Alat berat beroperasi di kawasan Monsi di tengah sorotan dugaan tambang ilegal yang disebut-sebut berlangsung tanpa hambatan (Foto: Sil)
Bolmong, ZONABMR.COM – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan perkebunan Monsi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, kembali menuai sorotan. Praktik yang diduga berlangsung lama ini dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menunjukkan indikasi lemahnya penegakan hukum di lapangan.
Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, aktivitas tambang ilegal tersebut dilakukan secara terbuka dan terus beroperasi tanpa hambatan berarti.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah negara benar-benar hadir dalam mengawasi dan menindak praktik ilegal di sektor sumber daya alam?
Sejumlah nama bahkan mulai mencuat ke permukaan. Dua sosok yang disebut-sebut sebagai pengendali aktivitas tambang, yakni AB alias Adi dan JF alias Jufri, diduga memiliki peran penting dalam operasional di lokasi.
Namun, hingga kini belum ada klarifikasi resmi maupun langkah hukum yang menunjukkan adanya penyelidikan terhadap pihak-pihak tersebut.
Kondisi ini memicu kecurigaan publik. Dugaan pembiaran hingga kemungkinan adanya perlindungan terhadap aktivitas ilegal menjadi narasi yang terus berkembang di tengah masyarakat.
“Sudah lama ini berjalan, tapi tidak pernah ada penertiban. Kami jadi bertanya-tanya, apakah memang dibiarkan,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (6/05/2026).
Warga lainnya menilai ketimpangan penegakan hukum semakin terlihat. “Kalau rakyat kecil cepat ditindak, tapi yang seperti ini tidak tersentuh. Ini mencederai rasa keadilan,” ungkapnya.
Di sisi lain, persoalan ini tidak hanya berhenti pada aspek hukum. Aktivitas tambang ilegal juga menyimpan potensi risiko serius, baik terhadap keselamatan pekerja maupun kerusakan lingkungan.
Penggunaan alat berat di kawasan perkebunan tanpa standar keselamatan yang jelas meningkatkan potensi kecelakaan kerja.
Pengalaman masa lalu menjadi peringatan keras. Tragedi longsor tambang emas di Bolaang Mongondow pada 2019 menunjukkan bagaimana praktik PETI dapat berujung pada korban jiwa dan bencana kemanusiaan.
Dengan kondisi tersebut, desakan publik agar aparat penegak hukum bertindak semakin menguat. Penyelidikan menyeluruh dinilai penting, tidak hanya untuk menghentikan aktivitas ilegal, tetapi juga untuk mengungkap jaringan dan aktor yang berada di baliknya.
Jika praktik seperti ini terus dibiarkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga kredibilitas penegakan hukum itu sendiri.
Tambang Ilegal Black Stone di Bolsel Kembali Disorot, Diduga Kebal Hukum dan Terorganisir (Foto: Land)
Bolsel, ZONABMR.COM – Aktivitas pertambangan tak berizin batu hitam (black stone) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara, kembali menjadi sorotan publik. Praktik yang diduga telah berlangsung lama dan berulang ini dinilai seolah kebal hukum serta terus berjalan tanpa hambatan berarti.
Berdasarkan laporan masyarakat, aktivitas tambang tanpa izin tersebut marak terjadi di Desa Nunuka Raya dan Tolutu, Kecamatan Tomini. Dalam dua pekan terakhir, warga kembali melaporkan adanya pengangkutan material dalam jumlah besar, mengindikasikan aktivitas yang tidak hanya sporadis tetapi berulang dan terorganisir.
Aktivis Bolmong Raya, Roland Talib, mengungkapkan bahwa praktik ini diduga melibatkan jaringan terorganisir lintas daerah, dengan aktor-aktor yang disebut berasal dari Jawa dan Gorontalo. Ia bahkan menyebut sejumlah nama yang diduga telah lama beroperasi di lokasi, di antaranya Mas Bara, Faisal, serta satu nama baru, Hanif.
“Dalam dua minggu terakhir, kembali terjadi aktivitas pengangkutan black stone oleh para mafia. Nama-nama mereka sudah sangat dikenal di lokasi, tapi sampai sekarang belum tersentuh penegakan hukum,” ujar Roland, Rabu (06/05/2026).
Menurutnya, pada minggu pertama terpantau dua unit dump truck berwarna biru melakukan pengangkutan material. Aktivitas serupa kembali terjadi pada malam hari, di mana dua dump truck terlihat memuat material ke dalam kontainer, mengindikasikan pola distribusi yang sistematis.
Material yang diduga berasal dari tambang tak berizin tersebut kemudian dibawa melalui jalur darat menuju Kota Bitung, sebelum dikirim ke Pulau Jawa melalui jalur laut. Rantai distribusi ini memperlihatkan adanya alur logistik yang rapi dan berulang, yang sulit terjadi tanpa koordinasi yang kuat.
Roland menilai kondisi ini sebagai cerminan lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut. Ia bahkan menyebut adanya indikasi pembiaran karena praktik yang sama terus berulang dengan aktor yang disebut-sebut tidak pernah tersentuh hukum.
“Seolah ada pembiaran. Aktivitas ini terus berulang, pelaku yang sama disebut-sebut terlibat, namun belum ada tindakan tegas,” tegasnya.
Ia pun mendesak Kapolda Sulawesi Utara untuk segera memerintahkan penyelidikan menyeluruh, termasuk mengamankan barang bukti serta menangkap para pelaku yang diduga terlibat dalam jaringan tambang ilegal tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan aktivitas tambang ilegal yang disebut terus berlangsung tanpa hambatan.
Bolmong, ZONABMR.COM – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di sejumlah wilayah, termasuk Desa Bakan, kembali menjadi perhatian menyusul dinamika di lapangan yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan tata kelola wilayah tambang.
