ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) terus mendorong pengembangan olahraga di Kota Kotamobagu. Selain memaksimalkan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, Dispora juga akan bekerja sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam pemanfataan Dana Desa (Dandes) untuk pemberdayaan dan peningkatan cabang olahraga di desa.
Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, Hendra Mokoagow, mengatakan pihaknya akan mendata fasilitas olahraga di tiap desa. Selanjutnya, data tersebut akan dikoordinasikan dengan DPMD untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah di masing-masing desa. “Termasuk juga akan kita petakan cabang olahraga apa yang akan dikembangkan di tiap desa. Nanti kita akan kirimkan pelatih untuk menggali potensi yang ada,” katanya.
Selain DPMD, ia mengungkapkan pihaknya juga akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan soal persiapan mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). “Kami telah menyurat secara resmi ke Dinas Pendidikan untuk menggali potensi-potensi berbakat yang nantinya akan dibina secara berkesinambungan untuk untuk menghadapi O2SN maupun turnamen-turnamen baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Saat ini kita tinggal menunggu kalau ada tindak lanjutnya, untuk pemetaan cabang olahraga per sekolah. Kemudian Dispora akan mengirim pelatih untuk proses pembinaan dan pelatihan,” ungkapnya. (gjm)
Bupati Drs Hi Depri Pontoh saat menyerahkan LKPD ke Kepala BPK Perwakilan Sulut.
ZONA BOLMUT — Tak hanya disiplin administrasi saja, namun disiplin waktu juga menjadi komitmen terpenting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Hal ini tentunya dibuktikan Pemkab, lewat penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019, kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara.
Bupati Drs Hi Depri Pontoh mengatakan, ini sebagai konsekuensi ketentuan pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan, dimana pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparan. Harapannya tidak lain adalah efisiensi dan efektivitas pelaksanaan keuangan itu sendiri.
“Tentunya dari tahun ke tahun, kami sebagai pemerintah terus berupaya dalam perbaikan manajemen pengelolaan keuangan. Jika ini baik, maka tujuan program pembangunan pemerintah daerah dapat segera terealisasi, dan ini sangat mendesak bagi kami,” ungkap bupati.
Sementara itu Kepala BPK-RI Perwakilan Sulawesi Utara, Kharyadi SE MM AK CA CFrA CSFA, mengatakan hal ini telah diamanatkan undang-undang, dan BPK diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. “Berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara, kami akan memeriksa bagaimana pelaksanaan anggaran di tahun 2019 dan juga akan memeriksa bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan dari kekayaan daerah yang dikelola masing-masing pemerintah kabupaten-kota,” ucapnya dalam sambutannya saat menerima penyampaian LKPD Pemkab Bolmut, di Auditorium BPK-RI Perwakilan Sulut Kamis (12/3).
Ia menjelaskan, LKPD yang diserahkan kepada BPK ini belum final (unaudited), maka dari itu dalam 2 bulan ke depan pihaknya akan melakukan pemeriksaan interen pertama dalam 40 hari terakhir. “Untuk pemeriksaan LKPD ini, nantinya akan sampai pada kesimpulan opini yang tentunya diharapkan oleh kabupaten/kota yang bersangkutan,” tutup Kharyadi. (rendi)
Bupati Drs Hi Depri Pontoh dan Sekretaris Daerah DR Asripan Nani MSi saat menemui Gubernur Olly Dondokambey di ruang kerjanya.
ZONA BOLMUT — Bupati Drs Depri Pontoh dan Sekertaris Daerah Dr Asripan Nani MSi menemui Gubernur Olly Dondokambey di ruang kerjanya, Kamis (12/3). Kunjungan itu dalam rangka tindak lanjut atas penanganan banjir dan longsor di Kabupaten Bolmut
Sekda Dr Asripan Nani MSi mengatakan, ada beberapa poin yang disampaikan ke gubernur mengenai penanganan bencana. “Kita sampaikan soal kondisi wilayah saat ini, termasuk kendala apa saja yang ditemui. Sampaisaat ini Bolmut masih berstatus tanggap darurat bencana,” kata Sekda.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) siap membantu hingga kondisi wilayah di terdampak kembali pulih. “Rencananya Pak Gubernur juga akan mengunjungi Bolmut,” ungkap Sekda. (Rendi)
Wali kota saat menyerahkan LKPD Unaudit kepada Kepala BPK Perwakilan Sulut.
ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota, Tatong Bara, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudit Tahun Anggaran 2019 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (12/3). Penyerahan LKPD itu dilakukan serentak bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara (Sulut), di Kantor BPK Perwakilan Sulut, Manado.
Wali kota mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada BPK. Menurutnya, dalam menjalankan roda pemerintahan perlu pengawasan dan pemeriksaan agar bisa berjalan baik.
“Setelah diserahkan, selanjutnya akan ada audit rinci oleh Tim Auditor BPK. Harapannya semoga proses audit nanti bisa berjalan lancar,” kata wali kota.
Wali kota menambahkan, penyerahan LKPD itu merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana amanat perundang-undangan. “Sebelumnya tim audit BPK sudah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pendahuluan. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas LKPD Tahun 2019,” tambah wali kota. (guf)
Kepala Disbudpar Anki Taurina Mokoginta saat menghadiri undangan grand opening strawberry cafe.
ZONA KOTAMOBAGU – Kehadiran produk-produk lokal disejumlah kafe di Kotamobagu mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota (Pemkot). Hal ini seperti dikatakan Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Anki Taurina Mokoginta, saat menghadiri undangan Grand Opening Strawberry Cafe, Jumat (7/3) pekan lalu.
“Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat berterima kasih kepada owner strawberry cafe, karena sudah mengijinkan produk-produk pangan lokal dari UMKM Kota Kotamobagu untuk hadir di tempat ini,” kata Anki.
Menurutnya, kehadiran produk lokal seperti kopi Bilalang di kafe tersebut ikut membantu dan mempromosikan produk tradisional Kotamobagu kepada konsumen dari luar daerah. “Mudah-mudahan kehadiran kafe strawberry bisa membantu mempromosikan Kota Kotamobagu terlebih untuk para pecinta kuliner dan para generasi muda,” ujarnya.
Kehadiran kafe ini, lanjut istri Wakil Wali Kota Kotamobagu ini, juga bisa membantu BUMN dan BUMD terlebih menyediakan fasilitas untuk meeting dan fasilitas kuliner yang berpihak pada pangan lokal.
“Insya allah kedepan kalau ada hajatan lagi dari kafe ini, tentu kami mengharapkan ada intervensi untuk UMKM agar supaya mereka diberi satu ruang untuk bisa mempromosikan produk lokal. Kita tidak perlu promosi jauh-jauh dulu. Kalau di dalam sudah mengenal pasti lebih mudah untuk promosi ke luar daerah,” pungkasnya
Seperti diketahui, kafe yang terletak di depan Hotel Sutan Raja Kotamobagu tersebut, menyediakan menu kuliner khas tradisional Mongondow berupa, ayam sinorang, dinangoi gula merah, dinangoi coklat keju dan dinangoi Srikaya. (guf)
Bupati Drs Hi Depri Pontoh saat menerima bantuan untuk korban bencana alam secara simbolis dari Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.
ZONA BOLMUT — Bupati Drs Hi Depri Pontoh menerima bantuan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Bantuan diserahkan Gubernur Provinsi Gorontalo, Drs Hi Rusli Habibie MAP bersama Forkopimda Provinsi Gorontalo di Kantor Desa Lipu Bogu atau dapur umum Pemda untuk penanganan darurat bencana alam.
Bantuan yang diberikan berupa 2.000 Kg Beras dan Ikan segar yang langsung di distribusikan kepada masyarakat terdampak banjir. (Rendi)
Pemkab Bolmut menerima bantuan dari Pemkab Boltim.
ZONA BOLMUT — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut menerima bantuan dari Pemkab Bolaang Mongondow Timur (Boltim) untuk korban bencana alam. Bantuan itu diserahkan Ketua TP PKK Boltim, Nursiwin Dunggio, dan diterima Sekretaris Daerah, DR Drs Asripan Nani MSi, Rabu (11/3).
“Terima kasih atas bantuan bantuan yang diberikan Pemkab Boltim. Ini ada adalah wujud kepedulian terhadap masyarakat Bolmut yang tertimpa bencana alam,” kata Sekda.
