Peringati WCD, TP-PKK Boltim Gelar Kegiatan Pelayanan KB dan KR

Penulis

-

Selasa, 26 Oktober 2021

Ketua TP-PKK Boltim Seska Ervina Mamonto-Budiman memberikan sambutan pada peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia atau Word Contraception Day (WCD).

ZONA BOLTIM – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) bersama mitra kerja, dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia atau Word Contraception Day (WCD), bertempat di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes), Selasa (26/10).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua TP-PKK Boltim Seska Ervina Mamonto-Budiman bersama Sekretaris Rosita Pobela, Bupati Boltim yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Rusmin Mokoagow, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Ir Tino Tandaju M Erg beserta rombongan, pengurus yayasan Kanker Sulut, Ketua PC IBI Boltim, Ketua Bhayangkari Boltim, dan seluruh Stakeholder terkait.

Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Boltim menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan guna memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia atau Word Contraception Day (WCD).

“Memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia, Tim Penggerak PKK bekerjasama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara dan Yayasan Kanker Indonesia, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) serta Dinas Kesehatan, untuk melaksanakan Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) test guna mendeteksi kanker serviks secara dini, dan Pelayanan KB semua jenis alat kontrasepsi,” kata Ketua TP-PKK yang juga mantan Anggota DPRD Boltim tersebut.

Ia menerangkan, Word Contraception Day (WCD) ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tentang metode pengendalian kelahiran (birth control) yang tersedia bagi perempuan dan pasangannya, yang memungkinkan mereka membuat keputusan tepat terkait kesehatan reproduksi mereka.

“Kampanye global ini juga mendorong pendidikan yang lebih baik terkait seks yang aman dan terlindungi sehingga tidak ada kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan,” terangnya.

Ketua TP-PKK menambahkan, saat ini indonesia sedang menghadapi Pandemi Covid-19 yang tentunya berdampak pada seluruh aspek kehidupan termasuk penyelengaraan pelayanan KB. Sementara itu, pencapaian program Keluarga Berencana sangat ditentukan oleh kesertaan Masyarakat, terutama pada pasangan Usia Subur (PUS). Oleh karena itu, sangat penting untuk terus menjalin kerja sama serta meningkatkan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak untuk percepatan pencapaian program Bangga Kencana.

“Dukungan yang dapat di berikan oleh mitra kerja di antaranya Dukungan Kebijakan, Anggaran Pendukung di dalam APBD, hingga tenaga lini Lapangan yang dapat membantu tugas para PLKB untuk mengerakkan Masyarakat agar tertarik menjadi calon Akseptor KB MKJP. Peran-peran tersebut dapat di lakukan oleh TNI, Tenaga Pengerak PKK, pendamping keluarga dan seluruh pihak terkait. Harapan kami, mari kita jadikan momentum hari Kontrasepsi Sedunia ini menjadi spirit untuk kita semua. Selamat Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2021,” pungkas ketua TP-PKK. (*/guf)

Intervensi Spesifik-Sensitif Langkah Strategis Penanggulangan Stunting

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 26 Oktober 2021

ZONA BOLTIM – Dinas Kesehatan (Dinkes), Bolaang Mongondow Timur (Boltim), terus melakukan langkah-langkah strategis untuk menunjang kesehatan masyarakat, diantaranya intervensi spesifik dan intervensi sensitif sebagai langkah konkrit dalam penanggulangan stunting.

“Langkah konkrit dalam penanggulangan stunting mulai dari 1000 HPK serta optimalisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mempercepat akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,” ungkap Kepala Dinkes Boltim, Eko Rujadi Marsidi, Selasa (26/10).

Lanjut Eko mengatakan, pelaksanaan aksi konvergensi stunting dilakukan melalui pelaksanaan 8 aksi yang terdiri dari analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan bupati, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi data serta melakukan review kinerja pelaksanaan program kegiatan.

“Saat ini, kabupaten Boltim sementara menjalankan aksi tujuh, yakni pendataan (Pengukuran dan Penimbangan) dan publikasi, setelah sebelumnya telah selesai melaksanakan Sistem Manajemen Data,” tuturnya.

