Minggu, 10 Mei 2026
Beranda blog Halaman 308

Masyarakat Diimbau Beli LPG 3 Kilogram di Pangkalan Resmi

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA KOTAMOBAGU —Pemerintah Kota Kotamobagu mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kilogram langsung di pangkalan resmi yang tersebar di wilayah Kota Kotamobagu.

Hal ini disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotamobagu, Sitti Rafiqah Bora SE, usai menggelar pertemuan dengan PT Pertamina di ruang kerjanya, Rabu (5/5).

“Sebaiknya masyarakat terutama rumah tangga pengguna gas LPG 3 Kg agar mendapatkannya langsung dari pangkalan gas LPG yang ada, agar dapat memperoleh harga eceran yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Rafiqah.

Saat ini pihak Pertamina memiliki 3 agen dan 298 pangkalan di Kota Kotamobagu yang menjadi penyalur resmi gas LPG. Jumlah pasokan ke pangkalan ini sebenarnya mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat Kota Kotamobagu.

“Apalagi saat Ramadhan pihak Pertamina menambah pasokan LPG sebanyak 20 persen atau sekitar 30 ribu dari pasokan reguler. Jumlah ini sebenarnya cukup untuk kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan,” ucapnya.

Sementara pihak Pertamina melalui Sales Branch Manager Rayon III Sulawesi Utara dan Gorontalo, Sandi Saryanto, mengatakan distribusi LPG 3 Kg di wilayah Kota Kotamobagu disuplai oleh SPBE Mulia Bakti dengan jarak sekitar 2 Km, tidak terdapat kendala penyaluran dalam bentuk apapun. Penyaluran berjalan dengan lancar dan seluruh LO milik Agen Kotamobagu tersalurkan dengan lancar.

“Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi adalah Rp18.000. Tidak ada indikasi pangkalan menjual harga di atas HET,” kata Sandi.

Dari hasil survey dan pemantauan pihak Pertamina, Selasa (4/5) kemarin, secara acak terhadap beberapa pangkalan semua berjalan sesuai mekanisme, dan semua pengkalan masih tersedia LPG 3 Kg untuk dibeli masyarakat.

“Dari pantauan kami, di pangkalan tersedia LPG untuk dibeli masyarakat, tidak ada kelangkaan,” ucapnya.

Suplai elpiji oleh SPBE dilaksanakan 3 kali setiap minggu sesuai jadwal. Selain gas elpiji subsidi 3 Kg untuk masyarakat miskin, juga tersedia gas LPG non subsidi (Bright Gas).

“Pertamina juga menyediakan gas non subsidi, kami mengimbau ASN/TNI/Polri serta masyarakat mampu untuk dapat menggunakan ini, agar subsidi tepat sasaran,” tutup Sandi. (guf)

KPU Kotamobagu Mutakhirkan Data Pemilih Berkelanjutan

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA KOTAMOBAGU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu menggelar rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kantor KPU Kotamobagu, Rabu (5/5).

Rekapitulasi PDPB dihadiri pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kotamobagu Ivan Tandayu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kotamobagu Irianto Mokoginta, dan sejumlah pimpinan Partai Politik (Parpol) yang ada di Kota Kotamobagu.

Ketua KPU Kotamobagu Iwan Manoppo saat membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksakana sesuai amanat Undang-Undang Nomor:7 Tahun 2017 (UU No:7/2017) Tentang Pemilihan Umum (Pemilu). “Di mana kita berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kotamobagu Yokman Muhaling, menjelaskan sesuai Surat Dinas KPU RI Nomor: 132 Tahun 2021 (SD No:132/2021) yang diubah dengan SD No:366/ 2021 bahwa PDPB dilakukan setiap bulan.

“Di Kota Kotamobagu, rekapitulasi PDPB ini perdana kita lakukan. Karena kita masuk dalam kategori daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, di mana kegiatan PDPB diintegrasikan dengan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan serentak 2020,” jelasnya.

Menurut Yokman, hal-hal yang dilakukan dalam PDPB yaitu, memperbaiki elemen data pemilih, mendaftarkan pemilih baru yang baru berusia 17 tahun dan sudah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El), pindah domisili, baru menjadi anggota TNI/Polri, purna TNI/Polri dan mencoret pemilih yang sudah meninggal dunia.

