Beranda blog Halaman 614

Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo Belajar Cara Pengelolaan Data Center di Kotamobagu

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo berkunjung ke Kota Kotamobagu dalam rangka study tiru soal pengelolaan data center dan command center yang dilakukan di Dinas Kominfo Kotamobagu, Rabu (8/11).

Dalam kunjungan itu, Kepala Diskominfo Provinsi Gorontalo, Fatma Biki, memuji data center dan command center hingga pemanfaatan infrastruktur jaringan oleh Dinas Kominfo Kotamobagu.

“Data center dan command center di sini sangat lengkap dan sistemnya berjalan dengan baik. Sangat luar biasa. Kami memberikan apresiasi kepada Pemkot Kotambagu yang memberikan dukungan anggaran maupun dari segi pengembangan e-goverment,” kata Fatma.

Kepala Diskominfo Kotamobagu, Ahmad Yani Umar, mengungkapkan pihaknya memberi banyak penjelasan dan pemahaman terkait apa yang dilakukan dalam pengelolaan data center dan command center tersebut.

“Tadi kami membawa mereka ke ruangan data center dan melihat langsung sistemnya. Kami sangat merespon dan membuka diri bagi daerah lain yang ingin melakukan study banding di sini,” ungkapnya. (ads/gito)

Dinsos Bangun 7 Unit RTLH di APBD-P

ZONA KOTAMOBAGU – Pembangunan tujuh unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi prioritas Dinas Sosial (Dinsos) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Anggaran sebesar Rp192.500.ooo dialokasikan untuk pembangunannya.

Kepala Bidang Sosial Dinsos, Roi Paputungan, mengatakan anggaran setiap unit sebesar Rp27.500.000. “Ibu walikota menginginkan efisiensi anggaran tak mempengaruhi program bantuan sosial,” kata Roi.

Dijelaskannya, anggaran pembangunan per unit RTLH di APBD Perubahan lebih banyak dibandingkan sebelumnya yang hanya berjumlah Rp25 juta. “Ada kenaikan biayanya. Ini lebih banyak dari sebelumnya,” jelasnya.

Lanjutnya, pembangunan tujuh unit RTLH tersebut ditarget rampung sampai akhir Desember mendatang. “Tinggal menunggu APBD-P running kemudian mulai pekerjaannya,” ujarnya.

Ditambahkannya, selain tujuh unit tersebut terleih dahulu sudah dibangun 50 unit RTLH yang dianggarkan melalui APBD 2017. “Sekarang sementara perampungan. Rata-rata realisasinya sudah di atas 80 persen,” tambahnya. (ads/gito)

 

Pembangunan ‘Gedung Kembar’ RSUD Kotamobagu Ditarget Rampung Akhir Tahun

Walikota Tatong Bara saat meninjau pengerjaan proyek pembangunan Tower a dan B RSUD Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Bangunan ‘gedung kembar’ atau tower A dan B Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu, ditarget rampung pada akhir tahun. Saat ini, dua kontraktor pelaksana mega proyek tersebut terus memacu pekerjaan yang meliputi mekanikal teatrikal.

Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, Alfian Hasan, realisasi pekerjaan hingga akhir Oktober sudah mencapai angka 70 persen.

“Lift dan genset sudah ada di lokasi. Jika sudah di pasang pasti progresnya akan bertambah lagi dan bisa mencapai angka 90 persen,” katanya.

Lanjutnya, jika target pekerjaan bisa diselesaikan pihak ketiga pelaksana proyek tersebut, fisik banguan tersebut akan rampung di akhir tahun. Sedangkan tahun depan tinggal pengerjaan landscape dan pengisian meubilier termasuk alat kesehatan.

“Kita harap proses pengerjaan bisa berjalan dengan baik dan sesuai waktu yang ditentukan,” ujarnya. (ads/gito)

Hasil Assessment Diserahkan ke KASN

ZONA KOTAMOBAGU — Proses seleksi terbuka calon pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) memasuki tahap akhir.

