Selasa, 23 Juni 2026
Beranda blog Halaman 517

Wali Kota Dorong Pemerintah Desa Berinovasi

Penulis
Tim Redaksi
-
Tatong Bara

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara mengingatkan agar pemerintah desa dapat beinovasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Menurutnya, anggaran yang diterima tiap desa tahun ini cukup besar dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

“Anggaran yang masuk ke desa besar. Ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat, salah satunya adalah dimanfaatkan pada penggunaan teknologi dalam urusan pelayanan kemasyarakatan,” kata wali kota.

Wali kota mengakui, pekan lalu ia bersama para sangadi mengunjungi desa maju yang memiliki inovasi terbaik nasional yang ada di Lombok. Dari kunjungan itu, ia mendorong agar para sangadi dapat mengaplikasikan apa yang didapat di daerah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu. “Semua harus berinovasi ke arah yang lebih baik. Manfaatkan anggaran besar yang masuk ke desa dengan baik dan sesuai peruntukkannya,” ujar wali kota.

Anggaran yang diterima 15 desa tahun ini cukup besar. Selain dana desa sebesar Rp21,2 miliar, ada juga Alokasi Dana Desa (ADD) Rp41,1 miliar, Dana Bagi Hasil Pajak Rp500 juta dan Dana Bagi Hasil Retribusi Rp800 juta. Besaran anggaran tersebut dibagi ke tiap desa dan nominal yang berbeda-beda. Desa Sia’, Kecamatan Kotamobagu Utara, menjadi desa menerima anggaran paling kecil yakni Rp3,2 miliar. Sedangkan Desa Kobo Kecil meenerima anggaran paling besar yakni Rp5,5 miliar. (ads/trz)

Belum Punya e-KTP, Dinas Dukcapil ‘Kejar’ Siswa di Sekolah

Penulis
Tim Redaksi
-
Kepala Dinas Dukcapil foto bersama siswa usai perekeman e-KTP di salah satu SMA yang ada di Kota Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terus memaksimalkan perekaman e-KTP. Tak hanya yang berusia dewasa, tapi warga yang baru berusia 17 tahun jadi salah satu focus Dinas Dukcapil. Ha itu dimaksudkan agar pada Pemilu yang akan dilaksanakan 17 April mendatang itu, para pemilih pemula dapat menyalurkan hak pilihnya.

Menurut Kepala Dinas Dukcapil, Virginia Olii, perekaman e-KTP saat ini tak hanya di lakukan di kantornya saja, tapi juga dilakukan di sekolah-sekolah dengan target siswa dan siswi yang berusia 17 tahun tahun. “Sudah sepekan ini kita turun ke sekolah-sekolah,” katanya.

Ia menjelaskan, masih ada sekira lima ribu warga yang belum memiliki e-KTP. Namun demikian, ia mengaku pihaknya akan terus memaksimalkan waktu yang ada agar para warga tersebut bisa segera terekam. “e-KTP ini jadi salah satu syarat bisa memilih. Sebelum 17 April kita akan maksimalkan pelayanan. Kita terus jemput bola. Ada tim yang turun ke desa dan kelurahah, di sekolah dan di tempat-tempat yang kita anggap efektif,” jelasnya.

Ditambahkannya, warga yang berusia di atas 23 tahun yang belum merekam e-KTP akan diblokir data kependudukannya. Namun katanya, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat soal pemblokiran tersebut. “Selama pemblokiran itu, berarti yang bersangkutan dianggap tidak memiliki data. Ini akan menyulitkan saat pengurusan administrasi, salah satunya di perbankan,” tambahnya. (ads/trz)

Maret, LPSE Lelang Proyek Fisik

Penulis
Tim Redaksi
-
Moh Noh Djarumia

ZONA BOLMUT — Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Setda Bolmut menginformasikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek pembangunan fisik tahun 2019 menuntaskan seluruh dokumen yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan lelang.

Paling lambat, awal maret seluruh dokumen dimaksud sudah masuk ke Bagian Barjas agar lelang bisa dilaksanakan lebih cepat dan pelaksanaan pembangunan juga selesai tepat waktu. Imbauan ini disampaikan Kabag Barjas Setda Bolmut Moh Noh Djarumia SE MSi, kemarin.