“Untuk itu kita berharap tanggapan atau masukan masyarakat dalam kegiatan ini. Kepada pemilih yang bersangkutan kami harap proaktif memberikan informasi ke KPU Kotamobagu,” katanya.

Menurutnya, KPU Kotamobagu membuka layanan pendaftaran pemilih dalam kegiatan PDPB ini setiap hari kerja. “Bagi warga yang baru berumur 17 tahun dan sudah memiliki KTP-el, begitu juga warga yang pindah domisili, serta yang baru jadi anggota TNI/Polri ataupun baru pensiun dari TNI/Polri kami harap datang melapor di Kantor KPU Kotamobagu. Kami berharap seluruh stakeholder termasuk Parpol bisa bekerjasama mengingatkan pemilih-pemilih tadi untuk dapat mendatangi Kantor KPU Kotamobagu mengisi formulir masukan dan tanggapan masyarakat,” ujarnya.

Kata Yokman, PDPB ini dilaksanakan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih. “Gunanya untuk mempermudah proses pemutakhiran dan penyusunan data pemilih pada Pemilu atau pemilihan berikutnya,” jelasnya. (*/guf)

Pemkab Boltim Peringati Nuzulul Qur’an dan Syukuran Raihan Opini WTP ke-8

Penulis
Bagas Triangga
-
Bupati Sam Sachrul Mamonto (kiri), wakil bupati Oskar Manoppo dan anggota DPRD Boltim Samsudin Dama dalam acara peringatan Nuzulul Qur’an dan doa syukuran atas raihan opini WTP ke-8 dari BPK RI.

ZONA BOLTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menggelar peringatan Nuzulul Qur’an sekaligus dirangkaikan dengan doa syukuran atas capaian prolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 dari BPK RI, bertempat di Aula Lantai III, Kantor Bupati, Rabu (5/5).

Dalam sambutannya, Bupati Sam Sachrul Mamonto, mengatakan selain melaksanakan ibadah puasa, di bulan ini juga semua memperingati Nuzulul Quran karena dibulan ramadhan inilah al qur’an diturunkan dimuka bumi.

Bupati Sam Sachrul Mamonto memberikan sambutan pada acara peringatan Nuzulul Qur’an dan doa syukuran atas raihan opini WTP ke-8 Pemkab Boltim.

“Ada dua hal yang harus diperhatikan setiap kali memperingati hari besar islam, yaitu sebagai bahan introspeksi dan inter prospektif. Introspeksi maksudnya, sebagai bahan renungan sudah sejauh mana kita membaca, menghafal dan mengamalkan isi kandungan al qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Inter prospektif, maksudnya bagaimana menuju masa depannya,” ujar Bupati.

lebih Lanjut Bupati mengatakan, di bulan ramadhan ini Pemda Boltim baru saja menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK-RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020.

“Ini merupakan hasil kerja sama yang baik oleh pihak eksekutif maupun legislatif, sehingga menghasilkan keberkahan di bulan suci Ramadhan berupa Opini WTP. Keberkahan ini kita jadikan motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab dan DPRD untuk lebih meningkatkan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan, sehingga kedepan tetap bisa mempertahankan Opini WTP tanpa adanya catatan,” kata bupati.

Bupati juga mengingatkan, raihan opini WTP bukan berarti pekerjaan sudah tuntas, ada catatan yang harus ditindak lanjuti dan diselesaikan agar di tahun depan tidak lagi terjadi.

“Untuk itu pada kesempatan ini saya dan wakil bupati Oskar Manoppo menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pemkab Boltim atas opini WTP yang dicapai. Ini kita peroleh berkat dukungan SDM yang kompeten sehingga bisa dijadikan role model, bahwa kedepan kita tidak berpuas diri dengan WTP melainkan sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah,” tandas Bupati. (guf)

Sekda Boltim Buka Kegiatan Konsultasi Publik KLHS

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA BOLTIM- Sekretaris Daerah (Sekda) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sonny Warokka, P.hD membuka kegiatan Konsultasi Publik tahap I Forum Group Disscussion (FGD) dalam rangka penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), bertempat di aula lantai III kantor Bupati, Rabu (5/5).