Eko menambahkan, berbagai kemajuan bidang kesehatan di Kabupaten Boltim selama ini, tidak terlepas dari peran berbagai pihak. “Termasuk peran serta lintas sektor dalam upaya penurunan stunting,” tutupnya.(*/guf)

Kopi Arabika Moanok Produk Warga Poyowa Besar Mulai Dijual dalam Bentuk Kemasan

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 26 Oktober 2021

Kopi Moanok produk warga Poyowa Besar mulai dijual dalam bentuk kemasan.

ZONA KOTAMOBAGU – Kopi Arabika yang diberi nama atau merek ‘Kopi Moanok’ produksi Rudi Mokodompit, warga Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, mulai dijual dalam bentuk kemasan dan siap diedarkan di pasaran.

Menurut Rudi Mokodompit, kopi yang ia jual dalam bentuk kemasan tersebut, merupakan hasil dari perkebunan kopi miliknya. “Kopi ini diolah dari perkebunan Mologuyun di Desa Poyowa Besar II Kecamatan Koitamobagu Selatan,” ungkap Rudi.

Dalam hal pengolahan, Rudi Mokodompit menjelaskan kalau pihaknya mengedepankan betul kwalitas dari kopi yang akan dijual oleh mereka itu. “Proses produksinya cukup panjang, dimulai dari pemetikan sampai dengan pengemasan sebelum dijual,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, kalau pihaknya hanya mengambil biji kopi yang benar-benar telah matang dan siap untuk dipanen, untuk kemudian diolah mereka dalam mesin yang telah disiapkan. “Yang kita ambil hanyalah biji kopi yang sudah berwarna merah. Setelah itu, biji kopi tersebut kita uji dulu, apakah layak untuk dijual atau tidak. Setelah itu baru kemudian kita olah, dan masukkan dalam kemasan. Sehingga, hasil dari kemasan kopi ini benar-benar teruji,” tuturnya.

Pengolahan kopi Moanok yang benar-benar teliti dan mengedepankan kwalitas tersebut, ternyata ikut memantik perhatian dari pemerintah daerah setempat. Hal ini tercermin dari pernyataan Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu, Norman Jaya Muis.

“Kopi moanok ini merupakan salah satu produk baru dengan jenis kopi arabika, dimana dari segi pengemasan produk sudah sangat bagus, selain itu sumber daya pengelolanya juga cukup baik, serta memiliki pengetahuan betul dalam hal kopi,” ungkapnya. (*/guf)

Sektor Pertanian Jadi Stabilitator dalam Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 25 Oktober 2021

Suasana kegiatan tanam terpadu tani pangan dalam rangka Hari Pangan Sedunia yang digelar Dinas Pertanian dan Peternakan Boltim.

ZONA BOLTIM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-41, dengan menggelar kegiatan panen raya dan tanam terpadu tani pangan, bertempat di halaman Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak), Senin (25/10).

Kegiatan yang diikuti oleh Kabupaten/Kota se-provinsi Sulawesi Utara (Sulut) via zoom meeting itu, turut dihadiri Asisten II Pemkab Boltim, Dinas Ketahanan Pangan, pihak Balai Karantina Penyuluh Provinsi Sulut, serta tamu undangan.

Kepala Dispertanak, Mat Sunardi menuturkan bahwa pada masa pandemi Covid-19, pertanian menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dan menjadi stabilitator dalam pemulihan ekonomi. Bahkan tumbuh positif di saat sektor lain mengalami tekanan.

“Dikondisi Pandemi Covid-19 bukan hanya mempengaruhi segi kesehatan, namun sektor ekonomi. Tentunya pemulihan ekonomi nasional jadi target utama sebagai bentuk kontribusi di tiap daerah, apa terlebih di bidang pertanian,” ucap Sunardi.

Selain itu, lanjutnya, tantangan pangan kini kian kompleks akibat dampak perubahan iklim. Namun, itu tak menyurutkan langkah kita untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memenuhi pangan bagi masyarakat.

