Beranda blog Halaman 341

Royke Minta Desa dan Kelurahan Gencar Sosialisasikan Protokol Covid-19

Royke Kasenda

ZONA POLITIK – Ketua Komisi III DPRD Kotamobagu, Royke Kasenda, meminta kepada pemerintah di 33 Desa dan Kelurahan agar lebih gencar mensosialisasikan Protokol penanganan dan pencegahan Covid-19 kepada masyarakat.

Menurut Royke, hal itu guna memberi pemahaman soal virus yang sedang melanda dunia saat ini. Juga, akan menekan terjadinya kesalah pahaman seperti di Desa Kobo Kecil Minggu (31/01/2021), yang mengakibatkan petugas pemakaman RSUD Kotamobagu, menjadi korban amukan massa.

“Ini juga masukan buat pemerintah Desa/Kelurahan setiap ada acara harus lebih giat mensosialisasikan tentang kondisi pandemi ini. Bila terus diberi pemahaman, tentang tugas dan fungsi tenaga kesehatan, maka masyarakat akan lebih paham bahwa mereka (Petugas kesehatan, red) hanya menjalankan tugas,” kata Royke yang juga Ketua Komisi III DPRD Kotamobagu ini, Senin (1/2).

Dikatakan Royke, Nakes (petugas kesehatan) tidak melakukan semena – mena dalam melakukan pemakaman pasien Covid 19 yang meninggal dunia. “Bila perlu sosialisasikan juga dampak hukum bagi masyarakat yang terkesan menghalang – halangi tim Covid 19 yang melakukan penanganan virus ini,” ucap politisi PDI Perjuangan Kota Kotamobagu ini. (*/guf)

Wali Kota Resmi Canangkan Vaksinasi Covid-19 di Kotamobagu

Wali Kota Tatong Bara saat mengikuti screening sebagai syarat untuk dilakukan vaksinasi covid-19.

ZONA KOTAMOBAGU – Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap pertama di Kota Kotamobagu resmi dicanangkan Wali Kota, Tatong Bara, bertempat di Puskesmas Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Senin (1/2).

Wali Kota mengungkapkan, jika vaksin buatan Sinovac tersebut aman dan halal digunakan. “Tak perlu takut. Vaksin Sinovac ini sudah melalui uji klinis yang ketat. Juga sudah mendapat rekomendasi MUI dan BPOM. Vaksin aman dan halal,” ungkap Wali Kota.

Wali Kota menjelaskan, Kotamobagu mendapat jatah 2.800 dosis vaksin Sinovac untuk tahap awal yang akan diberikan ke tenaga kesehatan.

“Ada 1.375 tenaga kesehatan Kotamobagu yang akan divaksinasi. Untuk tahap kedua, vaksin akan diterima pada pertengahan bulan Februari,” jelasnya.

Menurutnya, pelaksanaan Vaksinasi ini sangat penting mengingat kotamobagu berada pada zona merah dengan jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 271 orang. “Tentu ini sangat penting menjadi perhatian kita bersama mengingat jumlah pasien di kotamobagu masih meningkat signifikan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengimbau masyarakat agar terus Protokol Kesehatan dengan Menjaga Jarak, Mencuci Tangan dan Memakai Masker (3M) dan dapat berpartisipasi aktif dalam program vaksinasi tersebut.

“Saya minta camat, sangadi dan lurah agar tidak henti-hentinya memberikan imbauan dan mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Ditahap berikut TNI, Polri, ASN hingga masyarakat akan diberikan vaksin covid-19. Saya mengajak kita sekalian untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi ini agar kita terhindar dari bahaya covid-19,” pintanya.

Turut hadir dalam kegiatan, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, Sekretaris Daerah, Sande Dodo, Unsur Forkopimda, Pimpinan OPD, para Camat serta sejumlah Lurah dan Sangadi. (Advertorial)

Petugas Pemulasaran Jenazah Dapat Perlakuan tak Wajar, RSUD Kotamobagu Lapor Polisi

Petugas Covid-19 RSUD Kotamobagu yang diduga dianiaya saat sedang memakamkan jenazah. (foto: istimewa)

ZONA KOTAMOBAGU – Petugas pemulasaran jenazah Covid-19 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu diduga mendapat perlakuan tak wajar usai mengantar jenazah pasien Covid-19 di Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Minggu (31/1) siang tadi.