Sekda dalam sambutannya mengatakan, permasalahan lingkungan Hidup di Kabupaten Boltim perlu penataan yang serius, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas lingkungannya. “Berbagai program dan instrumen pengaturan terkait lingkungan sementara dibangun dan dikembangkan, namun dampaknya masih belum menyentuh ke akar permasalahan, terutama penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan Hidup,” kata Sekda.

Lanjutnya, sebagai konsekuensinya kebijakan, rencana atau program pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama pasal 15 yang mewajibkan pelaksanaan KLHS. “Pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegritas dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana dan program,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Sekda, sebagai tindak lanjut pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumber daya dan kelestarian lingkungan hidup, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (KLHS-RPJMD). Dimana KLHS RPJMD dimaknai sebagai analisis Sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegritaskan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam Dokumen RPJMD.

“Dengan tersusunnya KLHS RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026 ini, diharapkan dapat lebih memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana atau program yang ditetapkan oleh Pemkab Boltim sudah mempertimbangkan KLHS pada prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, sehingga hasil dari KLHS RPJMD ini dapat memberikan kontribusi terhadap proses perencanaan untuk pengambilan keputusan yang optimal dalam perencanaan pembangunan tahun 2021-2026,” pungkas Warokka. (guf)

 

Salat Idul Fitri di Masjid Dibolehkan, Jamaah Wajib Patuhi Prokes

Penulis
Bagas Triangga
-
Hamdan Mokoagow.

ZONA KOTAMOBAGU – Meski masih dalam suasana pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu membolehkan untuk pelaksanaan salat Idul Fitri 1442 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur (MABM) Kotamobagu, termasuk Masjid/Mushola di Desa dan Kelurahan masing-masing.

Meski demikian, masyarakat diwajibkan mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Kotamobagu, Hamdan Mokoagow. Menurutnya, pelaksanaan Salat Idul Fitri di Masjid tahun ini dibolehkan, dengan syarat prokes dan aturan sesuai Surat Edaran (SE) oleh Pemkot Kotamobagu.

Pemkot sendiri rencananya akan melaksanakan sholat Idul Fitri di MABM. “Insya Allah di Mesjid raya MABM, agar jamaah terkontrol, juga kapasitas terbatas dengan menggunakan prokes ketat yang diatur dalam surat edaran,” kata Hamdan.

Lanjut Hamdan, jamaah tetap patuh aturan, tetap pakai masker, jaga jarak dan menghindari kerumunan serta komunitas jamaah tetap diberlakukan.

Meski begitu, ia menyebutkan berdasarkan hasil rapat dengan pemerintah setempat, bahwa untuk mencegah membludaknya jamaah dan mengingat ditetapkan dalam surat edaran bahwa masjid hanya menampung 50 persen dari kapasitasnya, dan potensi menyebabkan kerumunan, maka sebaiknya shalat di Desa dan Kelurahan masing-masing.

“Jadi, sholat Idul Fitri lebaran tahun ini dibolehkan sholat di Masjid atau Mushola, namun tetap memperhatikan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemkot. Itu pun pelaksanaan sholat yang akan dilaksanakan di MABM sambil menunggu jika ada petunjuk pimpinan selanjutnya,” pungkasnya. (guf)

Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat, Ini Pesan Bupati Boltim

Penulis
Bagas Triangga
-
Bupati Sam Sachrul Mamonto dan Kapolres Boltim AKBP Irham Halid memeriksa kesiapan personil dalam operasi ketupat Samrat 2021.

ZONA BOLTIM – Bupati Sam Sachrul Mamonto, memimpin apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Samrat tahun 2021, bertempat di halaman Mapolres Boltim, Rabu (5/5).

Apel Gelar Pasukan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 hijriyah serta upaya Polri dalam mencegah penyebaran Covid-19 melalui penegakan protokol kesehatan, dengan memprioritaskan langkah-langkah preemtif dan preventif secara humanis, sehingga masyarakat betul-betul mematuhi protokol kesehatan.

