ZONA KOTAMOBAGU — Tahun 2022 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu akan kembali membuka Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Keputusan rekrutmen PPPK tahun ini telah tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal Pengadaan ASN Tahun 2022.
Adapun seleksi CASN 2022 akan difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemkot Kotamobagu Sarida Mokoginta, mengatakan, terkait rekrutmen PPPK ini pihaknya telah mengusulkan formasi sesuai kebutuhan daerah.
“Untuk Kotamobagu, tahun ini kami mengusulkan sekitar 50 kuota khusus tenaga pendidik,” kata Sarida, Senin (24/1) baru-baru ini.
Lanjutnya, jumlah usulan tersebut didasarkan pada kondisi keuangan daerah, sehingga formasi diprioritaskan untuk tenaga pendidik sesuai kebutuhan saat ini.
“Untuk tenaga kesehatan sudah mencukupi, karena sekarang ada sekitar 350 nakes yang tengah berproses,” pungkasnya. (*/guf)
ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu Ir Tatong Bara dan Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan SH, menerima kunjungan kerja Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo bersama para jajaran Pemerintahannya, pada Selasa (25/1/22) bertempat di Ruang Kerja Wakil Wali Kota dan Rumah Dinas Wali Kota.
Dalam kunjungan tersebut Bupati Boalemo Ir. Hi. Anas Yusuf, M.Si mempresentasikan potensi wisata Boalemo termasuk Festival Pariwisata Boalemo atau lebih dikenal dengan “I look Boalemo Gorontalo Mart and Festival 2022”.
Wakil Walikota Nayodo Koerniawan SH memberikan apresiasi atas kunjungan tersebut, atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Kotamobagu, saya mengucapkan Terima kasih atas kunjungan kerja dari Bupati Boalemo dan rombongan.
“InsyaAllah melalui kunjungan ini, akan terjalin kerjasama yang baik antara 2 daerah ini,” ujarnya.
Nayodo menjelaskan, kunjungan tersebut selain bersilaturahmi, Pemerintah Boalemo juga mengundang pemkot Kotamobagu untuk mengikuti kegiatan Festival Pariwisata Boalemo bulan depan.
“Dan insya Allah dari Kotamobagu akan berkunjung pada saat kegiatan tersebut bulan depan,” ucap Nayodo.
Usai diterima Wawali Nayodo, Bupati Boalemo melakukan Silaturahmi ke Rumah Dinas Wali Kota dan diterima langsung Wali Kota Ir. Hj. Tatong Bara. Pada kesempatan tersebut Wali Kota Kotamobagu memberikan Cinderamata kepada Bupati Boalemo. (*/guf)
ZONA POLITIK – DPRD Kotamobagu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama lurah, sangadi dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Kota Kotamobagu, Selasa (25/1).
RDP tersebut membahas terkait besaran insentif atau honor dari para LPM yang ada di Kotamobagu.
RDP yang digelar DPRD itu menghadirkan seluruh Lurah, Sangadi dan juga Lembaga Adat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), bertempat di ruang paripurna DPRD Kotamobagu.
Adapun yang memimpin RDP tersebut yakni Agus Suprijanta dan didampingi Eka S Masoeri. Dimana, Agus Suprijanta mengatakan, RDP ini terkait keluhan insentif kenaikan gaji perangkat adat dan LPM oleh anggota DPRD lintas komisi dan eksekutif.
“Pihak dewan sangat berterima kasih kepada Pemkot karena sempat hadir bersama-sama untuk membahas yang menjadi keluhan baik dari perangkat daerah, LPM, dan lembaga adat yang disampaikan saat Musrembang dan reses,” kata Agus.
Agus berharap, setelah Dewan menyampaikan keluhan ini, agar ditindaklanjuti karena dewan akan kawal dan meng-kroscek kembali kira-kira sudah sejauh mana kemajuannya . “Kita juga hari ini melihat, dan jelas kita juga tidak akan menuntut hari ini harus bisa naik di APBD perubahan dan APBD induk 2023,” tutur Agus.
