Kamis, 7 Mei 2026
Beranda blog Halaman 629

Pemkot Gelar Rakor Bersama Lurah dan Sangadi Se-Kotamobagu

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bulanan seluruh Lurah dan Sangadi se-Kota Kotamobagu, Selasa (29/8) pagi. Rakor yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kotamobagu, Drs. Nasrun Gilalom tersebut, merupakan agenda rutin setiap bulannya untuk mengkoordinasikan seluruh program kegiatan yang sudah dilaksanakan selama sebulan terakhir.

Menurut Nasrun, pada rapat pagi itu dibahas berbagai hal menyangkut program dan kegiatan Pemerintah Kota Kotamobagu yang berhubungan langsung dengan desa dan kelurahan yang ada. ”Hal yang dibahas antaranyanya menyangkut program dana desa dan pengawasannya, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta program-program lain yang sudah dicanangkan oleh Wali Kota Kotamobagu,” kata Nasrun.

Ia menambahkan melalui rapat ini juga bisa dilihat, sejauh mana progress dan realisasi dari seluruh program dan kegiatan yang sudah disusun. “Nantinya hasil rapat ini akan dilaporkan kepada Ibu Wali Kota,” ujarnya.

Hadir dalam rakor yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pontodon Timur ini diantaranya, Kepala Dinas BPMD Kotamobagu, Drs. Teddy Makalalag, Inspektur Daerah Kotamobagu, Drs. Sair Lentang, MAP, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kotamobagu, Marham Anas Tungkagi, SE, Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran BPKD Kotamobagu, Ilmar Z. Rusman, S.STP, para camat serta seluruh lurah dan sangadi se-Kota Kotamobagu.(ads/gito)

Proyek MRBM Dipacu

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Proyek lanjutan pembangunan Masjid Raya Baitul Makmur (MRBM) terus dipacu. Saat ini, realisasi proyek berbanderol Rp15,4 miliar itu sudah berada di atas angka 20 persen.

Menurut Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial (Kesos), Adin Mantali, para pekerja dari PT Lumbung Berkat Indonesia (LBI) sebagai pelaksana proyek tersebut sedang mengerjakan pemasangan interior yang meliputi instalasi listrik, plafon hingga pemasangan marmer. “Pekerjaannya di bagian dalam masjid, sehingga kalau dilihat dari luar seperti tidak ada pekerjaan, tapi kalau ke dalam itu ada pekerja yang sedang bekerja,” ujarnya.

Ditegaskannya, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tersebut. “Kita juga harap ada dukungan dari masyarakat, terutama ikut mengawasi pelaksanaannya,” tegasnya.

Ia berharap, pelaksaan pekerjaan tahun ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut bisa menyelesaikan target pekerjaan yang diberikan sesuai waktu yang tertuang dalam dokumen kontrak. “Insya allah kalau semuanya berjalan lancar, tahun anggaran selanjutnya pembangunannya akan fokus pada pembangunan menara,” harapnya. (ads/gito)

2.153 Warga Dapat Bantuan PKH

Penulis
Tim Redaksi
-
Penyerahan simbolis bantuan PKH oleh Walikota Tatong Bara

ZONAKOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara menyerahkan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 2.153 kelompok penerima, di Kantor Kecamatan Kotamobagu Timur, Senin (28/8).

“Bantuan yang diberikan ini tujuannya untuk memperkuat ekonomi keluarga. Jadi saya harapkan agar dapat memanfaatkannya dengan baik,” kata walikota, saat memberi sambutan dihadapan para kelompok penerima.

Melalui bantuan tersebut lanjut walikota, bisa menjadi akses bagi masyarakat kurang mampu dapat mendapatkan serta memanfaatkan berbagai pelayanan sosial di bidang kesehatan dan pendidikan. “Bantuan ini harus dimanfaatkan dengan baik, agar program bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu ini akan tepat sasaran, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para keluarga penerima manfaat,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial, Muljadi Suratinoyo, mengungkapkan dari 2.153 penerima bantuan, terdapat 2.123 yang memenuhi kriteria SD, SMP, SMA, balita dan ibu hamil. Sedangkan 30 sisanya masuk dalam kriteria lanjut usia. “Setiap penerima mendapat Rp500 ribu per bulan yang dicairkan setiap tiga bulan melalui Bank BNI. Jadi setiap penerima mendapat kartu yang akan digunakan setiap bertransaksi di bank,” ungkapnya.

Diterangkannya, bantuan program keluarga harapan non tunai merupakan program bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah melalui Kementrian Sosial (Kemensos). “Tujuannya adalah mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat kurang mampu,” terangnya.