“Mari jadikan peringatan HPS ke-41 ini momentum bersama untuk merubah strategi pembangunan pertanian dengan menerapkan teknologi dan riset yang adaptif terhadap tantangan perubahan iklim, juga dampak Pandemi saat ini kita rasakan,” pintanya.

Untuk itu, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Boltim, mengimbau masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam memperkuat ketahanan pangan juga pertanian di Boltim.

“Saya mengajak semua pihak untuk lebih agresif dan bersemangat dalam menghadapi tantangan ke depan,” tandasnya. (*/guf)

Bupati Boltim Tegaskan Penanganan Stunting Tetap Diprioritaskan

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 25 Oktober 2021

Bupati Sam Sachrul Mamonto memberikan sambutan pada pertemuan konvergensi stunting lintas sektor dan lintas program.

ZONA BOLTIM – Permasalahan stunting, merupakan masalah serius dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Demikian dikatakan, Bupati Sam Sachrul Mamonto, saat memberikan sambutan, pada pertemuan Konvergensi Stunting Lintas Sektor, berlangsung di Hotel Ibis Manado, Senin (23/10) sore.

“Tantangan ini harus diatasi dengan baik agar generasi di masa depan bisa menjadi generasi yang unggul, berdaya saing dan berkualitas,” ujar Sachrul.

Lanjut Sachrul mengatakan, adanya pandemi Covid-19, dimana terjadi pembatasan mobilitas dan perlambatan ekonomi yang menyebabkan berkurangnya akses terhadap pangan bergizi seimbang dan aman, hal ini dapat memperburuk permasalahan stunting.

“Untuk itu, penanganan stunting di tengah pandemi Covid-19 tetap perlu diprioritaskan,” pintanya.

Bupati menambahkan, berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi stunting di Kabupaten Boltim berada di angka 28,6 persen. Kemudian turun di tahun 2019 menjadi 7,59 persen dan di tahun 2020, menurut data EPPGBM prevalensi stunting berada di angka 6,53 persen.

“Konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis serta rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting,” tutupnya. (*/guf)

Bupati Boltim Buka Kegiatan Konvergensi Stunting Lintas Sektor-Program

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 25 Oktober 2021

Bupati Sam Sachrul Mamonto (kemeja putih) menghadiri sekaligus membuka secara resmi pertemuan konvergensi stunting lintas sektor-lintas program.

ZONA BOLTIM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menggelar kegiatan Pertemuan konvergensi stunting lintas sektor dan lintas program, yang berlangsung di Hotel Ibis Manado, Senin (25/10) sore.

Kegiatan yang diprakasai Dinas Kesehatan (Dinkes) Boltim tersebut, secara resmi dibuka Bupati Sam Sachrul Mamonto. Dalam kegiatan itu, juga dirangkaikan dengan evaluasi proses asuhan gizi Puskesmas tahun 2021.

Kepala Dinkes Boltim, Eko Rujadi Marsidi mengatakan, pertemuan tersebut berlangsung selama empat hari, mulai 25 Oktober sampau 28 Oktober 2021, dengan menghadirkan pemateri dari Tim Leader Iney Regional Makassar, Poltekes Kemenkes Manado, TP-PKK Boltim, dan Dinkes Provinsi Sulut.

Bupati Sam Sachrul Mamonto foto bersama dengan pemateri dan tim leader Iney Makassar pada kegiatan pertemuan konvergensi stunting lintas sektor-lintas program.

“Tujuan umum dari pelaksanaan kegiatan ini adalah setiap intervensi yang dilaksanakan dapat dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama pada target sasaran prioritas untuk mencegah stunting,” ujar Eko.

Sementara itu, Bupati Sachrul dalam sambutannya mengatakan, pihaknya berharap agar kegiatan ini dapat menghasilkan suatu program intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi sesuai kewenangan masing-masing.

