Jumat, 15 Mei 2026
Beranda blog Halaman 452

KMT Topang Angka Produksi Rica di Kotamobagu

Penulis
Bagas Triangga
-
Pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kotamobagu saat meninjau kebun cabe petani Matali.

ZONA KOTAMOBAGU – Salah satu Petani Holtikultura jenis Cabe di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur yang juga merupakan anggota Komunitas Mareta Totabuan (KMT), Lukman Nur menerima kunjungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kotamobagu, Selasa (18/2).

Ketika dihubungi awak media Lukman Nur mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka melihat langsung hasil Pertaniannya. “Pagi ini pihak Dinas Pertanian dan Perikanan datang dan melihat langsung hasil Tanaman Holtikultura jenis Cabe yang kami kembangkan,” ungkap Lukman.

Dirinya menerangkan, dengan cara bertani yang KMT lakukan, mampu menghasilkan Cabe dengan panen yang cukup maksimal yaitu 100 Kilo Gram sepekan untuk 1.000 Pohon. “Seminggu bisa panen hingga 100 Kilo Gram, tapi tentunya Cabe ini harus mendapatkan perlakuan khusus,” terang Lukman.

Dalam kunjungan tersebut Lanjut Lukman, Dinas Pertanian dan Perikanan juga mendata luas lahan yang dikelola KMT. “Jika digabungkan itu lebih dari 10 hektar, yang secara otomatis jika digabungkan bisa menghasilkan cabe sekitar 15 Ton setiap minggunya,” jelas Lukman.

Lukman menambahkan, KMT juga berencana membuat varietas Cabe khusus lokal yang akan di beri nama Mareta Totabuan namun masih terkendala dengan peralatan. “Kendalanya kami hanya peralatan saja seperti Mesin Jhonder, Hand Tracktor, Kultifator. Bahkan, alat pembuat Bedeng yang kami pakai selama ini harus menyewa milik orang lain. Kami berharap, kedepan pemerintah bisa membantu peralatan-peralatan tersebut guna menunjang dan mempertahankan produksi Cabe kami,” harapnya. (gjm)

Proyek MABM Dilelang, Maret Target Action Pekerjaan

Penulis
Bagas Triangga
-
Kondisi terkini bangunan MABM.

ZONA KOTAMOBAGU — Proyek lanjutan pembangunan Masjid Agung Baitul Makmur (MABM) mulai dilelang. Tahapan saat ini adalah evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Informasi dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), ada 20 perusahaan yang mendaftar untuk mendapatkan paket pekerjaan dengan Harga Penawaran Sementara (HPS) Rp2,5 miliar itu.

“Sudah mulai lelang. Kalau semua berjalan lancar dan sesuai tahapan (lelang), kemungkinan pertengah bulan depan (Maret) sudah mulai action pekerjaan di lapangan,” kata Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial (Kesos), Dedy Mamonto.

Ia mengungkapkan, anggaran Rp2,5 miliar yang dialokasikan tahun ini adalah penganggaran terakhir untuk pekerjaan lanjutan pembangunan masjid tersebut.

“Pekerjaan tahun ini tinggal finisihing saja. Paling banyak di luar bangunan masjid. Ada pengerjaan basement, pemasangan kaca besar di sebelah barat masjid, penantaan landscape sekaligus taman dan paving. Kita harapkan bersama agar semua prosesnya mulai dari lelang sampai pengerjaan nanti berjalan lancar dan sesuai yang kita harapkan, agar masjid ini sudah bisa rampung 100 persen dan bisa langsung digunakan,” ungkapnya.

Disisi lain, ia mengharapkan pihak ketiga pemenang proyek tersebut bisa mengerjakan semua item pekerjaan yang diberikan. “Selain waktu, kualitasnya juga harus diperhatikan. Untuk pengawasan di lapangan tetap kita lakukan agar semuanya berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya. (gjm)

Capai Passing Grade, 601 Pelamar CPNS Belum Aman

Penulis
Bagas Triangga
-
Alfi Syahrin Rustam

ZONA KOTAMOBAGU – 601 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mencapai passing grade pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), belum aman. Pasalnya, para pejuang Nomor Induk Pegawai (NIP) itu masih akan melalui proses perankingan sebelum masuk ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

“Yang mencapai nilai ambang batas belum serta-merta ikut SKB. Masih ada proses perankingan lagi,” kata Anggota Tim Sekretariat Panitia Seleksi (Pansel) Pengadaan CPNS Kotamobagu, Alfi Syahrin Rustam.

