105 Peserta Seleksi Paskibraka Kotamobagu Tunggu Hasil Penilaian

Penulis

-

Rabu, 14 April 2021

ZONA KOTAMOBAGU – 105 peserta calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Kotamobagu tahun 2021 yang mengikuti tes tahap kedua, tinggal menunggu pengumuman hasil penilaian dari tim seleksi untuk masuk ke tahap ketiga.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Marham Anas Tungkagi, mengatakan bahwa dari hasil tahapan kedua akan menghasilkan 36 putra-putri terbaik yang akan mengikuti tahap ketiga.

“Tahap kedua sudah selesai, untuk tahap ketiga dilaksanakan selesai lebaran nanti. Disitu sudah ada 36 putra-putri hasil seleksi ditahap kedua, dimana untuk menentukan 36 peserta tersebut, bukan dilakukan pengumuman seperti tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi yang terpilih akan disampaikan melalui surat yang akan diberikan langsung oleh tim seleksi,” kata Anas, Rabu (14/4).

Lanjut Anas, saat ini tim seleksi tengah melakukan perekapan nilai hasil seleksi ditahap dua. “Kemungkinan satu dua hari ini bisa mereka selesaikan. Kami sudah targetkan untuk penyampaian kepada para calon paskibraka yang lolos ke tahap tiga dari 105 peserta ditahap dua,” pungkasnya. (guf)

Aksi Demo THL Tuntut Gaji, Manajemen RSUD: Mereka Belum Kantongi SK

Penulis

Bagas Triangga

-

Rabu, 14 April 2021

Kepala Bagian Administrasi Umum RSUD Kotamobagu, Hendri Kolopita (Tengah), memberi penjelasan terkait aksi demo THL menuntut gaji.

ZONA KOTAMOBAGU – Aksi demo yang dilakukan Tenaga Harian Lepas (THL) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu, menuntut upah atau gaji mereka beberapa hari lalu, ditanggapi pihak manajemen RSUD, Rabu (14/4).

Melalui konferensi pers yang dilaksanakan di Kantor Dinas Kominfo Kotamobagu, Kepala Bagian Administrasi Umum, RSUD Kotamobagu, Hendri Kolopita menjelaskan, jika aksi oknum bidan yang menuntut pembayaran gaji tidak memiliki dasar. Alasannya, hingga saat ini para THL belum mengantongi SK THL tahun 2021.

Hendri mengungkapkan, pada apel perdana tanggal 4 Januari 2021 telah disampaikan bahwa belum ada kabar terkait perekrutan kembali THL.

Namun, dirinya tidak melarang bagi siapa saja yang ingin masih tetap bekerja dengan ketentuan mereka berstatus tenaga sukarela.

“Itu sudah disampaikan pada apel perdana. Pengangkatan THL 2020 berakhir pada Desember 2020, dan bukan hanya RSUD Kotamobagu saja, tapi juga termasuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga tidak ada alasan tuntutan pembayaran hak tiga bulan mereka harus dibayarkan. Apa dasar untuk membayar, sedangkan SK THL saja belum ada,” kata Hendri.

Dirinya menambahkan, manajemen RSUD tetap akan membayar gaji tenaga bidan dan perawat yang sudah bekerja mulai Januari sampai Maret 2021. “Setelah terbit SK THL, baru gaji mereka kita bayarkan,” ujar Hendri. (guf)

Jam Kerja Berkurang Selama Ramadhan, Mamonto: ASN Tetap Bekerja Maksimal

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 13 April 2021

ZONA BOLTIM — Selama bulan ramadhan, jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), berkurang.

Pengurangan jam kerja itu sesuai surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPAN-RB) nomor: 9/2021 tentang penetapan jam kerja pada bulan ramadhan 1442 untuk ASN di lingkungan instansi pemerintah.

“Kita mengikuti sesuai edaran MenPAN-RB itu,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Reza Mamonto, Senin (12/4).

Selama bulan ramadhan, ASN bekerja selama 32,5 jam per pekan. Untuk Hari Senin hingga Kamis, jam kerja dimulai pukul 08.00 – 15.00, dengan jam istirahat pukul 12.00 – 12.30. Sedangkan di Hari Jumat, ASN bekerja mulai pukul 08.00 – 15.30, dengan jam istirahat pukul 11.30 – 12.30.

