25 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu mulai melakukan reses pertama tahun 2020. Tiap anggota DPRD turun menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.
Di Dapil Kotamobagu Utara dan Timur, Wakil Ketua DPRD Herdy Korompot dan Dani Ikbal Mokoginta menyerap aspirasi masyarakat di kantor Desa Pontodon. Ratusan orang hadir memberikan masukan terhadap terkait dengan kebutuhan masyarakat setempat. Mulai dari infrastruktur pendidikan, kesehatan, air bersih, hingga beasiswa anak asuh.
Di Kecamatan Kotamobagu Selatan, Jusran Deby Mokolanud, Alfitri Tungkagi, Rewi Daun, dan Win Ponuntul menggelar reses di rumah adat Komalig, Desa Kopandakan I. Ratusan masyarakat hadir.
Ketua DPRD Meiddy Makalalag turut menghadiri reses para anggota DPRD Dapil Kotamobagu Selatan tersebut. Di Desa Poyowa Kecil, anggota DPRD dari Partai Golkar Eka Mashoeri melaksanakan juga reses. Ketua DPRD Meiddy Makalalag juga menghadiri reses ini.
“Masa reses adalah kesempatan setiap anggota DPRD turun menyerap aspirasi untuk diperjuangkan di tahun anggaran berikut. Kita bersyukur masyarakat antusias,” kata Ketua DPRD, Meiddy Makalalag. (advertorial)
ZONA KOTAMOBAGU – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kotamobagu, Noval Manoppo, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020, di Balroom The Ritz Carlrton Hotel, Jakarta, yang dilaksanakan selama dua hari, mulai Rabu (19/2) sampai Kamis (20/2).
Menurutnya, pada hari pertama rakor tersebut, membahas terkait permasalahan-permasalahan investasi diseluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia.
“Selain membahas soal permasalahan investasi, juga membahas mengenai sinkronisasi data perizinan dan investasi di seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia,” kata Noval.
Lanjutnya, di hari kedua Presiden Joko Widodo hadir pada kegiatan itu. “Pak presiden menyampaikan beberapa poin penting yakni, jangan menghambat investasi swasta. Sebab itu sangat penting dan berperan bagi pengurangan pengangguran,” sebutnya.
Kemudian lanjut Noval, Presiden juga meminta kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk wajib mendelegasikan kewenangan penertiban izin kepada Kepala Dinas PMPTSP di daerah masing-masing.
“Pak presiden meminta seluruh kepala daerah untuk melihat dan memeriksa apakah ada investasi yang mandek (terhenti) di daerah masing-masing. Kalau ada, segera diselesaikan dan dikeluarkan izinnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, presiden juga menekankan kepada investor untuk wajib bekerjasama dengan UMKM di daerah dan merekrut tenaga kerja lokal.
“Presiden menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan sebaik-baiknya. Bukan hanya persoalan perizinan, tapi melayani secara keseluruhan. Sebab kata pak presiden, tahun depan akan dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk dinas PMPTSP kabupaten/kota,” pungkasnya. (gjm)
Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan saat membuka rapat bersama TPID.
ZONA KOTAMOBAGU – Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, membuka High level meeting (Pertemuan tingkat tinggi) terkait Penyusunan Rencana Program Kerja Pengendalian Inflasi Daerah, antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kotamobagu bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (20/2), di hotel Sutan Raja Kotamobagu.
Wakil Wali Kota dalam sambutannya mengatakan, rapat ini merupakan kegiatan yang sangat penting serta menjadi sangat strategis bagi daerah Kotamobagu. “Ini kegiatan yang sangat penting. Khususnya untuk pengendalian inflasi di daerah yang kita cintai ini,” kata Wawali.
Wawali mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) di tahun 2020 ini akan melaksanakan pogram dan kegiatan untuk pengendalian inflasi daerah.
“Seperti pelaksanaan program dan kegiatan stabilitas harga pangan, peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan yang semuanya akan dilakukan OPD teknis di lingkup Pemkot Kotamobagu,” ungkap Wawali.
Selain itu kata Wawali, Pemkot juga akan melaksanakan program peningkatan produksi holtikultura dan kegiatan pasar murah di wilayah Kotmaobagu. “Ini juga dalam rangka pengendalian inflasi di Kotamobagu,” tukasnya.
