Minggu, 21 Juni 2026
Beranda blog Halaman 618

Pemkot Segera Lelang 20 Unit Kendis

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – 20 unit kendaraan dinas (kendis) roda empat akan segera dihapus dari daftar aset milik Pemerintah Kota (Pemkot). Mekanisme penghapusan melalui proses lelang terbuka.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Rio Lombone, pihaknya saat ini masih menunggu jadwal lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Perwakilan Manado. “KPKNL sudah menghitung nilai aset yang akan dilelang, tinggal tunggu jadwal pelaksanaannya,” kata Rio.

Kepala Bidang Aset BPKD, Yosnandi Damopolii, menjelaskan 20 unit kendis merupakan hibah aset dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong dengan tahun pengadaan di bawah tahun 2010. “Hanya tiga unit yang engadaan Pemkot, sisanya hibah dari Pemkab Bolmong,” jelasnya.

Lanjutnya, alasan pelelangan kendis tersebut karena dari sisi nilai terus menyusut setiap tahun, serta biaya perawatan yang terus meningkat. “Kalau tidak dilelang akan membebani biaya perawatan. Nilai ekonomisnya sudah di bawah dari biaya perawatan yang harus dibebankan dalam APBD. Apalagi sekarang ini banyak mobil dinas di DPRD yang sudah dikembalikan, dan itu bisa dipakai di SKPD,” katanya. (ads/gito)

Sangadi-Lurah Diminta Pacu Serapan PBB-P2

Penulis
Tim Redaksi
-

Marham Anas Tungkagi

 

ZONA KOTAMOBAGU – Para sangadi dan lurah diminta untuk proaktif melakukan penagihan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ke masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Tata Pemerintah (Tapem), Anas Tungkagi.

Menurutnya, realisasi PBB-P2 di tiap desa dan kelurahan rata-rata masih minim. Oleh karena itu, ia meminta para sangadi dan lurah untuk bekerja sama dengan perangkat desa dan kelurahan melakukan penagihan di lapangan. “Kita harap ini menjadi perhatian para sangadi dan lurah,” kata Anas.

Diungkapkannya, capaian PBB-P2 di tiap desa dan kelurahan menjadi salah satu dasar dalam evaluasi kinerja kepada para perangkat desa dan kelurahan oleh Pemerintah Kota (Pemkot). “Evaluasi terus dilakukan, karena sebelum diterbitkan SK (Surat Keputusan) pengangkatan perangkat desa dan kelurahan, sudah ditekankan soal kinerja dan pelayanan ke masyarakat,” ungkapnya.

Data didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), baru ada beberapa desa dan kelurahan yang realisasinya sudah di atas angka 80 persen, yakni Kelurahan Mongondow dengan presentase 90 persen, Kelurahan Molinow 84 persen, Desa Sia 99,45 persen, Desa Moyag Tampoan 86, 16 persen dan Kelurahan Matali 87,90 persen. Sedangkan desa dan kelurahan lainnya masih rata-rata berada pada angka 60 persen. Yang paling minim penyerapannya adalah Desa Moyag, Moyag Tampoan, Bungko, Tabang, Kelurahan Kobo Besar dan Kotobangon dengan presentase di bawah angka 50 persen. (ads/gito)

JSFT 2017, MBFC Segel Satu Tiket ke Semi Final

Penulis
Tim Redaksi
-
Tim Mitra Bhayangkara FC

 

MANADO — Mitra Bhayangkara Futsal Club (MBFC) berhasil menyegel satu tiket ke babak semi final Jurnalis Sulut Futsal Turnamen (JSFT) II 2017. Hasil imbang 1-1 melawan tim sesama Bolmong Raya, Bolmong Hebat, Kamis (26/10), sudah cukup membawa skuad besutan Bripka Toto Monoarfa sebagai juara grup A dengan mengumpulkan 7 poin dari dua kemenangan dan sekali imbang.

Di laga semi final yang akan dilangsungkan Rabu (1/11) mendatang, MBFC akan bersua runner up grup B.

“Hasil ini sudah sangat maksimal. Target lolos babak fase grup sudah terpenuhi, sekarang kita mengalihkan fokus ke semi final,” kata Manager MBFC, Bripka Toto Monoarfa.

Katim Bogani Satya Haprabu itu minta semua pemain untuk tetap menjaga fisik dan stamina dijedah turnamen sebelum berlaga di semi final.

“Manfaatkan jedah waktu yang ada untuk latihan, karena target kita harus sampai ke final,” pesannya. (Tim Redaksi)

Walikota Sambut Kunjungan Kerja Wakapolda Sulut

Penulis
Tim Redaksi
-

Walikota Tatong Bara bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) menyambut kedatangan Wakapolda Sulut Brigjen Pol Drs Johny Asadoma Mhum, dalam agenda kunjungan kerja ke Kota Kotamobagu, Kamis (26/10), di aula rumah dinas walikota.