Tiga nama pejabat yang mendapat nilai tertinggi ditiap formasi jabatan berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel), sudah dibawa ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mendapatkan rekomendasi terkait kebijakan pergeseran jabatan.

Selanjutnya, rekomendasi KASN tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan satu nama pejabat ditiap formasi jabatan hasil seleksi terbuka.

“Hasil penilaian mulai dari presentasi malalah, wawancara dan assessment sudah dibawa ke KASN pekan lalu. Kita tinggal menunggu rekomendasi,” kata Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta, Selasa (7/11).

Lanjutnya, setelah mengantongi rekomendasi KASN, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan menetapkan satu nama ditiap formasi jabatan kemudian mengusulkan pelantikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Waktu pelantikan belum bisa dipastikan, karena tergantung persetujuan Mendagri,” ujarnya. (ads/gito)

Maksimalkan Program Kotaku, Pemkot Latih 165 Relawan

ZONA KOTAMOBAGU — Penanggulangan kawasan kumuh menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota (Pemkot). Untuk memaksimalkan penanangannya, Pemkot melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) melatih 165 relawan tentang tata cara penanggulangan termasuk soal pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan.

Menurut Kepala Dinas PRKP, Imran Amon, pelatihan terhadap para relawan yang direkrut beberapa waktu lalu itu penting dilakukan. Hal itu guna menambah pengetahuan dan pemahaman para relawan terkait pelaksanaan tugas-tugas di lapangan.

“Jadi ketika mereka (relawan) turun ke lapangan, sudah diketahui apa saja yang akan dilakukan,” kata Imran, usai kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di aula rumah dinas walikota, Senin (6/11).

Diterangkannya, program Kotaku difokuskan ke beberapa kelurahan yang sebelumnya ditetapkan sebagai kawasan kumuh, seperti Kelurahan Kobo Besar, Tumobui, Kotobangon, Kotamobagu, Gogagoman, Mogolaing dan Molinow. “Kelurahan-kelurahan itu yang menjadi sasaran program Kotaku. Untuk kawasan lainnya juga menjadi target tapi nanti dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

Koordinator Kotaku, Frangky Van Pamelen, menerangkan program Kotaku bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta inovasi dalam memberikan suasana baru disetiap kelurahan, termasuk kreatifitas.

“Sudah ada beberapa kelurahan yang bebas dari kawasan kumuh. Ini akan terus kita maksimal agar tidak ada lagi kawasan kumuh di daerah ini,” ungkapnya. (ads/gito)

Walikota Apel Kerja Bersama Petugas Kesehatan

Pelayanan kesehatan menjadi satu satu perhatian Walikota Tatong Bara. Diberbagai kesempatan, walikota selalu mengingatkan para petugas kesehatan baik yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun di Puskesmas untuk selalui memberi pelayanan yang maksimal.

Senin (6/11), walikota kembali mengingatkan soal pelayanan kepada para petugas kesehatan, saat apel kerja di RSUD.

“Rumah sakit ini nantinya akan menjadi rujukan di wilayah Bolmong Raya dan daerah sekitarnya. Oleh karena itu saya meminta agar kita bersama-sama menciptakan pelayanan dan berkomitmen nol masalah kesehatan,” kata walikota.

Usai apel kerja tersebut, walikota mengajak semua jajaran RSUD termasuk para staf melihat pembangunan rusunawa serta bangunan tower A dan B berkapasitas 300 kamar yang sedang dalam perampungan. “Perhatian pemerintah terhadap pelayanan kesehatan sangat besar. Untuk menunjang semua itu, disiapkan fasilitas yang dikhususnya kepada para tenaga kesehatan,” sebut walikota. (advertorial)

Olly Pastikan PDIP Usung TB di Pilwako Kotamobagu

ZONA KOTAMOBAGU – Teka-teki siapa yang akan diusung PDI Perjuangan di Pilwako 2018, mulai terjawab. Meski belum secara resmi, namun nama Tatong Bara (TB) disebut-sebut sebagai calon kuat yang akan diusung partai berlambang banteng itu.