Di beberapa titik, aktivitas penambangan rakyat dilaporkan masih dilakukan tanpa kajian lingkungan dan pertimbangan keselamatan, seperti penggalian terbuka, pengolahan material di lokasi rawan bencana, serta minimnya sistem pengamanan teknis. Kondisi ini menimbulkan sejumlah risiko, mulai dari potensi longsor hingga gangguan struktur tanah yang dapat berdampak pada lingkungan sekitar, bahkan keselamatan jiwa penambang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Majelis Penambang Rakyat Indonesia (MPRI), Sehan Ambaru, SH, menegaskan bahwa langkah penataan dan penertiban di kawasan tambang pada prinsipnya merupakan upaya yang tepat dalam menjaga keselamatan bersama.
“Langkah yang dilakukan aparat itu sudah tepat. Saya meyakini bukan untuk menghilangkan mata pencaharian masyarakat, tetapi bagian dari tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan ketertiban di wilayah tambang,” ujar Sehan.
Ia menekankan bahwa baik aparat maupun pihak yang memiliki wilayah konsesi memiliki tanggung jawab untuk memastikan kawasan sekitar tetap aman, termasuk menjaga fungsi lingkungan, seperti hutan penyangga.
Menurutnya, aktivitas pertambangan rakyat sebaiknya tidak dilakukan di area yang berisiko tinggi atau berbatasan langsung dengan wilayah operasional tertentu yang memiliki aktivitas teknis lebih kompleks.
“Kalau ada aktivitas tambang tanpa izin di lokasi yang berisiko, sebaiknya dicari lokasi lain yang lebih aman. Jangan sampai terjadi lagi peristiwa yang pernah menelan korban jiwa di masa lalu,” katanya.
Sehan juga mengingatkan bahwa pengalaman buruk di sejumlah titik tambang di wilayah Bolaang Mongondow Raya harus menjadi pelajaran bersama agar tidak terulang kembali.
“Jangan sampai nanti ketika terjadi musibah, semua pihak saling menyalahkan. Padahal sejak awal sudah bisa dicegah jika semua mengikuti aturan dan mempertimbangkan keselamatan,” ujarnya.
Ia menyoroti pula potensi risiko dari aktivitas yang berdekatan dengan kegiatan operasional berskala besar, termasuk kemungkinan dampak getaran yang dapat memengaruhi area sekitar.
“Ini soal keselamatan. Kita harus realistis bahwa aktivitas tertentu memiliki dampak teknis. Karena itu penting ada jarak aman dan pemahaman bersama,” tambahnya.
Lebih jauh, MPRI mendorong agar masyarakat penambang tetap dapat beraktivitas, namun dengan pendekatan yang lebih teratur, aman, dan tidak berada di zona berisiko tinggi dan tidak masuk ke wilayah operasional berskala besar maupun wilayah konsesi berizin.
“Menambang itu bagian dari mata pencaharian, tapi harus dilakukan di tempat yang aman dan tidak masuk wilayah konsesi berizin, sehingga dapat menghindarkan potensi gejolak sosial dan keamanan. Wilayah ini luas, dan banyak potensi yang bisa dikelola tanpa harus menimbulkan risiko besar,” sambungnya.
Pendekatan keselamatan, dialog, dan penataan lokasi yang tidak tumpang tindih dinilai menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan aktivitas pertambangan rakyat tanpa mengorbankan keselamatan jiwa maupun stabilitas lingkungan di sekitarnya.
“Ayo menambang di tempat aman, saya juga hobi menambang, tapi di tempat yang aman. Hampir seluruh Gunung di BMR ini ada kandungan emas. Carilah tempat yang tidak beresiko untuk ditambang,” tutup Sehan.*
Di layar, reklamasi diklaim berjalan, kehidupan disebut kembali. Namun apakah ini benar pemulihan ekologis, atau sekadar narasi yang tampak hijau di permukaan? (Foto: Udi/ZB)
ZONABMR.COM – Ruang Paloko Room Hotel Sutanraja Kotamobagu, 27 April 2026, terasa dingin. Tapi isi kepala justru memanas. Wicaksono yang akrab disapa Ndoro Kakung—mantan jurnalis Tempo, kini Anggota Dewan Pengawas LKPM Antara—mengingatkan red flag mendasar dalam jurnalistik: jangan cepat percaya pada sesuatu yang terlihat terlalu sempurna. Dalam isu tambang, yang tampak baik sering kali baru permukaan, rapi di atas kertas, belum tentu utuh di lapangan.
Dalam sesi yang sama, sejumlah data teknis dan paparan terkait reklamasi, pascatambang, hingga dampak ekonomi disampaikan oleh Muhammad Rudi Rumengan, Manager CSR PT J-Resources Bolaang Mongondow (JRBM). Penyampaian itu menjadi fondasi diskusi. Tapi justru dari situlah pertanyaan mulai tumbuh.
Data tentang Blok Lanut terdengar rapi. Operasi 2004–2019, pascatambang 2020–2024, diperpanjang hingga 2027. Dari 182,15 hektare, 99,63 persen diklaim telah direklamasi. Hampir sempurna. Namun hampir sempurna itu—sebenarnya mengukur apa? Apakah sekadar luas yang ditanami, atau fungsi ekologis yang benar-benar pulih? Angka tinggi tidak selalu berarti pemulihan yang dalam.
Pohon disebut telah tumbuh dengan diameter 20–30 sentimeter. Secara visual, itu bisa terlihat seperti hutan muda. Tapi hutan bukan hanya soal pohon. Ia adalah sistem yang hidup—tanah, mikroorganisme, air, hingga interaksi antarspesies. Dalam perspektif ekologi, pemulihan semestinya mengikuti proses ecological succession—tahapan alami menuju ekosistem yang kompleks dan stabil.
Pertanyaannya, apakah Lanut sudah sampai ke tahap itu? Atau masih berada di fase awal yang sangat bergantung pada intervensi manusia?