Lebih lanjut disampaikan, saat ini baru satu jenis paket pekerjaan yang telah ditayangkat lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sementara yang lain masih dalam tahap perampungan penyusunan dokumen perencanaannya. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kata Djarumia, proses posting proyek lewat LPSE baru akan efektif pada bulan maret tahun berjalan.

Namun dia berharap, agar dipercepat paling lambat awal Maret sudah diserahkan ke LPSE untuk ditayangkan untuk keperluan proses lelang. “Kami harap hal ini bisa diperhatikan, agar semua proses pekerjaan fisik tahun terlaksana serfta berakhir tepat waktu,” kuncinya. (Rendy)

BPJ Tunggu Usulan Paket Proyek

Penulis
Tim Redaksi
-
Subhan Muchtar

ZONA KOTAMOBAGU – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) masih menunggu pemasukan usulan paket pekerjaan proyek yang akan dilelang di tahun anggaran 2019. Hal ini diutarakan Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa, Subhan Muchtar.

Menurutnya, proses lelang proyek akan segera dilaksanakan. Hal itu dimaksudkan agar pekerjaan di lapangan bisa segera dilaksanakan. “Lelang ini segera dilakukan, ini juga untuk mempercepat proses penyerapan anggaran dan pembangunan,” katanya.

Ia mengakui, pihaknya sudah siap melakukan proses lelang paket pekerjaan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Belum semua SKPD mengajukan usulan paket yang akan dilelang. Kita masih tunggu itu, mungkin SKPD masih persiapan dokumen,” sebutnya.

Ia berharap, dokumen usulan lelang proyek dari tiap SKPD yang dimasukan ke pihaknya sudah lengkap. “Karena proses lelang itu bergantung dari kesiapan dokumennya juga. Ini harus jadi perhatian bersama, agar semua prosesnya bisa berjalan sesuai yang kita harapkan bersama,” harapnya.

Ditambahkannya, di tahun 2018 pihaknya melelang 54 paket proyek yang terdiri dari 35 pekerjaan konstruksi, 13 paket barang dan 6 jasa konsultasi dengan total anggaran 112 miliar. “Harapan kita tahun ini pelaksanaan semua tahapannya mulai dari lelang sampai pekerjaan di lapangan bisa sesuai,” tambahnya. (ads/trz)

Rencana Bangun Data Center, Pemkab Mitra Minta Pendampingan Pemkot

Penulis
Tim Redaksi
-
Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa Tenggara saat berkunjung ke ruang data center Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) membangun data center dan command center rupanya menarik perhatian pemerintah kabupaten dan kota lainnya. Di awal tahun ini, sudah ada beberapa daerah di Sulawesi Utara dan Gorontalo yang datang berkunjung ke data center untuk berkonsultasi soal perencanaan dan pembangunan infrastrukturnya hingga pada sistem pelayanan berbasis IT yang diterapkan Pemkot. Bahkan dari sejumlah daerah yang datang itu, ada satu diantaranya, yakni Pemkab Minahasa Tenggara (Mitra) yang datang meminta pendampingan Pemkot dalam perencanaan hingga pembangunan infrastruktur data center di daerahnya.

“Dari Dinas Kominfo Mitra datang ke sini, mereka melihat dan berdiskusi soal perencanaan hingga pembangunan data center yang kita lakukan di sini,” kata Sekretaris Dinas Kominfo Kotamobagu, Suhartien Tegela.

Ia mengungkapkan, kedatangan jajaran Dinas Kominfo Mitra itu merupakan tindaklanjut dari kedatangan Bupati Mitra, James Sumendap, ke data center beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut katanya adalah yang kedua kalinya. “Pemkab Mitra memiliki keinginan yang sama dengan kita untuk membangun tata kelola pemerintahan berbasis IT. Bahkan mereka juga minta agar kita ikut memberikan pendampingan untuk proses perencanaa dan pembangunan infrastruktur data center,” ungkapnya.

Soal permintaan Dinas Kominfo Mitra itu, ia mengaku pihaknya siap memberikan pendampingan dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota lainnya. “Prinsipnya ketika diminta memberikan pendampingan, kita siap. Tinggal tunggu tindaklanjutnya oleh mereka,” sebtutnya.

