BPK Masuk, SKPD Diminta Kooperatif

Penulis

Kamis, 7 Februari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) akan mulai mengaudit laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) tahun anggaran 2018. Audit tersebut terinformasi akan dilaksanakan selama 35 hari.

Kepala Inspektorat, Syair Lentang, mengatakan sebelum mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018, tim auditor sudah terlebih dahulu meminta dokumen laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Permintaan dokumen sudah sejak pekan lalu. Nanti setelah pemeriksaan dokumen itu, mereka (auditor) akan turun memeriksa fisik di lapangan,” katanya.

Ia mengungkapkan, pihaknya menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun 2018. “Kita harapkan opini WTP seperti yang didapat tahun sebelumnya. Kita optimis,” ungkapnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda), Adnan Massinae, mengingatkan semua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pejabat lain yang beurusan dengan pengelolaang keuangan untuk proaktif selama audit berlangsung. Hal-hal yang dibutuhkan tim auditor katanya harus dipersiapkan, agar proses pemeriksaan nanti bisa berjalan lancar. “Rencananya besok (hari ini, red) entry meeting. Setelah itu langsung mulai audit. Semua harus stand by dan siap saat dibutuhkan,” ujarnya.

Bagi pimpinan SKPD atau pejabat lain yang hendak ke luar daerah, katanya harus seijin auditor. “Kalau ada yang akan TL (tugas luar), lapor dulu ke tim auditor agar jadwal pemeriksaannya bisa diatur lagi. Tapi kalau belum bersifat penting, lebih baik stand by dulu sampai setelah pemeriksaan,” tambahnya. (ads/trz)

80 CPNS Formasi Kesehatan Mulai Orientasi Awal

Penulis

Tim Redaksi

Rabu, 6 Februari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – 80 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus formasi tenaga kesehatan, diminta untuk segera melapor ke pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai penempatan kelulusan masing-masing.

Pemberitahuan ini tertuang dalam surat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) nomor; 800/BKPP-LL/70/II/2018 tentang orientasi awal CPNS di lingkungan Pemkot Kotamobagu formasi tenaga kesehatan. Orientasi awal itu berkenaan dengan tingginya tingkat kunjungan pasien pada fasilitas kesehatan yang ada di Kota Kotamobagu, sehingga membutuhkan tenaga yang banyak dan bersifat segera.

“Kunjungan pasian ke fasilitas kesehatan cukup tinggi. Untuk itu 80 CPNS formasi kesehatan harus segera melapor ke pimpinan SKPD masing-masing sesuai penempatannya. Paling lambat Hari Rabu (hari ini, red),” kata Kepala BKPP, Sahaya Mokoginta.

Ia mengungkapkan, orientasi awal CPNS Kota Kotamobagu dilakukan secara bertahap. Namun untuk pelaksanaannya kata dia disesuaikan dengan kebutuhan yang paling mendesak. “Nantinya selama orientasi ini akan ada pengarahan dari pimpinan SKPD masing-masing. Mereka kita perbantukan dulu untuk sementara,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Devie CH Lala, mengakui petugas kesehatan sangat dibutuhkan terutama di Rumah Sakit maupun Puskesmas. Oleh karena itu, ia berharap para CPNS formasi kesehatan segera melapor untuk diperbantukan sementara di instansi sesuai penempatan masing-masing. “Kita tunggu sampai hari rabu (hari ini, red). Kita harap semua sudah melapor,” katanya. (ads/trz)

2020 Dishub Bangun Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Penulis

Tim Redaksi

Rabu, 6 Februari 2019

ZONA BOLMUT — Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda Bolmut diarahkan untuk bernivoasi menopang pendapatan daerah. Termasuk Dinas Perhubungan (Dishub) yang diarahkan untuk membangun Balai Pengujian Kendaraan Bermotor atau uji KIR dalam rangka menunjang misi tersebut.

Hal ini disampaikan Kadis Dishub Uteng Datunsolang SPd MSi saat diwawancarai awak media, kemarin. Dalam perencanaan sesuai Rencana Jangka panjang Menengah Daerah kata Uteng, pembangunan Balai uji KIR ini akan dilaksanakan pada tahun 2020. Sebab pada tahun ini Dishub Bolmut akan focus pada pembangunan gedung kantor baru agar pihaknya tidak lagi menumpang di Terminal Tipe A Boroko.

