ZONA KOTAMOBAGU – Setiap pemilik kost-kostan atau kontrakan wajib mendata dan melaporkan identitas penghuni di tempat kost maupun kontrakan masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan warga pendatang yang tinggal sementara di Kota Kotamobagu.
“Kota Kotamobagu ini daerah tujuan, banyak yang dari luar daerah datang dan tinggal sementara di sini dengan alasan bekerja atau sekolah. Sehingga itu perlu didata dan dilaporkan identitas mereka agar ketika terjadi sesuatu, bisa dengan cepat diketahui,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Irianto Mokoginta.
Lanjutnya, pemilik tempat kost dan kontrakan juga harus mengetahui apa tujuan setiap penghuni datang dan tinggal sementara. “Data lengkap mereka harus tahu, bila perlu minta copy-an KTP agar lebih mudah lagi mengawasi. Kemudian aktivitas mereka juga harus selalu dipantau, jangan sampai ada yang melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” ujarnya.
Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Dinas Satpol PP dan Damkar, Bambang Dahlan, mengungkapkan pemilik kost atau kontrak harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dan pemerintah desa, jika ada warga dari luar daerah yang datang dan tinggal sementara. “Harus didata kemudian dilaporkan. Ini juga untuk memudahkan pengawasan terhadap setiap mereka yang datang dan tinggal sementara di sini,” ujarnya.
Ia mengakui, ada ada banyak tempat kost dan rumah kontrakan di Kota Kotamobagu. Yang tinggal katanya tak hanya warga dari daerah lain di Bolmong Raya, tapi banyak juga yang berasal dari luar provinsi, seperti Pulau Jawa, Kalimantan dan sebagainya. “Setiap pendatang wajib melapor dalam 1 x 24 jam,” katanya.
Ditambahkannya, pihaknya dalam beberapa waktu ke depan akan melakukan inspeksi di sejumlah tempat kost dan kontrakan. “Kita akan periksa identitas setiap penghuni kost atau kontrakan. Kalau ada yang tidak memiliki kartu identitas, maka akan kita tindaklanjuti,” tambahnya. (gjm)