Pihak RSUD Kotamobagu setelah mendengarkan penuturan atas kejadian yang menimpa para petugas pemulasaran tersebut, langsung menemani para korban yang diduga dianiaya dan melapor ke Mapolres Kotamobagu.

Kepala Bagian Umum RSUD, Hendri Kolopita menerangkan, jenazah keluar dari RSUD Kotamobagu bersama rombongan patwal dan ambulans sekira pukul 11:00 Wita. Namun ketika mereka pulang ke RSUD sudah dalam keadaan APD robek-robek dan penuh lumpur. Para petugas ini langsung melapor bahwa mereka di dorong sampai jatuh ke liang lahat.

Atas kejadian itu, pihaknya sangat keberatan dan langsung melaporkan peristiwa ini ke Polres Kotamobagu. “Kasihan tim tenaga medis Covid-19 akan terancam dalam melaksanakan tugas,” ucapnya.

Menurutnya, sejak Januari 2021 banyak kasus Covid-19 yang meninggal dan para petugas pemulasaran inilah yang siap melaksanakan proses pemakaman. Tapi sangat disayangkan mereka mendapat perlakuan seperti ini.

Sehingga lanjut Hendri, pihak RSUD Kotamobagu keberatan atas kejadian ini. “Kami sudah membantu dan memfasilitasi keluarga, imam di kampung untuk melakukan proses fardu kifayah. Dinkes juga sudah memberikan bantuan APD kepada keluarga yang ikut membantu melakukan proses pemakaman, tetapi ternyata kami mendapat perlakuan seperti ini,” akunya.

Pihak RSUD Kotamobagu, juga menghimbau kepada masyarakat Kotamobagu, agar bisa lebih bijaksana dalam menghadapi kejadian seperti ini terutama kejadian meninggalnya pasien yang terkonfirmasi Covid-19. “Petugas kami sangat keberatan. Mereka di tarik, di dorong dan di tendang. Bahkan sampai jatuh ke liang lahat,” ungkapnya.

Hendri juga juga menghimbau kepada Satgas Covid-19 Desa/Kelurahan untuk lebih mengedukasi masyarakat di lingkungan mereka.

“Sesuai dengan keputusan Mentri Kesehatan, pihak rumah sakit betugas hanya sampai pemulasaraan jenazah. Untuk pemakaman sebetulnya sudah bukan tugas dari petugas rumah sakit. Padahal kita sudah koordinasi dengan pihak keluarga dan Sangadi Kobo Kecil terkait penyiapan tim Satgas Desa yang akan memakamkan,” jelas Hendri.

Sementara itu, Dedi Arisandi Simbala, salah satu petugas yang menjadi korban pada kejadian tersebut mengaku, saat disamping liang lahat tiba-tiba ia terjatuh entah siapa yang menendang atau mendorongnya. Bahkan ada luka lebam di bagian tubuh belakang. “APD kami sampai rusak karena sempat ada tarik menarik dengan warga,” ungkapnya. (*/guf)

Hadapi Sidang Kedua di MK, KPU Boltim Siapkan Alat Bukti

ZONA POLITIK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menyiapkan alat bukti dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sabtu (30/1), KPU membuka sejumlah kotak suara dan mengambil dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan kedua di MK yang dijadwalkan pada 9 Februari mendatang. Pantauan media ini, pembukaan kotak suara disaksikan saksi pasangan calon serta pihak keamanan.

Ketua KPU, Jamal Rahman Iroth, mengatakan dasar pembukaan kotak suara itu adalah Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 9 tahun 2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

Selain itu, KPU Boltim juga memperhatikan surat dinas KPU RI nomor: 12/PY.02.01-SD/03/KPU/I/2021 perihal pembukaan kotak suara dalam penyelesaian hasil pemilihan tahun 2020, serta memperhatikan salinan permohonan perkara nomor: 111/PHP-BUP/XIX/2021 dan nomor 119/PHP-BUP/XIX/2021.

“Kotak suara dibuka untuk mengambil formulir/dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti penyelesaian perselisihan hasil pemilihan,” kata Jamal.

Pembukaan kotak suara oleh staf KPU disaksikan saksi pasangan calon serta pihak keamanan.

Dokumen yang dikeluarkan dari kotak suara itu adalah form C.Hasil-KWK dan D.Hasil-KWK. Dokumen tersebut kemudian difoto lalu dikirim ke percetakan untuk digandakan. Selanjutnya, dokumen itu dimasukan lagi ke dalam kotak, kemudian kotak suara disegel kembali.