Bupati Sachrul Mamonto dalam sambutannya menyampaikan, apel Gelar Pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi ketupat 2021 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H, baik pada kesiapan personel maupun sarana prasarana serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda dan Mitra Kamtibmas lainnya.

“Untuk menghadapi tugas mulia ini, maka siapkan mental dan fisik yang dilandasi oleh komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian lakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan peran fungsi intelejen dan Bhabinkamtibmas untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin setiap permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas,” ujar Bupati.

Bupati juga mengingatkan kepada peserta apel untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum Ramadhan dan Idul Fitri.

“Gelar kekuatan Polri pada pos-pos pengamanan dan pelayanan serta di titik-titik rawan kriminalitas. Utamakan keselamatan anggota yang bertugas dilapangan dengan mencermati perkembangan situasi saat ini. Lengkapi Sarpras dan perlengkapan perorangan yang memadai, aman serta lakukan penugasan anggota dengan body system. Cegah terjadinya aksi balap liar pengendara bermotor yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas seperti knalpot bising,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta untuk menggandeng tokoh agama dan stakeholder terkait lainnya untuk melakukan sosialisasi secara massif agar masyarakat tidak melakukan takbir keliling.

Bupati mengimbau, dalam pelaksanaan kegiatan Ibadah agar senantiasa mempedomani surat edaran Menteri Agama Nomor SE.03 Tahun 2021, tentang panduan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H.

Bupati juga menegaskan, untuk mencegah masyarakat tidak bermain petasan maupun kembang api yang membahayakan keselamatan jiwa pada saat Idul Fitri 1442 H. ”
Koordinasikan dengan satgas Covid-19 dan Stakeholder terkait lainnya untuk lakukan pengawasan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolres Boltim, AKBP Irham Halid SIK, mengimbau masyarakat untuk tidak mudik lebaran tahun ini. Kemudian tetap berpedoman penerapan protokol kesehatan, mengingat pandemi Covid-19 yang belum berakhir. “Diminta kerja sama seluruh masyarakat demi kesehatan kita semua. Boltim sehat, Boltim aman. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit,” pungkasnya.

Pelaksanaan Operasi Ketupat Samrat 2021 akan mulai aktif pada Kamis (6/5) hingga Senin (17/5). (guf)

Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2021, Sekda Bacakan Amanat Kapolri

Penulis
Bagas Triangga
-
Sekda Sande Dodo saat memasang pita tanda pelaksanaan operasi ketupat samrat.

ZONA KOTAMOBAGU – Mewakili Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, Sekretaris Daerah (Sekda) Sande Dodo memimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat Samrat tahun 2021, bertempat di Halaman Mapolres Kotamobagu, Rabu (5/5) pagi.

Apel gelar pasukan itu dilakukan guna pengecekan akhir kesiapan pasukan dalam rangka pengamanan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriyah.

“Apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat Samrat 2021 dalam rangka pengamanan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriyah, baik pada aspek personil maupun sarana prasarana, serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda dan Mitra Kamtibmas,” ujar Sekda Sande Dodo, saat membacakan amanat Kapolri, Jenderal Pol. Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Sekda Sande Dodo membacakan amanat Kapolri pada gelar pasukan operasi ketupat 2021.

Sekda melanjutkan, bahwa saat ini pemerintah telah mengambil kebijakan larangan mudik pada hari raya Idul Fitri 1442 Hijriyah. Larangan ini merupakan tahun ke dua pemerintah mengambil kebijakan tersebut lantaran situasi pandemi covid-19.

“Kita mesti waspadai gelombang kedua Covid-19 ini. Berkaca pada kejadian di luar negeri sebagai contoh di India terjadi penambahan kasus baru hingga mencapai 400.000 kasus covid-19 dan yang meninggal mencapai 3000 kasus,” sebutnya.

Dalam operasi ketupat yang terlibat didalamnya sejumlah instansi terkait seperti TNI-POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, Jasa Raharja dan lainnya, akan menyelenggarakan operasi ketupat 2021 yang akan digelar selama 12 hari, mulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.

“Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bekerja sama dengan terus menerapkan protokol kesehatan dimana pun,” ungkapnya.