Untuk keluhan ini merata baik Desa dan Kelurahan di Kotamobagu. “Karena lembaga adat dan LPM itu garda terdepan dalam masyarakat,” tutupnya. (Advertorial)
ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu Ir Tatong Bara, mengikuti Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara terkait Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (25/1), di Aula Rumah Dinas Wali Kota.
Menurut Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Yusrin Mantali, S.Kom., pelaksanaan entry meeting jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu bersama BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara merupakan bentuk komunikasi pemeriksaan yang bertujuan untuk menjalin komunikasi awal antara tim pemeriksa dengan entitas yang akan diperiksa.
“Ini diperlukan untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan pemeriksaan, baik dari tim pemeriksa, maupun entitas yang akan diperiksa,” ucap Yusrin.
Pemerintah Kota Kotamobagu sendiri berharap pelaksanaan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, dapat berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan.
“Kami siap dengan pelaksanaan audit oleh BPK. Ibu Wali Kota juga dalam beberapa kesempatan sering mengingatkan agar seluruh perangkat daerah menyiapkan seluruh dokumen administrasi yang diminta oleh BPK dan selalu kooperatif selama pemeriksaan,” ujar Yusrin.
Dalam entry meeting, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Karyadi, juga mengharapkan seluruh pemerintah daerah dapat mendukung kelancaran pemeriksaan yang dilakukan tim BPK yang akan diturunkan ke seluruh Pemerintah Daerah se-Sulut. (*/guf)
Bupati Sam Sachrul Mamonto saat mengikuti entry meeting bersama BPK RI Perwakilan Sulut via virtual.
ZONA BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto S Sos MSi, mengikuti Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), terkait Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), lewat aplikasi Zoom Meeting, bertempat di Rumah Dinas Bupati Desa Modayag, Selasa (25/1).
Pada kegiatan tersebut, Bupati didampingi oleh Sekda Boltim, Asisten I, Kepala Inspektorat, dan Kepala BPKD.
Entry Meeting dipimpin langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Karyadi SE MM AK CA CFrA CSFA. Pada kesempatan itu, Pimpinan BPK Perwakilan Sulut membacakan nama-nama Tim BPK yang ditugaskan di tiap-tiap daerah se Sulut.
“Saya berharap agar seluruh Pemerintah Daerah se Sulut dapat bekerjasama dan mendukung sepenuhnya Tim BPK yang ditugaskan di masing-masing Daerah,” kata Karyadi.
Ia juga berharap, bagi daerah yang berhasil mendapatkan opini WTP di tahun sebelumnya, agar prestasi tersebut bisa dipertahankan.
“Dan bagi daerah yang sebelumnya capaian opininya sempat turun, semoga lewat pemeriksaan kali ini bisa lebih baik dan mendapat Opini WTP, ” harap Karyadi.
Sementara itu, Bupati Boltim mengatakan bahwa Pemerintah Boltim selalu terbuka dan mendukung serta kooperatif dengan apa yang sudah menjadi tugas BPK yakni melakukan pemeriksaan LKPD di Daerah.
“Kami selaku Pemerintah Daerah di Boltim, akan selalu membantu BPK dalam hal pemeriksaan LKPD. Tentunya dengan menyiapkan segala kelengkapan yang diminta oleh BPK guna menunjang proses Pemeriksaan,” ujar Bupati.
Bupati Optimis, Pemerintah Boltim tahun ini bisa mempertahankan predikat WTP yang sudah dipertahankan selama 8 kali berturut-turut. “Kita tetap Optimis. Insya Allah predikat Opini WTP akan kita pertahankan untuk yang ke-9 kalinya,” pungkas Bupati dengan nada Optimis.