Tak hanya itu, pembinaan dan pengawasan dalam bidang pertambangan pun kata Nayodo akan dilakukan pemantauan. “Hal ini guna memantau ketersediaan dan pengawasan penyaluran BBM dan elpiji bersubsidi di Kotamobagu pada tahun 2020 ini,” tutup Wawali.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala BI Perwakilan Sulut Arbonas Hutabarat, Sekda Sande Dodo, para asisten dan kepala SKPD. (gjm)
Kepala Bappelitbang, Abdul Nazarudin Maloho, saat memberi sambutan.
ZONA BOLMUT — Sebagai daerah perbatasan antar provinsi bahkan negara, sudah selakyaknya Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) mendapat perhatian khusus dari pemeritah. Wacana tersebut berkembang lewat kegiatan Forum Diskusi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 yang diprakasai Badan Perencanaan dan Penelitian (Bappelitbang) Bolmut, Selasa (18/02), kemarin.
Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan SKPD, Tokoh Masyarkat Bolmut Crhistovel Buhang dan Insan Pers dengan pemateri Sekretaris Bapeda Provinsi Sulut dan Narasumber Prof Dr Charles Kepel DEA ini, berbicara tentang arah kebijkan RKPD pemerintah daerah yang sempurna dan tepat guna, dimana kesimpulannya meruncing pada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Perbatasan.
“Sebagai adaerah perbatasan, Bolmut harus menjadi daerah khusus pengembangan dalam berbagai sektor. Tentunya ini harus dibarengi dengan langkah inovasi dari pemerintah daerah untuk mewujudkanya,” ujar Christofel Buhang, salah satu tokoh masyarakat Bolmut.
Dirinya mengaku sangat mendukung, adanya wacana pemerintah daerah yang ingin menetapkan Kabupaten Bolmut pada program kerja tahun 2021, sebagai daerah pengembangan kawasan ekonomi khusus perbatasan. “Inovasi ini seperti inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kami akan selalu mendukungnya,” tutur Buhang.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang, Abdul Nazarudin Maloho, mengatakan kegiatan konsultasi publik ini, sebagai salah satu syarat dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah. Atas dasar itu tandas Maloho, kegiatan ini menjadi momentum bagi Pemkab untuk saling berkonsultasi terhadap pebangunan daerah yang terintegrasi serta mampu menjawab berbagai aspek kebutuhan masyarakat. “Salah satu program yang akan kita prioritaskan pada program kerja pemerintah daerah tahun 2021 yakni pengembangan KEK Perbatasan di Kabupaten Bolmut, “ujarnya.
Ia berjanji pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Sulut, akan mengawal terus program tersebut hingga ke tingkat Musrembang Nasional. “Untuk mewujudkannya, Program KEK Perbatasan akan kita kawal hingga ke tingkat pusat. Muda-mudahan ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat untuk dapat terealisasi,” tutup Maloho. (Rendi)
Pertemuan para kepala sekolah dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait persiapan penilaian sekolah adiwiyata tingkat Kota Kotamobagu.
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) mengumpulkan para Kepala Sekolah (Kepsek) di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Rabu (19/2), terkait persiapan penilaian sekolah adiwiyata tingkat Kota Kotamobagu.
Asisten II, Gunawan Damopolii, mengatakan penilaian sekolah adiwiyata itu dilakukan guna menunjang program pemerintah pusat, sekaligus mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) nomor: P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan. “Pertemuan ini penting kita lakukan guna memberi pemahaman kepada para kepala sekolah menyangkut apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi penilaian sekolah adiwiyata nanti,” katanya, saat membuka kegiatan itu.
Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, Irwan Paputungan, mengungkapkan kegiatan itu dilaksanakan sebagai langkah awal sebelum masuk tahapan penilaian. “Melalui pertemuan ini kita harap semua sekolah sudah bisa menyiapkan hal-hal yang akan menjadi fokus penilaian pada lomba sekolah adiwiyata nanti,” ungkapnya.