Kabar dukungan PDI Perjuangan terhadap incumbent itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, saat berada di Kotamobagu, Sabtu (4/11).

Menurut Olly, sudah ada figur yang dinilai layak untuk diusung PDI Perjuangan di Pilwako Kotamobagu, yakni Tatong Bara.

“Untuk calon walikota sudah tidak ada masalah lagi di PDI Perjuangan. Bahkan pembicaraan ini sudah lama,” kata Olly.

Ia mengakui, keputusan PDI Perjuangan mengusung Tatong Bara di Pilwako Kotamobagu sudah bulat. Itu artinya, tidak ada lagi perubahan terkait nama calon walikota yang akan diusung nanti.

”PDI Perjuangan sudah ada calon walikota, yaitu Tatong Bara,” sebut Olly.

Meski demikian, Gubernur Sulut itu belum membeber nama bakal calon walikota yang akan mendampingi Tatong maju di Pilwako mendatang. Menurutnya, sudah ada beberapa nama yang dikantongi dan masih akan melalui tes di DPP.

“Masih sementara berproses di DPP. Minggu depan sudah akan diketahui,” ujar Olly.

Menanggapi pernyataan Olly tersebut, Tatong Bara menyebut hal itu merupakan sebuah kepercayaan kepada dirinya.

“Pernyataan pak Olly selaku Ketua DPD PDIP Sulut terkait dukungan di Pilkada Kotamobagu merupakan sebuah kepercayaan besar buat saya dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu ini kehormatan dan penghargaan yang harus saya syukuri.” sebut Tatong.

Disisi lain, Tatong mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran pengurus dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, kota, provinsi hingga DPP PDI Perjuangan.

“Terutama kepada Pak Olly yang sejak beberapa tahun lalu telah banyak mengamati dan mengevaluasi hingga akhirnya beliau memberi pernyataan untuk mendukung dalam Pilkada mendatang,” kata Tatong.

Seperti diketahui, Tatong Bara menjadi satu-satunya calon walikota yang diundang PDI Perjuangan untuk mendaftar di partai peraih tiga kursi di DPRD Kotamobagu itu. (Tim Redaksi)

Pemkot Rencana Kirim Petugas Kesehatan ke Rumah Sakit Maju di Jakarta

Walikota Tatong Bara saat memberi sambutan pada apel kerja di RSUD Kotamobagu, pagi tadi.

ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di bidang kesehatan. Bahkan untuk lebih memaksimalkan tugas pelayanan kesehatan ke masyarakat, Pemkot berencana mengirim sejumlah tenaga kesehatan ke rumah sakit maju dan dikenal dengan sistem pelayanan sangat baik yang ada di Jakarta, Tanggerang dan daerah lainnya.

Hal ini disampaikan Walikota Tatong Bara saat apel kerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu, Senin (6/11).

Menurut walikota, pelayanan ke masyarakat harus terus ditingkatkan oleh para petugas kesehatan baik yang ada di rumah sakit maupun di semua Puskesmas.

“Kita harap tenaga kesehatan yang akan dikirim ke beberapa rumah sakit tersebut, akan dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan wawasan dari para tenaga kesehatan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada pasien,” kata walikota.

Pada kesempatan itu, walikota juga mengingatkan semua tenaga kesehatan baik yang bertugas di RSUD Kotamobagu maupun Puskesmas untuk terus meningkatkan pelayanan ke masyarakat.

”Saya minta pelayanan ke masyarakat harus terus meningkat,” pinta walikota.

