
ZONA KOTAMOBAGU – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempar) menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kotamobagu, Kamis (8/10).
Kedatangan para mahasiswa tersebut untuk menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI pada Senin (5/10).
Dengan membawa bendera IMM, PMII dan HMI cabang Bolaang Mongondow Raya (BMR), ratusan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan aspirasi masyarakat dan kaum buruh di depan gedung DPRD Kotamobagu. Aksi mereka tersebut disambut langsung Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag, didampingi wakil ketua Syarifuddin Mokodongan, serta sejumlah anggota legislatif lainnya.
Upaya para pendemo untuk memasuki gedung DPRD Kotamobagu dan bertemu dengan para wakil rakyat tersebut, tidak berhasil menembus barikade aparat yang berjaga ketat, tepat di pintu masuk gedung DPRD Kotamobagu. Dialog antara demonstran dan para anggota DPRD pun berlangsung di depan pintu pagar, dengan posisi sama-sama duduk beralaskan aspal jalan dan tanah.
Salah satu mahasiswa dalam orasinya menyampaikan, protes terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut dilakukan, dikarenakan tidak adanya keberpihakan terhadap masyarakat lebih khususnya buruh. “Intinya kami menolak dan mengusahakan alternatif lain. Sekaligus mendesak bapak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) guna membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja,” ucap orator dengan nada lantang.
Sementara itu, Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag bersama para anggota legislatif lainnya, mengapresiasi atas gebrakan para mahasiswa yang solid dalam mendukung kepentingan rakyat.
“Termasuk aspirasi adik-adik mahasiswa hari ini, tentu kami terima. Kami juga akan mempelajari serta menindaklanjutinya sesuai arah tuntutan yang disampaikan adik-adik mahasiswa,” ucapnya.
“Pada dasarnya, mereka (mahasiswa) meminta agar kami dapat menyuarakan hal tersebut ke tingkat lebih tinggi. Pun, kami sangat mengapresiasi atas kepedulian para mahasiswa terhadap masyarakat lewat aksi demo ini,” sambung Meiddy.
Dikonfirmasi terkait tuntutan demonstran, Kapolres Kotamobagu AKBP Prasetya Sejati SIK, menuturkan, hal itu adalah bagian dari dinamika SOP dari kepolisian terkait penanggulangan massa. “Itu tidak ada masalah karena sudah sesuai prosedur, kalaupun ada merasa dirugikan silahkan melapor,” ucap Kapolres.
Diketahui, usai para mahasiswa selesai menyuarakan aspirasi mereka, masa demonstran pun mulai membubarkan diri dengan tertib. (*/guf)
Berikut tiga poin tuntutan yang disampaikan para mahasiswa:
1. Menolak secara keseluruhan UU Cipta Kerja dan mendesak Presiden RI untuk segera membatalkannya dengan mengeluarkan Perppu.
2. Mendesak kepada DPRD Kotamobagu untuk menyatakan sikap secara kelembagaan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
3. Mendesak Kapolri mencopot Kapolres Kotamobagu.
ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.





ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara dan Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag serta Sekretaris Daerah (Sekda) Sande Dodo, menyambut kedatangan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Praseno Hadi, bertempat di rumah dinas wali kota, Selasa (6/10).
ZONA POLITIK – Wali Kota Tatong Bara didampingi Ketua DPRD Kota Kotamobagu Meiddy Makalalag, menerima kunjungan kerja (Kunker) Pjs Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Praseno Hadi, bertempat di rumah dinas wali kota, Selasa (6/10).
“Kita ketahui sendiri bahwa beliau adalah asisten di Pemprov Sulut tentunnya harus berkoordinasi dengan kita, “ucap Wali kota.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag menambahkan bahwa dengan kedua pimpinan wilayah yang ada di BMR saling berkoordinasi bisa membangun sinergitas antar kedua wilayah yaitu Kotamobagu dan Bolsel untuk lebih berkembang dari segi pembangunan dan kemasyarakatan.
“Seperti yang disampaikan Ibu Wali kota, bahwa Kotamobagu sangat mengapresiasi kunjungan silaturahmi Bupati Bolsel ini. Memang sebagai pemimpinan daerah, integrasi dan silaturahmi sangat penting. Itu dapat membangun solidaritas demi memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat.” ucapnnya. (guf)