Pelaksanaan SKB dijadwalkan pada Maret mendatang. Untuk peserta yang akan mengikuti tahapan itu adalah berdasarkan perankingan.

“Jadi dari 601 peserta yang passing grade tidak semua ikut SKB, karena ada perankingan dulu. Misalnya untuk formasi kebidanan dengan satu formasi, bila yang lulus satu orang maka hanya satu orang itu yang ikut SKB. Kalau dua orang, dua-duanya ikut. Begitu juga kalau tiga orang, semuanya ikut SKB. Berbeda kalau lima orang, akan akan diranking terlebih dahulu. Peringkat 1, 2 dan 3 yang berhak ikut SKB,” ujarnya. (gjm)

Pemkot Siapkan Rumah Penitipan Anak di RSUD

Penulis
Bagas Triangga
-
Rukmi Simbala dan Rafiqa Bora.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menyiapkan Rumah Penitipan Anak (RPA) di area Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Hal itu bertujuan untuk membantu para orang tua yang hendak membesuk pasien di rumah sakit.

RPA yang dibangun itu dilengkapi peralatan permainan serta guru PAUD yang nantinya akan dikelola Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

“Jadi jika ada orang tua yang datang menjenguk keluarga (pasien) di RSUD dan membawa anak dibawah usia 13 tahun bisa langsung dititipkan di RPA. Disitu kita sudah sediakan alat bermain di dalam ruangan dan satu kamar untuk anak balita,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Rukmi Simbala.

Dirinya menerangkan, jika telah selesai dibenahi rumah penitipan anak tersebut, pihaknya akan menugaskan tutor-tutor PAUD untuk mengelola fasilitas RPA. “Ada empat guru PAUD yang akan kita tugaskan. Sistem kerjanya dibuat ship pagi jam 07,00 sampai jam 13.00, kemudian ship siang jam 13.00 sampe jam 20.00,” ujar Rukmi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Rafiqa Bora mengatakan, saat ini rumah penitipan anak di RSUD Kotamobagu dalam tahap penyelesaian. “Sekarang masih pembenahan,” singkatnya. (gjm)

Bina Program K3, ini 10 Aspek yang Diterapkan ke Perusahaan

Penulis
Bagas Triangga
-
Wali kota Tatong Bara (kanan) dan Kepala Disperinaker Imran Golonda (kiri) foto bersama dengan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.

ZONA KOTAMOBAGU – Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam membina program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), berbuah penghargaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). Penghargaan itu diterima Wali Kota, Tatong Bara, dari Gubernur Olly Dondokambey, usai upacara peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja nasional tahun 2020 Provinsi Sulawesi Utara, di Kantor Gubernur, Senin (17/2).

“Alhamdulillah, tadi ibu wali kota sudah menerima penghargaan dari pak gubernur,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Diperinaker), Imran Golonda.

Ia mengungkapkan, penghargaan yang diterima wali kota itu merupakan bukti perhatian dan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. “Ada 10 aspek yang jadi fokus perhatian dalam penerapan sistem K3, yakni komitmen dalam kebijakan K3, sistem manajemen K3, program K3, pelaksanaan P3K, manajemen kebakaran, lembaga K3, BPJS tenagakerjaan dan kesehatan, hygieni industry, audit SMK3 serta data JKO tiga tahun terakhir. Dari hasil pengawasan tim pengawas tenaga kerja yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Kotamobagu dan Disperinaker Provinsi Sulawesi Utara, semua perusahaan di Kota Kotamobagu menerapkan semua aspek yang ditetapkan itu,” ungkapnya. (gjm)

Berhasil Membina Program K3, Wali Kota Terima Penghargaan dari Gubernur

Penulis
Bagas Triangga
-
Wali kota Tatong Bara saat menerima penghargaan K3 dari Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.

