya akan kita konsultasikan lagi besok (hari ini, red), karena kita tidak boleh sembarang melantik,” sebut Tatong, saat berada di Kantor KPU. (ads/gito)
Daftar nama pejabat yang dilantik:
Nama Pejabat Jabatan Sebelumnya Jabatan Saat Ini
Sahaya Mokoginta Plt Kepala BKPP Kepala BKPP
Nasli Paputungan Plt Kepala Dishub Kepala Dishub
Mulyadi Soeratinoyo Plt Kepala Dinsos Kepala Dinas Pertanian
Sa’ir Lentang Plt Kepalan Inspektorat Kepala Inspektorat
Teddy Makalalag Plt Kepala DPMD Kepala DPMD
Aljufri Ngandu Plt Kepala DPPKB Kepala DPPKB
Sarida Mokoginta Kabag Hukum Plt Kadis Sosial
Ahmad Yani Umar Plt Kepala Diskominfo Kepala Diskominfo
Noval Manoppo Plt Kepala DPMPTSP Kepala DPMPTSP
Hidayat Mokoginta Plt Kepala Disnaker Kepala Disnaker
ZONA KOTAMOBAGU – Menekan laju angka pertumbuhan penduduk, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) tetap menjadikan Kampung KB sebagai program prioritas Tahun 2018.
“Kampung KB merupakan program unggulan yang sudah berjalan sejak tahun lalu. Bertujuan dapat menekan angka kelahiran. Ini memang telah disesuaikan dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” kata Kepala Dinas PP dan KB, Aldjufri Ngadu.
Menurutnya, dengan adanya pencanangan Kampung KB ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, desa atau kelurahan yang dicanangkan menjadi Kampung KB adalah wilayah yang dianggap terbelakang. “Semoga pencanangan ini bisa merubah dan meningkatkan, paling tidak setara dengan kelurahan lainnya pada 5 sampai 7 tahun ke depan,” ujar mantan Kabag Humas itu.
Ditambahkannya, selain Kampung KB ada juga program Tri Bina, pembinaan kepada UPPKS atau wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sebagian besar anggotanya adalah peserta KB, keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera yang aktif berusaha secara kelompok. “Program-program itu dilaksanakan dalam rangka menekan laju angka pertumbuhan penduduk,” tambahnya.
Seperti diketahui, Kampung KB dicanangkan pada pada 2016 lalu di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat. Setelah pencangan itu, berbagai program dan kegiatan juga dilaksanakan untuk mensukseskannya. Pemkot juga berhasil mendapat penghargaan dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) karena berkomitmen terhadap penyelenggaraan program kependudukan dan keluarga berencana. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Memaksimalkan pengawasan anggaran oleh setiap desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Melalui aplikasi tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) hingga realisasi anggaran bisa terpantau melalui sistem.
“Aplikasinya sudah ada sejak Tahun 2016 dan tinggal dikembangkan infrastruktur pendukungnya, seperti jaringan akses internet,” kata Sekretaris DPMD, Hamdan Monigi.
Diungkapkannya, penggunaan aplikasi tersebut juga merupakan inovasi dalam menciptakan transparansi pengelolaan keuangan di desa. Dengan demikian, Pemkot maupun masyarakat dapat ikut mengawasi pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa. “Cara kerjanya nanti, kita (DPMD) tak perlu turun ke desa. Cukup dengan aplikasi ini akan diketahui desa mana yang belum menyusun APBDes, serta realisasi anggarannya akan diketahui. Pengawasannya pasti akan lebih maksimal lagi,” ungkapnya.
Lanjutnya, selain DPMD aplikasi tersebut juga akan terkoneksi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). “Jadi setiap desa harus ada koneksi internet agar cara kerja berjalan lancar,” ujarnya. (ads/gito)
KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) akan segera mengajukan usulan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pertengahan bulan ini. Hal itu merupakan tindaklanjut dari surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPAN-RB) nomor B/750/M.SM01.00/2017 perihal penyampaian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2018. Surat yang ditandatangi MenPAN-RB, Asman Abnur, itu ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan telah diterima sejak beberapa hari lalu.
“Kita sedang mempersiapkan formasi untuk tenaa medis dan guru,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta.
Ia menerangkan, jumlah yang dibutuhkan saat ini sebanyak 200 untuk tenaga medis dan 50 orang tenaga guru. “Itu baru data sementara, bisa saja bertambah karena baru bersifat usulan,” terangnya.