“Meski sedang menjalankan ibadah puasa, tapi diharapkan ASN tetap bekerja maksimal. Diharapkan semua ASN bekerja sesuai waktu yang ditentukan,” ujarnya. (*/guf)

Wali Kota Tatong Bara Terima Kunjungan Kepala BPKP Sulut

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 13 April 2021

ZONA KOTAMOBAGU — Wali Kota Kotamobagu Ir Tatong Bara, menerima kunjungan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara, Dr. Setya Nugraha, SE., MM., MBA., Selasa (13/4) pagi, di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Ahmad Yani, Kotamobagu.

Wali Kota menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan Kepala BPKP Perwakilan Sulut di Kotamobagu.

“Kami senang dan bersyukur atas kunjungan Kepala BPKP Perwakilan Sulut hari ini. Izinkan saya sapa dalam bahasa adat kami, “Dega Ni’ondon” Pak Setya Nugraha,” ucap wali kota.

Lebih lanjut menurut wali kota, Pemerintah Kota Kotamobagu dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah masih sangat membutuhkan peran lembaga ini dalam melakukan pendampingan.

“Pendampingan BPKP sangat kami butuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama pendampingan terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam APBD dengan alokasi anggaran yang cukup besar agar bisa meminimalisir tingkat kesalahan yang bisa saja terjadi, “ ujar wali kota.

Sementara, Kepala BPKP Perwakilan Sulut, Dr. Setya Nugraha, SE., MM., MBA., menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas sambutan pemerintah kota kotamobagu.

“Saya sangat bersyukur karena hari ini bisa bertemu dan bersilaturahmi langsung dengan Ibu Wali Kota dan jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. Awalnya ini hanya kunjungan silaturahmi biasa antara saya dan ibu wali, tapi ibu wali meminta agar pertemuannya diperluas dan melibatkan kepala perangkat daerah agar sekalian bisa melakukan diskusi dan tanya jawab,” ujar Setya.

Terkait peran BPKP dalam melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah, menurut Setya sudah merupakan tugas lembaganya untuk melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan hingga penyajian laporan keuangan daerah.

“Kami sudah cukup lama bekerjasama dengan pemerintah Kotamobagu. Kami selalu siap melakukan pendampingan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu, bahkan misalnya terhadap pekerjaan-pekerjaan fisik besar dengan anggaran besar. Bahkan tadi saat diskusi berkembang untuk dilakukan join audit antara BPKP dan Pemerintah Kotamobagu dalam hal ini Inspektorat, pada intinya kami selalu siap,” ungkap Setya. (guf)

Evaluasi Kemenpan-RB, Kotamobagu Ranking I Pelayanan Publik Terbaik se-Sulut

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 13 April 2021

Grafik hasil evaluasi pelayanan publik Pemda Sulawesi Utara.

ZONA KOTAMOBAGU – Pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu kepada seluruh masyarakatnya, ternyata dinilai paling terbaik se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Ini, dibuktikan dengan hasil evaluasi pelayanan publik yang diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Senin (12/4) kemarin.

Lebih istimewa lagi, pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Menpan-RB Tjahjo Kumolo, di sela-sela memberikan ceramah dan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Sulut, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut. Selain kepala daerah, para Kepala BKPSDM/BKPP pun turut dihadirkan dalam forum istimewa tersebut.

Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara yang hadir didampingi Kepala BKPP Sarida Mokoginta, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya begitu mendengar pengumuman tersebut. “Alhamdulillah, ini semua berkat kerja keras dan kerja sama yang optimal dari semua perangkat yang ada, sehingga kita bisa meraih prestasi membanggakan ini,” ucap Wali Kota sebagaimana disampaikan melalui Kepala BKPP, Sarida Mokoginta.

Diketahui, Kota Kotamobagu berhasil meraih juara satu pelayanan publik berkat pelayanan prima yang diberikan oleh dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Dari penilaian yang ada, Dinas PMPTSP berhasil meraih angka 4,07. Masih dari pelayanan di PMPTSP, menyusul di bawah Kotamobagu ada Kota Tomohon dengan nilai 4,00. Disusul Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dengan nilai 3,86.