Wali Kota, Tatong Bara, menerima penghargaan dari Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, usai upacara peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja nasional tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara, di Kantor Gubernur, Senin (17/2).

Penghargaan itu diberikan karena Pemerintah Kota (Pemkot) dinilai berprestasi dalam membina program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2019 dengan baik.

Foto bersama dengan Gubernur Sulut.

Usai menerima penghargaan itu, wali kota menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut atas perhatian kepada seluruh pekerja di Kota Kotamobagu, terutama dari sisi keselamatan dan kesehatan kerja.

“Terima kasih kepada Pak Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw. Ini merupapakan wujud perhatian Pemprov Sulut juga kepada para pekerja di daerah. Terima kasih atas penghargaan ini,” sebut wali kota.

Raihan penghargaan itu menjadi energi positif bagi Pemerintah Kota terutama dalam meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Kotamobagu. “Pengawasan di lapangan terus kita perketat, terutama soal penerapan keselamatan dan kesehatan pekerja,” sebut wali kota. (advertorial)

Pemkab Bolmut Targetkan jadi Daerah Pertama Tuntaskan LKPD

Penulis
Bagas Triangga
-
Asripan Nani

ZONA BOLMUT – Pra audit pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Utara (Bolmut) tahun anggaran 2019, hingga saat ini terus dilakukan oleh tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda), Dr Asripan Nani MSi, adanya proses pemeriksaan tersebut, Pemkab Bolmut terus bekerja sama dalam menyajikan dokumen yang dibutuhkan untuk memperlancar proses pemeriksaan yang dilaksanakan BPK selama 30 hari kedepan ini. 

“Allhamdulilah, hingga saat ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih terus melakukan langkah-langkah yang dapat menunjang kinerja BPK selama dalam pemeriksaan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika dalam penyusunan LKPD 2019 ini, pihaknya akan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Selain akan melibatkan BPKP, Pemkab Bolmut pula akan mempercepat penyusunan LKPD dengan target, menjadi daerah pertama di Sulut yang akan menyampaikan LKPD ke pihak BPK-RI,” tambahnya.

Untuk saat ini kami (Pemkab) tetap optimis dalam hal mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyusunan LKPD 2019. “Sebagaimana komitmen bersama antara SKPD dengan bapak bupati, pada LKPD ini kita bisa mempertahankan opini WTP dari BPK, semoga dengan adanya kerja keras yang kita laksanakan ini dapat tercapai,” tutupnya. (Rendi)

Dekranasda Bantu Promosikan Produk Kerajinan Tangan

Penulis
Bagas Triangga
-
Ketua Dekranasda Kotamobagu, Anki Taurina Mokoginta, saat mengunjungi pengrajin sapu ijuk di Desa Sia’.

ZONA KOTAMOBAGU – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) menginventarisir kerajinan dan keterampilan di tiap desa dan kelurahan. Senin (10/2) lalu, Dekranasda turun ke Desa Sia’ mendata sekaligus mengecek langsung aktivitas pembuatan sapu ijuk di desa tersebut.

“Kunjungan ini kita lakukan untuk melihat langsung proses pembuatan sapu ijuk dan sabut kelapa ini seperti apa. Ini penting agar bisa kita ketahui apa saja kerajinan yang ada untuk kemudian ditindaklanjuti sampai proses pemasarannya,” kata Kepala Dekranasda Anki Taurina Mokoginta melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Novarita Damopolii.

Dari kunjungan ke Desa Sia’ itu, ia mengungkapkan pihaknya melihat secara langsung proses pembuatan sapu berbahan dasar ijuk dan serabut kelapa yang masih dilakukan secara tradisional. “Tapi kualitasnya juga sangat baik. Ini terbukti masih banyaknya peminat sapu ijuk maupun serabut kelapa sekarang ini,” ungkapnya.