Selain bantuan berupa kebutuhan pokok untuk para korban bencana alam, Pemkab Boltim juga membawa bantuan obat-obatan serta 20 orang tenaga kesehatan yang ditugaskan selama empat hari melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. (Rendy)
Polisi Cilik Polres Kotamobagu saat mengikuti lomba di SPN Polda Sulut.
ZONA HUKRIM – Polisi Cilik (Pocil) Polres Kotamobagu meraih peringkat pertama pada lomba Polisi Cilik tingkat Polda Sulawesi Utara (Sulut) yang digelar di Graha Dotulong, SPN Polda Sulut, Selasa (10/3) kemarin.
Menurut Pembina Polisi Cilik Polres Kotamobagu, Iptu Agus Julianto, keluarnya Polisi Cilik Polres Kotamobagu sebagai juara satu telah melalui rangkaian hasil penilaian dari Korps lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri.
“Alhamdulillah Polisi Cilik Kotamobagu berhasil meraih juara satu. Untuk juara dua Polres Minahasa Selatan dan juara tiga Polresta Manado,” kata Agus, yang juga Kanit Dikyasa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kotamobagu.
Pembina Polisi Cilik Polres Kotamobagu, Iptu Agus Julianto berswafoto dengan Polisi Cilik binaannya usai dinyatakan pemenang.
Atas prestasi ini, lanjut Agus, Korlantas Polri memutuskan bahwa untuk pemenang Polisi Cilik tingkat Polres/Polresta akan mewakili Polda Sulut untuk mengikuti lomba di tingkat nasional.
“Prestasi ini belum bisa membuat kami merasa puas diri, tapi akan tetap selalu melakukan latihan yang nantinya untuk mempersiapkan kegiatan-kegiataan ke depan. Dalam lomba Pocil tingkat nasional akan dipimpin langsung oleh bapak Kapolres Kotamobagu, AKBP Prasetya Sejati SIK,” terangnya.
Dirinya menambahkan, diraihnya peringkat pertama Polisi Cilik tingkat Polda Sulut berdasarkan beberapa poin penilaian seperti yel-yel dan gerakan lainnya. “12 gerakan yang kita latih kepada Polisi Cilik ini hanya butuh waktu dalam dua minggu. Dan alhamdulillah kita mendapat nilai tertinggi,” tambahnya.
Seperti diketahui, Polisi Cilik Polres Kotamobagu terdiri dari 31 anak utusan SD Kristen X Kotamobagu. “Pesertanya terdiri dari siswa kelas IV, V dan VI. Dan kemarin sebelum mengikuti lomba di SPN Polda Sulut, Polisi Cilik dilepas langsung pak Kapolres yang ditandai dengan penyerahan pataka dari Kapolres ke Kasat Lantas. Kemudian Kasat Lantas menyerahkan kepada saya sebagai pembina dan langsung berangkat ke Manado untuk mengikuti lomba,” pungkasnya. (guf)
Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara saat memberikan sambutan pada kunjungan kerja Ketua Komisi IX DPR RI.
ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota, Tatong Bara, menerima kunjungan kerja Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (11/3).
Wali Kota dalam sambutannya, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua Komisi IX atas kunjungannya di daerah Kota Kotamobagu. “Atas nama pemerintah dan masyarakat menyambut dengan suka cita dengan tibanya Ketua Komisi IX DPR RI, Wali Kota Manado dan Kepala BPOM Sulawesi Utara di tanah adat Kota Kotamobagu. Tentu sebagai pemangku adat di daerah ini saya harus menyapa dengan bahasa adat Dega’ Niondon Komintan (selamat datang) untuk tetamu kita Ibu Felly, Pak Wali Kota Manado dan Kepala BPOM Sulut,” ucap wali kota.