“Kotak suara yang dibuka hanya sesuai lokus TPS sesuai yang didalilkan pemohon,” kata Ketua Divisi Hukum KPU Boltim, Devita Pandey.

Sekadar diketahui, sidang kedua sengketa PHPKADA Boltim di MK pada 9 Februari mendatang dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pengesahan alat bukti. (**)

Komisi III Prihatin Soal Dugaan Penganiayaan Petugas Covid-19 RSUD Kotamobagu

Royke Kasenda

ZONA POLITIK – Ketua Komisi III DPRD Kotamobagu, Royke Kasenda menyayangkan terkait dugaan penganiayaan terhadap petugas pemulasaran jenazah Covid-19 RSUD Kotamobagu.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, dirinya belum mengetahui pasti dugaan penganiayaan kepada petugas pemakaman tersebut. “Saya belum tahu secara detail aksi penganiayaan itu, jika itu benar maka sangat disayangkan,” tegas Royke.

Royke mendorong pihak RSUD Kotamobagu untuk menempuh jalur hukum. “Sudah sewajarnya dilaporkan ke pihak berwajib. Karena petugas pemakaman itu hanya menjalankan tugas,”tutur Royke.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum RSUD Kotamobagu, Hendri Kolopita, Minggu, (31/1), mengakui jika pihaknya telah melayangkan laporan resmi ke Polres Kotamobagu. “Kami meminta pihak polres agar bisa menindaki kejadian terhadap petugas kami ini secara adil,” kata Hendri.

Diketahui, dugaan penganiayaan tersebut terjadi di Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur. Ketika para petugas pemakaman hendak melakukan tugas mereka. (*/guf)

Berkontribusi pada Pembelaan PMI, BP2MI Sematkan Nama Gusdur di Aula dan Masjid BP2MI

JAKARTA – Bertepatan dengan hari lahir ke-95 organisasi muslim terbesar di Indonesia, Nahdatul Ulama, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani meresmikan Aula dan Masjid BP2MI dengan menyematkan nama KH. Abdurrahman Wahid yang berkontribusi pada sejarah pembelaan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Nahdhatul Ulama melahirkan tokoh-tokoh besar yang memiliki peran dan kontribusi besar bagi Indonesia, salah satunya Guru Bangsa, tokoh yang memiliki keberpihakan bagi wong cilik, rakyat jelata, kaum tertindas, kaum minoritas dan kaum lemah, yakni KH Abdurrahman Wahid,” jelas Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, Jakarta, Minggu (31/01).

KH Abdurrahman Wahid atau yang dikenal akrab dengan nama Gusdur, lanjut Benny, memiliki sejarah pembelaan terhadap PMI, atau dikenal sebelumnya sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Gusdur mengajarkan kepada kita semua bahwa pelindungan tidak cukup dengan retorika, namun yang paling penting adalah tindakan nyata. “Ketika masih hidup, Gusdur selalu hadir dan menjadi tumpuan harapan bagi para PMI dan keluarganya yang kerapkali mengalami ketidakadilan dan ketidakberpihakan,” ujar Benny.

Benny menjelaskan, sejarah mencatat langkah-langkah konkret yang dilakukan Gusdur, diantaranya ketika memperjuangkan nasib Siti Zaenab, seorang PMI asal Desa Martajasah, Bangkalan, Madura, yang bekerja di Arab Saudi dan terancam hukuman mati. Gusdur langsung berdiplomasi dengan Raja Arab dan kemudian berhasil meloloskan PMI tersebut dari hukuman mati pada tahun 1999, dan bahkan kemudian keluarga Siti Zaenab tersebut diundang langsung ke Istana.

Kedua, Rumah Gusdur di Ciganjur yang selalu terbuka untuk PMI, bahkan pernah ada 100 orang PMI korban deportan dari Malaysia yang dipulangkan tanpa digaji setelah bekerja berbulan-bulan ditampung di Ciganjur pada tahun 2005 setelah diplomasi Gusdur bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak.

Ketiga, kasus PMI Adi bin Asnawi, PMI asal Desa Kediri, Lombok Tengah, NTB yang terancam hukuman mati atas tuduhan terlibat pembunuhan majikannya di Malaysia. Gusdur langsung menyurati Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi setelah proses hukum yang panjang dari tahun 2002-2010 untuk membebaskan Adi bin Asnawi, dan pada akhirnya PMI Adi tersebut dipulangkan ke Indonesia pada 9 Januari 2010.

