ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) segera mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para aparatur sipil negara (ASN), pekan ini.
Kepala BPKD Kotamobagu, Pra Sugiarto Yunus mengatakan, pembayaran THR untuk ASN atau pegawai lainnya sudah siap.
“Saat ini kita masih menunggu Perwa. Selasa (4/5) esok, proses administrasinya sudah jalan. Insya allah hari Rabu THR ASN dan pegawai lainnya semuanya sudah dibayarkan,” kata Kepala BPKD, Pra Sugiarto Yunus, Senin (3/5).
Menurutnya, hasil perhitungan jumlah PNS Pemkot dan besaran THR masing-masing, total anggaran pembayaran THR PNS Pemkot kurang lebih mencapai Rp 11 miliar. “Dana tersebut sudah tertata dalam APBD Pemkot 2021,” jelasnya.
Lanjutnya, dalam pembayaran THR, Pemkot mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 tahun 2021 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan.
“Sesuai PP tersebut, pemerintah Daerah (Pemda) masih harus menetapkan Peraturan Kepala Daerah sebagai tindak lanjut PP dimaksud. Karena sesuai amanat PP tersebut, untuk penerima THR dari APBN ditetapkan lagi dengan PMK dan untuk penerima THR dari APBD ditetapkan lagi dengan Perkada,” pungkasnya. (guf)
Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto menerima dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI.
ZONA BOLTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) dan diterima Bupati Sam Sachrul Mamonto didampingi Wakil Bupati Oskar Manoppo dan Ketua DPRD Fuad Landjar, di Kantor BPK Perwakilan Sulut, Manado, Senin (5/4).
Prestasi tertinggi di bidang pengelolaan keuangan yang diraih Pemkab Boltim itu adalah yang ke-delapan kali secara berturut-turut. Atas capaian tersebut, Bupati Sam Sachrul Mamonto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua jajaran Pemkab Boltim yang sudah bekerja sama dan bekerja keras dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga bisa mendapatkan opini WTP dari BPK.
“Capaian ini bukan semata-mata hanya karena bupati dan wakil bupati, tapi berkat kehebatan semua SKPD yang sudah bekerja luar biasa sehingga bisa mempersembahkan opini WTP untuk masyarakat Boltim. Maka sepatutnya kalian yang terlibat didalamnya diberi apresiasi yang setinggi-tingginya. Syukur moanto (terima kasih) atas kerja keras kalian semua,” kata bupati.
“Mudah-mudahan prestasi yang baik ini bisa dipertahankan, dan bahkan ditingkatkan lagi,” tambah bupati.
Raihan opini WTP itu menjadi pemacu dan pemicu semangat bagi jajaran Pemkab Boltim untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat. “Apa yang dikatakan Pak Bupati itu benar. Ini bukti solidnya kerja sama seluruh satuan kerja yang ada di Boltim,” kata Wakil Bupati Oskar Manoppo.
Ada 14 item yang menjadi catatan BPK atas LKPD Tahun 2020. Catatan-catatan itu meliputi kegiatan belanja, pendapatan maupun aset. Namun demikian, Pemkab Boltim di bawah komando Sam Sachrul Mamonto dan Oskar Manoppo sebagai Bupati dan Wakil Bupati berkomitmen untuk memperbaiki semua catatan tersebut, sehingga kedepannya prestasi di bidang pengelolaan keuangan bisa lebih baik lagi.
“Semua akan kita perbaiki demi terwujudnya sistem pengelolaan keuangan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel,” ujar Oskar. (*/guf)
ZONA KOTAMOBAGU – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020, secara serentak kepada bupati dan wali kota serta ketua DPRD dari 15 kabupaten/kota se-Sulut, Senin (3/5).
Kegiatan tersebut berlangsung di satu lokasi, yakni ruang serba guna kantor BPK RI Perwakilan Sulut, di Jl 17 Agustus Manado. Sementara, untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, LHP-nya diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulut kepada Gubernur Olly Dondokambey SE dan Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, dalam acara rapat istimewa di DPRD Sulut dan disaksikan Wakil Gubernur (Wagub) Drs Steven Kandouw.
Adapun 15 kabupaten/kota yang menjadi entitas BPK Perwakilan Sulut, 14 daerah di antaranya menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Satu daerah, yakni Kabupaten Minahasa Utara, LHP atas LKPD-nya mendapat opini Tidak Wajar (TW).
Dari 14 kabupaten/kota penerima WTP, salah satunya yakni Kota Kotamobagu. Bahkan, WTP ini merupakan kali kedelapan secara beruntun diterima oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu di bawah kepemimpinan Walikota Ir Hj Tatong Bara.