Salah satu penerima bantuan, Selvi Mamonto, mengaku sangat terbantukan dengan adanya bantuan tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya. “Tentunya kami sangat bersyukur. Bantuan ini sangat kami butuhkan. Terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberi bantuan yang begitu besar manfaatnya bagi kami,” sebutnya, usai menerima bantuan. (ads/gito)

74 Paket Proyek Hemat 1,7 miliar

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) berhasil mengefisiensi anggaran pada pengadaan barang dan jasa sebesar Rp1,7 miliar atau 2,9 persen dari pagu anggaran sebesar Rp164 miliar untuk pekerjaan 74 paket proyek. Hal ini diutarakan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Subhan Muchtar.

Menurutnya, efisiensi anggaran tersebut untuk menampal defisit anggaran yang terjadi saat ini. “Nantinya anggaran yang dihimpun itu akan kembali ditata dalam APBD-P (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan) untuk digunakan pada kebutuhan daerah yang lain,” katanya.

Lanjutnya, dari semua paket proyek yang ada, masih ada beberapa diantaranya yang belum dilelang. Meski tak merinci paket pekerjaan yang dimaksud namun ia meyakini semua itu bisa dilelang dan akan segera dikerjakan. “Masih ada beberapa yang belum dilelang. Kita upayakan agar ada efisiensi anggaran dari sisa paket itu,” ujarnya.

Untuk paket pekerjaan yang sudah berhasil dilelang dan sudah mulai dikerjakan, ia berharap dapat dilaksanakan sesuai dokumen kontrak. “Kualitas dan waktu pengerjaannya harus diperhatikan. Itu harapannya,” tambahnya. (ads/gito)

Waspada Penyakit Antrax pada Hewan Kurban

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kesehatan bersama instansi terkait mengagendakan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang diperjualbelikan di sejumlah tempat di Kotamobagu. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi penyakit antrax dan cacing hati ada hewan kurban.

“Terutama yang hewan yang ada luka, itu perlu diperiksa. Jangan sampai sudah berpenyakit kemudian dibeli masyarakat untuk disembelih sebagai hewan kurban. Apalagi hewan kurban yang dijual di sini rata-rata berasal dari luar daerah, sehingga itu perlu diperiksa kesehatannya,” kata Kepala Dinas Kesehatan, Haris Mongilong.

Lanjutnya, dalam pemeriksaan nanti pihaknya akan mengambil sampel pada beberapa hewan kurban khususnya yang terdapat luka di bagian badan hewan. “Kalau ada luka sudah pasti berpenyakit. Kalau ditemukan ada hewan yang positif berpenyakit, maka itu sudah berbahaya untuk dikonsumsi dan tidak bisa lagi diperjualbelikan,” ujarnya.

Disisi lain, ia mengimbau masyarakat agar berhati-hari memilih hewan kurban yang akan disembelih pada hari raya idul adha nanti. “Selain itu, kita harap juga ada kerja sama dari para pedagang agar tidak menjual hewan yang berpenyakit, karena itu berbahaya,” imbaunya. (ads/gito)

Walikota Hadiri Pembukaan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara menghadiri pembukaan pekan kerja nyata revolusi mental, Jumat (25/8), di Stadion Manahan, Solo. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah menteri, para gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia.

Pekan kerja nyata revolusi mental merupakan salah satu momentum untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa revolusi mental sudah berjalan. Selain itu, kegiatan tersebut juga dalam rangka implementasi pelaksanaan revolusi mental.

  

“Bagaimana kita bisa menggembleng menjadi manusia yang memiliki hati bersih, kemauan dan keinginan serta harapan seluruh masyarakat yang memiliki karakter bangsa. Revolusi mental ini merupakan implementasi dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang didalamnya ada integritas, nilai etos kerja dan gotong royong dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa,” kata walikota. (adv/gito)

Jangan Ada Pungutan Dalam PTSL

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang dilakukan aparat kelurahan dan desa di Kotamobagu, semuanya gratis. Walikota Tatong Bara telah mewanti-wanti semua aparatnya agar tidak ada yang menarik pungutan dalam bentuk apapun kepada warga. Begitu juga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamobagu telah mengeluarkan edaran agar tidak melakukan pungutan liar (Pungli) untuk Program Nasional (Prona) ini. Pemkot dan BPN ingin target penerbitan 10.000 sertifikat untuk warga Kotamobagu sukses.

“Tidak ada alasan, PTSL atau Prona gratis. Pengukuran atau kegiatan lainnya berkaitan dengan program ini yang dilakukan aparat desa dan kelurahan, semuanya digratiskan. Itu sudah instruksi walikota,” tegas Asisten I Bidang Pemerintahan, Nasrun Gilalom.