Satwa disebut mulai muncul kembali. Anoa, babirusa, tarsius, yaki, kuskus beruang. Narasi yang terdengar menjanjikan. Namun pertanyaan mendasarnya belum terjawab. Apakah mereka menetap, berkembang biak, dan membentuk kembali rantai ekosistem? Atau hanya melintas di lanskap yang tampak hijau, namun belum benar-benar hidup? Tanpa data longitudinal dan pemantauan ilmiah jangka panjang, klaim “kembalinya satwa” mudah berubah menjadi observasi sesaat.
(Foto: Humas PT JRBM)
Salah satu pendekatan yang disebut adalah penanaman tanaman buah sebagai sumber pakan satwa. Secara logika, ini tampak mempercepat kehadiran fauna. Namun di titik ini muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah intervensi tersebut membantu, atau justru mengubah pola alami? Jika satwa mulai bergantung pada jenis tanaman tertentu yang ditanam manusia, apakah itu masih mencerminkan ekosistem alami?
Dalam kajian ekologi perilaku, kondisi seperti ini berkaitan dengan potensi food dependency—ketergantungan satwa pada sumber pakan yang dipengaruhi manusia—yang dalam jangka panjang dapat mengubah perilaku alami dan struktur ekosistem. Bahkan, pendekatan ini bisa masuk dalam kategori habitat engineering sebuah upaya membentuk ulang habitat yang, meski bertujuan baik, tetap membawa konsekuensi.
Teknis reklamasi lainnya juga terdengar inovatif, kompos blok dari kotoran sapi dan sabut kelapa, penggunaan cocomesh, hingga teknik penguatan lereng dengan sistem tali di tebing. Ini menunjukkan adanya upaya. Namun inovasi di tahap awal tidak otomatis menjamin keberhasilan jangka panjang. Berapa persen tanaman yang benar-benar bertahan hingga dewasa? Berapa yang gagal tanpa tercatat?
Di titik ini, data tidak lagi cukup disajikan. Ia perlu diuji.
Lalu muncul satu pembanding dari dalam rumah sendiri.
Di PT J Resources Nusantara, tepatnya di site Seruyung di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, tambang mulai beroperasi sekitar 2011 dengan konsesi mencapai sekitar 4.800 hektare. Sebagian areanya kini telah masuk fase pascatambang. Skalanya jauh lebih besar dibanding Lanut. Artinya, jika pendekatan reklamasi perusahaan konsisten, jejak keberhasilannya semestinya lebih mudah dibaca di sana.
Jika pendekatan yang digunakan serupa, maka Seruyung seharusnya menjadi cermin awal. Apakah di sana ekosistem benar-benar pulih? Apakah satwa kembali secara permanen? Apakah tanah kembali produktif secara alami? Atau yang pulih baru permukaan, sementara struktur ekologinya masih rapuh?
Tanpa membaca hasil dari lokasi yang lebih dulu, klaim di lokasi berikutnya berdiri di ruang yang belum sepenuhnya teruji.
Dari dalam negeri, cerminnya makin jelas.
Di Kalimantan Timur, reklamasi berjalan dan vegetasi kembali tumbuh. Lanskap yang dulunya terbuka mulai tertutup hijau. Namun lubang bekas tambang (void) tetap menganga, berubah menjadi danau besar. Dalam praktik reklamasi, kondisi ini sering disebut sebagai desain akhir. Tapi publik tentu berhak bertanya, apakah ini benar-benar direncanakan sejak awal, atau kompromi atas keterbatasan pemulihan?
Di kawasan lain di Kalimantan, lahan tampak “hidup,” namun didominasi satu jenis tanaman. Secara visual hijau, tetapi miskin keanekaragaman, lebih mendekati kebun daripada hutan.
Di Minahasa, reklamasi pernah dinyatakan selesai. Namun persoalan lingkungan muncul kemudian, menggugat standar keberhasilan yang mungkin terlalu administratif. Sementara di Papua, pemulihan skala besar tetap berhadapan dengan kenyataan bahwa alam tidak mudah dibangun ulang.
Dari situ, satu hal menjadi jelas, hijau tidak selalu berarti sehat. Tertutup vegetasi tidak selalu berarti ekosistem telah kembali.
Di luar Indonesia, standar keberhasilan bahkan lebih tinggi. Eden Project menunjukkan bagaimana bekas tambang bisa diubah menjadi pusat konservasi global. Lusatian Lake District memperlihatkan transformasi kawasan tambang menjadi lanskap danau wisata berskala luas. Sementara Sudbury Reclamation Project menjadi contoh pemulihan berbasis riset yang berlangsung puluhan tahun.
Namun semua itu memiliki satu kesamaan. Waktu panjang, biaya besar, dan komitmen lintas generasi.
Lanut mungkin tak diberi kemewahan waktu seperti proyek-proyek tersebut. Tapi apakah tanggung jawab terhadap alam juga ikut habis saat pascatambang dinyatakan selesai?
Pertanyaan ini membawa kita pada sisi yang tak bisa diabaikan dan hampir selalu menjadi dasar pembenaran, ekonomi.
Satwa yang Diklaim Kembali Difoto menggunakan Camera Trap (Foto : Humas PT JRBM)
Tambang seperti Lanut dan Seruyung membuka lapangan kerja, menggerakkan UMKM, meningkatkan pendapatan daerah, dan menciptakan efek berantai bagi masyarakat lingkar tambang. Program sosial juga hadir—pelatihan, bantuan usaha, peningkatan kapasitas SDM, hingga pembangunan rumah ibadah.
Namun seberapa dalam dampaknya? Berapa persen tenaga kerja lokal yang benar-benar terserap secara berkelanjutan? Apakah ekonomi itu bertahan setelah tambang berhenti, atau ikut hilang bersama produksi?
