Tim Surveyor Akreditasi FKTP saat tiba di Puskesmas Kotobangon.
ZONA KOTAMOBAGU – Tim Surveyor Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI, mulai melakukan penilaian di Puskesmas Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kamis (12/12).
Tim surveyor yang diketuai Tutty Aprianti M.SKp.MKe, dengan anggota dr. Danial Malik Hasibrata, SpKM. MM dan Ns. Wiji Saraswati, S.Kep, akan melaksanakan tugasnya selama tiga hari kedepan. Beberapa aspek yang akan menjadi penilaian diantaranya tentang administrasi, pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Wakil Wali Kota Kotamobagu, Nayodo Koerniawan, dalam sambutan penjemputan tim surveyor menjelaskan sedikit profil Kota Kotamobagu yang menjadi daerah otonom baru, dimana hasil pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow. “Saya yakin keinginan untuk memperoleh predikat paripurna dapat terpenuhi apabila mampu menjaga marwah puskesmas,” ujar Wawali.
Wawali berharap, akreditasi yang baru dilakukan pertama kali ini, Puskesmas Kotobangon mampu meraih nilai paripurna. “Keyakinan ini bukan tidak berdasar, dimana pada beberapa waktu lalu, Puskesmas Gogagoman juga telah meraih predikat akreditasi paripurna,” ucapnya.
Ketua tim surveyor Tutty Aprianti menyatakan mereka akan melakukan kerja pemotretan selama tiga hari. “Nanti pada Sabtu (14/12) kita akan dilakukan penilaian akhir,” katanya singkat. (gjm)
Suasana sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
ZONA KOTAMOBAGU — Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kotamobagu menggelar Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Kegiatan itu dilaksanakan di Kantor Dinas Satpol PP dan Damkar, Rabu (11/12), dan dibuka Asisten III, Adnan Massinae, serta diikuti perangkat kelurahan, tokoh masyarakat dan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas).
Kepala Bidang Damkar Kotamobagu, Erwin Sugeha, mengatakan tujuan dari kegiatan sosialisasi itu disamping memberi pengetahuan terhadap cara-cara pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, juga agar disaat terjadi kebakaran ada koordinasi antara Linmas dan pihak Damkar. “Supaya laporan-laporan yang masuk di posko Damkar jelas. Karena banyak sekarang laporan yang masuk tidak jelas kebenarannya,” ujarnya.
Dirinya berharap, melalui kegiatan ini para perangkat kelurahan serta tokoh masyarakat agar dapat memahami tentang cara penanggulangan kebakaran secara dini. “Saya berharap apa yang di dapat pada acara sosialisasi ini dapat dipergunakan dilingkungan masing-masing jika terjadi kebakaran. Dihimbau juga kepada masyarakat agar selalu memastikan kondisi rumah mereka aman jika hendak keluar bepergian. Pastikan kompor gas dan alat elektronik yang bisa memicu api sudah dalam keadaan off,” tukasnya. (gjm)
ZONA KOTAMOBAGU –Pembiayaan bantuan anak asuh mulai tahun depan tak lagi full dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mulai tahun, biaya untuk penerima yang ada di 15 desa akan dianggarkan lewat APBDes.
“Anggarannya akan ditata di APBDes masing-masing desa. Kecuali untuk kelurahan tetap diambil dari APBD, dengan total anggaran Rp6,5 miliar,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Inontat Makalalag.
Diterangkannya, terkait mekanisme penyaluran dana anak asuh di desa tahun 2020 akan lebih spesifik lagi penilaiannya. “Tahun depan sistem penyaluran anak asuh di desa tak lagi berbentuk uang. Jadi sudah berbentuk barang untuk kebutuhan pendidikan para penerima,” ujarnya.
“Jadi tinggal tergantung dari sangadi-sangadi mereka akan melakukan pendataan lagi untuk memastikan apakah penerima anak asuh pantas dan wajar menerima,” tambahnya. (gjm)
ZONA KOTAMOBAGU – Kontingen Kota Kotamobagu sukses membawa pulang 40 medali di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Utara ke-X yang digelar di Kota Bitung.
Diajang Porprov tahun ini Kotamobagu berhasil menduduki peringkat 9 diatas enam kabupaten/kota lainnya di Sulut. Adapun ke-40 medali yang diraih Kotamobagu tersebut yakni, 11 emas, 8 perak dan 21 perunggu.