Sekolah yang terpilih sebagai pemenang lomba akan mewakili Kota Kotamobagu di tingkat provinsi. “Partisipasi dari semua sekolah sangat kita harapkan,” tambahnya. (gjm)
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Desa (Pemdes) Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, menggarap sektor pertanian sebagai sumber Pendatan Asli Desa (PADes) melalui Badan Usaha Milih Desa (Bumdes).
Menurut Sangadi Bungko, Kautsar Muri Gonibala, potensi pertanian di desa bungko cukup besar. Sebagaian besar masyarakat di desa itu berprofesi sebagai petani.
“Rata-rata penduduk desa berprofesi sebagai petani. Makanya, untuk mendorong dan memudahkan mereka, saya pikir akan lebih baik jika BUMDes bergerak di pertanian,” kata Muri.
Selama ini kata Muri, petani cukup kesulitan ketika masuk musim tanam, atau panen. Hal itu karena ketidak tersediannya alat mesin pertanian (Alsintan) sehingga menjadi kendala para petani.
“Makanya, saya pikir alat bantu pertanian seperti mesin seperti mesin rontok dan traktor, bisa mengefisienkan waktu dan produktifitas petani. Ini sudah kami masukkan ke dalam RKPDes, dan bahkan sudah dievaluasi juga. Dengan upaya ini, saya tentu berharap bisa berdampak positif pada masyarakat desa, termasuk pada PADes,” pungkas Muri. (gjm)
ZONA KOTAMOBAGU – Dalam rangka menggali potensi olahraga di dalam desa, Pemerintah Desa (Pemdes) Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur, mengagendakan tiga cabang olahraga (Cabor) dalam kegiatan pembinaan olahraga sebagaimana yang menjadi inovasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kotamobagu.
Sekretaris Desa Moyag, Maskur Gumalangit mengatakan, kegiatan tersebut guna menindaklanjuti inovasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menggali potensi olahraga di desa.
“Untuk pembinaan keolahragaan di Desa Moyag, ada tiga cabor yang akan dilakukan pembinaan, yakni sepak bola, bulu tangkis dan tenis meja,” kata Maskur.
Lanjut Maskur, untuk anggaran pelaksanaan, Pemdes Moyag akan menganggarkan pembinaan tersebut di Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Moyag Tahun 2020. “Pembinaan ini masuk di anggaran tahun 2020. Namun kepastian kapan dimulai, masih menunggu pencairan dana,” ujarnya.
Ditambahkannya, bahwa dalam pembinaan keolahragaan ini, Pemdes hanya menyiapkan fasilitas yang diperlukan ketiga cabor tersebut. Untuk honor dari pelatih, itu merupakan tanggungan dari Dispora Kotamobagu. “Sesuai isi surat dari Dispora ke DPMD kemudian dilanjutkan ke 15 Desa di Kotamobagu, bahwa untuk honor dari pelatih itu akan dibiayai Dispora Kotamobagu,” terangnya. (gjm)
Seleksi calon anggota Paskibraka di Lapangan Olahraga Desa Bungko.
ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) mulai menyeleksi calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2020. Rabu (19/2), 364 siswa-siswi SMA sederajat di Kota Kotamobagu mengikuti seleksi yang dilaksanakan di Lapangan Olahraga Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan.
“Ini adalah proses penjaringan untuk mendapatkan Paskirbara yang akan bertugas mengibarkan bendera merah-putih pada 17 Agustus nanti,” kata Kepala Dispora, Anas Tungkagi.
Ia mengungkapkan, peserta seleksi ada siswa dan siswi utusan dari tiap sekolah. Para peserta itu akan mengikuti berbagai tahapan seleksi hingga beberapa bulan ke depan. “Seleksi ini kita laksanakan di desa dan kelurahan mewakili tiap kecamatan. Ini dimaksudkan agar masyarakat bisa melihat secara langsung tentang proses seleksi yang dilakukan,” ungkapnya.
Untuk menjadi seorang Paskibraka, para peserta katanya harus melewati semua proses seleksi yang didalamnya ditetapkan beberapa kriteria. “Selain tinggi dan berat badan, akan ada juga tahapan wawancara, tes tertulis dan mental disiplin,” tambahnya. (gjm)
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu terus memaksimalkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2020.
