ZONA BOLTIM – Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di instansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), akan digelar mulai 11 Oktober hingga `13 Oktober mendatang.
Ada banyak ketentuan yang diatur, termasuk diantaranya peserta wajib swab test pcr/rapid test antigen. Pelaksanaannya juga menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Selain wajib bermasker, peserta juga akan diukur suhu tubuh sebelum masuk ke ruang pelaksanaan SKD.
Lalu bagaimana jika ada peserta yang suhu tubuhnya di atas 37.3 derajat celcius?. Jika terjadi hal demikian, maka akan akan dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak dua kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 menit.
Jika dari hasil pemeriksaan kedua suhu tubuh di atas 37.3 derajat celcius, maka peserta yang bersangkutan akan diperiksa tim kesehatan.
Apabila tim kesehatan merekomendasikan tetap bisa mengikuti seleksi, maka akan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah. Apabila rekomendasi tim kesehatan tidak bisa ikut seleksi, maka diberi kesempatan ikut seleksi pada sesi cadangan dengan jadwal yang ditetapkan BKN. (*/guf)
ZONA BOLTIM – Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memiliki banyak destinasi wisata alam yang indah dan penuh spot Instagramable. Wisata alam tersebut mulai dari wisata pantai pasir putih, danau, air terjun, hingga keindahan alam bawah laut.
Untuk mendorong serta mengembangkan potensi wisata di Boltim, Bupati Sam Sachrul Mamonto terus berupaya melakukan persiapan dalam rangka menunjang desa yang memiliki objek wisata untuk dijadikan sebagai desa wisata. Salah satunya, Desa Jiko, Kecamatan Motongkad, yang memiliki sejumlah objek wisata diantaranya; Tanjung Silar dan Pantai Abadi yang sudah terkenal serta instagramable.
Bupati Sam Sachrul Mamonto saat kunjungan kerja di Desa Jiko dalam rangka menunjang desa tersebut menjadi desa wisata.
Bupati Sam Sachrul Mamonto mengatakan, bahwa Boltim sudah kembali siap menerima kunjungan wisatawan dari berbagai daerah. Menurutnya, para wisatawan akan merasa nyaman saat berkunjung ke wilayah Timur Totabuan itu. Terlebih masyarakat Boltim dikenal sebagai masyarakat yang ramah.
“Saya yakin para wisatawan yang datang, akan merasa nyaman. Karena, selain dimanjakan dengan sejumlah objek wisata, juga sambutan ramah dari masyarakat desa,” kata Sachrul saat kunjungan kerja, dalam rangka persiapan untuk menunjang Desa Jiko sebagai Desa Wisata, Senin (4/10).
Lokasi wisata Tanjung Silar di Desa Jiko.
Sehingga itu, mantan Ketua DPRD Boltim itu mengimbau kepada seluruh masyarakat Desa Wisata yang ada di Boltim, agar lebih kreatif dan meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan yang datang. Sebab, katanya, kesiapan wisata harus mempunyai fasilitas penunjang, salah satunya sikap baik dan ramah. “Persiapkan home stay untuk tamu yang menginap. Berikan pelayanan yang baik untuk setiap wisatawan. Harus memprioritaskan kenyamaanan mereka,” imbaunya, sembari menambahkan bahwa program pemerintah terkait Desa Wisata ini, tidak lain untuk kepentingan masyarakat. (*/guf)
ZONA KOTAMOBAGU – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Kotamobagu, mengeluarkan surat Pengumuman tentang klarifikasi jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) khusus bagu peserta yang beragama Kristen Advent.
Hal itu tertuang dalam surat pengumuman bernomor: 20/813/PANSEL-CASN/X/2021, yang ditandatangani Sekretasi Pansel CPNS Kotamobagu, Sarida Mokoginta tanggal 4 Oktober 2021.
Anggota Pansel, Yosnandi Damopolii mengatakan, bahwa klarifikasi tersebut disampaikan melalui Admin Helpdesk dengan Call Center 0823-9633-5746, paling lambat hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, pukul 17.00 Wita. “Kami baru dapat surat dari BKN dan sudah berkoordinasi terkait batas waktu bagi peserta yang beragama kristen protestan untuk menyampaikan klarifikasi lewat call center. BKN kasih waktu hanya sampai hari ini,” kata Yosnandi, Senin (4/10).
Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Potensi, BKPP Kotamobagu ini melanjutkan, baru satu peserta yang sudah melapor dan akan mengikuti ujian SKD. “Jika masih ada peserta yang beragama kristen Advent yang melakukan konfirmasi lewat batas waktu yang ditentukan, tetap akan kami layani. Karena pelaporan ke BKN nanti kami lakukan malam ini sampai pukul 12 (24.00 Wita),” ujarnya.
Terkait jadwal pelaksanaan ujian SKD bagi peserta yang beragama kristen Advent akan dipindahkan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 di sesi ketiga. “Jadi pelaksanaan ujiannya digeser pada hari rabu di sesi tiga,” terang Yosnandi.
Dijelaskannya, terkait klarifikasi ini karena ada masalah yang muncul ada kasus di BKN dan peserta yang beragama kristen Advent tidak mengikuti ujian SKD pada hari Sabtu. “Jadi peserta tersebut datang dan komplen. Kemudian itu yang berkembang dan dari BKN menginformasikan kepada instansi-instansi yang belum melaksanakan ujian SKD untuk menindaklanjuti masalah ini,” jelasnya.
Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian, Alfi Syahrin Rustam menambahkan, khusus yang beragama Kristen yang akan mengikuti ujian SKD CPNS Kota Kotamobagu di hari Sabtu (16/10/2021) sebanyak 140 peserta.
“Kami belum bisa deteksi satu persatu. Untuk itu, khusus Kristen Advent segera melaporkan untuk penjadwalan ulang ujian SKD CPNS 2021,” tambahnya.
Diketahui jadwal pelaksanaan ujian SKD CPNS Kotamobagu bagi 3.679 pejuang NIP akan dimulai pada Senin (11/10/2021) yang diikuti 400 peserta, Selasa (12/10/2021) 400 peserta, Rabu (13/10/2021) 400 peserta, Kamis (14/10/2021) 400 peserta, Jumat (15/10/2021) 200 peserta, Sabtu (16/10/2021) 400 peserta, Minggu (17/10/2021) 400 peserta, Senin (18/10/2021) 400 peserta, Selasa (19/10/2021) 400 peserta, serta hari terakhir Rabu (20/10/2021) 279 peserta. (guf)
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus menggencarkan program percepatan vaksinasi bagi masyarakat Kota Kotamobagu.
Untuk mensukseskan Kota Kotamobagu mencapai herd immunity (Kekebalan Kelompok), Pemkot kembali melaksanakan pelayanan penyuntikan vaksin di 12 desa dan kelurahan, mulai 4-8 Oktober 2021.
Adapun pelaksanaan vaksinasi pada 4-5 Oktober berlokasi di Kobo Besar, Motoboi Besar, Matali, Kobo Kecil, dan Tumubui. Kemudian untuk 6-7 Oktober digelar di Moyag Induk, Moyag Todulan, Moyag Tampoan, Sinindian, Kotobangon, dan Motoboi Kecil. Serta pada 8 Oktober di pusatkan di Kelurahan Kotamobagu.
Kepala Dinas Kesehatan Kotamobagu, dr Tanty Korompot membenarkan adanya pelaksanaan penyuntikan vaksin di 12 titik pekan ini. “Khusus wilayah Kelurahan Motoboi Kecil dan Kotamobagu pelaksanaannya mulai pukul 17.30 WITA,” ujarnya.
Dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk datang ke gerai-gerai vaksinasi yang sudah disiapkan.
“Mengajak juga kerja sama Tim Satgas Covid-19 Kotamobagu yang berada di Desa dan Kelurahan, untuk mengerahkan masyarakat yang belum di vaksinasi beramai-ramai menuju gerai vaksinasi. Ini untuk suksesnya pelaksanaan program vaksinasi guna mencegah penyebaran Covid-19 di Kotamobagu khususnya, dan berkontribusi dalam penanganan Covid-19 di Indonesia,” pungkasnya. (guf)
Ketua DPRD Meiddy Makalalag memimpin rapat paripurna penetapan Ranperda APBD Perubahan tahun 2021.
ZONA POLITIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu menggelar rapat Paripurna pembicaraan tingkat II penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Kotamobagu tahun anggaran 2021, serta penetapan Ranperda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Kamis (30/10) kemarin.
Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kotamobagu ini, dipimpin langsung Ketua DPRD Meiddy Makalalag didampingi Wakil Ketua masing-masing Syarifudin Mokodongan dan Herdy Korompot.
Untuk pihak eksekutif sendiri, paripurna kali ini dihadiri langsung Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan didampingi Sekertaris Daerah (Sekda) Kotamobagu Ir Sande Dodo, MT.
Adapun Wali Kota Kotamobagu Ir. Tatong Bara, unsur Forkopimda serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Kotamobagu mengikuti paripurna lewat virtual.
Membuka rapat paripurna, Meiddy menyampaikan, bahwa berdasarkan daftar hadir dari 25 anggota DPRD Kota Kotamobagu yang mengikuti jalanya rapat paripurna hari ini berjumlah 20 anggota.
“Dengan demikian berdasarkan peraturan DPRD Kota Kotamobagu tentang tata tertib DPRD kotamobagu maka rapat di nyatakan telah memenuhi forum,” kata Meiddy.
Lanjut Meiddy membacakan skenario rapat, adapun susunan acara yang akan dilaksanakan dalam rapat paripurna yakni, penyampaian pendapat bagan anggaran terhadap ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2021, penyampaian pendapat akhir fraksi dewan terhadap ranperda perubahan ABPD tahun anggaran 2021, penyampaian laporan keputusan peraturan daerah atas ranperda retribusi pemakaian kekayaan daerah, pendapat eksekutif terhadap ranperda tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah oleh Wali Kota Kotamobagu, pembacaan surat keputusan pemberita acara persetujuan bersama oleh sekertaris dewan, penanda tangganan surat keputusan dan berita acara persetujuan bersama dan sambutan Wali Kota Kotamobagu.
Adapun tanggapan tentang proses pelaksanaan pembahasan APBD perubahan tahun 2021, eksekutif bersama legislatif akan berupaya memaksimalkan anggaran yang ada. Dimana, 2 tahun terakhir dengan adanya wabah Covid-19 anggaran bergeser cukup jauh karena berkurang sekitar Rp160 miliar.
“Meski dalam kondisi keuangan yang berkurang secara drastis, tapi amanat undang-undang wajib dipenuhi dalam rangka penyusunan APBD mau tidak mau harus kita lakukan,” ujar Meiddy. (*/guf)
Sekda Sande Dodo menyerahkan secara simbolis bantuan kepada Asisten II Rafiqa Bora untuk disalurkan kepada korban bencana alam di Kabupaten Minasa Tenggara.
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mengirimkan bantuan bagi korban bencana alam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Jumat (1/10).
Sekretaris Daerah (Sekda), Sande Dondo, berharap semoga bantuan dari Pemerintah Daerah Kotamobagu bisa membantu meringankan beban saudara kita yang terdampak bencana di Kabupaten Minahasa Tenggara.
“Semoga bantuan ini dapat membantu meringkan beban saudara-saudara kita yang dilanda bencana banjir dan tanah lonsor di Minahasa Tenggara,” ujar Sekda usai melepas bantuan dari Pemkot.
Ada 3 kendaraan yang dikerahkan untuk mengangkut bantuan. Adapun bantuan yang dikirim yakni; beras 2 ton, mie instan 250 dus, telur 25 bak, gula, popok dan kebutuhan pokok lainnya.
Terinformasi, Asisten 1 Tedy Maklalag, Asisten 2 Sity Rafika Bora, serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Alfian Hasan, turun mengantar langsung bantuan tersebut, dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju lokasi terdampak bencana di Kabupaten Mitra. (*/guf)
Wali Kota Tatong Bara saat menyampaikan sambutan secara virtual.
ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara mengikuti rapat paripurna Pembicaraan Tingkat II Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD tahun 2021, serta Penetapan Ranperda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah via virtual, Kamis (30/9) malam.
Paripurna tersebut turut dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sande Dodo.
Kedua Ranperda tersebut telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu. APBD Perubahan telah diterima oleh enam fraksi yanga ada di DPRD, serta Surat Keputusan (SK) dan berita acara persetujuan bersama terkait APBD Perubahan 2021 dan penetapan Ranperda, telah ditandatangani oleh Ketua DPRD Meiddy Makalalag, Wakil Ketua I DPRD Syarifudin Juadi Mokodongan, dan Wakil Ketua II Herdy Korompot.
