Beranda blog Halaman 375

Sachrul Ajak Pendukungnya Kedepankan Politik Santun

Sachrul Mamonto

ZONA BOLTIM — Sam Sachrul Mamonto mengajak semua pendukungya untuk tetap dan terus mengedepankan politik santun. Itu artinya, tidak ada hujat-menghujat, caci-maki dan saling fitnah. Ajakan ini disampaikan Sachrul saat berorasi pada kampanye di Desa Kotabunan, Jumat (2/10) kemarin.

Menurut Sachrul, ia dan Oskar Manoppo tak pernah menyarankan pendukungnya melakukan hal-hal yang tidak baik. “Kami tidak menginginkan bapak-ibu bermusuhan dengan keluarga, tetangga dan sahabat hanya karena beda pilihan politik. Mari kita rebut kemenangan dengan santun. Tidak perlu saling mencaci, memfitnah dan sebagainya. Itu sangat tidak baik,” sebut Sachrul.

Selain itu, Sachrul mengajak pendukungnya agar tidak terpengaruh dengan pihak lain yang sengaja memprovokasi. “Torang punya hastag sayang sekali. Maka mari kita rebut kemenangan dengan menebar kasih sayang. Jangan saling menyindir. Kami tidak menyarankan itu. Yang perlu kita lakukan adalah bekerja dan mengajak keluarga, teman dan sahabat untuk memilih Sam Sachrul Mamonto dan Oskar Manoppo,” ujar Sachrul. (guf)

Brimob Batalyon B Gelar Apel Kesiapsiagaan Power On Hand Kapolda Sulut dan Pengamanan Pilkada

ZONA HUKUM – Satuan Brimob Batalyon B Pelopor Polda Sulut, menggelar Apel Kesiapsiagaan Power On Hand Kapolda Sulut, bertempat di lapangan upacara, Mako Brimob, Desa Inuai, Kabupaten Bolaang Mongondow, Jumat (2/10).

Apel tersebut dipimpin langsung Komandan Batalyon B Pelopor Brimob, Kompol Alowisius Londar SIK. Dan bertindak sebagai komandan apel yakni Danki I, AKP Agung Widodo SIK.

“Kegiatan kita untuk Power On Hand Kapolda Sulut hari ini, adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai pasukan Brimob. Dimana Kapolda yang memiliki pengerahan kekuatan, yang menjadi power on hand atau tangan kanan beliau adalah pasukan Brimob. Jadi kapan pun diperintahkan, dimana pun ditugaskan kita selalu siap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Kompol Alowisius.

Lanjutnya, terkait pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR), pasukan Brimob sudah diploting dalam tugas pengamanan pesta demokrasi di wilayah Sulawesi Utara.

“Jadi dalam operasi Mantap Praja, Brimob sudah diploting untuk tugas dalam pengamanan Pilkada di wilayah Sulawesi Utara. Khusus di Batalyon B, kita terploting untuk tugas pengamanan Pilkada, 1 kompi PHH dan 1 tim anarkis di wilayah Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur. Jadi personil sudah kita siapkan dan kita rutin melaksanakan pelatihan. Kemudian yang menjadi fokusnya adalah kita sosialisasikan lagi tentang peraturan Kapolri sehingga penekanan bapak Kapolri dalam hal netralitas, kemudian profesionalisme, kita tunjukan dalam pelayanan pengamanan,” ujarnya.

Selain itu, terkait penegasan terhadap netralitas Pasukan Brimob di lapangan dalam menghadapi Pilkada di dua wilayah Bolaang Mongondow Raya, itu telah diatur dalam peraturan Kapolri (Perkap).

“Di Bolmong Raya ada dua Daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Yakni Boltim dan Bolsel, untuk itu selalu berhati-hati dan pintar-pintar dilapangan, tidak boleh ada kesan mendukung salah satu Paslon. Sesuai dengan peraturan penindakan disiplin atau pelanggaran kode etik, sudah diatur dalam Peraturan Kapolri,” tegasnya.

“Yang menjadi penekanan kita, terkait tindakan atau pengamanan anggota di lapangan yang tanpa disadari sudah mendukung salah satu pasangan calon. Itu jangan sampai terjadi,” pungkasnya.