Atas raihan positif ini, kontan saja Walikota Tatong Bara menyambut dengan syukur, sukacita, gembira dan rasa bangga. “Ini tentu sebuah kebanggaan yang patut disyukuri, karena kita berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak delapan kali berturut-turut sejak tahun 2013,” katanya melalui Sekretaris Kota (Sekkot), Sande Dodo MT.
“(Opini WTP) ini bahkan boleh dikata merupakan berkah yang sangat istimewa di bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah. Terlebih lagi, kita bisa meraih dan mempertahankan opini ini, di saat kondisi negara dan bangsa kita sedang berada di masa pandemi Covid-19,” lanjut Tatong.
Atas prestasi tersebut, tak lupa ia menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Keberhasilan Kota Kotamobagu meraih opini WTP lagi kali ini, tidak lepas dari peran dan kerja keras seluruh OPD yang,” cetus orang nomor satu di Kotamobagu ini.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran OPD yang sudah bekerja secara profesional, terutama dalam menyajikan laporan keuangan secara cermat. Mari jadikan opini WTP ini, sebbagai pemicu untuk bekerja lebih baik dan tetap konsisten di jalan yang benar,” tandas Tatong.
Ia juga tak lupa memberikan apresiasi dan penghargaan kepada kalangan DPRD Kotamobagu, atas peran dan fungsi lembaga tersebut sehingga berdampak positif bagi capaian kinerja di jajaran eksekutif. “Semoga kerja sama yang positif antara Pemkot dengan DPRD selama ini, dapat terus kita pertahankan dan lebih ditingkatkan lagi,” pungkasnya.
Diketahui, buku LHP tersebut diterima oleh Tatong Bara dari Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi SE. Pada saat penerimaan LHP ini, Wali Kota Tatong Bara turut didampingi Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan SH dan Ketua DPRD Meiddy Makalalag ST. Kegiatan itu sendiri menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. (Advertorial)
Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II tentang Rekomendasi atas LKPJ Wali Kota Kotamobagu Tahun 2020.
ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kotamobagu mendapat apresiasi dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kotamobagu. Pasalnya, dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) Wali Kota Kotamobagu Tahun 2020, Dinas Kominfo sukses melampaui target kinerja pada tahun 2020.
“Kami mengapresiasi Dinas Kominfo, dimana kinerjanya tahun 2020 melampaui target yang direncanakan,” kata Juru bicara Pansus DPRD Kotamobagu Eka Sartika Mashoeri, saat membacakan beberapa catatan hasil pembahasan Pansus dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II tentang Rekomendasi Atas LKPJ Kotamobagu Tahun 2020, Sabtu (5/1) malam.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kominfo Kotamobagu, M Fahri Damopolii menyampaikan syukur dan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan langsung Pansus LKPJ DPRD Kotamobagu dalam rapat paripurna.
“Terima kasih kami untuk pansus LKPJ DPRD KK atas apresiasi yang disampaikan langsung dalam rapat paripurna. Insyaallah ini bisa menambah motivasi kami untuk terus berupaya semaksimal mungkin meningkatkan capaian kinerja Diskominfo ke depannya, terutama untuk mendukung pencapaian Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu,” ucap Fahri.
Diskominfo Kotamobagu dalam dokumen Renstra SKPD menetapkan 4 sasaran yang ingin dicapai dalam mendukung Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu periode 2018-2023. “Capaian realisasi dari keempat sasaran berada di atas target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian realisasi kinerja berada di angka 121,82% meski tahun 2020 kita semua harus menghadapi pandemi Covid-19,” ungkap Fahri. (*/guf)
Kepala Dinas Pendidikan Kotamobagu, Rukmi Simbala menandatangani deklarasi pembentukan Forkompimdikda se-Sulut.
ZONA KOTAMOBAGU – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Kotamobagu, Rukmi Simbala, menghadiri Deklarasi Mapalus Pendidikan yang digagas oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Utara (Sulut), yang dilaksanakan selama dua hari, mulai 30 April sampai 1 Mei 2021, bertempat di Hotel Four Point Manado.
Deklarasi ini dihadiri seluruh kepala dinas pendidikan di 15 kabupaten/kota se Sulawesi Utara, termasuk Kota Kotamobagu. Mapalus Pendidikan kali ini, membentuk Forum Komunikasi Pimpinan Pendidikan Daerah (Forkompimdikda). Hal ini dalam rangka jejaring kemitraan dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Sulut.
Acara diawali dengan penandatangan deklarasi pembentukan Forkompimdikda serta para stakeholder pendidikan. Masing-masing kepala LPMP, rektor-rektor universitas, kepala dinas provinsi Sulut, hingga kepala dinas pendidikan se-15 kabupaten/kota.
