Pantau Keuangan Desa, DPMD Kembangkan Aplikasi Siskeudes

Penulis

Senin, 8 Januari 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Memaksimalkan pengawasan anggaran oleh setiap desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Melalui aplikasi tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) hingga realisasi anggaran bisa terpantau melalui sistem.

“Aplikasinya sudah ada sejak Tahun 2016 dan tinggal dikembangkan infrastruktur pendukungnya, seperti jaringan akses internet,” kata Sekretaris DPMD, Hamdan Monigi.

Diungkapkannya, penggunaan aplikasi tersebut juga merupakan inovasi dalam menciptakan transparansi pengelolaan keuangan di desa. Dengan demikian, Pemkot maupun masyarakat dapat ikut mengawasi pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa. “Cara kerjanya nanti, kita (DPMD) tak perlu turun ke desa. Cukup dengan aplikasi ini akan diketahui desa mana yang belum menyusun APBDes, serta realisasi anggarannya akan diketahui. Pengawasannya pasti akan lebih maksimal lagi,” ungkapnya.

Lanjutnya, selain DPMD aplikasi tersebut juga akan terkoneksi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). “Jadi setiap desa harus ada koneksi internet agar cara kerja berjalan lancar,” ujarnya. (ads/gito)

Pemkot Segera Ajukan Kebutuhan PNS ke KemenPAN-RB

Penulis

Tim Redaksi

Sabtu, 6 Januari 2018

ZONA

KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) akan segera mengajukan usulan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pertengahan bulan ini. Hal itu merupakan tindaklanjut dari surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPAN-RB) nomor B/750/M.SM01.00/2017 perihal penyampaian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2018. Surat yang ditandatangi MenPAN-RB, Asman Abnur, itu ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan telah diterima sejak beberapa hari lalu.

“Kita sedang mempersiapkan formasi untuk tenaa medis dan guru,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta.

Ia menerangkan, jumlah yang dibutuhkan saat ini sebanyak 200 untuk tenaga medis dan 50 orang tenaga guru. “Itu baru data sementara, bisa saja bertambah karena baru bersifat usulan,” terangnya.

Tenaga guru dan kesehatan masih sangat dibutuhkan Pemkot saat ini. Untuk tenaga guru dipersiapkan pada pengisian guru bidang study di sejumlah sekolah. Sedangkan untuk tenaga kesehatan dipersiapkan untuk ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu.

Seperti diketahui, Bulan Desember lalu Pemkot menerima surat dari KemenPAN-RB terkait usulan kebutuhan PNS. Dalam surat tersebut, setiap Pejabat Pembinan Kepegawaian (PPK) diminta melakukan validasi ulang terhadap usul kebutuhan pegawai (usulan formasi) yang telah diinput ke dalam aplikasi e-formasi. Usulan itu kemudian diserahkan paling lambat pertengahan Bulan Januari. Dalam surat tersebut ditegaskan juga usulan kebutuhan PNS diprioritaskan untuk untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, serta jabatan-jabatan yang mendukung pembangunan infrastruktur. Selain itu, setiap daerah juga ditekankan agar memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang rasio belanja pegawainya dibawah 50 persen, ditambah lagi surat keterangan ketersediaan anggaran untuk gaji, diklat prajabatan serta diklat pembentukan jabatan fungsional. (ads/gito)

Bangunan ‘Gedung Kembar’ RSUD Segera Diresmikan

Penulis

Tim Redaksi

Sabtu, 6 Januari 2018

kondisi terkini bangunan tower A dan B RSUD Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Peresmian bangunan tower A dan B atau ‘gedung kembar’ Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu, direncanakan pada Bulan Januari ini. Hal ini diutarakan Walikota Tatong Bara, saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sangadi (kepala desa, red) Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, pekan lalu.

“Insya Allah bulan ini sudah diresmikan,” kata Tatong.

Lanjut Tatong, ‘gedung kembar’ RSUD Kotamobagu dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta suntikan dana dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. “Gedungnya dibangun cukup representatif dan akan dilengkapi peralatan pendukung yang disesuaikan tipe rumah sakit. Kedepannya kita targetkan rumah sakit ini bisa menjadi tipe A,” ujar Tatong.

Sebelumnya, Tatong juga mengatakan pembangunan ‘gedung kembar’ RSUD tersebut merupakan komitmen Pemkot dalam meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat khususnya di bidang kesehatan.