“Dengan disetujuinya perubahan APBD Kota Kotamobagu tahun anggaran 2021 ini, penyampaian anggaran dan pendapat akhir dari masing-masing fraksi, maka tentunya imbauan, masukan, saran serta pendapat yang telah disampaikan tersebut, akan menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Kotamobagu,” ucap Wali Kota Tatong Bara, saat menyampaikan sambutan via zoom meeting.
Wali kota menambahkan, perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini dilaksanakan dalam rangka menjaga konsistensi dan keselarasan program pembangunan, serta penyesuaian pada berbagai kebijakan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun pemerintah pusat, dalam penanganan pandemi Covid-19, ekonomi sejahtera, serta ketepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerah.
“Dalam penyusunan perubahan APBD Kotamobagu tahun anggaran 2021 ini, kita telah memperhatikan prinsip-prinsip dan kebijakan penyusunan APBD, yakni dilaksanakan secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta tentunya berdasarkan atas asas keadilan dan manfaat,” kata wali kota.
Diketahui, APBD Perubahan tahun anggaran 2021 sebesar Rp630.692.300.499, dengan rincian pendapatan daerah sebesar Rp610.170.195.411, dan belanja daerah Rp630.692.300.499, serta pembiayaan daerah sebanyak Rp20.522.105.088. (*/guf)
Bupati Sam Sachrul Mamonto memberikan sambutan sekaligus menutup kegiatan uji kompetensi jabatan Pimipinan Tinggi Pratama dilingkup Pemkab Boltim.
ZONA BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto, Kamis (30/9) kemarin, resmi menutup kegiatan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yang diselenggarakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) selama dua hari di Hotel Grand Puri Manado.
Sedikitnya 13 orang peserta diuji kemampuan oleh panitia seleksi (pansel) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Ir Sonny J Warokka PhD.
Bupati Boltim lewat sambutannya mengatakan, bahwa uji kompetensi para calon pejabat perlu dilakukan untuk mengukur kemampuan para calon kepala SKPD. Selain itu kata Bupati, undang-undang juga telah mengatur bahwa untuk melakukan rotasi atau pengisian jabatan eselon II, harus melalui uji kompetensi. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah untuk melindungi hak ASN.
“Sehingga tidak ada ASN yang setelah ada Bupati baru, lantas dilempar sana sini apalagi para eselon II. Nantinya para calon pejabat yang lolos dalam uji kompetensi ini, harus bersedia menandatangani pakta integritas dengan Saya. Sebab, ada beberapa poin penting yang harus ditandatangani dan intinya benar-benar tulus dan mau melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai seorang kepala satuan kerja, mengacu pada visi-misi Pemerintahan SSM-OPPO,” tegas Bupati.
Lanjut Bupati, dirinya tidak mau para pimpinan SKPD hanya diisi oleh ASN yang tujuannya ingin cari muka. Justru Bupati menginginkan agar Kepala SKPD di Boltim ditempati oleh orang-orang yang hebat , mampu, dan ditempatkan di posisi yang benar sesuai dengan kemampuan serta disiplin ilmu masing-masing.
“Sebab kesuksesan Pemerintahan Saya (Bupati, red) dan Pak Wabup tergantung pada Pimpinan SKPD, dan kami menginginkan masa Pemerintahan kami bisa sukses,” terang Bupati.
Bupati meyakinkan kepada peserta bahwa proses pelaksanaan uji kompetensi dilakukan secara Profesional. Sedangkan hasil penilaian dari Pansel akan segera dikirim ke KASN untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan pelantikan.
“Siapa saja nanti yang bakal lolos dan menempati posisi jabatan eselon II, pesan saya adalah jaga kejujuran, cintailah daerah Boltim, serta tulus dan ikhlas melayani masyarakat Boltim. Tidak lupa Saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim Pansel yang sudah bekerja keras melakukan seleksi ketat kepada para peserta,” tandas Bupati. (*/guf)
Bupati Sam Sachrul Mamonto mengambil sumpah dan melantik Penjabat Sangadi Bongkudai, Dahri Lentang.
ZONA BOLTIM – Bupati Sam Sachrul Mamonto, secara resmi melantik Dahri Lentang sebagai Penjabat (Pj) Sangadi (Kepala Desa) Bongkudai, Kecamatan Modayag Barat, bertempat di Aula Kantor Dinas Pendidikan Boltim, Kamis (30/9) kemarin.