Jika ekonomi tumbuh dalam jangka pendek, sementara lingkungan membutuhkan puluhan tahun untuk pulih, apakah itu keseimbangan, atau sekadar penundaan masalah? Jika reklamasi dinyatakan berhasil tapi ekonomi melemah, apakah itu keberhasilan yang utuh? Dan jika ekonomi hidup sementara ekosistem rapuh, apakah itu kemajuan?
Untuk sementara, yang terlihat di Lanut baru mendekati pemulihan administratif, belum cukup bukti untuk menyebutnya pemulihan ekologis yang utuh.
Pandangan ini sejalan dengan penilaian Mukhtarudin, seorang akademisi dan pemerhati lingkungan, yang menegaskan bahwa “restorasi ekologis bukan sekadar menutup lubang bekas tambang atau menanam pohon, tetapi memastikan fungsi ekologis—tanah, air, dan keanekaragaman hayati—benar-benar hidup kembali.”
Pandangan tersebut diperkuat oleh Budi Sulistijo, akademisi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, yang melihat reklamasi pascatambang sebagai tantangan besar dalam mewujudkan pertambangan berkelanjutan. Karena yang dipulihkan bukan hanya lahan, tetapi sistem ekologinya secara utuh.
Dari atas, dua wajah satu lanskap: yang satu tampak “ditata”—ditanami, dirapikan, dihijaukan; yang lain benar-benar hidup—rapat, berlapis, dan kompleks. Di antara keduanya, pertanyaan itu tetap menggantung: apakah reklamasi mampu mengembalikan hutan, atau hanya menciptakan bayangannya? (Foto: Humas PT JRBM)
Di sisi lain, harus diakui bahwa perusahaan resmi setidaknya bekerja dalam kerangka izin, aturan, dan kewajiban. Ada reklamasi. Ada pascatambang. Ada tanggung jawab yang secara administratif harus dijalankan. Ini berbeda dengan tambang ilegal yang meninggalkan kerusakan tanpa pemulihan.
Namun apakah keberadaan izin cukup menjamin praktik di lapangan benar-benar ideal?
Di luar konsesi, tambang ilegal terus merusak hutan. Jika satu sisi dipulihkan sementara sisi lain dihancurkan, apakah ekosistem benar-benar bisa kembali? Atau Lanut hanya menjadi “pulau hijau” di tengah tekanan yang tak pernah berhenti?
Dan akhirnya, pertanyaan paling sunyi itu tetap ada. Setelah semua dinyatakan selesai, siapa yang memastikan hutan tetap hidup, tanah tetap berfungsi, dan satwa benar-benar kembali?
Di ruang pelatihan itu, dua hal berjalan beriringan, paparan data dari perusahaan, dan peringatan untuk tidak menelan data mentah-mentah. Di antara keduanya, ada satu hal yang tidak bisa diwakilkan oleh slide presentasi, realitas di lapangan.
Satu kalimat terus terngiang, “jangan percaya sebelum melihat.”
Dan dari Lanut, pikiran melebar ke Seruyung, ke berbagai lanskap tambang lain, hingga ke standar global sebelum kembali ke satu titik yang sama. Apakah yang disebut pulih itu benar-benar kehidupan yang kembali, atau hanya perbaikan permukaan yang belum selesai?
Ah, rasanya tak sabar untuk turun melihat langsung.
Karena pada akhirnya, reklamasi bukan soal apa yang dilaporkan, melainkan apa yang benar-benar bertahan.
Dewi Bordir Jadi Unggulan Persit KCK PD XIII/Merdeka di Ajang “Persit Bisa” (Foto: DB)
Sulut, ZONABMR.COM – Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Pengurus Daerah (PD) XIII/Merdeka dipastikan ambil bagian dalam pameran nasional “Persit Bisa” ke-2 yang akan digelar pada 7–9 Mei 2026 di Kartika Expo, Balai Kartini, Jakarta.
Kegiatan ini menjadi panggung strategis bagi Persit untuk menampilkan berbagai produk unggulan UMKM binaan dari seluruh Indonesia.
Khusus Persit KCK PD XIII/Merdeka, partisipasi ini dimanfaatkan untuk memperluas pasar sekaligus mendorong kemandirian ekonomi anggota melalui promosi produk khas, seperti Sulam Benang Hai Setala dan Dewi Bordir.
Ketua Persit KCK PD XIII/Merdeka, Lely Mirza Agus, menegaskan bahwa keikutsertaan dalam ajang nasional ini merupakan bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kreativitas anggota Persit, serta menjadi ruang penting untuk mendorong inovasi di sektor UMKM.
“Kegiatan ini menjadi ruang bagi para istri anggota TNI AD, khususnya Persit KCK PD XIII/Merdeka, untuk berkreasi, berkarya, dan menunjukkan potensi terbaik yang mereka miliki. Jika tidak bekerja di suatu instansi, maka harus mampu membaca peluang usaha dan lebih kreatif agar bisa membantu perekonomian keluarga,” ujarnya.
Salah satu produk unggulan yang akan ditampilkan adalah Dewi Bordir, UMKM industri kreatif yang bergerak di bidang kerajinan bordir asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Usaha ini diprakarsai oleh Dewi Puji Fitriyanti, Ketua Persit KCK Ranting 4 Yonif TP Cabang LXIV Brigif 22 Kodam XIII/Merdeka.
“Dewi Bordir merupakan usaha generasi kedua yang telah dirintis sejak 2011. Keunikan produk ini terletak pada proses pengerjaan yang masih mempertahankan metode manual menggunakan mesin kejek (dikayuh dengan kaki) serta mesin jahit manual tanpa bantuan teknologi komputer. Produk utama yang dihasilkan berupa kain kebaya bordir dengan motif eksklusif hasil desain sendiri,” ucap Dewi Puji Fitriyanti, Jumat (1/05/2026).
Diungkapkan Dewi, meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan tenaga kerja dan persaingan industri berbasis teknologi modern, Dewi Bordir tetap berkomitmen menjaga nilai tradisional sebagai bagian dari pelestarian budaya lokal.