“Juga layanan dari intervensi (Gizi spesifik maupun sensitif), tersedia dan dapat terakses bagi kelompok masyarakat, terutama pada seribu hari pertama kehidupan (Ibu hamil, ibu menyusui, anak 0-23 bulan), serta kelompok sasaran prioritas yang menggunakan dan memanfaatkan dari layanan tersebut,” ungkap bupati.

Peserta dari perwakilan SKPD, Puskesmas dan TP-PKK Boltim mengikuti kegiatan pertemuan konvergensi stunting lintas sektor-lintas program yang berlangsung selama 4 hari.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim, DR.Ir. Sonny Warokka.Phd, Kepala Seksi Kesga dan Gizi Dinkes Sulut, dr. Arista Wowor. M.Kes, Tim Leader Iney Regional 5 Makassar, Sam Patoro Lorobu. SH.MH, dan Dosen Poltekes Kemenkes Manado, Drs. Meildy Pascoal. M.Kes.

Ada pun peserta dalam kegiatan tersebut, dari perwakilan beberapa SKPD Boltim, perwakilan Puskesmas Boltim, perwakilan TP-PKK Boltim dan Pendamping Desa. (*/guf)

Komisi I Gelar RDP Soal Dugaan Penyalahgunaan Dandes Gogaluman dan Nonapan II

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 25 Oktober 2021

Suasana rapat dengar pendapat antara Komisi I dan pihak terkait soal indikasi penyalahgunaan Dana Desa di Desa Gogaluman dan Desa Nonapan II, Kecamatan Poigar.

ZONA BOLMONG – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja eksekutif, Senin (25/10).

RDP itu dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut Laporan masyarakat, tentang permasalahan penyalahgunaan wewenang/jabatan dan indikasi penyalahgunaan Dana Desa (Dandes) di Desa Gogaluman dan Desa Nonapan II, Kecamatan Poigar.

Ketua Komisi I, I Ketut Sukadi yang memimpin rapat mengatakan, tujuan RDP itu untuk memfasilitasi dan memediasi setiap laporan yang ada. “Di Ruang ini, kita akan memfasilitasi semua terkait laporan masyarakat,” kata Sukadi.

Anggota Komisi I, Teti Kadi Mamonto dalam kesempatannya mengatakan, semua yang menjadi laporan dari masyarakat akan ditelusuri. “Semua laporan terkait penggunaan dana desa, harus ditelusuri dan merekomendasikan agar pihak inspektorat dapat mengaudit khusus,” ucapnya.

“Untuk terkait permasalahan di Nonapan II, itu permasalahannya sudah lama, dan sampai sekarang belum pernah terselesaikan,” sambungnya.

Anggota DPRD Mohammad Syahruddin Mokoagow dalam kesempatannya menyinggung, bahwa semua masalah ini menunjukkan sejauh mana peran pemerintah mengontrol jajarannya sampai di tingkat bawah. “Berarti ada sesuatu yang tersumbat dari pemerintah jika semua hal langsung lewat DPRD,” singgungnya.

“Kami akan bicarakan secara internal antara Komisi I DPRD dengan Pemerintah Daerah, langkah apa yang akan kita ambil, supaya tidak berlarut-larut. Namun berkaitan dengan administrasi, tahun 2017, 2018, saya merekomendasikan untuk dilaksanakan Audit khusus di Desa Nonapan II,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Asisten I Decker Rompas menjelaskan, bahwa jika berkaitan dengan keuangan dan mekanisme pencairan dana, menyerahkan semua kepada pihak-pihak terkait, yakni inspektorat.

Decker juga menambahkan, jika diperlukan pembentukan Tim khusus untuk melaksanakan Audit, saya akan merekomendasikan. “Semua laporan dari masyarakat harus dijadikan sebagai perhatian dan ditelusuri. Hal-hal yang mengarah ke indikasi, pihak inspektorat agar dapat menindaklanjuti,” ucapnya.

“Ini menjadi catatan tersendiri juga bagi kami dan jajaran agar melaksanakan monitoring secara langsung dan ketat di wilayah-wilayah,” sambungnya.