Lebih lanjut wali kota mengatakan, luas wilayah Kota Kotamobagu sebelumnya 68 KM2, setelah verifikasi tentang luas wilayah dari Kementerian Dalam Negeri, luas wilayah Kotamobagu ketambahan 40 KM2 sehingga saat ini sudah menjadi 108 KM2. “Jadi dalam sehari kalau naik bentor keliling Kotamobagu semua dapat dikunjungi. Kota Kotamobagu sendiri terdiri dari empat kecamatan dan 33 desa/kelurahan. Untuk jumlah penduduk kurang lebih 127 ribu jiwa, hidup rukun dan damai dengan berbagai etnis, suku dan agama. Dan alhamdulillah tahun kemarin Kotamobagu dinobatkan sebagai daerah nomor 7 paling toleran di Indonesia,” terangnya.
Meski baru berusia 12 tahun sejak dimekarkan pada tahun 2007 dengan undang-undang nomor 4 tahun 2007, Kotamobagu telah menancapkan sistematika baik disegi pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan. “Kotamobagu sampai hari ini terus berbenah diberbagai bidang. Untuk itu Kota Kotamobagu disepakati dan ditetapkan oleh masyarakat dan seluruh pimpinan daerah sebagai Ibukota calon Provinsi Bolaang Mongondow Raya, jika moratorium sudah dicabut pak presiden,” sebut wali kota.
Dalam kesempatan itu, wali kota juga menjelaskan bahwa pada Agustus tahun 2018 lalu, Kota Kotamobagu sudah menjadi pengukuran inflasi selain Kota Manado. “Karena pertumbuhan ekonomi di Kotamobagu sudah cukup baik dengan memiliki berbagai keunggulan mulai dari sisi infrastruktur dagang dan jasa dibanding dengan empat kabupaten lainnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menyampaikan kunjungan kerjanya di daerah Kotamobagu sudah merupakan komitmen dirinya atas kepercayaan masyarakat Kota Kotamobagu dalam mengemban amanah di gedung parlemen senayan. “Kunjungan kerja saya ke Kota Kotamobagu selain meninjau infrastruktur kesehatan juga program BPOM Sulawesi Utara. Ada tujuh mitra kerja kami di Komisi IX yakni, kementerian kesehatan, kementerian tenaga kerja, BPOM, BKKBN, BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan dan BNP2 PMI,” kata Felly.
Kunjungan kerjanya di Kotamobagu ini, kata felly, juga meninjau RSUD Kotamobagu terkait kesiapan dalam menangani jika ada pasien yang terindikasi virus corona. “Jadi saya akan melihat langsung seperti apa penanganan pasien di rumah sakit milik daerah. Saya lihat nanti pelayanan seperti apa, dan tentunya jika ada hal-hal yang tidak baik pasti saya akan sampaikan dan harus dibenahi. Kemudian hal-hal yang harus dipenuhi pemerintah daerah bisa kami bicarakan dengan kementrian kesehatan apa yang bisa dibantu untuk RSUD Kotamobagu dalam peningkatan fasilitas kesehatan demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. (guf)
Kegiatan Worshop Penyusunan Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah di Swissbell Hotel, Manado.
ZONA BOLMUT – Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), menggelar Workshop Penyusunan Produk Hukum Daerah. Kegiatan itu dilaksanakan di Swissbell Hotel, Manado, Rabu (11/3), yang diikuti perwakilan dari masing-masing perangkat daerah. Tujuannya dalam rangka peningkatan kapasitas verifikasi produk hukum pada perangkat daerah dalam penyeragaman mekanisme dan bentukan produk hukum terencana, terpadu dan terkoordinasi.
Mewakili Bupati Drs Hi Depri Pontoh, Staf Ahli Bupati Karim Lauma, menyampaikan penyelenggaraan kegiatan itu merupakan salah satu wujud perhatian serius dan konsistensi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memantapkan kinerja. “Proses perencanaan dan pembangunan daerah yang dibarengi dengan kerangka hukum yang kuat melalui Perda dan Perkada yang fokusnya untuk kepentingan daerah,” katanya.
Ia mengungkapkan, masih ada produk hukum yang tidak sesuai. Oleh karena itu, saat ini Pemda masih membutuhkan sumber daya aparatur yang bermutu perumus kebijakan produk hukum daerah. “Baru-baru ini Presiden Joko Widodo telah menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi (OMNIBUS LAW) disektor investasi suatu daerah. Maka melalui workshop ini potensi masalah dapat diminimalisir dalam rancangan maupun rumusan produk hukum agar bisa tertata lebih baik lagi,” ujarnya. (Rendi)