“Masyarakat Bolmong Raya butuh rumah sakit rujukan. Karena data yang dirangkum Pemprov Sulut, dalam setahun ada 145 pasien asal Bolmong Raya yang meninggal dunia dalam perjalanan saat di rujuk Manado. Oleh karena itu, saya memberanikan diri membangunan rumah sakit dengan anggaran melebihi 100 miliar, agar kedepannya RSUD Kotamobagu menjadi rujukan regional di wilayah Bolmong Raya dan daerah sekitar lainnya,” ujar Tatong.

Setelah pembangunan ‘gedung kembar’ tersebut, Pemkot juga mengupayakan pengisian furniture hospital. “Setelah pembangunan gedung baru berkapasitas 300 kamar selesai, kita pikirkan lagi pengadaan furniture hospital termasuk pengadaan alat kesehatan. Anggarannya sudah kita hitung sekitar Rp49 miliar,” ungkap Tatong.

Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Alfian Hasan, mengungkapkan fisik bangunan tower A dan B RSUD sudah tuntas dikerjakan. Tahun ini katanya tinggal pembangunan sarana penunjang lainnya seperti gedung laboratorium, ruang farmasi, radiologi, ICCU, instalasi transfusi darah koridor dan gapura. Anggaran untuk pembangunannya lebih dari Rp17 miliar. “Sumber dananya dari DAK 13 miliar lebih dan BKK 3 miliar lebih,” katanya. (ads/gito)

15 Januari Batas Pemasukan SPj Dandes dan ADD Tahun 2017

Penulis

Tim Redaksi

Jumat, 5 Januari 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) memberi waktu kepada para sangadi untuk memasukkan laporan realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana desa (dandes) tahap II serta Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017. Hal ini diutarakan Sekretaris DPMD, Hamdan Monigi, usai pertemuan dengan para sangadi di kantornya, Kamis (4/1)

Menurutnya, laporan realisasi dan SPj atas penggunaan anggaran tahun sebelumnya baik itu dana desa maupun ADD bersifat wajib untuk kepentingan pemeriksaan. “Tanggal 15 batas akhir. Kita sudah sampaikan ini ke semua sangadi. Sekarang masih ada waktu untuk menyelesaikannya,” ujarnya.

Pada kesempatan bersama para sangadi itu, ditekankan soal tertib administrasi serta kelengkapan penyusunan SPj. “Sekarang rata-rata tiap desa sementara menyusun SPj. Sudah diingatkan tadi (kemarin, red) agar SPj itu diperhatikan dan dilengkapi. Kalau ada keraguan silahkan datang berkoordinasi dengan kami (DPMD). Jangan pernah merasa benar padahal masih ada kekurangan dan bisa menjadi temuan saat pemeriksaan nanti. Jadi yang dimasukkan harus lengkap,” ujarnya.

Ia mengakui, ada peningkatan kualitas pelaporan keuangan oleh sangadi setiap tahunnya. “Sudah ada peningkatan dan pelaporannya dari tahun ke tahun terus membaik,” sebutnya.

Dijelaskannya, Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp15.171.482.000 yang dicairkan dalam dua tahap. Tahap II sebesar 60 persen dari total anggaran dan sisanya 40 persen dicairkan pada tahap II. Sedangkan ADD sebesar Rp39.172.662.500. “Semua tersalur 100 persen. Dari hasil evaluasi tadi, semua pekerjaan sudah selesai dan sekarang sementara penyusunan SPj,” jelasnya. (ads/gito)

Maju di Pilwako, TB-JaDi Cuti

Penulis

Tim Redaksi

Jumat, 5 Januari 2018

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu, Ir. Hj. Tatong Bara dan Drs. Hi. Jainuddin Damopolii

ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara (TB) dan Wakil Walikota Jainudin Damopolii (JaDi) hampir dipastikan akan ikut ambil bagian pada Pilwako tahun ini. Saat ini, keduanya sedang mempersiapkan berbagai hal untuk kepentingan pencalonan masing-masing. Tatong sementara menuntaskan koalisi partai politik yang akan mengusungnya, sementara Jainudin sedang menyelesaikan administrasi syarat dukungan bakal calon perseorangan.

Jika keduanya ditetapkan sebagai calon walikota dengan pasangannya masing-masing pada 12 Februari mendatang, maka dua top eksekutif itu harus cuti terlebih dahulu. Sedangkan untuk jalannya pemerintahan akan dikendalikan Penjabat Sementara (Pjs).

“Permohonan cuti walikota dan wakil walikota belum diproses. Kita masih menunggu penetapan calon dari KPU dulu, karena itu nantinya akan dilampirkan dalam dokumen yang akan diajukan ke Pemprov Sulut,” kata Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem), Anas Tungkagi, Kamis (4/1).