Selanjutnya untuk nilai yang diraih Disdukcapil Kotamobagu, angkanya adalah 3,96. Menyusul di posisi kedua ada Kota Manado dengan raihan 3,94 serta Kota Bitung di urutan ketiga mengumpulkan nilai 3,89. (guf)

Dibuka Menpan-RB, Wali Kota Hadiri Bimtek Kebijakan Strategis Penyederhanaan Birokrasi

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 12 April 2021

Wali Kota Tatong Bara (kedua dari kanan) mendengarkan arahan oleh Menpan-RB Tjahjo Kumolo.

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara menghadiri undangan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kebijakan Strategis Pemerintah Pusat dalam rangka penyederhanaan birokrasi, bertempat di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Senin (12/4).

Bimtek tersebut, dihadiri dan dibuka langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, Wakil Gubernur, Steven Kandow, serta seluruh Kepala daerah se Sulut.

Dalam penyampaiannya, MenPAN-RB berharap, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulut, dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional.

Upaya ini dilakukan melalui implementasi kebijakan Kementerian PAN-RB. Kebijakan tersebut antara lain penyederhanaan birokrasi, sistem kerja berbasis digital, manajemen ASN, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.

“Kami berharap agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam program visi misinya agar bisa sejalan dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat. Dengan bgitu, pelaksanaan reformasi birokrasi yang tertuang dalam visi dan misi Presiden Joko Widodo dapat tercapai,” ucap Tjahjo.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu, Sarida Mokoginta, yang juga turut hadir bersama Wali Kota mengatakan, Bimtek tersebut dalam rangka mewujudkan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja ASN.

“Menpan dalam arahannya menyampaikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulut terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, pelayanan publik, penyederhanaan birokrasi, peningkatan sistem kerja ASN serta kebijakan rekrutmen CPNS dan PPPK,” ujar Sarida.

Lanjut Sarida, pada kesempatan itu, Menpan-RB juga menyampaikan hasil evaluasi pelayanan publik bagi Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sulut. “Dan alhamdulillah, Kota Kotamobagu mendapat nilai tertinggi dari Kemenpan-RB,” pungkasnya. (guf)

Setwan Kotamobagu Terima Kunker Komisi I DPRD Bolmut

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 12 April 2021

ZONA POLITIK – Sekretariat Dewan (Setwan) Dekot Kotamobagu menerima kunjungan kerja (Kunker) DPRD Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Senin (12/04/2021).

Ketua komisi I Dekab Bolmut, Reksosiswoyo Binolombangan bersama anggota komisi diterima kepala sub bagian perencanaan keuangan dan verifikasi Setwan Kotamobagu, Ruslandi Mongilong.

Ruslandi mengatakan, ada beberapa hal tujuan kunjungan ini salah satunya soal recofusing anggaran di masa pandemi seperti saat ini.

“Tujuannya terkait refocusing anggaran peruntukan dan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan seperti apa, “ucapnya.

Lanjut Landi, kunjunga itu juga terkait pembahasan LKPJ Kabupaten/Kota apakah sudah berjalan atau belum.

“Mereka juga menanyakan beberapa hal terkait pembahasan LKPJ wali kota tahun 2020 apakah sudah dalam proses pembahasan atau belum,” tandasnya. (guf)

Pasar Ramadhan Potensi Raup Keuntungan Bagi Pelaku UMKM

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 12 April 2021

Pemuda Kelurahan Kotobangon mendirikan lapak pasar ramadhan.

ZONA EKONOMI – Setelah diizinkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mendirikan pasar ramadhan ditahun 2021, para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Kotamobagu merasakan adanya potensi besar dalam memulihkan perekonomian setelah dikekang oleh pandemi Covid-19 yang sudah setahun lamanya melanda dunia, tak terkecuali Kotamobagu.

Pun, tak sedikit pasar ramadhan di Kotamobagu bermunculan. Salah satu lokasi yang tiap tahunnya mengadakan pasar ramadhan yakni di Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur.

Fahri, salah satu pelaku UMKM yang sering menggunakan lapak pasar ramadhan di Kelurahan Kotobangon tersebut mengatakan, bahwa dengan adanya izin dari Pemkot untuk mendirikan pasar ramadhan, menjadikan potensi besar bagi mereka dalam meraup keuntungan di bulan ramadhan.

“Setelah tahun kemarin tidak ada kegiatan pasar ramadhan, Alhamdulillah, tahun ini kita bisa kembali berjualan di pasar ramadhan seperti biasanya,” ujar Fahri.