Bupati Mitra, James Sumendap, saat berkunjung ke data center beberapa waktu lalu, tak segan memuji infrastruktur data center yang dinilainya sangat maju dan hanya satu-satunya di wilayah Sulawesi Utara. (ads/trz)

Intensitas Hujan Tinggi, Waspada Banjir dan Longsor

Penulis
Tim Redaksi
-
Refly Mokoginta

ZONA KOTAMOBAGU – Hujan dengan intensitas tinggi terus mengguyur wilayah Kota Kotamobagu dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Meski belum berdampak banjir dan tanah longsor, namun warga diminta selalu waspada dengan ancaman bencana alam.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat beberapa desa dan kelurahan sebagai rawan bencana, seperti Kelurahan Upai, Gogagoman, Kobo Besar, Desa Moyag Bersatu, Poyowa Besar I dan II serta Kobo Kecil.

“Kita semua harus waspada. Banjir, longsor dan pohon tumbang memungkinkan terjadi disaat kondisi seperti ini,” kata Kepala BPBD, Refly Mokoginta.

Ia mengungkapkan, pihaknya terus memantau kondisi terkini wilayah serta berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). “Kita terus pantau, kalau terjadi bencana pasti akan langsung ditindaklanjuti. Ada tim kita yang selalu siaga setiap saat,” ungkapnya. (ads/trz)

Dinkes Diminta Serius Tangani DBD

Penulis
Tim Redaksi
-
Devi Lala

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kesehatan diminta serius menangani persoalan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Pasalnya, jumlah pasien yang menderita penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk aedes aegypti itu terus bertambah di awal tahun ini. Data diperoleh dari Dinas Kesehatan (Dinkes), laporan kasus DBD sudah mencapai 35 hingga pekan ke-empat bulan Januari.

“Butuh penanganan serius meskipun belum masuk kategori KLB (Kejadian Luar Biasa),” kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Kotamobagu, Herry Coloay.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinkes untuk melakukan tindakan pencegahan. “Kami telah menghubungi Dinkes untuk bergerak cepat agar tidak mewabah. Disamping itu kami minta juga harus ada sosialisasi ke masyarakat soal upaya pencegahan dini penyakit ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Devi Lala, mengaku jumlah laporan kasus DBD di Kota Kotamobagu terus bertambah. Namun demikian, ia menyebut belum masuk kategori KLB. “Belum masuk kategori KLB, kecuali sudah ada yang meninggal dunia. Kalaupun sudah ada (meninggal dunia) tidak serta-merta ditetapkan KLB. Kita akan telusuri dulu, misalnya apakah pasien yang bersangkutan ada komplikasi dengan penyakit lain atau hanya DBD,” katanya, pekan lalu.

Untuk tindakan pencehan, ia mengaku pihaknya sudah melakukan berbagai upaya, termasuk fogging di beberapa tempat yang terindikasi terdapat jentik nyamuk aedes aegypti. Namun demikian, ia mengimbau masyarakat untuk tetap membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Langkah itu katanya merupakan upaya pencegahan dini penyebaran penyakit DBD maupun jenis penyakit lainnya. “Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) harus rutin dilaksanakan. Apalagi kondisi cuaca seperti saat ini yang sering hujan, banyak genangan air yang menjadi tempat perkembangbiakan jentik nyamuk,” ujarnya. (ads/trz)

Sangadi-Lurah Diminta Sosialisasikan Kenaikan NJOP

Penulis
Tim Redaksi
-
Ilmar Rusman

ZONA KOTAMOBAGU – Para sangadi dan lurah diminta menyosialisasikan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pasalnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui soal kenaikan NJOP mulai tahun ini.

“NJOP secara keseluruhan naik, dan ini perlu disosialisasikan. Kita harap ada kerja sama dari sangadi dan lurah untuk menyosialisasikan ini ke masyarakat,” kata Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Ilmar Rusman.

Ia mengungkapkan, sosialisasi ke masyarakat soal kenaikan NJOP itu perlu dilakukan. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat bisa mengetahui kenaikan NJOP yang dampaknya ikut berpengaruh pada kenaikan nilai pajak. “Sosialisasi ke masyarakat harus intents dilakukan, agar semuanya tahu dan tidak ada kendala saat penagihan di lapangan,” ungkapnya.