Selain itu, Kepala Dinas PMD Bolmong, Abdussalam Bonde dalam kesempatannya mengatakan, jika di PMD wilayahnya hanya berkaitan dengan rekomendasi pencairan dana desa. “Soal teknis dan mekanisme pencairan di Desa, Kepala Desa yang mempunyai wilayah itu. Kami di PMD tidak mempunyai kewenangan,” katanya.

“Ini merupakan proses dialektika dalam pemerintahan, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan jangan pernah takut kepada siapapun,” tegas Bonde.

Perwakilan Inspektorat Bolmong dalam kesempatan juga menyampaikan, akan menindaklanjuti semua laporan dari masyarakat terkait pengelolaan keuangan dana desa. “Kita akan secepatnya membentuk tim untuk mengaudit, dan jika diperlukan dokumen-dokumen pemeriksaan dari inspektorat kami akan memfasilitasinya,” tambahnya.

Sangadi (Kepala Desa) Gogaluman Elroy Wawointama, dalam kesempatannya menyampaikan, semua pembayaran-pembayaran yang dilaporkan sudah sesuai dengan RKUDes yang ada. “Saya menyesalkan, sebab hal-hal terkait laporan ini tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu di tingkat Desa, sebab masih ada Pemerintah di tingkat Desa,” ucapnya.

Diketahui, hadir dalam RDP Komisi I DPRD masing-masing, Moh. Syahrudin Mokoagow, Teti Kadi Mamonto, I Ketut Sukadi, Fazal Alzagladi, Hi Ramono, Asisten I Setda Bolmong Decker Rompas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bolmong Abdussalam Bonde, Jajaran Inspektorat Bolmong, Camat Poigar dan Kepala Desa Gogaluman beserta perangkat, Sekdes Nonapan II dan perangkat. (Advertorial)

Kiblat Farm Sediakan Berbagai Kebutuhan Pertanian dan Peternakan

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 25 Oktober 2021

Toko Kiblat Farm yang beralamatkan di Kelurahan Sinindian menjual berbagai bahan kebutuhan pertanian dan peternakan.

ZONA EKONOMI – Potensi pertanian di wilayah Kotamobagu dan sekitarnya membuat peluang bisnis perlengkapan penunjang pertanian dan peternakan sangat menjanjikan.

Hal ini membuat Lukman Nur, warga Kelurahan Sinindian memutuskan memulai usaha toko perlengkapan pertanian dan peternakan di Kotamobagu.

Lukman yang juga seorang petani ini mengatakan bahwa permintaan pasar khususnya perlengkapan pertanian yang tinggi membuat dirinya memutuskan untuk memulai bisnis ini.

“Ini merupakan peluang yang sangat menjanjikan, apalagi untuk wilayah Kotamobagu dan sekitarnya yang notabene lahan pertanian dan peternakannya masih sangat luas,” ujar Lukman.

Dirinya menambahkan bahwa di Toko yang berinama Kiblat Farm ini menyediakan banyak sekali kebutuhan untuk petani dan peternak di Kotamobagu.

“Di sini kita menjual berbagai macam kebutuhan, mulai dari pupuk non subsidi, pestisida, peralatan aquarium, peralatan pancing, pakan ternak, obat-obatan serta akan ikan hias dan lain-lain,” lanjutnya.

Lukman mengatakan bahwa saat ini dirinya selin menggunakan media sosial (medsos) untuk sarana promosi, pembeli juga dapat mengunjungi took Kiblat Farm yang beralamat di Jalan Perum Pobundayan, Ruko Blok A, No. 04, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, atau bisa menghubungi via whatsapp di nomor 08114310944.(*/guf)

Dani Mokoginta Pimpin Rapat Ranperda HUT Kotamobagu

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 25 Oktober 2021

ZONA POLITIK – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Kotamobagu, melakukan rapat pembahasan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) HUT Kotamobagu, Senin (25/10).

Rapat yang digelar di Ruang Banmus ini dipimpin Ketua Pansus Ranperda HUT Kotamobagu Dani Iqbal Mokoginta didampingi Anugerah Beggie Gobel dan Yudi Lantong.