Sapu ijuk dan serabut kelapa hasil kerajinan tangan warga Desa Sia’ akan dipromosikan Dekranasda KK pada berbagai even pameran, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. “Bukan hanya sapu ijuk di Desa Sia’, tapi semua hasil kerajinan tangan yang ada di desa dan kelurahan akan kita inventarisir, kemudian dibantu proses pemasarannya. Kita rencana akan membuat website Dekranasda KK. Semua hasil kerajinan tangan akan kita tampilkan di website itu,” ujarnya. (gjm)

Polres Bolmut Peduli Kebersihan Rumah Ibadah

Penulis
Bagas Triangga
-
Kumpulan foto kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan Polres Bolmut di dua rumah ibadah.

ZONA BOLMUT – Kepolisian Resort (Polres) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar bakti sosial dengan membersihkan dua rumah ibadah, Jumat, (14/02). Dua rumah ibadah yang jadi pusat kegiatan itu adalah di Masjid Agung Baiturrahman Boroko dan Gereja Sentrum.

Wakapolres, Kompol Geri Suwandi Utiarahman Ssos, mengatakan Baksos yang dilaksanakan itu merupakan instruksi Kapolres AKBP Eko Kurniawan SIK. “Sesuai instruksi Pak Kapolres, bahwa semua Polsek dan jajaran ikut dalam kegiatan ini. Kegiatan seperti ini akan digilir tiap pekan di wilayah teritorial Polsek yang ada di Bolmut,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan Baksos itu merupakan bagian dari pelayanan ke masyarakat dengan sasaran terciptanya hubungan baik antar umat beragama. “Ini juga bagi dari upaya kita memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di Bolaang Mongondow Utara,” tambahnya. (Rendi)

DPMD Tunggu Ranperdes APBDes, BPKD Siapkan Surat Kuasa Pemindahbukuan

Penulis
Bagas Triangga
-
Rum Mokoagow

ZONA KOTAMOBAGU – Pencairan 40 Dana Desa (Dandes) tahap I belum bisa dilakukan. Pasalnya, masih ada beberapa syarat sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2015/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang belum terpenuhi.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Rum Mokoagow, mengatakan berdasarkan PMK Nomor 2015/PMK.07/2019 itu, syarat pencairan Dandes tahap I adalah Peraturan Wali Kota (Perwako) mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa, Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan surat kuasa pemindahbukuan.

“Untuk Perwako tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa sudah rampung. Kalau surat kuasa pemindahbukuan itu adalah kewenangan BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah),” katanya.

Untuk Ranperdes APBDes, ia mengungkapkan di tiap desa saat ini sementara merampungkan Ranperdes APBDes. Selanjutnya dokumen tersebut akan dievaluasi untuk ditetapkan menjadi Perdes APBDes. “Kita masih menunggu. Mudah-mudahan secepatnya sudah ada yang rampung, karena setelah itu masih akan dievaluasi lagi baru ditetapkan menjadi Perdes APBDes,” ungkapnya.

Kasubid Pembinaan Keuangan Daerah dan Desa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Adi Mokoagow, mengungkapkan pihaknya sementara merampungkan surat kuasa pemindahbukuan yang menjadi syarat lain mendapatkan Dandes tahap I dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Hal itu sesuai Pasal 23 PMK 2015 Tahun 2019.

“Sementara proses. Mudah-mudahan secepatnya selesai, karena salah satu syaratnya juga adalah Ranperdes APBDes. Kalau sudah rampung semua persyaratan, baru proses transfer dari RKUN ke RKD melalui RKD,” ungkap Adi.

Sesuai Pasal 23 PMK 2019 Tahun 2019, Dandes tahap I (40 persen) dicairkan paling cepat Bulan Januari dan paling lambat Juni. Sedangkan tahap II (40 persen) paling cepat Maret dan paling lambat minggu ke-empat Agustus. Untuk tahap III (20 persen), paling cepat Juli dan paling lambat Desember. Dandes yang akan diterima 15 desa tahun ini sebesar Rp22.524.214.000. (gjm)

1...451452453...698Halaman 452 dari 698
©