“Hari ini kita rindu pemimpin atau tokoh yang layak menjadi teladan, yang bekerja dengan segenap hati, bukan basa-basi dan sekedar lip service semata. Kita kehilangan tokoh yang dengan penuh keikhlasan, yang selalu menjadikan tugas dan amanat pelayanan sebagai ladang ibadah. Untuk itu kami mohon ijin untuk jadikan nama Aula BP2MI dan juga Masjid BP2MI agar kami dapat selalu mengingat dan meneladani sosok Gusdur,” papar Benny.

Yenny Wahid yang hadir dalam peresmian tersebut, turut menyampaikan apresiasi kepada BP2MI. “Saya mewakili keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada jajaran BP2MI, khususnya Kepala BP2MI. Saya merasa terharu sekali, karena memang persoalan PMI ini sangat dekat dengan Gusdur dan keluarganya,” ucapnya.

Diungkapkan oleh Yenny, dulu Gusdur adalah seorang PMI saat masih kuliah di luar negeri. Beliau berusaha mendapatkan penghasilan, karena beasiswanya hanya cukup untuk biaya kuliah. Untuk itu, hal ini merupakan suatu hal yang sangat baik. “Bukan hanya pada penyematan nama, tetapi ini adalah niatan baik dari jajaran BP2MI yang ingin memberikan pelindungan kepada PMI melalui penghormatan nilai-nilai kebaikan dan jiwa manusia,” papar Yenny.

Disamping itu, Katib Syuriah PBNU, KH Zulfa Mustofa yang turut hadir juga ikut berbangga terhadap peresmian ini karena dilakukan bertepatan pada hari lahir NU, bahkan dengan menggunakan salah satu nama tokoh NU yang sangat diteladani yaitu KH Abdurrahman Wahid. (*/guf)

DPRD Kotamobagu Salurkan Bantuan kepada Korban Bencana Alam Manado

ZONA POLITIK – Sekretariat Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, menyalurkan bantuan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotamobagu untuk korban bencana alam di Manado, Jumat (29/1).

Sekretaris Dewan (Sekwan), Moh Agung Adati ST MSi melalui kasubag legislasi Frayudi Linggotu mengatakan, bantuan tersebut dari keluarga besar sekretariat DPRD Kotamobagu untuk korban bencana.

“Iya bantuan itu dikumpul di kantor melalui koordinator ibu Nining Mongilong. Setelah semuanya terkumpul baru diserahkan ke BPBD Kotamobagu untuk disalurkan,” kata Yudi.

Bantuan ini terdiri dari satu karung beras, 3 dus air mineral, 2 kantong perlengkapan mandi dan 3 kantong pakaian layak pakai. “Bantuan kami serahkan lewat BPBD Kotamobagu. Kemungkinan tujuannya untuk korban banjir Manado,” tambahnya. (*/guf)

Pemkot Kotamobagu Serahkan Bantuan untuk Korban Bencana Alam Manado

Sekertaris Daerah Kotamobagu, Sande Dodo menyerahkan bantuan Pemkot Kotamobagu kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Manado, Harry Saptono.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menyerahkan bantuan kepada korban bencana alam di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu (30/1).

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Sekertaris Daerah (Sekda), Sande Dodo MT dan diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Manado, Drs. Harry Saptono, dan Kepala Pelaksana BPBD Manado, Donald Sambuaga, S.STP., M.Si, di Kantor Wali Kota Manado.

Sekda Kotamobagu mengatakan, bantuan tersebut merupakan satu bentuk kepedulian dari pemerintah kota terhadap saudara-saudara di Manado yang tengah diterpa musibah bencana.

“Pemkot Kotamobagu atas nama Wali Kota Ir Hj Tatong Bara dan Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan SH menyampaikan keprihatinan terhadap kejadian ini, sekaligus menyampaikan permohonan maaf karena beliau masih dalam tugas di luar daerah, sehingga menugaskan kami untuk mengantarkan bantuan ini,” ujar Sande.

Lanut Sande, pemberian bantuan sering dilaksanakan oleh pemerintah kota Kotamobagu, bukan hanya di manado, tetapi begitu terjadi bencana alam baik di BMR hingga di Sulteng, pemerintah kotamobagu juga turut peduli dengan bencana alam tersebut.

“Kami tentu berharap jangan dilihat berapa banyaknya bantuan, tetapi yang paling penting adalah rasa kepedulian Pemkot Kotamobagu atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” kata Sande.

Assisten Pemerintahan Kota Manado, Drs Harry Saptono, menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Kotamobagu uang telah memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir.

