Kamis, 2 Juli 2026
Beranda blog Halaman 463

Besok Terakhir Pengambilan Kartu Peserta CPNS

Penulis
Bagas Triangga
-
Pelamar CPNS mengantri di Aula Kantor Wali Kota untuk mendapatkan kartu ujian CPNS.

ZONA KOTAMOBAGU – Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai mengambil kartu peserta ujian, Kamis (17/1). Berdasarkan jadwal yang ditetapkan panitia pengadaan CPNS Kota Kotamobagu, jadwal pengambilan salah satu persyaratan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berlangsung hingga Jumat (18/1) besok.

Dari pantauan, ratusan CPNS memadati aula Kantor Wali Kota tempat dimana pembagian kartu tanda peserta.

“Saat datang mengambil kartu ujian mereka (peserta) harus membawa KTP dan ijazah. Kemudian harus berpakaian rapid an sopan. Itu syaratnya,” kata Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Alfi Syahrin Rustam.

Ada 1.986 kartu ujian yang dicetak panitia pengadaan CPNS. Jumlah itu disesuaikan dengan peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi beberapa waktu lalu. (gjm)

Batu Bata Pobundayan Topang Ekonomi Masyarakat

Penulis
Bagas Triangga
-
Tempat pengolahan batu bata di Kelurahan Pobundayan.

ZONA KOTAMOBAGU – Usaha Batu Bata yang dikelola ratusan warga Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, hingga kini masih tetap eksis. Bisnis turun temurun ini, sepertinya mampu meraup untung dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat.

Hidar Damopolii, salah satu pelaku usaha batu bata mengatakan, usaha yang dia tekuni ini sekira sudah beberapa tahun ini. Sebelumnya, pengelolaan batu bata masih secara manual. Namun, kini sudah menggunakan mesin cetak batu bata.

Dikatakan pemuda kalem ini, menggeluti bisnis batu bata, kadang harga di pasaran naik turun atau tidak menentu. Meski begitu, saya beserta keluarga tetap menekuni usaha ini.

“Saat ini, harga batu bata merah cukup stabil. Untuk ukuran bata 9 Rp 450 dan ukuran bata 12 Rp 550. Harga tersebut belum termasuk biaya pengiriman jika ada pesanan, sesuai dengan jarak tempuh pemesan batu bata,” ujar Hidar.

Ditambahkan Chito M Nur, Warga Pobundayan, salah satu pelaku usaha batu bata sukses. Pasca proses pembuatan batu bata dari manual kemudian menggunakan mesin cetak. Produksi perhari batu bata mentah, bisa mencapai 10.000- 15.000. Sementara dengan menggunakan mesin, dapat menekan biaya produksi.

Selain itu, bisnis ini juga dapat menyerap lapangan kerja bagi warga di Pobundayan dan beberapa desa tetangga. (gjm)

DPRD Kota Gorontalo Belajar Penegakkan Perda Trantibum di Kotamobagu

Penulis
Bagas Triangga
-
Foto bersama sejumlah anggota DPRD Kota Gorontalo dengan pejabat di Dinas Satpol PP dan Damkar.

ZONA KOTAMOBAGU – Selain melakukan kunjungan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotamobagu, Anggota DPRD Kota Gorontalo juga mengunjungi Dinas Satpol PP dan Damkar Kotamobagu, Kamis (16/1), untuk study komparasi dalam rangka mengetahui aturan terkait penegakkan Perda Trantibum.

“Tujuan kunjungan DPRD Kota Gorontalo ini dalam rangka bagaimana penegakkan Perda di Kotamobagu yang sudah berjalan sampai ada proses persidangan bagi pelanggar Perda,” kata Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, Sahaya Mokoginta.