Diketahui, pasar ramadhan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana, setiap penjual dan konsumen wajib menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak setiap lapak minimal 1 meter, menyediakan tempat cuci tangan, dan wajib menggunakan masker. (guf)

Penyederhanaan Birokrasi, Pemkab Boltim Siap Tindaklanjuti Penyampaian Menpan-RB

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 12 April 2021

Bupati Sam Sachrul Mamonto, menghadiri Bimtek Kebijakan Strategis Pemerintah Pusat dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

ZONA MANADO – Guna mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja ASN, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto, menghadiri undangan Bimtek Kebijakan Strategis Pemerintah Pusat dalam rangka penyederhanaan birokrasi, Senin (12/4), bertempat di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Bimtek ini dihadiri langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandow, serta seluruh Kepala daerah se Sulut.

Dalam penyampaiannya, MenPAN-RB berharap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulut, dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional.

Upaya ini dilakukan melalui implementasi kebijakan Kementerian PAN-RB. Kebijakan tersebut antara lain penyederhanaan birokrasi, sistem kerja berbasis digital, manajemen ASN, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.

“Kami berharap agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam program visi misinya agar bisa sejalan dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat. Dengan bgitu, pelaksanaan reformasi birokrasi yang tertuang dalam visi dan misi Presiden Joko Widodo dapat tercapai.

Terkait hal itu, Bupati mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim siap menindaklanjuti apa yang disampaikan MenPAN-RB.

Soal penyederhanaan birokrasi, saat ini Pemkab Boltim melalui Bagian Organisasi dan BKPSDM sementara menginventarisasi jabatan eselon IV yang akan disederhanakan, dan dialihkan ke dalam jabatan fungsional.

Kemudian perihal usulan CPNS Tahun 2021, Pemkab Boltim telah mengusulkan 280 formasi CPNS ke Kemenpan-RB, dan usulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 215 khusus tenaga Guru.

“Pak Menteri memaparkan banyak hal terkait birokrasi pemerintahan. Tentunya akan kita tindaklanjuti demi terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik dan bersih,” terang bupati.

Ditempat terpisah, Wakil Bupati Oskar Manoppo SE MM, Sekretaris Daerah Ir J Sonny Warokka PhD bersama jajaran Asisten dan Kepala SKPD, mengikuti bimtek tersebut secara virtual, bertempat di Hotel Quality Manado. (Advertorial)

45 KPM Desa Moyag Terima BLT Dana Desa Januari 2021

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 12 April 2021

Pendamping Desa Moyag memberikan arahan kepada para penerima BLT Dana Desa.

ZONA KOTAMOBAGU – 45 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Moyag menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (Dandes) untuk tahap I bulan Januari 2021, Senin (12/4).

Penyaluran bantuan tersebut, diserahkan secara simbolis oleh pendamping desa Alim Paputungan disaksikan Kaur Pemerintahan dan Bendahara Desa dengan protokol kesehatan secara ketat.

Sangadi (Kepala Desa) Moyag, Drs Rusmin Mamonto, melalui Sekretaris Desa (Sekdes) Maskur Gumalangit mengatakan, BLT dana desa untuk bulan januari 2021 diserahkan bagi 45 KPM yang ada di desa Moyag. “Masing-masing KPM menerima Rp300 ribu,” kata Maskur.

Dirinya berharap, BLT dana desa yang sudah diterima dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. “Diharapkan bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga,” harapnya.

Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi anjuran pemerintah terkait disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. “Kemudian selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat dengan senantiasa mematuhi imbauan pemerintah yakni menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan selalu berpikiran positif,” ajaknya.

Sementara itu, pendamping desa, Alim Paputungan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah desa Moyag dan seluruh perangkat desa yang terlibat langsung dalam penyaluran BLT dana desa. “Ucapan terima kasih kepada bapak Sangadi Moyag, sekdes serta perangkat desa yang pada hari ini kembali menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Ini merupakan wujud nyata pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang selalu memberikan perhatian kepada warga yang terdampak ekonomi akibat pembatasan aktivitas. Semoga dengan disalurkannya bantuan ini dapat membantu serta memenuhi kebutuhan warga,” pungkasnya. (guf)