“Tentu atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Manado menyampaikan terima kasih terhadap kepedulian dari pemerintah Kota Kotamobagu,” ucap Harry.

Harry mengatakan, bencana terjadi dua kali secara berturut-turut yakni pada 16 Januari dan disusul pada 22 Januari, bencana banjir itu melanda 8 dari 11 kecamatan yang ada.

“Sekali lagi terima kasih atas kepedulian dan bantuan dari masyarakat Sulawesi Utara, khususnya pemerintah kotamobagu bagi masyarakat kota Manado yang terdampak bencana banjir. Mudah-mudahan ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT disamping kita berdoa dijauhkan dari segala bentuk ancaman bencana alam,” ujar Harry.

Penyerahan bantuan dari Pemkot Kotamobagu itu turut didampingi, Assisten II, Sitti Rafiqa Bora, Kaban BPBD Alfian Hassan, Kadis Kominfo Fahri Damopolii, Kadis Sosial Noval Manoppo, Kasat Pol PP Sahaya Mokoginta, Kadis PUPR Claudy Mokodongan, Kadis PRKP Chelsea Paputungan, Kabag Protokol, Komunikasi Pimpinan Khaerudin Mamonto dan Kabid Perhubungan Zulfan Pombaile. (Advertorial)

Manfaatkan Media Sosial, Masakan Lauk Pauk Ala Rosnani Laris Manis

ZONA EKONOMI — Rosnani Mamonto, ibu rumah tangga asal Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur ini memanfaatkan keterampilanya dalam mengolah aneka makanan untuk menghasilkan keuntungan.

Hanya dengan berjualan masakan lauk pauk, Ibu dua anak ini mendapat keuntungan ratusan ribu dalam sehari penjualan. Pun, perkembangan teknologi dimanfaatkannya untuk meraup pundi-pundi rupiah.

Dengan bermodalkan media sosial (medsos) Facebook, hanya dalam 4 jam penjualan semua masakan yang dipublikasikan lewat medsos habis terjual. “Karena saya menerima orderan lewat via Facebook. Jadi siapa yang order maka akan disiapkan kemudian langsung diantar ke konsumen,” ujar Rosnani.

Menurutnya, dengan memanfaatkan medsos lebih berpotensi untuk melariskan jualan. “Apa lagi ditambah dengan delivery tanpa biaya tambahan. itulah yang menjadi strategi penjualan, sehingga mendapatkan konsumen tetap,” tukas Rosnani.

Omzet dari penjualan dalam sehari mencapai Rp500 ribu. “Alhamdulillah, hasil penjualan bisa sampai Rp500 ribu. Karena penjualan hanya 4 jam tentu itu angka yang bisa dibilang bombastis,” jelas.

Untuk order, bisa langsung mengunjungi akun Facebook Rosnani Mamonto, atau lewat via WhatsApp di nomor 085342071790. (guf)

Aleg DPRD Kotamobagu Kawal Musrenbang Tingkat Kelurahan

Adrianus Mokoginta

ZONA POLITIK – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, Adrianus Mokoginta menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kotobangon, belum lama ini.

Adrianus mengungkapkan, bahwa kehadirannya sebagai warga Kelurahan Kotobangon, disisi lain juga sebagai Anggota DPRD Kotamobagu. “Musrenbang ini, merupakan kegiatan dari eksekutif. Kapasitas saya hadir di kegiatan tersebut sebagai masyarakat, dan juga disisi lain merupakan wakil rakyat,” kata Adrianus.

Dirinya juga menambahkan bahwa sebagai wakil rakyat dirinya juga akan mengawal hasil Musrenbang di desa kelurahan di Daerah Pemilihan I (Kotamobagu Utara dan Timur), dan juga semua aspirasi masyarakat Kota Kotamobagu.

“Ada tiga fungsi DPR, yakni yang Pertama. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, Kedua. Anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD), dan Ketiga. Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah,” jelasnya.

Maka dari itu dirinya sebagai anggota DPRD Kotamobagu, wajib hukumnya mengawal hasil Musrenbang yang merupakan usulan dari masyarakat, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun nasional.

“Setiap tingkatan akan saya kawal bahkan hingga ke pusat. Apalagi di DPR-RI, ada wakil BMR yakni pak Herson Mayulu yang duduk di Komisi V, dan memiliki ikatan emosional dengan warga Bolaang Mongondow Raya (BMR),” pungkasnya. (*/guf)