Lanjutnya, terkait materi kedatangan para wakil rakyat dari Kota Gorontalo tersebut, hanya menanyakan proses penegakan Peraturan Daerah. “Dan Kotamobagu telah melaksanakan proses penegakkan Perda dengam memfungsikan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil),” terangnya. (gjm)

Dua Daerah di Provinsi Gorontalo Belajar Perda Pengelolaan Sampah di Kotamobagu

Penulis
Bagas Triangga
-
Rombongan anggota DPRD dari Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo foto bersama saat berada di Kantor DLH Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pohuwato dan DPRD Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, melakukan kunjungan kerja dalam rangka study komparasi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotamobagu, Kamis (16/1).

“Kami datang untuk study komprasi tentang Pengelolaan sampah di Kotamobagu. Sebab kami tau persis, di Provinsi Sulawesi Utara itu daerah yang mendapatkan adipura berturut-turut adalah Kota kotamobagu,” ungkap Deni Nento, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pohuwato.

Lanjut Deni, pihaknya akan menerapkan beberapa kebijakan dan poin yang didapat dari study tersebut. “Diantaranya Perda tentang penerapan 1×24 jam, dari pukul enam pagi hingga pukul enam sore. Nah, di Pohuwato belum diterapkan seperti. Itu yang kita tiru di sini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DLH Irawan Ginoga, mengaku bangga dengan adanya study dari Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo. Menurutnya, itu menunjukan bahwa Kota Kotamobagu saat ini menjadi cermin daerah lain dalam pengelolaan persampahan yang baik. “Tentu kita patut berbangga dengan adanya kunjungan dua DPRD dari provinsi gorontalo. Tidak lain mereka menanyakan apa resep bagaimana Kota Kotamobagu bisa meraih adipura secara berturut-turut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa diraihnya adipura karena semua tugas sudah dibagi oleh Wali Kota di titik pantau masing-masing. Kedua Kotamobagu punya TPA dan armada yang sangat memadai, petugas kebersihan yang cukup serta tempat-tempat pengomposan. “Nah, itu yang Ibu Wali Kota melalui DLH sudah kerjakan, sehingga tidak heran mengapa kotamobagu bisa meraih adipura secara berturut-turut. Itu yang kami coba sampaikan kepada DPRD Gorontalo dan Pohuwato sehingga nantinya akan juga diterapkan di daerah mereka,” pungkasnya. (gjm)

Enam Ranperda Inisiatif DPRD Masuk Propemperda 2020

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA POLITIK – Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menginisiatif membentuk enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) tahun ini. Ke-enam Ranperda tersebut sudah disampaikan melalui sidang paripurna bersamaan dengan pembukaan masa persidangan tahun 2020 dan penetapan Ranperda atas perubahan Perda nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang dilaksanakan Rabu (15/1).

Enam Ranperda itu masing-masing; tentang kelembagaan adat, retribusi penjualan bibit dan benih ikan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, perubahan atas Perda nomor 9 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perubahan kedua atas Perda nomor 15 tahun 2012 tentang IMB.

“Perumusan enam Ranperda ini tentu bagian dari fungsi legislasi kami. Ini adalah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kotamobagu,” kata Juru Bicara Bapemperda, Eka Mashoeri, pada sidang paripurna itu.

Sidang paripurna itu dipimpin Wakil Ketua Syarif Juadi Mokodongan didampingi Wakil Ketua Herdy Korompot serta diikuti sejumlah anggota DPRD. Paripurna itu juga dihadiri Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, unsur Forkopimda serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. (*)

BI Tertarik Kembangkan Kopi Kotamobagu

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA KOTAMOBAGU – Bank Indonesia (BI) melirik potensi komoditi pertanian di Kota Kotamobagu. Salah satunya adalah kopi. Beberapa hari lalu, perwakilan BI sudah datang meninjau lokasi perkebunan sekaligus menemui para petani kopi di Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Kepala Dinas Pertanian, Muhammad Yahya, mengatakan perwakilan dari BI itu datang melihat potensi komoditi kopi, sekaligus proses pengolahan pasca panen. “Kedepannya pihak BI berencana membina para petani kopi di sini. Ini tentu kabar baik bagi para petani, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi,” katanya.