“Deklarasi ini bertujuan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang maju dan berkualitas, membangun komunikasi, berkolaborasi serta membangun sinergitas,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Rukmi Simbala, Sabtu (1/5).
Pada kesempatan itu, LPMP selaku unit Pelaksana Teknis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan penghargaan kepada kepada 3 kabupaten/kota. Masing-masing, Kota Manado, Kota Bitung dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Penghargaan tersebut atas dukungan dan komitmen dalam melaksanakan program sekolah penggerak.
“Untuk Kota Kotamobagu, nanti tahun depan sebagai sekolah penggerak,” ungkap Rukmi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kemendikbud, Jumeri yang diwakili oleh Dr. Katman, M.A. memuji inisiasi LPMP Sulut.
“Sangat luar biasa yang bisa ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan,” kata Karman dalam sambutannya, dikutip dari ManadoNews.
Menurutnya, mapalus menjadi salah satu mekanisme yang baik untuk menyelesaikan atau menjadi solusi masalah-masalah dalam dunia pendidikan saat ini. “Terutama dalam masa pandemi covid-19. Isu-isu faktual, pendidikan yang tidak mampu diselesaikan LPMP seorang diri, bisa menjadikan mapalus sebagai solusi masalah tersebut,” ungkapnya.
Bahkan, Karman menyebut, Mapalus Pendidikan telah mendahului inisiasi pemerintah pusat. “Atau dari pemerintah pusat belum memencet tombol namun Mapalus Pendidikan telah lebih dulu mengumpulkan para pemimpin-pemimpin pendidikan. Ini inisiasi yang sangat baik,” tuturnya.
Dia berharap, Mapalus Pendidikan mampu membawa Sulut ke arah peningkatan SDM unggul yang diawali dengan pendidikan.“ Apapun sekarang yang kita mulai, semua berangkat dari pemahaman bersama kondisi pendidikan yang akan diselesaikan,” pungkasnya. (guf)
ZONA BOLTIM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menerima piagam penghargaan dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Piagam penghargaan diberikan Kepala LPMP Provinsi Sulut Febry H J Dien dan diterima Sekretaris Daerah Sonny Warokkah yang mewakili Bupati Sam Sachrul Mamonto, di Hotel Four Points, Manado, Jumat (30/4).
Piagam penghargaan itu serahkan atas dukungan dan komitmen Pemkab Boltim melaksanakan program sekolah penggerak angkatan pertama Tahun 2021. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai daerah yang sedang membangun,” kata Sekretaris Daerah, Sonny Warokah.
Pemkab Boltim menaruh perhatian serius terhadap pengembangan sektor pendidikan. Hal itu bisa dilihat dari besarnya angaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“23 persen APBD kita untuk pendidikan. Artinya, keberpihakan kami pada pendidikan cukup besar. Kami melakukan karena amanat undang-undang dalam rangka percepatan peningkatan SDM di daerah kami,” tutur Sekda.
Ia mengungkapkan, proses pendidikan bukan hanya pada kegiatan belajar mengajar saja, tapi turut didukung dengan kualitas pendidikan yang diterima anak didik. “Apa yang diberikan malam ini (penghargaan) akan mendorong kami untuk terus mendorong kualitas SDM di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,” ungkapnya. (*/guf)
ZONA KOTAMOBAGU – Tahapan Pemilihan Sangadi (Pilsang) di 15 desa se-Kota Kotamobagu dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Juni 2021 mendatang. Demikian dikatakan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Usmar Mamonto.
“Insya allah tahapan Pilsang dimulai bulan juni dan untuk jadwal pemilihan direncanakan awal bulan november 2021,” kata Usmar, Jumat (30/4).
Ia menjelaskan, penyelenggaraan Pilsang tahun ini mengacu pada Peraturan Walikota (Perwako) dam akan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Kemudian masih menunggu perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi.
“Saat ini masih menunggu perubahan Perwako Pilsang. Dimana, Ranperda tentang Pilsang sedang dibahas DPRD Kotamobagu. Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah selesai,” kata Usmar.
Selain itu, tambah Usmar, pelaksanaan Pilsang tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumya. Pasalnya, Pilsang tahun ini berada ditengah kondisi Pandemi Covid-19. “Pilsang harus menyesuaikan dengan Perda Perubahan, karena ada revisi yang harus menyesuaikan dengan Permendagri terkait pelaksanaan Pilsang dimasa pandemi Covid-19,” pungkasnya. (*/guf)
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP), menjamin ketersediaan 11 bahan pangan di bulan Ramadhan hingga usai lebaran Idul Fitri 1442 Hijriyah.