Pada acara penyambutan Wakapolda dan jajaran Polda Sulut itu, walikota memaparkan kondisi daerah termasuk situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Ini sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan pemerintah dan masyarakat Kota Kotamobagu bisa menyambut kedatangan Wakapolda di Ibukota Calon Provinsi Bolaang Mongondow Raya,” sebut walikota.

Sementara itu, dalam kesempatannya Wakapolda mengaku bangga mendapat penyambutan hangat dari jajaran Pemkot Kotamobagu. “Terima kasih kepada semua jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu atas penyambutan ini,” katanya, sekaligus menegeaskan soal pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan jajaran kepolisian. (advertorial)

Walikota Terima Kunjungan Wakapolda Sulut

Penulis
Tim Redaksi
-
Walikota Tatong Bara memberi sambutan pada acara penyambutan kunjungan kerja Wakapolda Sulut di aula rumah dinas walikota.

ZONA KOTAMOBAGU — Walikota Tatong Bara menerima kunjungan kerja Wakil Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulut, Brigjen Drs Jhony Asadoma MHum, Kamis (26/10) di aula rumah dinas walikota.
Dihadapan Wakapolda dan rombongannya, walikota menyampaikan situasi dan kondisi keamanan di wilayah Kotamobagu.

“Masyarakat Kotamobagu sangat taat hukum. Sekarang ini kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah ini masih tetap terkendali,” kata walikota.

Pada kesempatan itu, walikota juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wakapolda dan jajarannya yang sudah datang berkunjung ke Kotamobagu. “Atas nama pemerintah dan masyarakat Kotamobagu menyampaikan terima kasih atas kunjungannya,” sebutnya.

Sementara itu, Wakapolda Brigjen Drs Jhony Asadoma mengatakan tujuan kesatangannya ke Kotamobagu adalah untuk melihat langsung keadan Polres Bolmong yang membawahi wilayah Bolmong Raya. Pada kesempatan itu, ia juga menekankan soal keamanan dan ketertiban wilayah, terlebih Kota Kotamobagu akan menyelenggarakan Pilwako.

“Soal pengamanan Pilkada akan kita bagi dua. Sebagian di Kotamobagu, sebagian juga di Bolmut. Nantinya juga ada bantuan personil dari Polda Sulut. Kemudian dalam pengamanan nanti aakanbjuga melibatkan unsur TNI untuk menjaga keamanan,” sebutnya. (ads/gito)

Serapan PBB-P2 Minim, 29 Desa dan Kelurahan Terancam Sanksi

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menyiapkan sanksi bagi desa dan kelurahan yang realisasi Pajak Bumi Bangunan – Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tak mencapai angka 80 persen hingga akhir Oktober ini.. Sanksi yang dimaksud adalah pemasangan bendera hitam di kantor desa atau kelurahan yang bersangkutan.

Data diperoleh, baru ada beberapa desa dan kelurahan yang realisasinya sudah di atas angka 80 persen, yakni Kelurahan Mongondow dengan presentase 90 persen, Kelurahan Molinow 84 persen, Desa Sia 99,45 persen, Desa Moyag Tampoan 86, 16 persen dan Kelurahan Matali 87,90 persen. Sedangkan desa dan kelurahan lainnya masih rata-rata berada pada angka 60 persen. Yang paling minim penyerapannya adalah Desa Moyag, Moyag Tampoan, Bungko, Tabang, Kelurahan Kobo Besar dan Kotobangon dengan presentase di bawah angka 50 persen.

 “Sanksi ini sudah dibahas saat rapat evaluasi PBB-P22 waktu lalu, dan ini akan diterapkan,” kata Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Ilmar Rusman.

Diungkapkannya, secara keseluruhan realisasi PBB-P2 baru berada sekira 55 sampai 60 persen. “Itu secara keseluruhan, tapi sudah ada beberapa desan dan kelurahan yang di atas 80 persen, seperti Desa Sia yang sudah 100 persen,” ungkapnya.

Dia mengakui, secara teknis tidak ada kendala dalam penyerapan PBB-2. Hanya saja kesadaran masyarakat yang masih minim menyebabkan serapannya masih sangat rendah. “Secara teknis tidak ada yang menghambat, tinggal bagaiaman kesadaran kita dalam membayar pajak ini. Harusnya pro aktif, karena pajak yang dibayarkan nantinya juga dikembalikan ke masyarakat,” sebutnya. (ads/gito)

Besok Tim KKS Kunjungi Kotamobagu

Penulis
Tim Redaksi
-
Tendy Ponubu

ZONA KOTAMOBAGU — Tim penilai Kabupaten Kota Sehat (KKS) dijadwalkan akan mulai melakukan penilaian di Kota Kotamobagu, Kamis (26/10). Hal ini disampaikan anggota forum kota sehat, Tendy Ponubu.

Menurutnya, penilaian akan dilaksanakan selama sehari, dengan target tatanan permukiman, sarana dan prasarana serta tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri. “Setelah dari Bolmut mereka (tim penilai) akan ke Kotamobagu. Secara kesiapan kita sudah siap,” katanya.