Selain kopi, BI juga melirik potensi kakao dan gula aren yang dimiliki Kota Kotamobagu. “Rencananya mereka akan datang melihat potensi gula aren di Desa Moyag, dan Kakao di area perkebunan di wilayah Kotamobagu Utara,” ujarnya.

Selain kopi, kakao dan gula aren, sebelumnya BI juga sudah terlebih dahulu tertarik mengembangkan potensi nenas. Beberapa kelompok tani telah diberi pelatihan soal cara pengolaan buah nenas pasca panen. Selain itu, bantuan berupa mesin pengolahan nenas juga telah diberikan kepada kelompok tani yang ada di Kelurahan Mongkonai Barat. (gjm)

Moyag Todulan dan Bilalang I Dapat Reward Alokasi Kinerja dari Kemenkeu RI

Penulis
Bagas Triangga
-
Rum Mokoagow

ZONA KOTAMOBAGU – Sukses mengelola Dana Desa di tahun 2019, dua desa di Kota Kotamobagu yakni Desa Moyag Todulan dan Desa Bilalang I mendapat reward dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI berupa Alokasi Kinerja di tahun 2020.

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Rum Mokoagow, dalam pengalokasian dana desa untuk tahun 2020 kedua desa mendapat tambahan dana lewat komponen alokasi kinerja.

“Tahun sebelumnya pengalokasian dana desa oleh Kemenkeu yakni, alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi formula. Nah, untuk tahun 2020 Kemenkeu menambahkan satu komponen yakni alokasi kinerja dalam pengalokasian dana desa sebagai bentuk reward pada desa Moyag Todulan dan Bilalang I dengan penilaian Kemenkeu terbaik,” kata Rum.

Lanjutnya, reward yang diberikan Kemenkeu kepada dua desa tersebut, berdasarkan empat kategori penilaian Kementerian Keuangan di tahun 2019, yakni terkait pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dandes, output Dandes, dan pencapaian pembangunan Dandes.

“Atas capaian tersebut Desa Moyag Todulan dan Desa Bilalang I mendapat tambahan dana masing-masing sekira 140-an juta lewat alokasi kinerja,” terangnya.

Ia berharap, agar 13 desa se Kota Kotamobagu agar bisa belajar dan menjadikan dua desa tersebut sebagai motivasi kedepan hingga bisa mendapatkan reward yang sama dari kementerian keuangan RI.

“Harapan saya, 13 Desa bisa menerapkan empat kategori penilaian tersebut di tahun 2020 agar ditahun 2021 bisa mendapatkan reward seperti Bilalang I dan Moyag Todulan,” pungkasnya. (gjm)

Biaya Persalinan di RSIA Kasih Fatimah tak Lagi Ditanggung BPJS

Penulis
Bagas Triangga
-
RSIA Kasih Fatimah Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Akibat tidak lagi bekerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan, sejumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kasih Fatimah Kotamobagu yang berada di Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, mengeluh akibat biaya yang tinggi.

Seperti yang dialami Ririn Potabuga Warga Nuangan Kabupaten Boltim, mengeluhkan, akibat tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan oleh BPJS di Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatimah membuat biaya membengkak.

“Mau tidak mau kami harus membayar lebih untuk biaya persalinan, karena tidak adanya pelayanan BPJS disini (RSIA),” ujar Rini.

Haryati Pomayaan, warga Kelurahan Motoboi Besar, mengakui sangat keberatan dengan tidak adanya pelayanan BPJS disetiap rumah sakit seperti ini.

“Harusnya pelayanan BPJS harus tetap diberlakukan. Karena jika tidak, maka beban biaya kesehatan dirumah sakit sangat besar. Seperti yang kami alami, yang harus membayar biaya Rp 9 Juta untuk persalinan, karena pihak rumah sakit mengatakan bahwa BPJS sudah putus kontrak,” beber Haryati.

Sementara itu, Dirut RSIA Fatimah dr Sitti N Korompot, Sp.Og, mengatakan, sangat berharap jika kerja sama bisa terjalin kembali dengan pihak BPJS.