Diketahui, Batalyon B Pelopor Polda Sulut menyiapkan 150 pasuka untuk pengamanan Pilkada Bolmong Selatan dan Bolmong Timur. (guf)

Lapangan Kerja dan Pelayanan Dasar Prioritas Sachrul-Oskar

ZONA BOLTIM – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Sam Sachrul Mamonto-Oskar Manoppo menggelar kampanye dialogis di Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, Jumat (2/9). Kampanye dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Peserta yang hadir di lokasi kampanye mengenakkan masker dan diatur jarak tempat duduk.

Sam Sachrul Mamonto dalam orasi politiknya, menyampaikan berbagai program yang akan dilakukan dirinya dan Oskar Manoppo ketika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur. Menurut Sachrul, banyak problematika yang terjadi di Bolaang Mongondow Timur, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat dan sebagainya. Hal-hal itu katanya perlu benahi bersama kedepannya.

“APBD kita berkisar 600-an miliar. Ini sangat minim untuk membangun daerah di semua bidang. Sehingga itu perlu ada lompatan-lompatan lagi agar daerah ini bisa lebih maju pembangunannya dan bisa berdiri sejajar atau bahkan melebihi daerah lain. Perlu ada network di tingkatan kementrian agar kita bisa mendapatkan anggaran yang banyak untuk membangun daerah,” ujar Sachrul.

Dihadapan para pendukungnya, Sachrul juga menyampaikan soal peluang lapangan kerja bagi putra-putri daerah ketika dirinya dan Oskar Manoppo terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. “Lapangan pekerjaan menjadi penting karena dampaknya tentu pada peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk apa kita punya banyak sarjana tapi tidak ada lapangan pekerjaan. Nah yang perlu kita siapkan terlebih dahulu tentu adalah lapangan pekerjaan,” ujar Sachrul.

Mengenai kesejahteraan perangat desa dan lembaga lainnya yang ada di dalam desa, Sachrul mengungkapkan hal itu menjadi prioritas dirinya dan Oskar Manoppo jika diberi kepercayaan masyarakat memimpin Kabupaten Boltim. “Gaji perangat desa, lembaga desa, petugas agama bisa dinaikkan. Kita sudah melakukan hitung-hitungan dan itu memungkinkan dalam APBD kita,” ungkap Sachrul. (*/guf)

Kegiatan BDR Kembali Dibuka

Rastono Sumardi

ZONA KOTAMOBAGU – Setelah sempat dihentikan sejak tanggal 14 September lalu akibat meningkatknya kasus Covid-19 di Kota Kotamobagu, Dinas Pendidikan (Disdik) kembali membuka kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR). Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Rukmi Simbala, dalam apel pagi, Kamis (1/10).

“Dengan syarat agar tetap menerapkan protokol kesehatan saat melakukan kunjungan BDR, dan itu harus diperhatikan oleh guru dan juga siswa. Hal ini perlu diketahui oleh orang tua agar anak-anak yang tidak dapat belajar secara daring dapat terlayani kembali,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan, Rastono Sumardi.

Hal itu lanjut Rastono, agar kesiapan dalam melakukan pembelajaran secara luring (luar jaringan) ini benar-benar aman, dan dapat dilakukan mulai Senin 5 Oktober 2020. “Untuk beberapa hari ini, kepala sekolah bisa memeriksa segala perlengkapan yang semestinya ada, seperti masker, handsanitizer dan face shield yang seharusnya dibutuhkan guru dalam melaksanakan tugas serta dipastikan dapat dipenuhi oleh pihak sekolah,” pinta Rastono.

Selain itu kata Rastono, dalam situasi seperti ini pihaknya berharap peran orang tua untuk dapat mendampingi dan mengarahkan anak-anak agar mereka dalam kondisi aman dari penularan Covid 19, dengan tetap di rumah saja dan belajar baik dalam bimbingan guru maupun mandiri. “Keberhasilan pembelajaran pada saat pandemi Covid-19 ini sangat dipengaruhi juga oleh partisipasi orang tua untuk memberikan dukungan kepada anak-anaknya,” ucapnya.

