BPK Audit Program Dinas Kominfo

Penulis

-

Kamis, 7 Desember 2017

Auditor BPK saat berada di Dinas Kominfo.

ZONA KOTAMOBAGU – Audit interim oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) sudah berlangsung selama sepekan. Satu persatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) digilir untuk diaudit proses transaksi keuangan pemerintah sejak 1 Januari hingga 31 Oktober 2017, updating sistem pengendalian intern, pengendalian dan pengujian subtantif atas akun-akun LRA seperti pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Rabu (6/12), tim auditor melakukan pemeriksaan terhadap fisik program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Sejumlah perlengkapan program, berupa komputer, tiang dan tower pemancar jaringan menjadi sasaran pemeriksaan.

“Iya, mereka (auditor) memeriksa realisasi fisik pada program KIM yang kita laksanakan,” kata Kepala Dinas Kominfo, Ahmad Yani Umar, kemarin.

Dijelaskannya, realisasi fisik untuk kegiatan tersebut sudah mencapai 100 persen. Pihaknya saat ini tinggal menunggu SK pengelola dari desa dan kelurahan. “Yang membuat SK itu sangadi dan lurah, kami beri waktu sampai minggu ini sudah harus ada,” jelasnya.

Lanjutnya, KIM merupakan salah satu program Pemkot untuk pemberdayaan masyarakat di bidang informasi. Dalam pelaksanaannya di tiap desa dan kelurahan, pihaknya akan melakukan pendampingan. “Untuk kelancarannya, kita harap desa dan kelurahan dapat merekrut anggota yang memiliki kemampuan di bidang IT atau minimal bisa mengoperasikan komputer,” ujarnya.

Seperti diketahui, audit interim yang dilakukan BPK Perwakilan Sulut menggunakan aplikasi e-audit. Data-data yang diminta tim auditor dari SKPD akan diinput ke dalam sistem aplikasi tersebut. Kota Kotamobagu menjadi satu-satunya daerah di Sulut yang proses auditnya menggunakan aplikasi.

“Jadi sekarang ini (audit interim) banyak menggunakan sistem aplikasi. Sehinga itu kami harapkan agar data dan dokumen yang dimintakan harus yang paling terakhir dan valid karena tidak bisa diganti lagi kalau sudah diinput dalam aplikasi,” ujar Ketua Tim Audit Interim, Tutus Sulfani Sulaiman, saat entry meeting di Aula Rumah Dinas Walikota, pekan lalu. (ads/gito)

Jelang Akhir Tahun, SKPD Diminta Percepat Realisasi Anggaran

Penulis

Tim Redaksi

-

Kamis, 7 Desember 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Batas akhir permintaan pembayaran atau pencairan anggaran belanja pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017, berakhir pada 15 Desember mendatang. Oleh karena itu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta untuk mengambil langkah taktis menyusul akan berakhirnya tahun anggaran.

“Batas pencairan rutin tetap tanggal 15. Kemudian untuk proyek fisik yang masa kontraknya melampaui tanggal 15, tetap seperti biasa atau sampai tanggal 31,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Rio Lombone, kemarin.

Ia mengungkapkan, batas akhir permintaan pembayaran tersebut sudah menjadi ketentuan setiap akhir tahun dan sudah disampaikan ke tiap SKPD. “Tidak ada surat edaran, tapi insya allah SKPD sudah paham,” ungkapnya.

Ia mengimbau, tiap SKPD segera mempercepat realisasi anggaran dengan memperhitungkan indikator capaian Surat Perintah Membayar (SPM). “Dokumen SPj kalau sudah siap, silahkan diajukan. Kemudian para PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan bendahara agar fokus pada proses pencairan,” imbaunya. (ads/gito)

Kotamobagu Masuk Nominasi Penerima KASN Award 2017

Penulis

Tim Redaksi

-

Rabu, 6 Desember 2017

Kepatuhan Pemerintah Kota (Pemkot) terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT), menjadikan Kota Kotamobagu masuk nominasi penerima penghargaan KASN Award 2017.