Tenaga guru dan kesehatan masih sangat dibutuhkan Pemkot saat ini. Untuk tenaga guru dipersiapkan pada pengisian guru bidang study di sejumlah sekolah. Sedangkan untuk tenaga kesehatan dipersiapkan untuk ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu.
Seperti diketahui, Bulan Desember lalu Pemkot menerima surat dari KemenPAN-RB terkait usulan kebutuhan PNS. Dalam surat tersebut, setiap Pejabat Pembinan Kepegawaian (PPK) diminta melakukan validasi ulang terhadap usul kebutuhan pegawai (usulan formasi) yang telah diinput ke dalam aplikasi e-formasi. Usulan itu kemudian diserahkan paling lambat pertengahan Bulan Januari. Dalam surat tersebut ditegaskan juga usulan kebutuhan PNS diprioritaskan untuk untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, serta jabatan-jabatan yang mendukung pembangunan infrastruktur. Selain itu, setiap daerah juga ditekankan agar memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang rasio belanja pegawainya dibawah 50 persen, ditambah lagi surat keterangan ketersediaan anggaran untuk gaji, diklat prajabatan serta diklat pembentukan jabatan fungsional. (ads/gito)
kondisi terkini bangunan tower A dan B RSUD Kotamobagu.
ZONA KOTAMOBAGU – Peresmian bangunan tower A dan B atau ‘gedung kembar’ Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu, direncanakan pada Bulan Januari ini. Hal ini diutarakan Walikota Tatong Bara, saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sangadi (kepala desa, red) Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, pekan lalu.
“Insya Allah bulan ini sudah diresmikan,” kata Tatong.
Lanjut Tatong, ‘gedung kembar’ RSUD Kotamobagu dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta suntikan dana dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. “Gedungnya dibangun cukup representatif dan akan dilengkapi peralatan pendukung yang disesuaikan tipe rumah sakit. Kedepannya kita targetkan rumah sakit ini bisa menjadi tipe A,” ujar Tatong.
Sebelumnya, Tatong juga mengatakan pembangunan ‘gedung kembar’ RSUD tersebut merupakan komitmen Pemkot dalam meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat khususnya di bidang kesehatan.
“Masyarakat Bolmong Raya butuh rumah sakit rujukan. Karena data yang dirangkum Pemprov Sulut, dalam setahun ada 145 pasien asal Bolmong Raya yang meninggal dunia dalam perjalanan saat di rujuk Manado. Oleh karena itu, saya memberanikan diri membangunan rumah sakit dengan anggaran melebihi 100 miliar, agar kedepannya RSUD Kotamobagu menjadi rujukan regional di wilayah Bolmong Raya dan daerah sekitar lainnya,” ujar Tatong.
Setelah pembangunan ‘gedung kembar’ tersebut, Pemkot juga mengupayakan pengisian furniture hospital. “Setelah pembangunan gedung baru berkapasitas 300 kamar selesai, kita pikirkan lagi pengadaan furniture hospital termasuk pengadaan alat kesehatan. Anggarannya sudah kita hitung sekitar Rp49 miliar,” ungkap Tatong.
Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Alfian Hasan, mengungkapkan fisik bangunan tower A dan B RSUD sudah tuntas dikerjakan. Tahun ini katanya tinggal pembangunan sarana penunjang lainnya seperti gedung laboratorium, ruang farmasi, radiologi, ICCU, instalasi transfusi darah koridor dan gapura. Anggaran untuk pembangunannya lebih dari Rp17 miliar. “Sumber dananya dari DAK 13 miliar lebih dan BKK 3 miliar lebih,” katanya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) memberi waktu kepada para sangadi untuk memasukkan laporan realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana desa (dandes) tahap II serta Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017. Hal ini diutarakan Sekretaris DPMD, Hamdan Monigi, usai pertemuan dengan para sangadi di kantornya, Kamis (4/1)
Menurutnya, laporan realisasi dan SPj atas penggunaan anggaran tahun sebelumnya baik itu dana desa maupun ADD bersifat wajib untuk kepentingan pemeriksaan. “Tanggal 15 batas akhir. Kita sudah sampaikan ini ke semua sangadi. Sekarang masih ada waktu untuk menyelesaikannya,” ujarnya.
Pada kesempatan bersama para sangadi itu, ditekankan soal tertib administrasi serta kelengkapan penyusunan SPj. “Sekarang rata-rata tiap desa sementara menyusun SPj. Sudah diingatkan tadi (kemarin, red) agar SPj itu diperhatikan dan dilengkapi. Kalau ada keraguan silahkan datang berkoordinasi dengan kami (DPMD). Jangan pernah merasa benar padahal masih ada kekurangan dan bisa menjadi temuan saat pemeriksaan nanti. Jadi yang dimasukkan harus lengkap,” ujarnya.