Disisi lain, ia berharap tidak ada kendala dalam penagihan pajak di lapangan. “Bulan Oktober tahun lalu sudah disampaikan ke lurah dan sangadi agar menyosialisasikannya ke wajib pajak. Mudah-mudahan semua bisa menerima,” harapnya.

Ditambahkannya, naiknya NJOP ikut mempengaruhi perubahan nilai pajak. Namun demikian, ia mengaku pihaknya belum menetapkan nilai pajak karena masih menunggu Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang penetapan NJOP wajib pajak. “Besaran pajak belum ditetapkan, tapi yang pasti ada kenaikan. Gambarannya pada target penerimaan PBB tahun lali 2,9 miliar dan tahun ini naik jadi 6 miliar,” jelasnya. (ads/trz)

Pemkot Gelar Musrenbang RPJMD 2019-2023

Penulis
Tim Redaksi
-
Suasana Musrenbang RPJMD 2019-2023.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023.

Dalam sambutannya, Wali Kota Tatong Bara, mengatakan dokumen RPJMD merupakan dokumen yang wajib disusun disetiap awal kepemimpinan kepala daerah. Hal itu diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 86 tahun 2017. “Bahwa untuk mewujudkan visi RPJMD Kota Kotamobagu tahun 2019-2023, yaitu Kota Kotamobagu sebagai kota jasa dan perdagangan berbasis kebudayaan lokal menuju masyarakat sejahtera dan berdaya saing,” ujarnya.

Selain itu, untuk mewujudkan Visi RPJMD Kotamobagu juga telah dirumuskan tiga Misi pembangunan daerah untuk tahun 2019 – 2023, seperti meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan berkreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan, meningkatkan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda, Sofyan Mokoginta, mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua elemen yang hadir pada Musrembang RPJMD. “Semoga semua turut aktif dalam memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan pembangunan di Kotamobagu,” ungkapnya.

Dalam Musrembang juga dilakukan penandatanganan dokumen yang dilakukan oleh lintas elemen masyarakat.

Hadir pada kegiatan itu, pihak dari Bappenas, Bappeda Provinsi Sulut, jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) serta para anggota DPRD Kota Kotamobagu. (ads/trz)

Kemendag Suntik Anggaran 1,3 miliar

Penulis
Tim Redaksi
-
Herman Aray
Herman Aray

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM) mendapat anggaran sebesar Rp1,38 miliar dari Kementrian Perdagangan (Kemendag). Besaran anggaran tersebut diperuntukkan pada pengadaan mobil operasional dan Ukur Takar Timbang Perlengakapan (UTTP).

“Bersyukur kita dapat anggaran dari kementrian. Ini disampaikan Direktur Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian saat pertemuan di Makasar,” kata Kepala Disdagkop dan UKM, Herman Aray.

Ia mengungkapkan, UTTP sangat dibutuhkan dalam pengawasan aktivitas jual-beli di pasar. Dengan adanya alat ukur tersebut, bisa memberi jaminan bagi konsumen dalam mendapatkan barang dagangan sesuai takaran. “Nantinya alat ini akan kita sesuaikan dengan kebutuhan di Kotamobagu. Kita juga sudah punya tiga orang penera termasuk tenaga ahli,” ungkapnya.

Dengan adanya alat ukur tersebut, ia berharap tidak ada lagi konsumen yang mengeluh karena merasa dirugikan terutama soal takaran. “Nantinya semua alat ukur timbang di pasar akan ditera ulang. Ini akan kita lakukan agar konsumen mendapatkan barang dagangan sesuai dengan takaran atau timbangan yang dibeli,” ujarnya.

Disisi lain, ia mengimbau pedagang untuk memperhatikan jumlah takaran atau timbangan dari setiap barang dagangan. “Jangan mempermainkan ukuran atau takaran. Sesuaikan jumlahnya, jangan sampai ada yang kurang karena konsumen yang akan dirugikan,” imbaunya. (ads/trz)

1...516517518...700Halaman 517 dari 700
©