“Ini hasil yang sangat luar biasa untuk ukuran Kotamobagu. Dengan anggaran yang sangat minim kita bisa memberangkatkan 164 atlit dan official. Anggaran kita di Porprov tahun ini hanya Rp500 juta dipotong pajak sisa Rp450 juta. Dibandingkan anggaran Kabupaten Bolmong yakni, Rp1,1 miliar ditambah juga hibah dari KONI sebesar Rp300 juta. Namun perolehan medali tidak jauh berbeda,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kotamobagu, Tony Ponongoa, Selasa (10/12).
Lanjutnya, selama penyelenggaran Porprov di Kota Bitung tidak ada kendala bagi para atlit dan official. “Di Porprov 2017 kita hanya dapat 4 emas, namun tahun ini kita bisa raih 11 emas. Berarti ada peningkatan untuk atlit kita. Dengan kompetisi yang sangat ketat dan seluruh daerah sudah sangat siap kita sudah mampu bersaing,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, meski belum bisa memenuhi target lima besar, Kotamobagu sudah memberikan prestasi yang maksimal. “Di Porprov tahun ini banyak daerah yang menggunakan atlit luar. Ada yang menggunakan atlit PON, Pra PON bahkan atlit Asean Games ada yang ikut. Kotamobagu dengan atlit lokal sudah mampu bersaing, meski ada penurunan prestasi di cabang olahraga silat dan karate,” tuturnya.
Dirinya berharap, kepada seluruh atlit agar menjadikan pelajaran dan pengalaman iven Porprov tahun ini. “Diharapkan kepada para atlit agar berkaca pada Porprov Bitung ini. Harus lebih banyak lagi latihan dan banyak mengikuti kompetisi,” harapnya. (gjm)
Kepala Bagian Hukum, Rendra Dilapanga, menerima piagam penghargaan Dirjen Dirjen HAM Kemenkumham, DR Mualimin Abdi SH MH
ZONA KOTAMOBAGU – Pemkot Kotamobagu kembali menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, sebaga Kota Peduli HAM tahun 2018. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) HAM, Dr. Mualimin Abdi, SH, MH, yang dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung, Selasa (10/12).
“Alhamdulillah Kota Kotamobagu kembali mendapatkan Penghargaan Kota Peduli HAM. Terima kasih kepada Ibu Walikota, bapak Wakil Wali kota dan bapak Sekretaris Daerah atas arahan dan dukungannya. Terima kasih juga buat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan, Kesehatan, DPPA, DLH, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, BKPP, Kesbang, Capil, PRKP, PUPR, Dispora, karena atas kerja kerasnya, indikator Kota Peduli HAM dapat terpenuhi,” kata Kepala Bagian Hukum Setda Kotamobagu, Rendra Dilapanga.
Lanjutnya, penghargaan ini merupakan kali keempat diterima Kotamobagu sejak tahun 2015 berturut-turut sampai 2019 ini.
“Penghargaan ini merupakan Award atas pencapaian kinerja Perangkat Daerah, terutama dalam pelayanan publik, tentu dibawah komando Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara. Semoga kedepan Kinerja perangkat daerah terutama dalam pelayanan publik akan tetap maksimal dan inovatif, sehingga pelayanan kepada masyarakat Kotamobagu akan lebih baik lagi, yang dampaknya penghargaan-penghargaan lain akan didapatkan dan yang sudah ada dapat tetap dipertahankan,” pungkasnya. (gjm)
Objek wisata alam, Air Terjun Molimpungan, di Desa Kobo Kecil.
ZONA KOTAMOBAGU – Desa di Kota Kotamobagu dinilai cocok untuk dijadikan desa wisata. Hal ini diutarakan Kepala Bidang Pengembangan Masyarakat Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga Deputi, Ambarukmi, saat menjadi narasumber pada sosialisasi strategi pengembangan desa wisata, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), pekan lalu.
Menurutnya, kriteria desa wisata adalah memiliki akses yang bagus, atraksi dan akomodasinya. “Apa yang harus dilihat, apa yang harus dipelajari, dan apa yang harus disiapkan. Kota Kotamobagu punya semuanya. Desanya bagus, dan bisa dibuat desa wisata,” katanya.