Terinformasi, Tim BPK yang akan turun melakukan Pemeriksaan Pendahuluan di Boltim berjumlah 4 orang, dengan koordinator Tim yakni Elvira Amelia Kaligis. Sedangkan Pemeriksaan oleh BPK dilakukan selama 42 hari Kalender terhitung sejak tanggal 24 Januari 2021. (*/guf)
Bupati Sam Sachrul Mamonto mengunjungi home stay di Tutuyan.
ZONA BOLTIM — Keberadaan penginapan atau Homestay turut mendorong peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Menurut Bupati Sam Sachrul Mamonto, Industri perhotelan, penginapan atau homestay sangat membantu menggerakkan ekonomi wisata di Boltim.
“Perkembangan dunia pariwisata di Boltim telah menarik perhatian pengusaha lokal untuk menanamkan investasi di bidang perhotelan,” kata Sachrul saat meninjau salah satu Homestay di Tutuyan, Senin (24/1) kemarin.
Untuk itu ia pun mengapresiasi dengan adanya pengusaha lokal yang membangun tempat penginapan bergaya modern di Kabupaten Boltim.
Dengan adanya Homestay tersebut lanjutnya, tentu semakin mendukung amenitas atau infrastruktur penunjang pariwisata.
“Dengan hadirnya homestay di Boltim akan menambah akomodasi pilihan bagi wisatawan yang menginginkan kenyamanan saat berada di daerah ini,” tutupnya.
Turut mendampingi dalam peninjauan, Asistan I Bidang Pemerintahan Priyamos, Asisten Bidang Pembangunan MR Alung serta Kepala Dinas Pariwisata Eko Marsidi. (*/guf)
ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara bersama Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Sande Dodo, mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Evaluasi Program Strategis Pemerintah Daerah serta briefing berkaitan dengan masalah pencegahan tindak pidana korupsi. Raker tersebut digelar secara virtual, di aula rumah dinas wali kota, Senin (24/1).
Raker Kerja itu dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang didampingi oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan Kepala LKPP Azwar Anas diikuti oleh Kepala Daerah, Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Dalam Rapat kerja itu, Mendagri mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi memang harus ditekan seminimal mungkin dan ini penting untuk kehormatan bangsa untuk membuat pemasukan negara serta pendapatan asli daerah akan meningkat.
“Saya sangat yakin sudah banyak sekali Kepala-kepala Daerah yang telah berprestasi melaksanakan kinerja dengan sangat baik. Namun apapun juga masalah-masalah hukum yang ditangani penegak hukum melalui khusus KPK ini, akan berdampak kepada kepercayaan publik pada sistem pemerintahan karena sistem pemerintahan ini adalah punggung esistensi runningnya administrasi pemerintahan, administrasi kenegaraan,” kata Tito dikutip dari pojoksatu.id.
Dalam kesempatan itu, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan bahwa tujuan dan tugas kepala daerah menjamin stabilitas politik dan keamanan karena tidak akan pernah program-program pemerintah terwujud tanpa stabilitas politik dan keamanan yang kondusif.
“Peran kepala daerah juga harus menjamin keselamatan masyarakat dari segala bentuk gangguan bencana alam maupun non alam,” kara Firli.
“Setidaknya ada empat persoalan kebangsaan yang selalu saja ada, yang pertama terkait dengan bencana alam dan non alam, yang kedua merebaknya persoalan – persoalan narkotika, yang ketiga terorisme dan radikalisme dan yang terakhir masalah korupsi,” ungkap Firli.
Masalah korupsi, kata dia, tidak hanya sekedar tindak pidana tapi jauh dari itu korupsi adalah kejahatan merampas hak-hak rakyat, merampas hak-hak kita semua dan terkadang sangat bertentangan dengan kehormatan hak-hak asasi manusia.
“Sekecil apapun nominalnya uang akan cukup jika digunakan untuk kebutuhan hidup, namun sebesar apapun nominalnya uang tidak akan pernah cukup untuk memenuhi gaya hidup,” tandasnya. (*/guf)
Kapolres Boltim AKBP I Dewa Nyoman Agung Surya Negara bersama Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan memberi suport kepada siswa yang telah menerima vaksinasi.