Sekda juga menambahkan, Kota Kotamobagu sebagai tujuan masyarakat di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR). Apalagi menjelang lebaran banyak warga dari luar untuk datang berbelanja.

“Ini perlu diantisipasi bagaimana tidak terjadi kerumunan, kemudian warga tetap menerapkan protokol kesehatan. Perlu juga disampaikan khusus pemilik tempat belanja agar terapkan protokol kesehatan secara ketat,” pungkasnya.

Adapun lewat penyampaian itu, Kapolri menekankan beberapa hal untuk dipedomani guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Operasi Ketupat-2021 antara lain pertama, menyiapkan mental dan fisik serta jaga kesehatan, niat kan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah. Kedua, lakukan deteksi dini dengan memetakan dinamika dan fenomenal yang berkembang.

Ketiga, tingkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriyah.

Apel gelar pasukan operasi ketupat yang tetap menerapkan standar protokol kesehatan, dihadiri sejumlah pasukan dari berbagai instansi yakni Polri, TNI, Satpol PP, Dishub, serta sejumlah tenaga medis dan unsur terkait lainnya. (guf)

Pemkab-DPRD Tandatangani Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD 2021-2026

Penulis
Bagas Triangga
-
Wakil Bupati Oskar Manoppo menandatangani nota kesepakatan rancangan awal RPJMD 2021-2026.

ZONA BOLTIM – Mewakili Bupati Sam Sachrul Mamonto, Wakil Bupati Oskar Manoppo, menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan rencana awal RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2021-2026, bertempat di aula Kantor DPRD, Selasa (4/5).

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Oskar Manoppo, menyampaikan bahwa dokumen Rancangan awal ini merupakan salah satu bentuk tanggungjawab dari seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhadap keberlangsungan proses pembangunan di Daerah. “Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Boltim yang telah berkenan menerima dan mengundang pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk mengikuti rapat paripurna ini,” kata Oskar.

Lanjut Wabup, dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD ini pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah. “Tata cara evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah serta beberapa produk hukum terkait, untuk menghasilkan RPJMDA yang berkualitas,” ujarnya.

Sebagaimana dipahami bersama, bahwa dokumen rancangan awal ini merupakan draft rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang benar-benar terukur dan dapat dievaluasi secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Saya terus memantau dan mendengarkan dari berbagai pihak bahwa pembahasan rancangan awal RPJMD sangat serius dan alot. Berbagai saran, gagasan dan bahkan kritik telah disampaikan oleh rekan-rekan yang ada di DPRD. Tentu saja bertujuan baik supaya dokumen ini tidak sekedar menggugurkan kewajiban kami sebagai pelayan masyarakat dan mitra kerja DPRD. Namun agar dokumen ini semakin bermutu dan layak diajukan ke Bubernur Sulawesi Utara supaya dapat agar diagendakan, dibahas dan mendapatkan rekomendasi sebagai sebuah rancangan RPJMD,” terangnya.

Diakhir sambutannya, Wabup menambahkan, atas pembahasan yang telah dilaksanakan, tentu sebagai penanggungjawab dokumen ini menjamin akan melakukan beberapa perbaikan atas rancangan awal RPJMD sesuai dengan Nota Kesepakatan bersama pimpinan, anggota dan Pansus DPRD Boltim.

“Ucapan terima kasih kepada pimpinan, anggota DPRD serta pansus yang sudah berupaya keras memaksimalkan waktu bersama tim eksekutif pemkab Boltim dalam pembahasan rancangan awal RPJMD ini. Saya juga berterima kasih kepada semua unsur yang turut ikhlas melibatkan diri demi kepentingan dan kesempurnaan dokumen yang merupakan penjabaran dalam visi misi kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati,” ucap Wabup.

“Atas nama Pemerintah Daerah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan sekaligus menegaskan lagi kepada seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) serta seluruh komponen masyarakat untuk tidak melakukan mudik lebaran,” tutupnya. (guf)

Terima Laporan Warga, Pemkot Akan Beri Sanksi Tegas Pangkalan LPG ‘Nakal’

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA KOTAMOBAGU – Jelang lebaran Idul Fitri 1442 hijriyah, gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilo gram di Kota Kotamobagu mulai mengalami kelangkaan. Padahal, stok yang diminta pemerintah ke pihak pertamina terbilang memadai untuk memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan.