Selama ini tandasnya, masyarakat Bolmut mengurus Uji KIR di luar daerah, sehingga mengakibatkan tidak ada konstribusi di daerah. Selain itu masyarakat juga kesulitan karena jarak antara Boroko dengan Kota Kotamobagu cukup jauh dan memakan biaya. Sehingga pembangunan balai ini juga sebagai solusi untuk mendekatkan pelayanan pemerintah utamanya di bidang perizinan perhubungan angkutan darat.

“Selain pembangunan gedung uji KIR Pemda Bolmut juga akan mengusulkan pengadaan alat-alat penunjang serta mempersiapkan tenaga teknis yang akan bertugas dibalai uji KIR ini,” tutupnya. (Rendy)

Wali Kota Dorong Pemerintah Desa Berinovasi

Penulis

Tim Redaksi

Rabu, 6 Februari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara mengingatkan agar pemerintah desa dapat beinovasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Menurutnya, anggaran yang diterima tiap desa tahun ini cukup besar dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

“Anggaran yang masuk ke desa besar. Ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat, salah satunya adalah dimanfaatkan pada penggunaan teknologi dalam urusan pelayanan kemasyarakatan,” kata wali kota.

Wali kota mengakui, pekan lalu ia bersama para sangadi mengunjungi desa maju yang memiliki inovasi terbaik nasional yang ada di Lombok. Dari kunjungan itu, ia mendorong agar para sangadi dapat mengaplikasikan apa yang didapat di daerah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu. “Semua harus berinovasi ke arah yang lebih baik. Manfaatkan anggaran besar yang masuk ke desa dengan baik dan sesuai peruntukkannya,” ujar wali kota.

Anggaran yang diterima 15 desa tahun ini cukup besar. Selain dana desa sebesar Rp21,2 miliar, ada juga Alokasi Dana Desa (ADD) Rp41,1 miliar, Dana Bagi Hasil Pajak Rp500 juta dan Dana Bagi Hasil Retribusi Rp800 juta. Besaran anggaran tersebut dibagi ke tiap desa dan nominal yang berbeda-beda. Desa Sia’, Kecamatan Kotamobagu Utara, menjadi desa menerima anggaran paling kecil yakni Rp3,2 miliar. Sedangkan Desa Kobo Kecil meenerima anggaran paling besar yakni Rp5,5 miliar. (ads/trz)

Belum Punya e-KTP, Dinas Dukcapil ‘Kejar’ Siswa di Sekolah

Penulis

Tim Redaksi

Senin, 4 Februari 2019

Kepala Dinas Dukcapil foto bersama siswa usai perekeman e-KTP di salah satu SMA yang ada di Kota Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terus memaksimalkan perekaman e-KTP. Tak hanya yang berusia dewasa, tapi warga yang baru berusia 17 tahun jadi salah satu focus Dinas Dukcapil. Ha itu dimaksudkan agar pada Pemilu yang akan dilaksanakan 17 April mendatang itu, para pemilih pemula dapat menyalurkan hak pilihnya.

Menurut Kepala Dinas Dukcapil, Virginia Olii, perekaman e-KTP saat ini tak hanya di lakukan di kantornya saja, tapi juga dilakukan di sekolah-sekolah dengan target siswa dan siswi yang berusia 17 tahun tahun. “Sudah sepekan ini kita turun ke sekolah-sekolah,” katanya.

Ia menjelaskan, masih ada sekira lima ribu warga yang belum memiliki e-KTP. Namun demikian, ia mengaku pihaknya akan terus memaksimalkan waktu yang ada agar para warga tersebut bisa segera terekam. “e-KTP ini jadi salah satu syarat bisa memilih. Sebelum 17 April kita akan maksimalkan pelayanan. Kita terus jemput bola. Ada tim yang turun ke desa dan kelurahah, di sekolah dan di tempat-tempat yang kita anggap efektif,” jelasnya.