“Tujuan kami tidak beralih ke mesin komputer adalah untuk mempertahankan warisan budaya yang mulai tergerus kemajuan teknologi,” ucapnya.
Istri dari Letkol Inf Mamiek Kurniawan itu menambahkan, selain sebagai bentuk pelestarian budaya, usaha ini juga menjadi penopang ekonomi keluarga. Di tengah dinamika kehidupan sebagai istri prajurit yang harus berpindah mengikuti penugasan suami, para anggota Persit dituntut tetap produktif dan mandiri.
“UMKM memiliki peran penting bagi istri prajurit, tidak hanya dalam meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai sarana aktualisasi diri. Kami berharap melalui kegiatan Persit Bisa ini, produk UMKM Persit dapat semakin dikenal luas oleh masyarakat,” ujarnya.
Pameran “Persit Bisa” 2026 di Kartika Expo, Balai Kartini, Jakarta, diharapkan menjadi momentum besar bagi para pelaku UMKM Persit untuk memperluas jaringan pasar, memperkuat branding produk, serta menginspirasi perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan berdaya.
Pokja II TPP PKK Kotamobagu Bersama Peserta dan Traineer (Foto: Udi)
Kotamobagu, ZONABMR.COM – Tim Penggerak (TP) PKK Kota Kotamobagu menggelar pelatihan barista yang menyasar kelompok rentan, Kamis (30/04/2026), di Red Corner Cafe, Jl. Hi. Zakaria Imban, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat.
Kegiatan yang dimotori Pokja II TP PKK Kotamobagu ini bertujuan meningkatkan keterampilan dasar sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Pelatihan tersebut diikuti sekitar 20 warga dari berbagai kalangan, mulai dari kelompok rentan, penyandang disabilitas, ibu rumah tangga, hingga remaja usia produktif yang belum memiliki pekerjaan tetap.
Para peserta mendapatkan pembelajaran teknik meracik kopi menggunakan metode manual brew dari tenaga ahli.
Fenomena menjamurnya usaha street coffee di Kotamobagu menjadi salah satu latar belakang pelatihan ini. Dalam beberapa waktu terakhir, lapak kopi sederhana semakin mudah ditemui, mulai dari kawasan Alun-alun Boki Hontinimbang hingga pertokoan, yang ramai dikunjungi masyarakat, khususnya kalangan anak muda.
Ketua Pokja II TP PKK Kotamobagu, Retna S. Damopolii, mengungkapkan pihaknya memilih pelatihan di bidang kopi didasari pertimbangan matang.
“Karena kopi sekarang sedang menjadi tren, usaha kreatif yang diminati banyak orang, serta merupakan salah satu produk unggulan Kotamobagu,” ujar Retna.
Ia menjelaskan, materi pelatihan difokuskan pada teknik dasar agar peserta dapat langsung memulai usaha secara mandiri dengan modal yang relatif terjangkau.
“Pelatihan ini dirancang sederhana dan aplikatif. Harapannya, peserta bisa memulai usaha kecil seperti street coffee atau usaha rumahan tanpa membutuhkan modal besar,” tambahnya.
“Kegiatan semacam ini diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, sehingga mampu mencukupi kebutuhan keluarga,” lanjut Retna.
Salah satu peserta, Sriyanti Mamonto, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelatihan tersebut.
“Saya sangat bersyukur bisa ikut pelatihan ini. Selain menambah keterampilan, saya jadi lebih percaya diri untuk mencoba usaha kecil di rumah. Harapannya, dari sini saya bisa membantu ekonomi keluarga sedikit demi sedikit,” ungkap Sriyanti.
(Foto: Udi)
Pelatihan ini juga menghadirkan Nandi Saputra Angkara sebagai trainer, yang merupakan pelaku usaha di bidang kopi.
Nandi berharap kegiatan ini tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi mampu membangun ekosistem perkopian di Kotamobagu.
“Saya berharap setelah kegiatan ini, teman-teman peserta bisa terus belajar dan bahkan bergabung untuk bersama-sama mengembangkan industri kopi di Kotamobagu,” ujar Nandi.
Menurutnya, semakin banyak pelaku usaha kopi justru menjadi peluang besar bagi daerah.
“Saya tidak khawatir dengan bertambahnya pelaku di industri kopi. Rezeki sudah ada yang mengatur. Justru semakin banyak yang bergerak di bidang ini, semakin besar peluang Kotamobagu dikenal sebagai salah satu sentra industri kopi, yang tentunya berdampak positif bagi perekonomian daerah,” tambahnya.
Ketua TP PKK Kotamobagu, Rindah Gaib Mokoginta, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bukti setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berkembang, tanpa terhalang keterbatasan.
“Siapa bilang keterbatasan adalah akhir. Di pelatihan ini, kami buktikan semua orang bisa berdaya,” ujarnya.
Menurutnya, pelatihan barista ini tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis meracik kopi, tetapi juga menjadi investasi keterampilan jangka panjang bagi para peserta.
“Ini adalah investasi keterampilan, bukan cuma mahir meracik kopi, tapi juga siap bersaing di industri kuliner,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa TP PKK Kotamobagu terus mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri dan produktif. Pemberdayaan melalui peningkatan keterampilan dinilai menjadi salah satu kunci dalam membuka peluang kerja.
“Pelatihan barista ini menjadi salah satu langkah mewujudkan masa depan yang lebih baik,” kata Rindah.
Lebih lanjut, kegiatan ini disebut sebagai bagian dari program TP PKK dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Kotamobagu, dengan menghadirkan program yang inklusif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Dengan semangat inklusivitas, TP PKK Kotamobagu akan terus menghadirkan program yang relevan bagi masyarakat,” tutupnya.