Pembahasan dimulai dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Focus Group Discussion (FGD) yang di hadiri beberapa anggota Bapemperda serta pihak eksekutif dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Bagian Hukum Pemkot Kotamobagu.

Menurut Dani, rapat yang digelar membahas seputar rekonstruksi sejarah awal lahirnya Kota Kotamobagu.

“Dalam rapat ini kita membicarakan tentang sejarah awal lahirnya kota kotamobagu bahwa kotamobagu pernah menjadi Ibu Kota 4 kerajaan, sehingga terjadi turun level menjadi kecamatan lalu menjadi daerah otonom lagi setingkat Kota yang sekarang dan mungkin calon ibu kota provinsi BMR kedepannya,” kata Dani.

Dengan ranperda ini Dani berharap akan lahir kesadaran baru bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

“Dengan ranperda ini kita berharap lahirnya kesadaran baru bagi generasi sekarang dan yang akan datang bahwa kita bangsa yang memiliki peradaban yang panjang dan jauh kebelakang dari apa yang kita kenal tentang Kotamobagu sekarang ini dan untuk memahami Kotamobagu dengan segala eksistensinya dalam perjalanan sejarah,” tukasnya. (*/guf)

Gandeng PS2BMR, DPRD Gelar Rapat Pembahasan Penetapan HUT Kotamobagu

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 25 Oktober 2021

ZONA POLITIK – Badan Pembentukan Peraturan Daeran (Bapemperda) DPRD Kota Kotamobagu menggandeng Pusat Studi Sejarah Bolaang Mongondow Raya (PS2BMR), dengan menggelar rapat pembahasan penetapan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Kotamobagu, Senin (25/10).

Agenda yang berlangsung di Gedung DPRD Kotamobagu, dipimpin langsung Ketua Pokja Dani Ikbal Mokoginta didampingi Syarifudin Mokodongan, Anugerah Beggie Gobel serta dihadiri para sejarawan Bolaang Mongondow yang tergabung dalam PS2BMR.

Menurut Syarifudin Mokodongan yang juga Wakil Ketua DPRD Kotamobagu, rapat yang digelar pada hari ini merupakan tugas berat bagi seluruh komponen terkait. Dimana menurut Syarif, harusnya penetapan HUT Kotamobagu melalui pembahasan bersama para sejarawan ini juga harus bisa diketahui masyarakat secara luas agar terkesan penetapannya tidak terlihat seperti keputusan sepihak.

“Saya menyarankan agar hal ini, harus bisa disampaikan kepada masyarakat luas yang ada di Kotamobagu, baik lewat tulisan ataupun media sosial agar masyarakat tahu dan bisa menangkap maksud dan tujuan penetapan nama dan HUT Kotamobagu,” tuturnya.

Dikatakannya, penetapan HUT Kotamobagu harusnya menjadi pembahasan di kalangan masyarakat luas bahkan nasional. Paling tidak ada efek serta tanggapan balik dari masyarakat agar bisa disepakati bersama meskipun belum secara hukum.

“Intinya adalah apa yang menjadi maksud dan tujuan kita akan menghasilkan cerita pendek untuk memberitahukan kepada masyarakat. Tetapi memiliki dasar, seperti catatan-catatan sejarah, yang disajikan ke masyarakat bisa ditangkap dengan jelas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PS2BMR Murdiono Mokoginta menambahkan, bahwa sebelumnya pihaknya telah mengusulkan kepada eksekutif dan legislatif untuk mengubah tanggal HUT Kota Kotamobagu yang selama sudah berjalan.

“Jadi yang biasanya kita laksanakan tanggal 23 Mei. Nah lewat ranperda, kami PS2BMR menyarankan untuk mengubah berdasarkan sejarah yang ada. Kita lihat ke tahun 1910 dimana merupakan sebuah dasar tentang nama Kota kotamobagu dicatat pertama kali di dalam dokumen resmi pemerintah, ada juga sumber sumber referensi yang lain yang sudah kami tawarkan ke pemerintah tinggal bagaimana mereka bisa memutuskan bersama-sama,” imbuh Mokoginta. (*/guf)