Ditambahkannya, warga yang berusia di atas 23 tahun yang belum merekam e-KTP akan diblokir data kependudukannya. Namun katanya, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat soal pemblokiran tersebut. “Selama pemblokiran itu, berarti yang bersangkutan dianggap tidak memiliki data. Ini akan menyulitkan saat pengurusan administrasi, salah satunya di perbankan,” tambahnya. (ads/trz)

Maret, LPSE Lelang Proyek Fisik

Penulis

Tim Redaksi

Senin, 4 Februari 2019

ZONA BOLMUT — Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Setda Bolmut menginformasikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek pembangunan fisik tahun 2019 menuntaskan seluruh dokumen yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan lelang.

Paling lambat, awal maret seluruh dokumen dimaksud sudah masuk ke Bagian Barjas agar lelang bisa dilaksanakan lebih cepat dan pelaksanaan pembangunan juga selesai tepat waktu. Imbauan ini disampaikan Kabag Barjas Setda Bolmut Moh Noh Djarumia SE MSi, kemarin.

Lebih lanjut disampaikan, saat ini baru satu jenis paket pekerjaan yang telah ditayangkat lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sementara yang lain masih dalam tahap perampungan penyusunan dokumen perencanaannya. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kata Djarumia, proses posting proyek lewat LPSE baru akan efektif pada bulan maret tahun berjalan.

Namun dia berharap, agar dipercepat paling lambat awal Maret sudah diserahkan ke LPSE untuk ditayangkan untuk keperluan proses lelang. “Kami harap hal ini bisa diperhatikan, agar semua proses pekerjaan fisik tahun terlaksana serfta berakhir tepat waktu,” kuncinya. (Rendy)

BPJ Tunggu Usulan Paket Proyek

Penulis

Tim Redaksi

Senin, 4 Februari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) masih menunggu pemasukan usulan paket pekerjaan proyek yang akan dilelang di tahun anggaran 2019. Hal ini diutarakan Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa, Subhan Muchtar.

Menurutnya, proses lelang proyek akan segera dilaksanakan. Hal itu dimaksudkan agar pekerjaan di lapangan bisa segera dilaksanakan. “Lelang ini segera dilakukan, ini juga untuk mempercepat proses penyerapan anggaran dan pembangunan,” katanya.

Ia mengakui, pihaknya sudah siap melakukan proses lelang paket pekerjaan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Belum semua SKPD mengajukan usulan paket yang akan dilelang. Kita masih tunggu itu, mungkin SKPD masih persiapan dokumen,” sebutnya.

Ia berharap, dokumen usulan lelang proyek dari tiap SKPD yang dimasukan ke pihaknya sudah lengkap. “Karena proses lelang itu bergantung dari kesiapan dokumennya juga. Ini harus jadi perhatian bersama, agar semua prosesnya bisa berjalan sesuai yang kita harapkan bersama,” harapnya.

Ditambahkannya, di tahun 2018 pihaknya melelang 54 paket proyek yang terdiri dari 35 pekerjaan konstruksi, 13 paket barang dan 6 jasa konsultasi dengan total anggaran 112 miliar. “Harapan kita tahun ini pelaksanaan semua tahapannya mulai dari lelang sampai pekerjaan di lapangan bisa sesuai,” tambahnya. (ads/trz)

Rencana Bangun Data Center, Pemkab Mitra Minta Pendampingan Pemkot

Penulis

Tim Redaksi

Sabtu, 2 Februari 2019

Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa Tenggara saat berkunjung ke ruang data center Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) membangun data center dan command center rupanya menarik perhatian pemerintah kabupaten dan kota lainnya. Di awal tahun ini, sudah ada beberapa daerah di Sulawesi Utara dan Gorontalo yang datang berkunjung ke data center untuk berkonsultasi soal perencanaan dan pembangunan infrastrukturnya hingga pada sistem pelayanan berbasis IT yang diterapkan Pemkot. Bahkan dari sejumlah daerah yang datang itu, ada satu diantaranya, yakni Pemkab Minahasa Tenggara (Mitra) yang datang meminta pendampingan Pemkot dalam perencanaan hingga pembangunan infrastruktur data center di daerahnya.

“Dari Dinas Kominfo Mitra datang ke sini, mereka melihat dan berdiskusi soal perencanaan hingga pembangunan data center yang kita lakukan di sini,” kata Sekretaris Dinas Kominfo Kotamobagu, Suhartien Tegela.