Untuk mewujudkan desa wisata, ia mengungkapkan perlu ada tempat wisata yang bagus dan bisa dijual kepada wisatawan. “Kalau tidak ada apa-apa, berarti itu desa biasa. Bukan desa wisata,” ujarnya.
Dari catatatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ada 25 objek wisata yang tersebar di sejumlah desa dan kelurahan. Objek wisata itu terdiri dari wisata alam, buatan, budaya dan religi. Pemerintah desa terus didorong untuk mengembangkan objek wisata yang ada di masing-masing desa, karena itu bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa (PADes). (gjm)
Anggota DPRD Provinsi Sulut, Alfian Bara, nonton bareng Indonesian Idol bersama warga Modayag Bersatu di kediaman SSM.
BOLTIM —Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Alfian Bara (AB), dan Sam Sachrul Mamonto (SSM), nonton bareng Indonesian Idol bersama warga Modayag Bersatu, di kediaman SSM, Desa Modayag II, Kecamatan Modayag.
“Malam ini sengaja saya ke sini agar bisa bersama warga Modayag Bersatu menyaksikan penampilan adik kita, Novia Bachmid, yang malam ini akan tampil di panggung spektakuler Indonesian Idol,” kata Alfian.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulut itu juga mengajak warga Sulawesi Utara dan khususnya Bolaang Mongondow Raya (BMR), untuk memberi dukungan kepada Novia dengan cara mengirim SMS sebanyak-banyaknya, dan vote via aplikasi tokopedia.
“Jangan biarkan Novia berjuang sendirian. Mari bersama-sama kita dukung dan doakan agar ia bisa menjadi yang terbaik di Indonesian Idol tahun ini,” ujar Alfian.
Ajakan mendukung Novia Bachmid juga disampaikan SSM. Menurutnya, Novia adalah aset dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. “Novia Bachmid adalah adik kita semua. Mari kita dukung dan doakan dia agar bisa sukses di Indonesian Idol,” ajaknya. (red)
Sam Sachrul Mamonto foto bersama tim penjaringan serta sejumlah pendukungnya setelah prosesi pendaftaran.
ZONA POLITIK – Sam Sachrul Mamonto (SSM) sudah mendaftar di Partai Nasdem sebagai bakal calon bupati. Dengan mendaftarnya mantan ketua DPRD Boltim itu, semakin menegaskan bahwa SSM siap bertarung dan siap merebut kemenangan di Pilkada Tahun 2020.
“Niat kami ke sini adalah untuk bertarung dan menang,” sebut SSM, usai menyerahkan berkas pendaftaran di sekretariat penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati, di Desa Tutuyan, Senin (9/12).
Pada kesempatan itu, SSM juga menyatakan tekadnya menjadikan Boltim yang merupakan tanah kelahirannya sebagai daerah yang masyarakatnya Sehat, Sejahtera dan Mandiri, serta terus berkembang dan bisa berdiri sejajar dengan daerah maju lainnya. “Saya ingin menjadikan Boltim sebagai daerah yang Sehat, Sejahtera dan Mandiri,” kata SSM.
Dihadapan pengurus DPD Nasdem dan tim penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati, SSM menyatakan harapannya bisa mendapat restu dan dicalonkan sebagai calon bupati Boltim. “Dalam proses penjaringan seperti ini, ada tahapan-tahapan yang dilalui, dan saya siap mengikuti semua tahapan dan mekanisme yang dilakukan mulai dari tingkat DPD, DPW dan DPP. Jika Allah meridhoi, insya allah bersama Nasdem kita bisa memenangkan Pilkada Boltim,” ujar SSM.
“Saya tegaskan, pasangan saya (bakal calon wakil bupati) adalah berasal dari Dapil I (wilayah Kecamatan Nuangan, Motongkad, Tutuyan dan Kotabunan). Niat kami datang ke sini adalah niat bertarung dan menang,” tambah SSM. (red)
Rapat evaluasi dan koordinasi gugus tugas kota layak anak yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar rapat Evaluasi dan Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) tahun 2019, bertempat di Kantor DP3A Kotamobagu, Senin (9/12).
Kepala DP3A Kotamobagu, Siti Rafiqa Bora mengatakan, kegiatan ini telah diagendakan tiap triwulan untuk mengetahui sejauh mana program KLA yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019.