Rabu (6/12), Komisi Aparatur Sipil Negara mengundang ketua dan semua anggota Panitia Seleksi (Pansel) dalam rangka validasi data dan informasi serta menggali kedalaman substansi dan inovasi tata kelola pelaksanaan seleksi terbuka di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu. Kegiatan itu dilaksanakan di Hotel Allium, Tangerang, serta dihadiri pihak Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Pada pertemuan tersebut, Pemkot bersama Pansel menyampaikan banyak hal tentang mekanisme tahapan seleksi, termasuk pengaruh pelaksanaan seleksi terhadap jalannya pemerintahan.

“Kami optimis bisa mendapat penghargaan penghargaan KASN Award 2017. Apalagi semua tahapan seleksi yang dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mekanisme,” sebut Sekkot Adnan Massinae yang juga ketua Pansel. (advertorial)

Sidak Pusat Perbelanjaan, Disdagkop Temukan Produk Makanan Kadaluarsa

Penulis

Tim Redaksi

-

Rabu, 6 Desember 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM) menemukan makanan bayi siap saji serta biskuit kaleng kadaluarsa di dua pusat perbelanjaan berbeda, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pusat perbelanjaan dan sejumlah pertokoan, Selasa (5/12). Selain itu, Tim Disdagkop dan UKM juga menemukan pewarna makanan yang tak layar edar.

“Produk makanan yang kita temukan ini langsung kita sita. Ini tidak boleh lagi di jual karena sudah melebihi batas expired,” kata Kepala Disdagkop dan UKM, Herman Aray.

Ia menegaskan, pihaknya akan memberi peringatan kepada pemilik toko yang ditemukan produk makanan kadaluarsa. “Kita akan beri surat peringatan kepada pemilik toko agar ada efek jeranya. Kita harap ini menjadi perhatian dan kedepannya takkan terulang lagi. Perhatikan kualitas produk yang diperjualbelikan,” tegasnya.

Lanjutnya, sidak tersebut dilakukan dalam rangka memberi kenyamanan bagi masyarakat dalam berbelanja.

“Apa terlebih ini sudah menjelang hari besar keagamaan. Daya beli masyarakat tentu meningkat. Untuk itu kegiatan ini (sidak) kita lakukan, agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat berbelanja,” ujarnya.

Diungkapkannya, sidak tak hanya difokuskan di pusat-pusat perbelanjaan, mini market maupun pasar tradisional juga menjadi fokus perhatian. “Nanti kita akan turun juga ke pasar serta indomaret dan alfa mart,” ungkapnya.

Untuk pewarna makanan yang tak layak edar, Tim Disdagkop langsung meminta pemilik toko untuk mengeluarkannya dari pajangan. Sebab pewarna makanan tersebut mengandung bahan berbahaya dan tak layak digunakan pada makanan.

“Hasil pemeriksaan BPOM lalu, ini (pewarna makanan) sudah tak bisa diedarkan lagi dan harus dikeluarkan dari pajangan. Produk ini juga tak ada ijin edar dari BPOM karena berbahaya jika di konsumsi,” ujarnya.

Ditambahkannya, selain melakukan sidak pihaknya juga akanmemantau pergerakan harga serta ketersediaan bahan pokok.

“Sejauh ini masih normal. Untuk harga bahan pokok belum ada pergerakan. Stok juga aman. Kita akan pantau terus, jangan sampai ada oknum-oknum yang sengaja memainkan harga di momen seperti ini,” tambahnya. (ads/gito)

Pengelolaan Kepegawaian Pemkot Terbaik di Sulut

Penulis

Tim Redaksi

-

Rabu, 6 Desember 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terus berlomba mencetak prestasi. Piagam maupun piala dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun pemerintah pusat berhasil diboyong ke Kota Kotamobagu.

Terkini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) berhasil memborong tiga penghargaan sekaligus pada acara penganugerahan kepegawaian award 2017, yang dilaksanakan Pemprov Sulut di Aula Kantor Gubernur, Selasa (5/12). Tiga penghargaan yang dimaksud yakni, terbaik I kategori instansi pengelola kepegawaian, terbaik I kategori inovasi layanan kepegawaian dan terbaik II kategori penerapan sistem presensi online pemerintahan kabupaten/kota se-Sulut.

Piagam serta piala sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang diraih diserahkan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dan diterima Asisten I Nasrun Gilalom yang mewakili Walikota Tatong Bara.