Dijelaskannya, jika penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Tanggal 12 Februari, maka cuti walikota dan wakil walikota terhitung mulai Tanggal 13Februari dan berakhir pada 24 Juni 2018. “Setelah berakhir masa cuti keduanya kembali ke jabatan masing-masing,” jelasnya.

Untuk kelancaran jalannya sistem pemerintahan disaat walikota dan wakil walikota cuti, maka akan ada Pjs walikota yang akan ditunjuk gubernur. “Soal siapa yang akan menjabat, itu adalah kewenangan gubernur,” tambahnya.

Seperti diketahui, Tatong Bara maju di Pilwako tahun ini menggunakan jalur partai politik dan akan akan berpasangan dengan Nayodo Koerniawan. Sementara Jainudin Damopolii bersama bakal calon wakilnya, Suharjo Makalalag, memilih jalur independen. Tahapan pendaftaran pasangan calon akan dimulai pada Senin (8/1) hingga Rabu (10/1) pekan depan. Sedangkan untuk tahapan penetapan calon dilakukan pada 12 Februari mendatang. (ads/gito)

Walikota Minta SKPD Maksimalkan Program dan Kegiatan Tahun 2018

Penulis

Tim Redaksi

Kamis, 4 Januari 2018

Walikota Tatong Bara saat memberi sambutan pada apel perdana

ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memperhatikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2018. Hal ini diutarakannya saat memberi sambutan pada apel kerja perdana, Rabu (3/1) di Lapangan Boki Hotinimbang.

Menurutnya, Tahun 2018 merupakan tahun yang amat sangat membutuhkan konsentrasi semua, baik itu perangkat pemerintahan, tenaga kontrak maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Semua butuh konsentrasi dan fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan. Anggaran yang sudah dialokasikan harus direalisasikan. Dibuka kembali RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) masing-masing dan buat sebuah langkah baru agar pelaksanaan program dan kegiatan dengan topangan anggaran itu bisa sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.

Lanjutnya, Tahun 2018 Pemkot mengusung tema tahun inovasi dan kreativitas. Olehnya, capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus diperhatikan mulai dari nol sampai tahun keempat penganggaran. “Untuk itu tim ini harus tim yang kuat untuk melihat, membuka kembali RKA dan lihat indikator yang benar-benar belum kita lakukan karena penghematan anggaran, ada yang sudah dianggarkan tapi tidak terlaksana, kemudian ada juga yang dianggarakan tapi tidak mencapai indikator. Ini harus diperhatikan,” katanya.

Selain itu, walikota juga mengingatkan semua jajarannya untuk tetap meningkatkan disiplin dan kinerja serta selalu memperhatikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. “Disiplin dan kinerja harus terus meningkatkan serta selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” tambahnya. (ads/gito)

Tatong Lantik Sangadi Desa Tabang

Penulis

Tim Redaksi

Kamis, 4 Januari 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada Yunius Fritz Dilapanga Sangadi (Kepala Desa, red) Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Rabu (3/1). Pelantikan dilaksanakan di Lapangan Olahraga desa setempat bersamaan dengan pelantikan penggantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BPD Poyowa Kecil dan Tabang.

“Selamat atas pelantikan ini. Berikan bakti yang maksimal untuk masyarakat. Saya yakin tangan dingin Papa Ridho (Yunius Fritz Dilapanga) bisa membawa Desa Tabang menjadi lebih baik dan lebih maju lagi,” sebut Tatong, dalam sambutannya usai mengambil sumpah jabatan.

Pada kesempatan itu, walikota juga meminta kepada sangadi yang baru terpilih lewat Pilsang antar waktu itu agar dapat mengayomi dan membina kehidupan masyarakat, menjadi teladan, serta selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. “Sangadi yang baru dilantik ini adalah salah satu wartawan senior dan sudah banyak pengalaman. Dengan dukungan masyarakat juga, saya yakin desa ini akan lebih baik dan masyarakatnya lebih sejahtera,” ujar Tatong.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan agar sangadi berlatar wartawan itu dapat mengelola Dana Desa (Dandes) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018. “Anggaran yang masuk harus dikelola dengan baik. Dipetakan mana yang menjadi prioritas pembangunan, kemudian untuk pemberdayaan agar memperkuat ekonomi masyarakat desa,” ujar Tatong.

Kepada Penjabat Sementara (Pjs) Sangadi Tabang, ia mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan dedikasinya. “Terimas kasih atas semua bakti dan dedikasi yang tulus untuk Desa Tabang. Atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih,” sebut Tatong.