Ia mengakui, ada peningkatan kualitas pelaporan keuangan oleh sangadi setiap tahunnya. “Sudah ada peningkatan dan pelaporannya dari tahun ke tahun terus membaik,” sebutnya.
Dijelaskannya, Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp15.171.482.000 yang dicairkan dalam dua tahap. Tahap II sebesar 60 persen dari total anggaran dan sisanya 40 persen dicairkan pada tahap II. Sedangkan ADD sebesar Rp39.172.662.500. “Semua tersalur 100 persen. Dari hasil evaluasi tadi, semua pekerjaan sudah selesai dan sekarang sementara penyusunan SPj,” jelasnya. (ads/gito)
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu, Ir. Hj. Tatong Bara dan Drs. Hi. Jainuddin Damopolii
ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara (TB) dan Wakil Walikota Jainudin Damopolii (JaDi) hampir dipastikan akan ikut ambil bagian pada Pilwako tahun ini. Saat ini, keduanya sedang mempersiapkan berbagai hal untuk kepentingan pencalonan masing-masing. Tatong sementara menuntaskan koalisi partai politik yang akan mengusungnya, sementara Jainudin sedang menyelesaikan administrasi syarat dukungan bakal calon perseorangan.
Jika keduanya ditetapkan sebagai calon walikota dengan pasangannya masing-masing pada 12 Februari mendatang, maka dua top eksekutif itu harus cuti terlebih dahulu. Sedangkan untuk jalannya pemerintahan akan dikendalikan Penjabat Sementara (Pjs).
“Permohonan cuti walikota dan wakil walikota belum diproses. Kita masih menunggu penetapan calon dari KPU dulu, karena itu nantinya akan dilampirkan dalam dokumen yang akan diajukan ke Pemprov Sulut,” kata Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem), Anas Tungkagi, Kamis (4/1).
Dijelaskannya, jika penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Tanggal 12 Februari, maka cuti walikota dan wakil walikota terhitung mulai Tanggal 13Februari dan berakhir pada 24 Juni 2018. “Setelah berakhir masa cuti keduanya kembali ke jabatan masing-masing,” jelasnya.
Untuk kelancaran jalannya sistem pemerintahan disaat walikota dan wakil walikota cuti, maka akan ada Pjs walikota yang akan ditunjuk gubernur. “Soal siapa yang akan menjabat, itu adalah kewenangan gubernur,” tambahnya.
Seperti diketahui, Tatong Bara maju di Pilwako tahun ini menggunakan jalur partai politik dan akan akan berpasangan dengan Nayodo Koerniawan. Sementara Jainudin Damopolii bersama bakal calon wakilnya, Suharjo Makalalag, memilih jalur independen. Tahapan pendaftaran pasangan calon akan dimulai pada Senin (8/1) hingga Rabu (10/1) pekan depan. Sedangkan untuk tahapan penetapan calon dilakukan pada 12 Februari mendatang. (ads/gito)
Walikota Tatong Bara saat memberi sambutan pada apel perdana
ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memperhatikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2018. Hal ini diutarakannya saat memberi sambutan pada apel kerja perdana, Rabu (3/1) di Lapangan Boki Hotinimbang.
Menurutnya, Tahun 2018 merupakan tahun yang amat sangat membutuhkan konsentrasi semua, baik itu perangkat pemerintahan, tenaga kontrak maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Semua butuh konsentrasi dan fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan. Anggaran yang sudah dialokasikan harus direalisasikan. Dibuka kembali RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) masing-masing dan buat sebuah langkah baru agar pelaksanaan program dan kegiatan dengan topangan anggaran itu bisa sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.
Lanjutnya, Tahun 2018 Pemkot mengusung tema tahun inovasi dan kreativitas. Olehnya, capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus diperhatikan mulai dari nol sampai tahun keempat penganggaran. “Untuk itu tim ini harus tim yang kuat untuk melihat, membuka kembali RKA dan lihat indikator yang benar-benar belum kita lakukan karena penghematan anggaran, ada yang sudah dianggarkan tapi tidak terlaksana, kemudian ada juga yang dianggarakan tapi tidak mencapai indikator. Ini harus diperhatikan,” katanya.
Selain itu, walikota juga mengingatkan semua jajarannya untuk tetap meningkatkan disiplin dan kinerja serta selalu memperhatikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. “Disiplin dan kinerja harus terus meningkatkan serta selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” tambahnya. (ads/gito)
