ZONA KOTAMOBAGU – Kinerja PT PLN (Persero) UP3 Kotamobagu menuai sorotan dan banyak mendapat keluhan dari masyarakat.
Pasalnya, proses permintaan pembayaran listrik oleh PLN UP3 Kotamobagu, dinilai sangat tidak profesional, bahkan cenderung abal-abal. Ini tercermin dari status facebook milik salah satu anggota DPRD Kota Kotamobagu Jusran Deby Mokolanut, pada Rabu 22 September 2021 tadi malam.
“Woy PLN belum abis ini bulan, kong ngoni somo pake ancaman seputus lampu (Hai PLN, belum habis bulan ini, terus kalian sudah pakai ancaman untuk melakukan pemutusan listrik.red),” tulis akun facebook Jusran Deby Mokolanut.
“Tuhari so bayar ngoni kase surat moseputus. Antara orang dilapangan deng managemen Nda ada kordinasi.error, pantas negara sudah mo urus ini PE EL ENG. (Yang lalu sudah dibayar, kalian beri surat untuk mau lakukan pemutusan listrik. Antara orang di lapangan dan managemen tidak ada kordinasi. Eror, pantas negara susah untuk urus ini PLN),” sambungnya dengan emoticon marah pada status facebook tersebut.
Menariknya, status Jusran Deby Mokolanut ini, rupanya memantik warga lain untuk mencurahkan kejadian mereka, akibat ulah dari pihak PLN UP3 Kotamobagu tersebut. “Asli pak Bos qu tadi siang kejadian pakita, pas dia kse sisip itu kartas kong kita buka kage pintu, kita bilang baru juga ada bayar, kertas apa ini, kyapa mokase lia slip pembayaran, kurang dia bajalang kong bilang sory sorry. (Asli pak Bosku, kejadian kepada saya tadi siang, ada petugas sisipkan kertas dan berpapasan saya membka pintu tiba-tiba, saya katakan kepadanya kalau kami baru membayar, ini kertas apa? Kenapa mau perlihatkan slip pembayaran. Petugas itu lantas langsung jalan, dan meminta maaf),” tulis akun Anto Anthoni pada komentar facebook dari status Jusran Deby Mokolanut tersebut.
Tidak hanya itu, gaya para petugas PLN yang melayangkan tahihan listrik ke warga pun dinilai sudah keterlaluan, bahkan telah mengarah ke gaya debt collector. “Betul pak Ketua, so sama dengan deptcollectro jo dorang, pake ba ancam. Kalu kase mati lampu nomor 1. (Betul pak ketua, mereka seperti debt collector, pakai mengancam. Kalau padamkan listrik nomor 1,” tambah akun facebook Citra Dewi Ololah masih di komentar Jusran tersebut.
Gaya penagihan petugas PLN UP3 Kotamobagu yang terkesan kerap memaksa, ikut dikuatkan oleh warganet lainnya. Bahkan, mereka menyebut kalau ada petugas yang sudah memaksa untuk melakukan pembayaran tagihan, padahal belum memasuki batas waktu pembayaran. “Kejadian kmrg dirmh lagi ini, Riki Apin so ba marah kiap blm bayar brpa bulan so”,,dri drg dtg drmh. Konk ad blg ni bulan pnya biasa nti tgl 24 mo bayr dri blm ABS le ni bulan..Mar drg paksa so harus byar kmrin konk pe dodak le dya blg musti byar p dya. (Kejadian juga kemarin di rumah, sampai Apin marah dan mempertanyakan sudah berapa bulan belum dibayar, sampai mereka para petugas datang ke rumah. Lantas dikasih tau, kalau biasa kita nanti tanggal 24 mau bayar, karena bulan ini belum juga habis, Tetapi mereak memaksa harus bayar saat itu juga, dan meminta langsung bayar ke mereka),” jelas akun facebook Ingka Eriscka Rampan.
Jusran Deby Mokolanut dalam menanggapi komentar warganet di akunnya, menyayangkan kinerja dari PLN UP3 Kotamobagu tersebut. “Rakyat pe keadaan so susah kong perusahaan negara se klas PLN depe managemen manual. Harusnya PLN punya IT yang bagus, sehingga antara petugas lapangan dengan managemen di kantor yg di dukung IT tersambung online dan nda salah seputus lampu. Abal abal memang, torang ada bayar pajak pa negara, juga untuk mensupport/membiayai agar PLN tetap bagus. (Keadaan rakyat sudah susah, lantas perusahaan negara sekelas PLN managemennya ternyata manual. Harusnya PLN punya IT yang bagus, sehingga antara petugas di lapangan dan managemen di kantor, yang di dukung IT tersambung secara online, dan tidak salah salam melakukan pemutusan listrik. Abal-abal memang, kami bayar pajak ke negara juga untuk bisa mendukung atau membiayai agar kinerja PLN tetap bagus,” jelas Jusran.
Sementara itu, upaya konfirmasi ke pihak PLN UP3 Kotamobagu terkait dengan status dan keluhan warga di media sosial facebook tersebut, hingga berita ini diturunkan masih terus dilakukan. (*/guf)
ZONA EKONOMI — Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini menjadi ladang bagi para pebisnis rumahan. Hanya dengan menggunakan media sosial, masyarakat yang ingin menjalankan usaha dalam berbagai bidang usaha bisa terealisasikan.
Ia menerangkan, 11 KPM yang baru menerima itu dikarenakan KPM sebelumnya telah masuk dalam daftar penerima bantuan sosial lainnya seperti, BST, PKH dan BPNT. “Otomatis mereka langsung diganti dengan warga yang belum tersentuh BLT dana desa,” terangnya.
Dirinya juga mengimbau kepada penerima bantuan sosial agar tetap mematuhi peraturan pemerintah terkait protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. “Diharapkan juga kepada masyarakat Desa Moyag pada umumnya untuk senantiasa mematuhi prokes ketika beraktifitas di luar rumah. Kemudian bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi agar secepatnya mendatangi tempat pelayanan penyuntikan vaksin sehingga Kota Kotamobagu mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Dan kita berdoa semoga pandemi ini akan segera berlalu,” pungkasnya. (Advertorial)
Seluruh tahapan seleksi yang diikuti 16 peserta, mulai dari uji kompetensi serta diakhiri tahapan penulisan makalah, presentase dan wawancara berjalan dengan baik dan lancar. Ada enam jabatan eselon II B di lingkungan Pemkab Boltim yang akan diisi melalui Selter. Ke-enam jabatan tersebut, yakni; Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Kepala Dinas Pertanian, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (ADVERTORIAL)
ZONA BOLTIM – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto, menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ke-57 tahun yang jatuh pada Kamis 23 September, besok.
ZONA BOLTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus memacu pelaksanaan percepatan program vaksinasi guna menekan angka penyebaran Covid-19 di wilayah Boltim. Penyuntikan vaksin dosis I dan II dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan serta tempat umum lainnya.