Pemkab Bolsel Apresiasi BPS, Dukung Pencanangan Zona Integritas dan Sensus Ekonomi 2026 (Foto: BPS Bolsel)
Bolsel, ZONABMR.COM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas data melalui kegiatan Pencanangan Zona Integritas (ZI), Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, serta Forum Konsultasi Publik yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Bolsel, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Bolaang Uki tersebut menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta penyediaan data yang akurat dan terpercaya.
Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru, yang diwakili Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Alsyafri U. Kadullah, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPS dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
“Pembangunan Zona Integritas merupakan langkah penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sinergi antara Pemda dan BPS diharapkan terus terjalin dengan baik, khususnya dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bolsel siap mendukung setiap tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Sementara itu, Kepala BPS Bolsel, Ira Yuliana Posumah, menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas membutuhkan komitmen bersama dari seluruh unsur, guna mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan melayani.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara standar pelayanan sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu, disampaikan pula materi teknis terkait standar pelayanan publik dan kesiapan tahapan Sensus Ekonomi 2026.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Bolsel, pimpinan perangkat daerah, unsur TNI, perwakilan LSM, serta kalangan akademisi.
Aksi BEM Nusantara Soal PETI Berujung Tragedo di Halaman Kantor DPRD Bolmong (Foto: Ad)
Bolmong, ZONABMR.COM – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh BEM Nusantara terkait dugaan maraknya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) seolah mendapat konfirmasi tragis di lapangan. Hanya berselang sehari setelah aksi tersebut, seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat longsor di lokasi yang disebut-sebut menjadi titik aktivitas tambang di kawasan Oboy, Desa Pusian.
Aksi yang berlangsung pada Selasa, 28 April 2026, sekitar pukul 15.00 hingga 17.15 WITA di Mapolres Bolmong itu dipimpin oleh Koordinator Isu Hukum dan HAM BEM Nusantara Pusat, Almisbah Ali Dodego, dan diikuti sekitar 10 orang massa aksi.
Mereka menyoroti dugaan aktivitas PETI di kawasan perkebunan Oboy yang dikaitkan dengan PT Xinfeng, serta mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas.
Dalam orasinya, massa aksi menilai penanganan terhadap aktivitas tambang ilegal di Bolmong terkesan tidak konsisten.
Mereka bahkan mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Utara, PT Xinfeng telah dua kali mendapat teguran dan lokasi tersebut sempat dipasangi garis polisi, namun aktivitas diduga masih berlangsung.
“Kalau tidak ada tindakan tegas, kami akan turun dengan massa lebih besar dan langsung ke lokasi perusahaan,” tegas Almisbah dalam orasinya.
Pihak Polres Bolmong yang menerima massa aksi melalui Kabag Ops Kompol Tusman Lomboan, S.H dan Kasat Reskrim Iptu Hardi Yanto Daeng, S.Tr.k, SIK, menyampaikan bahwa proses hukum terhadap kasus tersebut masih berjalan. Namun, diakui terdapat kendala teknis, terutama terkait saksi-saksi yang belum kooperatif.
Kepolisian juga memastikan bahwa surat perintah dimulainya penyidikan telah diterbitkan dan berjanji akan membuka hasil penanganan perkara kepada publik setelah seluruh proses selesai.
Namun, sehari berselang, Rabu (29/04/2026), peristiwa tragis terjadi di lokasi yang sama. Seorang warga Desa Pusian Barat bernama Andreas Kamuntuan (51) dilaporkan meninggal dunia setelah tertimbun longsoran tanah saat melakukan aktivitas pengambilan material di kawasan Oboy.
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa lokasi tersebut dikenal memiliki material dengan kualitas ore yang baik, sehingga menjadi rebutan warga. Aktivitas pengambilan material dilakukan secara bergilir. Nahas, saat kejadian, tanah di salah satu titik longsor dan menimbun korban yang tidak sempat menyelamatkan diri.
Korban dinyatakan meninggal dunia di tempat.
Yang menjadi sorotan, peristiwa ini disebut tidak banyak terekspos ke publik.
Berdasarkan informasi awal di lapangan, terdapat dugaan adanya arahan dari pihak pekerja PT Xinfeng serta oknum aparat yang berada di lokasi agar kejadian tersebut tidak meluas.
Sementara informasi dari narasumber yang meminta namanya dirahasiakan, menyebut bahwa korban adalah penambang tradisional yang beroperasi di wilayah garapan PT Xinfeng dan bukan bagian dari perusahaan.
Meski demikian, informasi ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Peristiwa ini mempertegas kekhawatiran yang sebelumnya disuarakan oleh BEM Nusantara terkait potensi bahaya dari aktivitas pertambangan yang diduga tidak sesuai prosedur. Selain aspek legalitas, persoalan keselamatan masyarakat kini menjadi taruhan nyata.
Situasi ini menempatkan aparat penegak hukum pada posisi krusial, apakah akan segera mengambil langkah tegas, atau kembali menunggu hingga tekanan publik semakin membesar.
Hingga berita ini tayang, upaya konfirmasi lanjutan ke pihak Polres Bolmong melalui Kasat Reskrim Iptu Hardi Yanto Daeng, S.Tr.k, SIK, Kamis (30/04/2026) via telepon dan pesan di aplikasi Whatsapp belum mendapatkan balasan.
Sedangkan berdasarkan hasil pencarian, informasi kontak spesifik (nama orang, nomor telepon, atau email) untuk PT Xinfeng Gemah Semesta tidak tersedia secara publik.
Dan belum ada informasi resmi yang dirilis oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah tambang Oboy tersebut hingga kini.
Upaya konfirmasi lanjutan akan terus dilakukan oleh Zonabmr guna memperoleh fakta yang sebenarnya serta informasi yang valid terkait hal tersebut. (Tim)
~Masalahnya bukan tidak ada panggung. Masalahnya tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab menghidupkannya.~
Oleh : Udi Masloman
(Foto: Generated AI)
OPINI – Saya ingin mulai dari satu hal yang paling jujur, masalah kita bukan kekurangan potensi. Masalah kita adalah kegagalan mengelola potensi itu sendiri.