Ditambahkannya, orang tua dan guru harus ada komunikasi yang baik, agar kesulitan dan hambatan dalam pembelajaran dapat diatasi bersama. “Dalam kondisi abnormal seperti ini, tapi guru dan orang tua tetap berusaha agar pembejaran bisa tetap optimal,” pungkasnya. (guf)

Wali Kota Terima Kunjungan Kepala Kantor SAR Manado

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Badan SAR Nasional (Basarnas) Manado, Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di rumah dinas wali kota, Jumat (2/10).

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Badan SAR Nasional (Basarnas) Manado, Suhri N.N. Sinaga, SE MM, didampingi Kepala Pos Unit Siaga SAR Kotamobagu dan sejumlah personil.

Mewakili Wali Kota, Asisten I Setda Kotamobagu, Teddy Makalalag, mengatakan kunjungan kepala Kantor SAR Manado beserta personil SAR Kotamobagu itu dalam rangka koordinasi terkait program-program Basarnas kedepan. “Kedatangan mereka untuk silaturahmi dengan ibu wali kota sekaligus meminta dukungan Pemkot atas suksesnya tugas-tugas Basarnas yang ada di Kotamobagu,” kata Makalalag.

Lanjutnya, wali kota menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada pihak Basarnas dan mendukung tugas-tugas mereka di Kotamobagu. “Ibu wali kota mengucapkan terima kasih dan memberi dukungan kepada Basarnas serta memberi apresiasi atas kerja sama selama bertugas di wilayah Kota Kotamobagu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pos Unit Siaga SAR Kotamobagu, Nuriadin Gumeleng, mengatakan kunjungan Kepala Kantor SAR Manado di Kotamobagu juga melakukan koordinasi terkait keberadaan pos unit di Kotamobagu dengan cakupan wilayah kerja Bolaang Mongondow Raya. “Pertemuan tersebut juga membicarakan tentang permintaan gedung yang lebih representatif untuk kantor unit SAR Kotamobagu. Alhamdulillah, ibu wali kota sangat merespon dan akan memprioritaskannya,” pungkasnya. (guf)

4.691 Warga Kotamobagu Terima Bantuan Sembako September

Sarida Mokoginta

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kotamobagu melalui Dinas Sosial (Dinsos) kembali menyalurkan bantuan Sembako bagi warga yang terdampak Covid-19 untuk bulan september.

Kepala Dinsos Sarida Mokoginta mengatakan, penyaluran bantuan sudah dilakukan sejak rabu kemarin. “Bantuan bulan september, jumlah penerima dari hasil dari verivikasi berjumlah 4.691 warga,” kata Sarida, Kamis (1/10).

Untuk pendistribusian, pihaknya bekerja sama dengan pihak Kecamatan, Kelurahan dan Desa. “Untuk warga penerima di setiap desa dan kelurahan sudah kami kirimkan ke Sangadi dan Lurah se kota kotamobagu, jadi tidak ada yang keliru dan pasti tepat sasaran,” ujarnya. (guf)

APBD-P Ditetapkan, Wali Kota Apresiasi DPRD

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara mengikuti rapat paripurna pembicaraan tingkat II penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2020 melalui Video Conference (Vidcon), Rabu (30/9) malam.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag, didampingi Wakil Ketua I Syarif J Mokodongan, bersama Wakil Ketua II Herdi Korompot.

Wali Kota dalam sambutannya menjelaskan, besaran anggaran yang dialokasikan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Kotamobagu Tahun Anggaran 2020, lebih disebabkan karena adannya perubahan asumsi, serta adannya berbagai kebijakan pembangunan baik dari pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi. Sehingga masih sangat diperlukan adannya perubahan pada APBD Kotamobagu TA 2020.

“Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah juga telah memperhatikan prinsip dan kebijakan khususnnya dalam pengelolaan keuangan yakni harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transferan dan bertanggung jawab serta berdasarkan asaz keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,” kata Wali Kota.