Seperti diketahui, Yunius Fritz Dilapanga terpilih melalui Pilsang antar waktu yang dilaksanakan pada 12 Oktober tahun lalu. Salah satu wartawan senior di Bolmong Raya itu mendapat dukungan mayoritas pemilik suara atau sebanyak 20 dari 31 suara sah.

“Alhamdulillah, terima kasih kepada masyarakat. Kepercayaan ini akan saya emban sebaik mungkin,” sebutnya. (ads/gito)

55 PNS Absen di Apel Perdana

Penulis

Tim Redaksi

Kamis, 4 Januari 2018

ZONA KOTAMOBAGU – 55 dari 2.331 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) tak mengikuti apel kerja perdana yang dilaksanakan Rabu (3/1). Alasan ketidakhadiran para PNS tersebut bervariasi, ada yang sakit, ijin, tugas belajar dan cuti serta ada yang tanpa keterangan.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta, pihaknya akan menindaklanjuti para PNS yang tak hadir tersebut, khususnya yang tanpa ada pemberitahuan atau keterangan. “Ada 11 oarang yang tak masuk tanpa keterangan. Kita akan panggil untuk meminta klarifikasi mereka,” kata Sahaya.

Soal sanksi, ia mengaku tetap menegakkan aturan yang berlaku. “Sanksinya jelas. Sesuai aturan sanksi berupa teguran hingga pemotongan TPP,” ujar mantan Kasat Pol PP itu.

Di hari pertama masuk kerja atau pada Selasa (2/1), dua tim diturunkan untuk melakukan inspeksi mendadak terkait kehadiran PNS maupun tenaga kontrak di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Dari hasil sidak, rata-rata PNS ataupun tenaga kontrak sudah mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Ada yang tidak ditemukan berada di kantor, namun setelah di kroscek ternyata mereka berada di lapangan melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing, seperti pegawai di Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ungkap Asisten II, Gunawan Damopolii. (ads/gito)

Awasi Kinerja Tenaga Kontrak, BKPP Beri Nomor Registrasi

Penulis

Tim Redaksi

Rabu, 3 Januari 2018

KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) mengumpulkan tenaga kontrak di aula kantor walikota, Selasa (2/1), dan diberikan nomor registrasi sebagai legalitas dan pendataan tenaga kontrak.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta, nomor registrasi tenaga kontrak itu akan memudahkan dalam pendataan karena sudah masuk dalam data base BKPP. “Nantinya dengan nomor registrasi ini kita bisa memantau kinerja, disiplin termasuk soal kelengkapan berkas lewat aplikasi yang akan kita kelola,” kata Sahaya.

Ia mengungkapkan, setiap saat pihaknya selalu mengevaluasi tenaga kontrak. Yang berkinerja buruk serta disiplin rendah akan diberikan sanksi. “Setiap SKPD memberikan surat jika ada tenaga kontrak yang tidak produktif lagi, nanti kita akan rekomendasi untuk diberhentikan. Tapi saat ini belum ada SKPD yang memberi laporan, berarti semua berkinerja baik dan pelaksanaan tugas berjalan sesuai yang kita harapkan,” ungkapnya.

Akhir Desember lalu, BKPP juga mengumpulkan semua tenaga kontrak dan diinterview seputar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di tiap SKPD. Hal itu merupakan bagian dari evaluasi sekaligus menjadi tolak ukur dalam perpanjangan tenaga kontrak Tahun 2018.

Jumlah tenaga kontrak yang tersebar di semua SKPD sebanyak 1.643 sudah termasuk guru kontrak dan petugas kesehatan. (rpm)

12,5 miliar untuk Program Anak Asuh Daerah

Penulis

Tim Redaksi

Rabu, 3 Januari 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,5 miliar untuk program anak asuh daerah tahun ini. Jumlah tersebut naik dibandingkan sebelumnya karena disesuaikan dengan jumlah penerima lebih.

“Masih ada ribuan anak hingga mahasiswa yang layak tapi belum menerima bantuan. Saat ini saja sudah ada 13 ribu berkas yang sementara kita verifikasi,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Rio Lombone.

Ia menegaskan, bantuan program anak asuh daerah itu merupakan terobosan pemerintah dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Kotamobagu. “Targetnya adalah anak sekolah dan mahasiwa yang berasal dari keluarga kurang mampu,” tegasnya.

Seerti diketahui, program anak asuh daerah sudah dilakukan sejak 2017 lalu. Ada ribuan siswa SD, SMP dan SMA serta mahasiswa yang mendapatkan bantuan melalui program tersebut. (ads/gito)

1...602603604...700 Halaman 603 dari 700