Usai apel kerja, walikota yang didampingi Asisten II Gunawan Damopolii, Kepala BKPP Sahaya Mokoginta, Kepala Dinkes Haris Mongilong serta Dirut RSUD Wahdania Mantang, meninjau proses pengerjaan bangunan ‘gedung kembar’ atau Tower A dan B RSUD serta pembangunan Rusunawa yang berada di area rumah sakit. (ads/gito)

Pemkot Upayakan Tambah Peserta Jamkesda

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) sedang berupaya menambah jumlah peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi warga kurang mampu. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Haris Mongilong, usai pertemuan dengan jajaran Badan Peserta Jaminan Sosial (BPJS) Wilayah SulutGo-Maluku di rumah dinas walikota, Kamis (2/11).

Menurutnya, warga Kotamobagu yang ter-cover Jamkseda saat ini sebanyak 4.500 warga. Jumlah tersebut rencananya akan ditambah hingga berjumlah 10.000 pada tahun 2018 mendatang. “Iuran 4.500 peserta Jamkesda ini dibiayai APBD. Perorangnya Rp23 ribu per bulan,” katanya.

Dari jumlah penduduk Kota Kotamobagu sebanyak 126.403, baru sekira 74.579 atau 59 persen diantaranya yang sudah terdaftar sebagai peserta Jamkesda maupun JKN-KIS. Sisanya 51.824 yang belum terdaftar itu masih terus diupayakan. “Memang angka ini cukup banyak, nantinya kita akan mencari formulasi baru agar semua warga Kotamobagu bisa terdaftar sebagai peserta Jamkesda maupun JKN-KIS,” ujar Asisten I, Nasrun Gilalom.

Sementara itu, Walikota Tatong Bara, mengaku akan menindaklanjuti apa yang menjadi pembahasan bersama antara Pemkot dan pihak BPJS tersebut. “Permohonan maaf karena saya tak bisa mengikuti pertemuan dari awal dan tak bisa mendengarkan apa yang disampaikan pihak BPJS. Tapi saya pastikan SKPD saya yang hadir sudah bisa menyerap apa yang dibahas. Saya pastikan pembahasan akan ditindaklanjuti sesuai dengan harapan pihak BPJS,” sebut walikota, yang hadir dipenghujung acara. (ads/gito)

 

Terkendala Administrasi, Tiga Desa Belum Cair Dandes Tahap II

ZONA KOTAMOBAGU – Dana desa (Dandes) tahap II di tiga desa, yakni Poyowa Besar I, Poyowa Besar II dan Moyag Tampoan, belum dicairkan. Pasalnya, administrasi yang menjadi syarat pencairan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu belum dilengkapi.

“Tinggal tiga desa itu. Kendalanya hanya pada kelengkapan administrasi saja. Kalau 12 desa lainnya sudah dicairkan sejak berapa hari lalu,” kata Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Syarifudin Abas, Jumat (3/11).

Diungkapkannya, pihaknya siap memproses pencairan dana desa jika administrasi dan dokumen lainnya lengkap. “Kalau ada yang masih kurang harus dilengkapi dulu. Nanti kalau sudah lengkap langsung kita proses pencairannya,” ungkapnya.

Ia mengimbau para sangadi khususnya di tiga desa tersebut untuk segera melengkapi administrasi pencairannya. Mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai menggunakan dana desa tahap II menyisahkan dua bulan lagi. “Kita harap secepatnya dilengkapi, agar pelaksanaan program dan kegiatan bisa maksimal,” imbaunya.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Hamdan Monigi, mengimbau tiap desa untuk segera mengajukan dokumen pencairan dandes tahap II. “Desa yang sudah melengkapi administrasinya, akan langsung diproses pencairannya. Ini juga sudah kita sampaikan ke tiap desa saat pertemuan lalu,” imbaunya.

Tak hanya itu, ia juga meminta agar para sangadi yang mengelola dandes diminta untuk memperhatikan penyerapan anggaran, sebab ada sanksi administratif yang akan diberikan bagi desa yang realisasinya tak maksimal. “Meski ada aturan soal sanksi pemotongan, tapi aturan harus tetap diperhatikan. Jangan mengejar angka (realisasi) kemudian bermasalah. Ini yang harus diperhatikan,” tambahnya. (ads/gito)