Demikian dikatakan Kepala DKP Kotamobagu Nurachim Mokoagow. Menurutnya, bahwa berdasarkan prognosa ketersediaan pangan bulan Maret sampai dengan bulan Mei, kondisinya aman.
“Tim terpadu melakukan monitoring ketersediaan bahan pangan dan produk yang kadaluarsa. Dari hasil pantauan kami, ketersediaan 11 komoditas bahan pangan dalam bulan Ramadaan sampai setelah lebaran kondisinya sangat aman,” kata Nurachim.
Ia menyebut, 11 komoditi bahan pangan tersebut berupa beras, jagung, telur, bawang merah, bawang putih, cabe rawit, cabe besar, daging sapi, daging ayam, gula pasir dan minyak.
“Setiap minggu kita selalu menginput di web Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan Pusat. Dimana, sejak tanggal 4 Januari sampai dengan sekarang selalu di input setiap minggu, dengan data ketersediaan diambil dari data produksi, distributor, stok pedagang dan di Bulog yang ada di Kotamobagu, kemudian diinput,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan stok komoditas beras dari bulan Maret sampai Mei 2021 total ketersediaan sebanyak 1.752,62 ton, sementara jumlah kebutuhan sebanyak 1.152.60 ton.
“Stok beras tersebut mulai dari Bulog, pemasukan oleh distributor, stok beras CPP 2021, produksi padi gabah kering panen, dan stok pada pedagang. Artinya, stok mencukupi untuk menghadapi Ramadhan, bahkan surplus pada neraca sekitar 600, 01 ton,” pungkasnya. (*/guf)
ZONA KOTAMOBAGU – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Kotamobagu akan digulir mulai Juli 2021 mendatang. Adapun jumlah formasi yang diusulkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), sebanyak 80 formasi.
Hal ini dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu Sarida Mokoginta. “Seleksi akan dilaksanakan mulai Juli hingga Oktober 2021 mendatang,” ungkap Sarida, Kamis (29/4).
Lanjutnya, Pemerintah Kotamobagu untuk seleksi CPNS tahun ini, akan mengajukan 80 formasi PNS. “80 formasi untuk PNS kita akan ajukan, dan untuk P3K kita tidak mengajukan formasinya, karena penganggaran untuk P3K itu akan di kembalikan lagi di daerah,” terangnya.
Sarida menambahkan, penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2021 dibagi menjadi dua kategori yakni, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Seperti diketahui, pemerintah kembali membuka pendaftaran aparatur sipil negara (ASN) tahun 2021 untuk dua kategori yakni, pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K). Seleksinya dijadwalkan pada Juli hingga Oktober 2021. Sementara pengumuman kelulusan pada November 2021, serta pemberkasan, dan penetapan NIP pada November-Januari 2021. (guf)
Tujuh Anggota BPD Moyag Tampoan foto bersama dengan Sangadi Halidun Tunggil usai dilantik dan diambil sumpah Wakil Wali Kota Kotamobagu.
ZONA KOTAMOBAGU – Tujuh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, resmi dilantik bersama dengan 62 anggota BPD di 8 Desa, oleh Wakil Wali Kota Kotamobagu, Nayodo Koerniawan, Kamis (29/4/2021), bertempat di Aula Rumah Dinas Wali Kota Kotamobagu.
Usai pelantikan, Geri Mamonto salah satu anggota BPD Desa Moyag Tampoan menyampaikan, terima kasih kepada Pemerintah Kota Kotamobagu yang telah melantik dirinya bersama dengan anggota BPD terpilih periode 2021-2027.
Selain itu, Geri juga menyampaikan rasa sukur dan terima kasih kepada masyarakat Desa Moyag Tampoan yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya dan rekan rekannya yang baru saja dilantik, sebagai anggota BPD desa Moyag Tampoan.
”Insya Allah, kami anggota BPD yang baru saja dilantik, dapat menjalankan tugas dan amanah. Sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa Moyag Tampoan, kita akan bersinergi dalam membantu menjalankan tugas dan fungsi BPD dalam pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Moyag Tampoan,” ungkapnya.
Kepala Desa Moyag Tampoan, Halidun Tunggil S,Pd mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya anggota BPD desa Moyag Tampoan. Semoga ke tujuh anggota BPD desa Moyag Tampoan dapat memberikan gagasan dan ide ide positif dalam pelaksanaan setiap program pembangunan di Desa Moyag Tampoan.
”Saya berharap, anggota BPD yang baru, dapat bersama sama dengan Pemerintah Desa, dalam mengawal dan mengawasi pembangunan di Desa Moyag Tampoan. Semoga, apa yang akan kita laksanakan nanti, dapat memberikan hal positif bagi kemajuan di desa, dan terutama bagi masyarakat pada umumnya,” tandasnya. (*/guf)