“Alhamdulillah, Kota Kotamobagu menerima tiga penghargaan pada penganugerahan kepegawaian award 2017,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta.

Ia mengakui, raihan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama dan kerja keras semua stakeholder di lingkup Pemerintah Kota Kotamobagu dalam mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian yang baik.

“Ini adalah wujud dan komitmen semua ASN (PNS dan P3K) yang senantiasa mendukung tata kelola manajemen kepegawaian menjadi lebih baik,” sebutnya.

Melalui penghargaan itu, ia berharap bisa menjadi pemacu dan pemicu semangat untuk terus meningkatkan kinerja dan memperbaiki pelayanan.

“Apa yang kita lakukan (menata sistem kepegawaian) bukan sekadar untuk mendapatkan penghargaan, tapi lebih kepada peningkatan pelayanan aparatur yang efektif dan efisien,” tambahnya. (ads/gito)

SK Terbit, PAN Usung TB-NK di Pilwako

Penulis

Tim Redaksi

-

Selasa, 5 Desember 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Teka-teki siapa yang akan diusung Partai Amanat Nasional (PAN) di Pilwako Kotamobagu, mulai terjawab. Meski belum secara resmi, namun Tim Pemenangan Pilkada DPW PAN Sulut sudah memastikan SK dukungan akan diberikan kepada Tatong Bara (TB) dan Nayodo Koerniawan (NK) sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu.

“PAN akan mengusung Ibu Tatong di Pilwako Kotamobagu. SK-nya sudah ada, tinggal penyerahannya yang belum. Secepatnya itu (SK) akan segera diserahkan,” kata Ketua Komite Pemenangan PAN Sulut, Baso Afandi, saat dikonfirmasi via telepon, kemarin.

Ditanya soal pendamping Tatong, secara spontan ia menyebut nama mantan Ketua KPU Kotamobagu, Nayodo Koerniawan.

“Tidak ada kendala. Untuk wakil, Nayodo Koerniawan, dan sudah tidak ada perubahan lagi,” sebutnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN, Edy Soeparno, juga menyampaikan hal yang sama. “Kita akan usung Ibu Tatong,” singkatnya, saat dihubungi via whatsapp.

Kabar dukungan PAN terhadap Tatong Bara di Pilwako Kotamobagu sejalan dengan apa yang disampaikan Ketua Umum (Ketum), Zulkifli Hasan, saat berada di Kota Kotamobagu beberapa waktu lalu. Menurutnya, kepemimpinan Tatong Bara sebagai Walikota Kotamobagu harus dilanjutkan di periode kedua.

“Yang akan diusung PAN di Kotamobagu ada Tatong Bara,” sebutnya. (trz)

Wagub Serahkan Penghargaan Kepegawaian Award 2017

Penulis

Tim Redaksi

-

Selasa, 5 Desember 2017

ZONA MANADO – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw, menyerahkan penghargaan kepegawaian award 2017 kepada kabupaten dan kota, pada kegiatan konsolidasi manajemen kepegawaian se-Provinsi Sulut.

Dalam sambutannya, Wagub mengatakan salah satu esensi paling mendasar pelaksanaan otonomi daerah, ialah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna pencapaian derajat kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana yang menjadi tujuan pembangunan daerah dan bangsa.

“Dilaksanakan agenda ini sangat penting karena perlu ada acuan bagi ASN di Sulut. Target kerja harus ada dimana capaian ini perlu ada reward,”, kata Kandouw.

Pada kesempatan itu, Wagub juga mengapresiasi kabupaten dan kota yang menerima award terutama Kota Kotamobagu yang menjadi juara umum.

“Jujur kwalitas ASN kita dari segi kemampuan menejerial tidak kalah dengan daerah lain terutama etos kerja,” ujar Kandouw. (trz)

Pemkot Rencana Relokasi Pedagang Pasar Serasi

Penulis

Tim Redaksi

-

Selasa, 5 Desember 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Setelah diserahkan Kementrian Perdagangan pada awal November lalu, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM) mulai memikirkan pengisian Pasar Genggulang. Para pedagang yang ada di Pasar Serasi ataupun pedagang baru akan disiapkan tempat di pasar yang terletak di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara.