Lanjutnya, dalam penyusunan APBD Perubahan, Pemkot Kotamobagu telah berupaya menetapkan target capaian, baik dalam konteks daerah dan satuan kerja maupun berbagai kegiatan yang akan menjadi target kinerja prioritas pembangunan tahun 2020. “Perubahan APBD Kotamobagu Tahun anggaran 2020 tersebut, juga tetap berorientasi kepada kepentingan publik sehingga diharapkan akan dapat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan yang paling utama adalah berdampak kepada masyarakat Kotamobagu,” ujar Wali Kota.

Diakhir sambutan, wali kota menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada jajaran pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kotamobagu atas disetujuinya Ranperda P-APBD Kotamobagu tahun anggaran menjadi Perda.

“Alhamdulilah malam ini enam fraksi DPRD sudah menyetujui. Atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas telah ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda. Adapun sejumlah catatan yang masuk dari enam fraksi tentunya sudah kami catat untuk dikoreksi bersama guna penyempurnaan Perubahan APBD yang akan kita kirim ke provinsi untuk koreksi selanjutnya,” tandas wali kota.

Rapat paripurna ini dihadiri langsung Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, SH, Sekda Kotamobagu Sande Dodo, para Asisten dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkot Kotamobagu. Untuk undangan lainnya mengikuti rapat paripurna via virtual. (guf)

DPRD Kotamobagu Sahkan APBD-Perubahan

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu menggelar sidang paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat II penetapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2020, Rabu (30/9) malam.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung ketua DPRD, Meiddy Makalalag didampingi wakil ketua I Syarifudin J Mokodongan dan wakil ketua II Herdy Korompot, serta di hadiri Wali kota Kotamobagu Tatong Bara (via vidcon) dan wakil Wali kota Nayodo Kurniawan.

Meiddy Makalalag selaku pimpinan rapat sidang paripurna ini saat membuka sidang membacakan tujuan rapat paripurna yang digelar DPRD KK. “Sidang rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat II penetapan rancangan peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2020 resmi dibuka, “ucapnnya.

Dalam sidang terhormat ini, enam fraksi di DPRD Kotamobagu, yaitu dari fraksi Demokrat, fraksi PKB, fraksi Hanura, fraksi Golkar, fraksi Nasdem, dan fraksi PDI Perjuangan, menyetujui serta menerima rancangan peraturan daerah tentang rancangan P-APBD TA 2020 untuk menjadi APBD Perubahan Kotamobagu.

Sementara itu ditempat yang sama meski via visual, Wali kota Tatong Bara dalam sambutannya mengatakan bahwa kita semua perubahan – perubahan pada besaran anggaran yang dialokasikan pada perubahan APBD Kotamobagu TA 2020, lebih disebabkan karena adannya perubahan asumsi serta adannya berbagai kebijakan pembangunan baik dari pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi sehingga masih sangat diperlukan adannya perubahan pada APBD Kotamobagu TA 2020.

“Dalam penyusunan perubahan anggaran APBD TA 2020 ini, juga telah memperhatikan prinsip – prinsip dan kebijakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnnya dalam pengelolaan keuangan daerah yakni harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transferan dan bertanggung jawab serta berdasarkan asaz keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, “ucapnnya.

Lanjut Wali kota, perubahan anggaran pendapatan dan belanja kotamobagu TA 2020, juga tetap berorientasi kepada kepentingan publik sehingga diharapkan agar dapat berimplikasi pada ekonomi pada pertumbuhan ekonomi dan yang paling utama adalah berdampak kepada masyarakat daerah yang sama-sama kita cintai.

“Dalam penyusunan perubahan anggarapan pendapatan belanja daerah kota kotamobagu TA 2020, Pemkot Kotamobagu berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah dan satuan kerja maupun berbagai kegiatan yang akan menjadi target kinerja prioritas pembangunan tahun 2020,”lanjut Wali kota.

Dalam sidang terhormat ini turut hadir Sekkot Kotamobagu Sande Dodo,Ketua DPRD Jajaran Asisten dan meski via vidcon unsur Forkopimda, jajaran kepala Dinas, Camat juga mengikuti jalannya sidang, sedangkan yang hadir tetap mengikuti Protap Covid – 19. (Advetorial)

Wakil Bupati Bolmut Buka Rapat Evaluasi PAD PBB-P2 dan Retribusi Daerah Tahun 2020

ZONA BOLMUT – Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena, MAP membuka kegiatan Rapat Evaluasi Pajak Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dan Retribusi Daerah Tahun 2020, yang bertempat di Ruang Rapat BPKD Kabupaten Bolmut, Rabu (30/9).