“Yang kita bahas di rapat evaluasi ini terkait program di tahun 2019 apakah sudah terlaksana dengan maksimal. Dan ternyata masih ada yang belum maksimal dan itu akan menjadi target untuk dilaksanakan di tahun 2020. Sesuai dengan aturan sekarang KLA sudah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) dan bukan lagi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selama ini dasar hukumnya kita berpatokan disitu,” kata Rafiqa.
Lanjutnya, sejak ditandatangani Presiden Joko Widodo menjadi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 59 tahun 2019, maka di tahun 2020 KLA sudah menjadi tanggung jawab semua stakeholder yang ada.
“Tentu leading sector-nya ada di DP3A namun melibatkan semua OPD yang ada, makanya kita kembali mengevaluasi untuk lebih penguatan di gugus tugas KLA untuk tahun 2020. Insya Allah apa yang kita sudah bahas tadi dan semua pro aktif dalam menyampaikan apa saja yang menjadi materi mereka untuk keberpihakan terhadap urusan perempuan dan anak di tahun 2020 akan tercapai,” ucapnya.
Menurutnya, jika program KLA ini tercapai di tahun 2020, ia yakin Kotamobagu dapat menerima penghargaan dari pemerintah pusat. “Namun untuk soal penghargaan itu hanyalah sebuah simbol bahwa kita dihargai dan diakui, tapi sesungguhnya yang paling utama adalah bagaimana mewujudkan masyarakat Kotamobagu itu yang sejahtera terutama perempuan dan anaknya,” sebutnya.
“Kalau perempuan dan anak itu sejahtera maka daerah pasti nyaman. Tidak ada huru hara sebab perempuan mampu mendidik anaknya. Dan anaknya mampu untuk menjadi generasi hebat. Hanya dua poin ini yang kita buat untuk membangun sumber daya manusia yang baik untuk menopang infrastruktur yang ada.
Untuk hasil evaluasi, ia menyebut, ada beberapa hal untuk lebih penguatan di tahun 2020, terutama iklan rokok karena itu sangat berpengaruh. “Sebab di rokok itu tertulis ingat merokok akan membunuhmu, tapi masih ada dimana-mana. Nah bagaimana semua ini tidak membunuh anak-anak kita, sehingga dalam KLA ini program pemerintah untuk bisa mewujudkan Kotamobagu sebagai kota layak anak ini maka kita hilangkan dulu yang namanya rokok,” terangnya.
Ditambahkan, dari dinas kesehatan juga sementara menggodok untuk Perda tentang kawasan bebas rokok. “Insya Allah persoalan ini kita bahas bersama instansi terkait untuk bagaimana menghilangkan iklan-iklan rokok yang ada di Kotamobagu. Salah satu hal yang sangat signifikan untuk mengurangi nilai kita di tahun 2019 adalah iklan rokok,” pungkasnya. (gjm)
ZONA KOTAMOBAGU – Mengantisipasi terjadinya kelangkaan gas LPG ukuran 3 Kg jelang Natal dan Tahun Baru 2020, Pemkot Kotamobagu menambah kuota sebanyak 880 tabung untuk didistribusikan ke pangkalan-pangkalan di Kotamobagu.
“Dihari biasa stok normal 6.120 tabung kita distribusikan, pagi dan sore. Saat ini kita tambah menjadi 7.000-an bahkan lebih untuk mengantisipasi kelangkaan. Sebab kebutuhan gas jelang Natal dan tahun baru meningkat,” kata Kepala Bagian Ekonomi, Alfian Hasan.
Lanjutnya, untuk mengantisipasi kelangkaan gas LPG 3 Kg di Kotamobagu, pihaknya akan turun mengawasi pendistribusian di pangkalan-pangkalan. “Setiap hari kita akan monitoring pendistribusian disetiap pangkalan. Jika ada pangkalan yang kedapatan sengaja mempermainkan harga LPG 3 Kg dengan menjual diatas HET (Harga Eceran Terendah), maka otomatis kita akan cabut ijin pangkalannya,” tegasnya.
Dirinya juga menghimbau, kepada warga yang mampu atau atau berpenghasilan lebih agar tidak membeli gas LPG ukuran 3 Kg. “Gas LPG 3 Kg hanya diperuntukkan kepada masyarakat yang berhak atau kurang mampu. Diimbau juga bagi ASN dilingkungan Pemkot Kotamobagu agar beralih ke gas non subsidi,” imbaunya. (gjm)