Dan karya musik lokal adalah salah satu potensi yang paling lama kita abaikan—bukan karena tidak ada, tapi karena tidak pernah benar-benar dianggap.
Band, Teknologi, dan Sulitnya Menyatukan Visi
Fenomena meredupnya band memang terjadi secara global. Teknologi mengubah segalanya. Musik tidak lagi harus lahir dari ruang latihan penuh kompromi, tapi bisa diproduksi sendiri, dirilis sendiri, dan didistribusikan sendiri. Satu orang, satu laptop, satu visi dan itu cukup.
Di titik ini, band mulai kehilangan relevansinya. Bukan karena tidak menarik, tapi karena tidak praktis.
Dan dari situ saja kita sudah bisa melihat satu hal yang sering kita abaikan, betapa sulitnya menyatukan visi dalam proses kreatif bermusik. Band bukan sekadar kumpulan orang yang bisa bermain alat musik. Ia adalah ruang kompromi yang panjang. Ego, referensi, arah musik—semuanya harus dipertemukan.
Tidak semua orang punya kesabaran untuk itu.
Ketika Fenomena Global Menjadi Masalah Lokal di Kotamobagu
Ketika teknologi menawarkan jalan yang lebih cepat dan minim konflik, banyak musisi memilih jalan sendiri. Lebih bebas, lebih cepat, lebih pasti.
Fenomena ini mungkin wajar di tingkat global. Tapi di daerah seperti Bolaang Mongondow Raya, dampaknya jadi berlapis.
Kita punya masalah yang lebih mendasar, kita belum serius.
Pemerintah bukan tidak tahu. Tapi belum mau melihat musik sebagai potensi.
Serius itu terlihat dari keberlanjutan, bukan sekadar seremoni.
Panggung Ada, Keseriusan Tidak
Coba kita lihat. Ada berapa ruang publik yang sebenarnya bisa dijadikan panggung? Taman Kota Kotamobagu ada. Lapangan Molinow ada. Lapangan Mogolaing ada. Alun-alun Boki Hontinimbang juga ada.
Dan karya musik lokal adalah salah satu potensi yang paling lama kita abaikan—Alun-alun Paloko-Kinalang yang Pengerjaannya Berlanjut Tahun Ini, Akankah Menjadi Titik Balik Perkembangan Musik Lokal? (Foto: Udi)
Dan kini, Alun-alun Paloko-Kinalang sedang dibangun dengan konsep yang lebih megah.
Masalahnya bukan tidak ada panggung. Masalahnya tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab menghidupkannya.
Kita membangun ruang. Tapi tidak membangun ekosistem.
Alun-alun Paloko-Kinalang: Harapan atau Sekadar Bangunan?
Alun-alun Paloko-Kinalang ini bisa jadi titik balik. Atau justru jadi monumen dari ketidakseriusan kita.
Apakah ia akan hidup sebagai ruang bagi karya musik lokal?
Atau hanya berdiri sebagai bangunan yang ramai di awal, lalu perlahan kosong tanpa arah?
Kita tidak butuh bangunan megah kalau akhirnya hanya jadi latar foto.
Karena sejarah kita sejauh ini lebih banyak membangun, daripada benar-benar memanfaatkan.
Hari ini kita bicara harapan. Beberapa tahun ke depan, kita akan bicara kenyataan.
Belajar dari Korea Selatan: Industri Dibangun, Bukan Dibiarkan
Dan di titik ini, kita perlu jujur belajar, meski yah terasa seperti tamparan.
KoreanWave (Hallyu) dan K-pop bukan lahir begitu saja. Ia dirancang. Mereka membangun industri. Kita masih berdebat soal panggung.
Tapi kita juga harus sadar kalau kita tidak sedang membandingkan negara dengan kota.
Kalau di level negara saja bisa dirancang, kenapa di level daerah kita tidak bisa mulai dari hal yang jauh lebih kecil?
Ini bukan soal sulit. Ini soal kemauan.
Peran Pemerintah: Antara Kebijakan dan Keberpihakan
Pemerintah Kota Kotamobagu seharusnya bisa mulai dari langkah sederhana tapi berdampak, yakni membuat kebijakan bahwa setiap event yang diselenggarakan pemerintah wajib menampilkan musisi atau band lokal yang memiliki karya.
Ini bukan sekadar formalitas. Ini panggung. Ini promosi. Ini keberpihakan.
Ini bukan soal anggaran besar. Ini soal keberpihakan yang selama ini tidak pernah benar-benar terlihat.
Tambahkan kalender event yang jelas. Buat ruang publik hidup secara rutin. Libatkan komunitas lintas genre. Tidak perlu besar. Tapi harus konsisten.
Event Ramai, Musik Lokal Hanya Pelengkap
Dan sebenarnya contoh itu sudah ada.
Event seperti Ramadan Festival menunjukkan bahwa keramaian bisa diciptakan. UMKM hidup, perputaran ekonomi berjalan, ruang publik terisi.
Orang datang, lampu ramai, lapak penuh—tapi musik lokal sering hanya jadi pelengkap, bukan alasan orang datang.
Tapi pertanyaannya, apakah kita mau sekadar ramai, atau benar-benar hidup?
Karena kita bisa ramai tanpa musik lokal.
Tapi kenapa tidak mencoba ramai karena musik lokal?
Musik menghadirkan massa. UMKM menggerakkan ekonomi.
Kalau ini dipertemukan secara sadar, kita tidak hanya menciptakan event—kita membangun ekosistem.
Komunitas yang Hidup, Tapi Belum Tumbuh
Di level komunitas, pergerakan memang ada. Gigs tetap hidup. Bahkan belakangan mulai sering muncul, dengan mayoritas penampil dari genre rock.