Diungkapkannya, tim penilai yang akan menilai kelayakan Kotamobagu menjadi Kota Sehat 2017 terdiri dari unsur Kementrian Kesehatan (Kemenkes), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). “Jumlah mereka (tim penilai) ada lima orang, tiga dari Kemenkes dan dua dari Kemendagri. Jadi besok ada jalan sehat dulu bersama jajaran pemerintah kota, dilanjutkan dengan senam dan setelah itu ada peninjauan ke sekretariat forum kota sehat, desa dan kelurahan,” ungkapnya.

Diterangkannya, setelah penilaian tersebut pihaknya tinggal menunggu hasil yang akan diumumkan saat peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 12 November mendatang di Jakarta. “Insya allah berbagai persiapan dan pembenahan yang kita laksanakan, target meraih Kota Sehat kategori Swasti Saba Padapa bisa didapat,” terangnya. (ads/gito)

Walikota Hadiri RKP di Instana Negara

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara bersama 576 kepala daerah se-Indonesia lainnya menghadiri Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di Istana Negara, Selasa (24/10).

Menurut walikota, sebelum mendengarkan arahan dari Presiden Joko Widodo, para kepala daerah menyimak paparan singkat dari Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menko Perekonomian dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

“Menko Polhukam menjabarkan kebijakan keamanan terutama stabilitas menjelang Pilkada dan lain-lain. Ibu Puan Maharani (Menko PMK) memaparkan kebijakan pembangunan dalam hal ini KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Sedangkan Par Darmin Nasution (Menko Perekonomian) menekankan stabilitas ekonomi Indonesia dan kebijakan untuk Tahun 2018,” kata Tatong.

Lanjut Tatong, materi RKP tersebut terkait pemanfaatan dana pemerintah yang sudah diorientasikan ke pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) dan masih banyak lagi. “Presiden menekankan agar pimpinan daerah mampu mengendalikan pemanfaatan dana, agar terjadi lompatan pembangunan, tidak monoton dan harus melakukan terobosan-terobosan baru. Selain itu, harus ada juga inovasi bagaimana mempermudah investasi dengan menyingkat perijinan, pembebasan lagan dan investasi di bidang pariwisata,” ujarnya. (ads/gito)

Pemkot Kebagian 2 Alumni IPDN

Penulis
Tim Redaksi
-
ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) menerima dua dari 74 Aparatur Sipil Negara (ASN) lulusan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) yang diberikan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara (Sulut). Senin (23/10), Sekretaris Kota (Sekkot) Adnan Massinae dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sahaya Mokoginta menerima penyerahan ASN di kantor gubernur, Manado.

“Ada 74 yang diberikan Kemendagri dan kita menaapat dua orang, mereka dari Kalimantan Timur,” kata Kepala BKPP, Sahaya Mokoginta.

Ia mengaku, ketambahan dua ASN tersebut akan sangat membantu kerja-kerja pemerintah, apalagi saat ini Pemkot masih kekurangan ASN. “Dengan ketambahan dua ASN itu, kita harap dapat lebih meningkatkan kinerja pemerintah,” sebutnya.

Ditambahkannya, pendistribusian ASN lulusan IPDN tersebut dilakukan serentak se-Indonesia dan merupakan tindaklanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo. “Kegiatan ini serentak se-Indonesia,” tambahnya. (ads/gito)

Pekan ini Hasil Assessment Diumumkan

Penulis
Tim Redaksi
-
ZONA KOTAMOBAGU — Pelaksanaan assessment pada seleksi terbuka calon pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) telah berakhir pada Jumat (20/10) pekan lalu. Saat ini, Panitia Seleksi (Pansel) sedang merekapitulasi nilai tiap peserta pada semua tahapan seleksi mulai dari presentase makalah, wawancara hingga assessment.

“Sementara rekapitulasi nilai. Mudah-mudahan akan selesai pekan ini, setelah itu kita laporkan umumkan tiga nama berdasarkan perolehan nilai tertinggi dan dilaporkan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara),” kata Ketua Tim Sekretariat Pansel, Asral Impe.

Lanjutnya, setelah proses di KASN hasil seleksi tersebut akan dikembalikan ke walikota untuk ditetapkan satu nama hasil seleksi. “Kemudian walikota akan menyurat ke Mendagri untuk permohonan pelantikan. Nanti setelah ada persetujuan Mendagri baru boleh dilaksanakan pelantikan pejabat hasil seleksi terbuka. Jadi pelaksanaannya (pelantikan) tergantung dari persetujuan itu (Mendagri),” ujarnya.

Seperti diketahui, sebagai 33 pejabat atau peserta seleksi yang mengikuti tahapan presentase makalah dan wawancara. Namun dari jumlah itu, terdapat tiga diantaranya yang tak lolos ke tahapan assessment. (ads/gito)

1...617618619...700Halaman 618 dari 700
©