ZONA BOLTIM — Pelaksanaan program vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dimulai Senin (24/1).
Kegiatan pencanangan vaksinasi anak yang dipusatkan di SD Negeri I Paret, disaksikan langsung Kapolres Boltim AKBP I Dewa Nyoman Agung Surya Negara SIK, bersama Kepala Dinas Kesehatan Saifudin Gobel dan Kepala Dinas Pendidikan Hodong Kobandaha.
“Vaksinasi anak di Boltim kita mulai hari ini. Targetnya semua anak-anak usia 6-11 tahun,” kata Kepala Dinas Kesehatan, Saifudin Gobel.
Vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak penting dilakukan guna menunjang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sedang berlangsung.
Ada 8.231 anak yang menjadi sasaran vaksin. Di hari pertama vaksinasi pelaksanaannya, ada 55 anak yang disuntik vaksin. Jenis vaksin yang diberikan adalah sinovac.
“Dalam pelaksanaannya, kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kemudian pihak TNI-Pori serta pemerintah kecamatan dan desa,” ujarnya.
Disisi lain, ia mengimbau peran dan dukungan semua pihak dalam menyukseskan program vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak.
“Peran dan dukungan orang tua sangat penting program vaksinasi ini bisa berjalan lancar,” tambahnya. (*/guf)
ZONA KOTAMOBAGU – Datangnya pandemi covid-19 pada 2020 menimbulkan banyak permasalahan. Salah satu permasalahan terbesar ialah bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia, termasuk di wilayah Kota Kotamobagu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kotamobagu, Noval Manoppo, menjelaskan, persentase penduduk miskin Kota Kotamobagu berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) pada Maret 2021 sebesar 5,74%.
“Jika dibandingkan data hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) pada bulan Maret tahun 2020 sebesar 5,42%, maka angka kemiskinan di Kota Kotamobagu pada akhir tahun 2021, hanya naik sebesar 0,32 % dari tahun sebelumnya,” jelasnya.
Ia mengatakan, peningkatan kasus angka kemiskinan di Kota Kotamobagu di akibatkan pandemi Covid 19.
“Kalau dilihat dari data se-Sulut, hampir seluruh kabupaten kota mengalami kenaikan angka kemiskinan. Ini dipengaruhi salah satunya adalah pandemi Covid 19,” ujarnya.
Meski demikian, lanjut Noval, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu tengah berupaya memulihkan kembali perekonomian masyarakat dengan meluncurkan berbagai program guna menekan angka kemiskinan.
“InsyaAllah pandemi segera berakhir agar kegiatan kembali seperti semula, dan tenaga kerja yang di rumahkan karna pandemi bisa kembali bekerja,” pungkasnya. (*/guf)
Bupati Sam Sachrul Mamonto saat meninjau kesiapan Desa Bukaka menjadi Desa Wisata, beberapa waktu lalu.
ZONA BOLTIM – Pemerintah Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) wajib mempromosikan setiap potensi wisata yang ada di wilayahnya. Hal tersebut tentunya untuk mendukung dan menjadikan Kabupaten Boltim sebagai salah satu tujuan pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Boltim, Hendra Tangel SH mengatakan, pariwisata merupakan salah satu program andalan dari Bupati Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, M.Si.
“Sehingga wajib bagi pemerintah desa untuk mendukung program ini. Salah satunya, dengan membantu mempromosikan pariwisata Boltim yang ada di desa masing-masing,” ujar Hendra, Minggu, (23/1).
Hendra mengatakan, Sangadi beserta aparatnya dan masyarakat juga wajib menjaga tempat wisata yang ada di desa.
“Bantu menjaga kebersihan tempat wisata. Sekaligus memberikan sosialisasi kepada warga setempat untuk menyambut baik setiap ada wisatawan yang berkunjung,” tandasnya. (*/guf)