Informasi diperoleh, ada dugaan pangkalan atau agen yang sengaja menjual gas LPG ke daerah lain padahal stok gas tersebut dikhususkan untuk wilayah Kotamobagu.

Mendengar hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu pun geram. Pemkot bahkan menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi pangkalan atau agen gas LPG yang ditemukan melakukan tindakan tersebut.

Asisten Bidang Perekonomian, Pemkot Kotamobagu, Sitti Rafiqa Bora, menegaskan jika pihaknya sudah banyak menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan gas LPG yang dijual di luar Kotamobagu.

“Tim terpadu Pemkot Kotamobagu sudah banyak menerima laporan dari masyarakat soal kelangkaan LPG ini. Bahkan, ada dugaan dan sudah terindikasi kalau terdapat beberapa pangkalan yang diduga menjual stok LPG mereka ke daerah lain diluar Kotamobagu, dengan harga yang di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp 18 ribu. Untuknya, kami ingatkan jangan berani ada pangkalan yang melakukan praktik curang demikian,” tegas Rafiqa.

Dirinya menambahkan, Pemkot Kotamobagu tidak akan segan memberikan sanksi yang tegas kepada pangkalan yang kedapatan melakukan praktik kecurangan seperti di atas.

“Akan kita berikan sanksi tegas. Makanya, kami ingatkan lagi, jangan sampai ada pangkalan yang berani menjual stok Elpiji yang ada ke daerah luar, sementara stok tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Kotamobagu,” tukasnya.

Dirinya mengatakan, dalam waktu dekat tim terpadu Pemkot Kotamobagu akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan LPG yang ada di daerahnya. “Jangan sampai dalam sidak nanti kita dapati ada kecurangan. Sebab, pasti akan kita berikan sanksi yang tegas,” tambahnya.

Pemkot Kotamobagu mengetahui persis kalau ketersediaan stok Elpiji di Kotamobagu selama bulan Ramadan ini mencukupi. “Sebab, sebelumnya kita sudah rapat dengan pertamina, dan pihak Pertamina sudah menyetujui untuk menambah kuota Elpiji jenis 3 kilogram di Kotamobagu sebanyak 20 persen dari biasanya selama ramadhan ini. Makanya, kami yakin betul ketersediaan ini sebenarnya mencukupi. Tetapi yang mengherankan justru saat ini justru mengalami kelangkaan,” ungkapnya. (guf)

BI dan Pemkot Kotamobagu Gelar HLM Tim Pengendali Inflasi Daerah

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kotamobagu tahun 2021, Selasa (4/5) pagi, di Hotel Four Points Manado.

Rapat yang dilaksanakan untuk koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi di daerah ini, dipimpin langsung Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Arbonas Hutabarat dan Wali Kota Kotamobagu Ir Tatong Bara.

Menurut wali kota, kegiatan rapat ini sangat penting khususnya dalam menyusun kebijakan pengendalian inflasi daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

“Upaya pengendalian terhadap inflasi daerah sangat penting dan harus menjadi perhatian kita semua, mengingat tingkat inflasi daerah juga membawa pengaruh terhadap perekonomian daerah, apalagi saat ini kita semua masih menghadapi pandemi covid-19,” ucap wali kota.

Pada tahun 2021 ini, lanjut wali kota, Pemerintah Kota Kotamobagu melalui sejumlah instansi teknis telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.

“Selain terus melakukan peningkatan hasil produksi pertanian, pemerintah daerah juga menggelar pasar murah agar bisa mengendalikan harga bahan pokok terutama menjelang perayaan hari besar keagamaan seperti saat ini,” ujar wali kota.

Tampak hadir dalam kegiatan, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, SH., Kepala BPS Kotamobagu, Ir. Didik Tjahja Winardi, Kepala Perum Bulog Cabang Bolmong Raya, Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Ir. Sande Dodo, MT., para asisten Setda, para pimpinan perangkat daerah, dan para camat di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. (guf)

1...307308309...698Halaman 308 dari 698
©