“Kami dari pihak rumah sakit memang sangat berharap jika kembali bekerja sama dengan BPJS karena ini sangat membantu masyarakat,” harapnya. (gjm)

Manfaatkan CCTV Pemkot, Sat Lantas Polres Kotamobagu Sosialisasikan Aturan Berlalulintas

Penulis
Bagas Triangga
-
IPTU Agus Julianto

ZONA HUKRIM – Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Kotamobagu terus  berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara. Berbagai cara dilakukan, termasuk memanfaatkan CCTV yang dilengkapi voice atau pengeras suara yang dipasang Pemerintah Kota (Pemkot) di traffic light simpang empat Kelurahan Kotobangon, simpang empat MABM, simpang empat Kelurahan Mogolaing dan simpang empat Kelurahan Matali.

“Kasat Lantas Polres Kotamobagu melalui pengeras suara itu menyampaikan kepada masyarakat agar selalu patuh dan taat berlalu lintas, serta jangan menerobos lampu merah agar terhindar dari kecelakaan. Sebab awal mula dari kecelakaan itu dimana kita para pengendara selalu melakukan pelanggaran. Sehingga dalam hal ini Kasat Lantas selalu menghimbau setiap pagi, siang bahkan sore pada saat sebelum waktu sholat atau adzan selalu menayangkan pesan imbauan melalui pengeras suara itu,” kata Kanit Dikyasa, Iptu Agus Julianto.

Ia mengungkapkan, pihaknya bersama Dir Lantas Polda Sulut juga telah turun ke sekolah-sekolah, memberikan imbauan khususnya kepada pelajar. “Dalam imbauan itu kita menyampaikan apabila dalam berkendaraan itu jangan ugal-ugalan, selalu menggunakan helm, jangan berboncongen tiga atau lebih, jangan melakukan balap liar, serta tidak melakukan tindakan negatif lainnya yang dapat merugikan diri sendiri,” ungkapnya.

Disisi lain, ia mengimbau masyarakat terutama para pengendara untuk tidak memarkir kendaraan di Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) serta tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. “Kita harap ada kerja sama dari masyarakat terutama pengendara dalam menaati semua rambu-rambu lalu lintas,” tambahnya. (gjm)

Deadline Besok, Baru 8 OPD Masukkan Usulan Nama-nama THL

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA KOTAMOBAGU – Pengusulan nama-nama Tenaga Harian Lepas (THL) di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberi waktu hingga Rabu (15/1). Hal ini sesuai surat edaran nomor: 005/SETDA-KK/04/I/2020 perihal pemanggilan THL Tahap I (pertama) tertanggal 7 Januari yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda), Sande Dodo.

Namun hingga Selasa (14/1) pukul 14.00 Wita, baru ada delapan dari 53 OPD yang memasukkan usulan THL ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Ke-delapan OPD tersebut adalah; Badan Kesbangpol, Dinas PPKB, Bagian Kesra, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas PPPA, Kecamatan Kotamobagu Barat, Dinas PMPTSP, dan UPT Instalasi Farmasi.

“Sisanya kita tunggu sampai besok,” kata Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur, Mardani Kadarasi.

Dalam surat edaran tersebut di atas, tercantum formasi THL yang dapat dipekerjakan kembali, yakni; Sopir Kepala Dinas dan Sopir Operasional, Tenaga Kesehatan, Guru TK, SD dan SMP, THL pada Dinas LIngkungan Hidup, Tenaga Teknis Dinas Kominfo, Tenaga Operasional Dinas Perhubungan, Bagian Umum (Petugas Operasional, Juru Masak, serta Tenaga Pembantu Administrasi pada Tata Usaha Pimpinan), Cleaning Service dan Security pada masing-masing OPD, serta Satpol PP dan Damkar. Dalam pengusulan nama-nama THL itu, harus melampirkan surat bebas narkoba. (gjm)

1...462463464...700Halaman 463 dari 700
©