Jika ada aparat kelurahan atau desa yang menarik biaya sepeserpun kepada warga, itu masuk kategori pungli dan warga wajib melaporkan ke Pemkot Kotamobagu. “Sudah berkali-kali ditegaskan, tidak boleh ada pungutan dengan modus apapun. Pengukuran, uang makan, rokok, atau pengganti BBM, tidak ada itu. Pokoknya gratis. Lurah dan sangadi jangan main-main. Termasuk tenaga honorer di kelurahan, dilarang menarik pungutan pada program ini. Kalau ada laporan, langsung kami tindak tegas,” kata Gilalom. (ads/gito)

Kejar Nilai B, Pemkot Evaluasi Sistem Akip

Penulis
Tim Redaksi
-
LAPORAN PEMERINTAHAN: Pemkot mennggelar evaluasi peningkatan kualitas implementasi sistem Akip. Tampak materi dari KemenPAN-RB sedang memberi pemateri kepada peserta kegiatan yang terdiri dari 15 SKPD.

ZONAKOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) terus berupaya memperbaiki sistem pelaporan pemerintahan. Setelah mengirim perwakilan mengikuti coaching clinic di Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB), Pemkot melalui Bagian Organisasi Kepegawaian (Orpeg) menggelar evaluasi  peningkatan kualitas implementasi sistem Akip dengan menghadirkan pemateri dari KemenPAN-RB. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula rumah dinas walikota, Kamis (24/8).

Menurut Kabag Orpeg, Nehru Mokoginta, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan laporan pemerintahan guna mencapai nilai terbaik dari penyusunan LAKIP.

“Tahun 2015 LAKIP kita mendapat nilai CC. Kita upayakan tahun 2016 meningkat lagi dan bisa mendapat nilai B,” kata Nehru.

Pada kegiatan tersebut, 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berurusan langsung dengan pelayanan masyarakat dihadirkan, yakni Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Discapilduk),Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan lainnya. “Setiap SKPD itu akan dievaluasi RPJMD, Renja, Renstra serta capaian kinerja yang termasuk dalam dokumen LAKIP,” jelasnya.

Setelah kegiatan tersebut, ia berharap nilai LAKIP Pemkot akan lebih baik dari tahun sebelumnya. “Target kita nilainya harus meningkat dari tahun sebelumnya,” tambahnya. (ads/gito)

Rastra Juli-Agustus Belum Tersalur

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Jatah beras sejahtera (rastra) Bulan Juli-Agustus belum disalurkan. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Bagian Perekonomian masih menunggu laporan dari Bulog sebagai distributor beras subsidi dari pemerintah itu.

“Kita akan koordinasikan lagi dengan pihak Bulog agar bisa dipercepat. Sebisa mungkin akhir bulan ini sudah disalurkan,” kata Kabag Perekonomian, Alfian Hasan.

Dijelaskannya, jatah raskin Bulan Juli-Agustus sebanyak 30 kilo gram yang diterima setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), dengan rincian 15 kilo gram setiap bulannya. “Harga tebus per kilo Rp1.600. Tidak boleh lebih dari itu,” jelasnya.

Ia berharap,  rastra yang akan didistribusikan ke penerima manfaat berkualitas baik dan layak dikonsumsi. “Kalau ada yang menerima beras dengan kualitas kurang baik jangan diterima. Laporkan ke pemerintah desa atau kelurahan untuk ditindaklanjuti ke pihak bulog,” harapnya. (ads/gito)

Dandes Tahap II Segera Dicairkan

Penulis
Tim Redaksi
-
Hamdan Monigi

ZONAKOTAMOBAGU – Sangadi (kepala desa, red) dan perangkat diminta segera memasukan Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana desa (dandes) tahap I. Sebab, pencairan tahap II atau sebesar 40 persen dari total anggaran tak bisa dicairkan jika SPj tahap sebelumnya yang menjadi syarat belum dimasukan.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Hamdan Monigi, mengatakan pencairan dandes tahap II sudah bisa dilakukan saat ini. “Ini kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. SPj tahap I harus dimasukan dulu baru tahap II bisa proses pencairannya,” katanya.

Diungkapkannya, SPj tahap I tersebut akan ditindaklanjuti sebagai usulan pencairan tahap sebelumnya. “Harus serentak. Artinya kalau hanya 10, 11 atau 12 desa saja tidak akan diproses. Berkas semua desa yang harus dibawa. Jadi kalau ada desa yang belum memasukannya, maka pencairannya tahap II juga akan ditunda,” ungkapnya.

Lanjutnya, hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya, realisasi dandes tahap I rata-rata sudah berada di angka 70 persen. “Setiap desa sudah bisa mencarikan mengajukan permohonan pencairan tahap II,” tambahnya.

Dandes tahap II yang akan diterima 15 desa sebesar Rp6.06 miliar dari total anggaran Rp15,1 miliar. (ads/gito)

1...628629630...698Halaman 629 dari 698
©