Bupati dalam sambutannya mengatakan, ini merupakan kali ke dua Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim melantik penjabat Sangadi Desa Bongkudai. Sebelumnya Pemkab melantik Asral Mamonto sebagai Penjabat Sangadi dan saat ini dipercayakan sebagai Camat Modayag.
“Ini kali kedua kami melantik pejabat sangadi desa Bongkudai, sebelumnya kami melantik Asral Mamonto untuk mengisi kekosongan yang dtinggalkan Sangadi sebelumnya yang meminta non aktif karena suatu persoalan. Setelahnya Asral mamonto dilantik menjadi Camat Modayag, maka mau tidak mau kami harus melantik lagi Sangadi untuk mengisi kekosongan itu,” kata Bupati.
Lanjut Bupati, pelantikan ini merupakan hari yang spesial bagi Dahri Lentang, mengingat pada tahun 2015 lalu Dahri sempat diberhentikan sebagai sangadi.
“Ini hari yang spesial bagi PJS Sangadi Desa Bongkudai yang baru saja dilantik hari ini, karena pada tahun 2015 yang lalu, Dahri Lentang diberhentikan dari jabatannya meskipun masa jabatannya belum selesai. Dan hari ini Dahri Lentang diangkat lagi menjadi Penjabat Sangadi Desa Bongkudai,” ujarnya.
Bupati juga berharap, agar PJS Sangadi Bongkudai yang baru saja di lantik agar bisa bekerja dengan sesuai koridor yang sudah ada.
“Harapan saya, sangadi yang baru saja dilantik bekerja saja sesuai koridor, jangan kemudian melakukan hal – hal yang tidak diinginkan, agar kelak desa yang dipimpin bisa lebih maju dari sebelumnya. Selain itu tugas dari seorang sangadi juga untuk merangkul dan mempersatukan semua masyarakat. Jangan ada lagi masyarakat yang terkotak-kotak. Kemudian harus berlaku adil untuk segala bantuan yang diberikan Negara kepada masyarakat,” tegas bupati. (*/guf)
Bupati Sam Sachrul Mamonto memberikan sambutan sekaligus memberi wejangan dan nasehat kepada pengurus PWI Boltim yang baru dilantik.
ZONA BOLTIM — Bupati Sam Sachrul Mamonto sekaligus Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menghadiri Pelantikan pengurus PWI Boltim periode 2021-2024, bertempat di Aula Kantor Dinas Pendidikan, Kamis (30/1).
Dalam Sambutannya, Bupati Sam Sachrul Mamonto, menyampaikan selamat atas terselenggaranya pelantikan pengurus PWI Boltim periode 2021-2024. “Banyak selamat kepada adik-adik saya yang hari ini dilantik sebagai pengurus organisasi wartawan tertua di negeri ini,” ucap bupati.
Selaku penasehat PWI, bupati menasehati para wartawan agar bisa menjalankan tugas kewartawanan dengan baik, dan selalu memperhatikan kode etik jurnalistik.
“Sekarang ini adalah era kebebasan pers, tapi bukan berarti sebebas-bebasnya menulis berita. Perhatikan kode etik jurnalistik. Jangan sembarang menulis. 5W1H (What, Why, Who, When, Where & How) yang menjadi unsur-unsur berita harus terpenuhi. Kemudian terkonfirmasi dengan sumber yang jelas,” ujar nya.
Sebagai bupati berlatar jurnalis, ia memahami betul seperti apa dan bagaimana kerja-kerja wartawan. Katanya, jangan ada interest maupun kepentingan pribadi yang dibalik berita yang ditulis.
“Jangan hanya karena tidak menyukai seseorang kemudian menulis berita dan menyerangnya secara pribadi. Itu tidak boleh, kalian jangan seperti itu. Jangan jadi wartawan kampungan. Kalian harus profesional,” ungkapnya.
Pers sebagai pilar ke-empat demokrasi, harus memiliki andil terhadap pembangunan daerah. “Kemajuan sebuah daerah juga tak lepas dari peran pers. Jika pemerintah salah, silahkan kritik tapi kritikan yang konstruktif. Nanti akan kami perbaiki. Jika ada kepala dinas yang salah, silahkan kritisi karena itu tugas kalian,” ujarnya. (*/guf)