Target PAD sektor PBB-P2 Kotamobagu tahun 2020 yakni Rp 6.573.683.661 Miliar. Hal ini tentu perlu melihat potensi pajak yang ada di daerah setempat untuk dimaksimalkan.
Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, Pra Sugiarto Yunus melalui Kabid Pendataan dan Pendaftaran, Ilmar Rusman, bahwa pihak mereka akan bekerja semaksimal mungkin guna mendorong target tersebut agar tercapai.
“Kita sudah menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi Bangunan (PBB) kepada Sangadi dan Lurah se Kota Kotamobagu. Pun kita juga memberi waktu sampai dengan bulan Maret 2020 untuk perbaikan dan verifikasi ulang data,” ujar Ilmar.
Dikatakannya, sosialisasi juga akan dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mengoptimalkan realisasi PBB-P2 tahun ini, mengingat PBB-P2 merupakan salah satu sumber utama PAD Kotamobagu.
“Kami akan terus mendorong agar wajib pajak melaksanakan kewajibannya membayar pajak tepat waktu. Kita berharap target yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai 100 persen,” jelas Ilmar.
Di satu sisi, Pemkot Kotamobagu juga mengapresiasi semua pihak yang memiliki kesadaran tinggi dengan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Sebab, membayar pajak adalah salah satu wujud peran aktif masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan yang tengah dilakukan Pemkot Kotamobagu dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. (gjm)
ZONA BOLTIM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) launching pemilihan bupati dan wakil Bupati Boltim dengan perkenalkan maskot Pilkada 2020 dari KPU Boltim.
Launching yang dihadiri oleh masyarakat Boltim, Komisioner KPU RI, Ketua KPU Provinsi Sulut Ardiles Mewoh bersama para Komisioner KPU Provinsi Sulut, para Ketua KPU dan Komisioner kabupaten/kota se-Sulut, Bawaslu Boltim, Asisten I Pemkab Boltim Priamos dan Kaban Kesbangpol Boltim Udel Simbala itu digelar di Taman Pondabo, Tutuyan, Selasa (18/2/2020).
Komisioner Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Boltim Terry F Suoth mengatakan alasan pemilihan maskot tersebut karena agar lebih familiar di mata masyarakat.
Ia menjelaskan, Bolang dan Awang adalah satu kesatuan dalam bahasa Mongondow yaitu Bolangawang atau cengkih yang diplesetkan jadi dua yaitu Bolang dan Awang.
“Jadi hal itu bertujuan supaya akrab di masyarakat, supaya juga agar lebih mudah disosialisasikan,” ucapnya.
Menurutnya, karakter tersebut dipakai menggunakan baju adat Bolaang Mongondow. “Jadi karakter Si Bolang dan Si Awang menggunakan pakaian adat Bolaang Mongondow , selain itu ada beberapa makna pada maskot itu,” ucapnya.
Ia menjelaskan, warna cokelat pada karakter itu menggambarkan warna cengkih yang sudah kering dan senyuman pada karakter menggambarkan pelayanan KPU yang ramah kepada masyarakat Boltim.
“Selanjutnya tangan kanan itu memegang paku dengan jari kelingking yang sudah berwarna tinta, hal itu bermakna mengajak masyarakt Boltim agar berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur di Boltim,” ucapnya.
Lanjutnya, tangan kiri itu memegang kertas dengan keterangan bahwa waktu pemilihan di Boltim itu pada tanggal 23 September tahun 2020.
“Terus ada lagi, Hamose atau kalung yang digunakan si Awang itu kita menggambarkan karakter, kalung yang ber warna merah muda yang memiliki tujuh titik hitam yang mengartikan tujuh kecamatan yang ada di Boltim serta lima gantungan yang mengartikan lima komisioner dengan 23 titik kuning yang mengartikan tanggal 23 September, nah itu diskripsi maskotnya,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Boltim Jamal Rahman Irot mengatakan, dengan launching pemilihan bupati dan wakil bupati Boltim berarti dimulainya seluruh tahapan KPU.
“Pelaksanan Pilkada 2020, KPU Boltim selalu terbuka, apabila ada masukan dari masyarakat dipersilakan,” ujarnya. (rpm)
25 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu mulai melakukan reses pertama tahun 2020. Tiap anggota DPRD turun menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.