Wakil Bupati Bolmut dalam sambutannya, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajaknya serta aparat di tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang telah bahu membahu sehingga seluruh target yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 dapat tercapai.

Lebih lanjut disampaikannya perkembangan terkini pengelolaan keuangan Daerah terutama yang berkaitan dengan penerimaan daerah, dimana realisasi PBB sampai saat ini masih di angka 54,1 persen dan total penerimaan retribusi daerah pada periode ini baru mencapai 31 persen.

Meskipun di masa pandemi covid 19, dirinya yakin PBB-P2 dan Retribusi Daerah masih dapat meningkat jauh lebih besar di tahun-tahun mendatang. “Salah satu upaya Pemerintah Daerah lakukan di tahun ini adalah menerbitkan potensi-potensi pajak baru dari sektor priwisata, lingkungan hidup, penggunaan air bersih dan parkir di tepi jalan,” kata Wabup.

Menjelang jatuh tempo pembayaran PBB-P2, Wakil Bupati menghimbau para Camat, Lurah/Sangadi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting PBB–P2 bagi Pembangunan Daerah. “Koordinator penagihan di tingkat kecamatan dan kelurahan / desa serta petugas penagih agar lebih pro aktif dalam penagihan, baik tagihan tahun berjalan maupun tunggakan sebelumnya,” tegasnya.

“Inventarisir semua permasalahan PBB, termasuk data wajib PBB potensial dan melaporkannya ke BPKD. Diingatkan pula pembayaran PBB setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2 persen perbulan sesuai Perda Kabupaten Bolmut No. 9 Tahun 2012 tentang PBB-P2,” tandas Wabup.

Turut hadir Asisten Administrasi Umum Sekda Aang Wardiman, Ak.CA, Kepala BPKD Bolmut Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., para Camat serta Sangadi dan Aparat Desa. (rendi)

BPJS Ketenagakerjaan Temui Wali Kota, Ini yang Dibahas

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara, menerima kunjungan dari perwakilan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), bertempat di Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (30/9).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulut, Hendrayanto SE, M.M, didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kotamobagu, Suhardi Achmad bersama Adhishafah Curmacosasih, selaku Kabid kepesertaan cabang Sulut.

Ditemui media ini usai pertemuan, Suhardi menjelaskan maksud dan tujuan dari kedatangan mereka. Dimana, pihak BPJS Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan Walikota Tatong Bara, terkait kepesertaan Non Aparatur Sipil Negara (ASN), Korpri, tenaga kerja diperusahaan Swasta, IKM, serta perangkat Desa/Kelurahan yang ada di Kotamobagu.

“Selain melakukan koordinasi program, BPJS Ketenagakerjaan sendiri meminta dukungan dari Pemkot Kotamobagu, atas program yang dilaksanakan oleh BPJS terhadap para non ASN,” ucapnya.

Dijelaskannya, pihak mereka sangat berharap banyak terhadap Pemkot Kotamobagu, terkait cakupan kepesertaan dalam hal implementasi program diwilayah Kota Kotamobagu. “Alhamdulillah ibu Wali Kota Tatong Bara, menyambut baik soal program ini. Pun, dengan menjadi peserta program Jaminan Sosial ini, para pekerja non ASN termasuk pegawai swasta bisa tercover dalam hal keselamatan diri,” jelasnya.

Terpisah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kotamobagu, Imran Golonda mewakili Wali Kota Kotamobagu, menjelaskan, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat termasuk pegawai swasta dan non ASN, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

“Tujuan terpenting dari keikutsertaan pada program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya,” tutur Imran.

“Contohnya pekerja di Damkar dan DLH. Dimana, tingkat resiko kerja mereka dilapangan sangat tinggi. Bahkan juga insan pers yang terdaftar dalam perusahaan pers di masing-masing media. Oleh sebab itu, keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sangatlah penting,” Pungkasnya. (guf)