“Kita sementara membahas pengisian pedagang di situ (Pasar Genggulang). Nanti setelah itu baru kita rencanakan pengoperasiannya,” kata Kepala Disdagkop dan UKM, Herman Aray.

Ia mengungkapkan, pihaknya berencana memindahkan sejumlah pedagang di Pasar Serasi. Jika pedagang bersedia, akan disediakan tempat yang layak di pasar tersebut.

“Selain pedagang di Pasar Serasi, pedagang baru juga kita beri ruang untuk berjualan di situ,” ungkapnya.

Diterangkannya, pasar tersebut bisa menampung ratusan pedagang. Ada kios, tenda dan lapak yang disiapkan untuk pedagang berjualan.

“Semua insfrastruktur penunjang sudah siap. Tinggal peningkatan akses jalan yang akan dikerjakan tahun depan. Anggarannya 1,8 miliar. Mudah-mudahan pertengahan tahun sudah rampung semuanya dan bisa segera dioperasikan,” terangnya.

Ia berharap, kehadiran pasar tersebut dapat membantu menggerakkan roda ekonomi masyarakat khususnya para pedagang. “Tujuan dibangun pasar itu adalah untuk menopang perekonomian warga,” harapnya. (ads/gito)

Pemkot Cari Terobosan Kembangkan Kopi Organik

Penulis

Tim Redaksi

-

Selasa, 5 Desember 2017

KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar workshop aktualisasi penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa), Senin (4/12). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan visi misi pemerintah daerah guna mengembangkan kopi organik sebagai salah satu produk unggulan daerah, secara efektif dan efisien dengan target meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Asisten II, Gunawan Damopolii, mengatakan workshop aktualisasi penguatan SiDa sangat penting menjadi salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan daya saing produk unggulan daerah melalui inovasi-inovasi terbaru, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang dilakukan adalah mengembangkan kopi organik yang menjadi salah satu produk unggulan daerah,” katanya.

Ia mengungkapkan, kopi organik Kotamobagu sudah tersebar di pasaran dan sudah banyak diminati masyarakat. Oleh karena itu, untuk pengembangannya diperlukan inovasi-inovasi terbaru. “Ini menjadi perhatian pemerintah untuk dikembangkan,” ungkapnya.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Fenty Mifta, mengungkapkan kopi organik perlu dikembangkan agar bisa memiliki daya saing dengan produk unggulan lainnya. “Untuk mengembangkannya tentu perlu ada inovasi. Itu yang sedang kita lakukan. Melalui kegiatan ini, kita harap ada terobosan baru untuk pengembangan produk unggulan daerah ini,” ungkapnya.

Pada kegiatan itu, Pemkot menghadirkan narasumber dari Badan Litbang Kemendagri serta pusat penelitian komi dan kakao Indonesia. (ads/gito)

Pengelolaan Kepegawaian Pemkot Terbaik di Sulut

Penulis

Tim Redaksi

-

Selasa, 5 Desember 2017

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terus berlomba mencetak prestasi. Piagam maupun piala dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun pemerintah pusat berhasil diboyong ke Kota Kotamobagu. Terkini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) berhasil memborong tiga penghargaan sekaligus pada acara penganugerahan kepegawaian award 2017, yang dilaksanakan Pemprov Sulut di Aula Kantor Gubernur, Selasa (5/12).

Tiga penghargaan yang dimaksud yakni, terbaik I kategori instansi pengelola kepegawaian, terbaik I kategori inovasi layanan kepegawaian dan terbaik II kategori penerapan sistem presensi online pemerintahan kabupaten/kota se-Sulut. Piagam serta piala sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang diraih diserahkan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dan diterima Asisten I Nasrun Gilalom yang mewakili Walikota Tatong Bara.

“Alhamdulillah, Kota Kotamobagu menerima tiga penghargaan pada penganugerahan kepegawaian award 2017,” kata Asisten I Nasrun Gilalom saat mewakili Walikota Tatong Bara menerima penghargaan tersebut.

Ia mengakui, raihan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama dan kerja keras semua stakeholder di lingkup Pemerintah Kota Kotamobagu dalam mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian yang baik. “Ini adalah wujud dan komitmen semua ASN (PNS dan P3K) yang senantiasa mendukung tata kelola manajemen kepegawaian menjadi lebih baik,” sebutnya. (advertorial)