Ini menunjukkan satu hal, yang bertahan adalah yang punya basis.
Tapi di saat yang sama, ini juga jadi tanda bahwa ruang belum terbuka merata.
Yang tampil itu-itu saja. Yang datang itu-itu saja.
Kita tidak kekurangan penampil. Kita kekurangan keberanian untuk keluar dari lingkaran sendiri. Komunitas nyaman dengan eksklusivitas. Promosi minim. Kolaborasi lintas genre nyaris tidak ada.
Akibatnya, gigs hanya jadi ruang temu—bukan ruang tumbuh.
Budaya Gratisan dan Minimnya Apresiasi
Dan kita—ya, kita semua—ikut berperan.
Kita lebih sering jadi penonton gratis daripada pendukung yang sadar nilai.
Kita rela bayar mahal untuk yang jauh.Tapi menawar untuk yang dekat.
Kita ingin kota ini hidup, tapi kita sendiri tidak pernah benar-benar ikut menghidupkannya.
Kita sering menuntut ruang, tapi lupa menjadi alasan kenapa ruang itu harus ada.
Tanpa sadar, kita ikut membunuh ruang yang kita keluhkan tidak ada.
Selama kita masih menganggap karya musik lokal itu gratis, selama itu pula musik lokal tidak akan pernah punya nilai.
Musisi Lokal: Nyaman, Ragu, atau Terjebak?
Lalu kita bicara soal musisinya.
Sebagian masih terlalu nyaman di komunitasnya. Lebih sibuk diakui di lingkaran kecil, daripada membangun audiens baru.
Ada juga yang terlalu ragu. Terlalu takut pada respon penonton.
Selama target kita hanya tampil, bukan berkembang, maka kita akan terus berputar di tempat.
Dan selama kita masih takut ditolak, kita tidak akan pernah benar-benar mencoba diterima.
Kita ingin diapresiasi, tapi sering lupa membangun sesuatu yang layak untuk diapresiasi.
Kita Dibandingkan, Tapi Tidak Bergerak
Mungkin ini akan dianggap rengekan.
Rengekan musisi yang menolak tua.Yang gagal di Jakarta. Yang band-nya hampir jadi fosil.
Tidak masalah.Karena ini bukan soal masa lalu. Ini soal masa depan.
Sementara itu, daerah lain bergerak lebih jauh. Gorontalo mulai berani membangun produksi. Manado hidup dengan event dan exposure. Bitung ikut dalam jejaring yang lebih luas. Ambon punya kultur musik yang sudah mengakar.
Mereka tidak sempurna.Tapi mereka mulai.
Perbedaannya sederhana. Mereka bergerak, kita masih menunggu.
Panggung, Potensi, dan Masa Depan yang Dipertaruhkan
Kita? Masih di tempat yang sama. Padahal kita punya semuanya.
Kita punya panggung. Kita punya musisi. Kita punya komunitas.
Paloko-Kinalang akan berdiri.
Pertanyaannya apakah akan hidup atau kosong?
Kita akan tetap punya karya musik lokal.
Pertanyaannya akan berkembang atau stagnan?
Potensi itu tidak pernah hilang.Yang hilang adalah keseriusan kita menjaganya.
Karena pada akhirnya, masalahnya bukan kita tidak bisa.
Masalahnya kita belum benar-benar mau.
Dan kalau terus seperti ini, jangan salahkan siapa-siapa saat kita benar-benar kehilangan semuanya.
Dan saat itu terjadi, kita bahkan tidak sadar kapan semuanya benar-benar hilang.*
Udi Masloman
*Penulis adalah Pemimpin Redaksi Zonabmr. Aktif di pergerakan musik lokal daerah, frontman dan penulis lagu di band Krayon INS. Pernah memperjuangkan karya-karya musisi lokal BMR untuk didengar saat menjadi penyiar di stasiun radio lokal DC FM; saat ini menjabat sebagai Ketua DPC organisasi pers Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Kabupaten Bolmong
Vonis 4 Bulan Penjara, Gusri Lewan Terbukti Bersalah dalam Kasus Penganiayaan (Foto: Vic)
Kotamobagu, ZONABMR.COM – Pihak Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu akhirnya menjatuhkan vonis terhadap Gusri Lewan alias Gusri dalam perkara tindak pidana penganiayaan, Kamis (23/04/2026).
Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan kekerasan.
Humas PN Kotamobagu, M. Burhanuddin, SH, MH, yang ditemui usai persidangan menjelaskan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama empat bulan.
Ia juga menegaskan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari total pidana yang dijatuhkan, dengan ketetapan bahwa Gusri tetap berada dalam status tahanan.
Dalam amar putusan, majelis hakim turut menetapkan barang bukti berupa satu pecahan botol untuk dimusnahkan.
Sementara itu, satu unit flash disk yang berisi dua rekaman video kejadian dengan durasi masing-masing 1 menit 42 detik dan 15 detik tetap dilampirkan dalam berkas perkara. Selain pidana pokok, terdakwa juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp3.000.
Burhanuddin juga memberikan klarifikasi terkait status penahanan terdakwa yang sempat menjadi perhatian publik.
Ia menjelaskan bahwa pengalihan status menjadi tahanan kota dilakukan atas permohonan terdakwa bersama penasihat hukumnya dengan alasan kesehatan.
Meski berstatus tahanan kota, terdakwa tetap dikenakan sejumlah pembatasan ketat, di antaranya larangan keluar dari wilayah yang telah ditentukan, larangan menghilangkan barang bukti, serta kewajiban untuk selalu menghadiri persidangan.
Lebih lanjut, Burhanuddin menegaskan bahwa putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Para pihak, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, diberikan waktu selama tujuh hari untuk menyatakan sikap menerima atau mengajukan upaya hukum lanjutan.
Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada keberatan, maka putusan dinyatakan inkrah. Namun, jika salah satu pihak tidak puas, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado.