Ia mengungkapkan, kedatangan jajaran Dinas Kominfo Mitra itu merupakan tindaklanjut dari kedatangan Bupati Mitra, James Sumendap, ke data center beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut katanya adalah yang kedua kalinya. “Pemkab Mitra memiliki keinginan yang sama dengan kita untuk membangun tata kelola pemerintahan berbasis IT. Bahkan mereka juga minta agar kita ikut memberikan pendampingan untuk proses perencanaa dan pembangunan infrastruktur data center,” ungkapnya.

Soal permintaan Dinas Kominfo Mitra itu, ia mengaku pihaknya siap memberikan pendampingan dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota lainnya. “Prinsipnya ketika diminta memberikan pendampingan, kita siap. Tinggal tunggu tindaklanjutnya oleh mereka,” sebtutnya.

Bupati Mitra, James Sumendap, saat berkunjung ke data center beberapa waktu lalu, tak segan memuji infrastruktur data center yang dinilainya sangat maju dan hanya satu-satunya di wilayah Sulawesi Utara. (ads/trz)

Intensitas Hujan Tinggi, Waspada Banjir dan Longsor

Penulis

Tim Redaksi

Sabtu, 2 Februari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Hujan dengan intensitas tinggi terus mengguyur wilayah Kota Kotamobagu dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Meski belum berdampak banjir dan tanah longsor, namun warga diminta selalu waspada dengan ancaman bencana alam.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat beberapa desa dan kelurahan sebagai rawan bencana, seperti Kelurahan Upai, Gogagoman, Kobo Besar, Desa Moyag Bersatu, Poyowa Besar I dan II serta Kobo Kecil.

“Kita semua harus waspada. Banjir, longsor dan pohon tumbang memungkinkan terjadi disaat kondisi seperti ini,” kata Kepala BPBD, Refly Mokoginta.

Ia mengungkapkan, pihaknya terus memantau kondisi terkini wilayah serta berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). “Kita terus pantau, kalau terjadi bencana pasti akan langsung ditindaklanjuti. Ada tim kita yang selalu siaga setiap saat,” ungkapnya. (ads/trz)

Dinkes Diminta Serius Tangani DBD

Penulis

Tim Redaksi

Jumat, 1 Februari 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kesehatan diminta serius menangani persoalan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Pasalnya, jumlah pasien yang menderita penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk aedes aegypti itu terus bertambah di awal tahun ini. Data diperoleh dari Dinas Kesehatan (Dinkes), laporan kasus DBD sudah mencapai 35 hingga pekan ke-empat bulan Januari.

“Butuh penanganan serius meskipun belum masuk kategori KLB (Kejadian Luar Biasa),” kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Kotamobagu, Herry Coloay.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinkes untuk melakukan tindakan pencegahan. “Kami telah menghubungi Dinkes untuk bergerak cepat agar tidak mewabah. Disamping itu kami minta juga harus ada sosialisasi ke masyarakat soal upaya pencegahan dini penyakit ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Devi Lala, mengaku jumlah laporan kasus DBD di Kota Kotamobagu terus bertambah. Namun demikian, ia menyebut belum masuk kategori KLB. “Belum masuk kategori KLB, kecuali sudah ada yang meninggal dunia. Kalaupun sudah ada (meninggal dunia) tidak serta-merta ditetapkan KLB. Kita akan telusuri dulu, misalnya apakah pasien yang bersangkutan ada komplikasi dengan penyakit lain atau hanya DBD,” katanya, pekan lalu.

Untuk tindakan pencehan, ia mengaku pihaknya sudah melakukan berbagai upaya, termasuk fogging di beberapa tempat yang terindikasi terdapat jentik nyamuk aedes aegypti. Namun demikian, ia mengimbau masyarakat untuk tetap membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Langkah itu katanya merupakan upaya pencegahan dini penyebaran penyakit DBD maupun jenis penyakit lainnya. “Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) harus rutin dilaksanakan. Apalagi kondisi cuaca seperti saat ini yang sering hujan, banyak genangan air yang menjadi tempat perkembangbiakan jentik nyamuk,” ujarnya. (ads/trz)

1...516517518...700 Halaman 517 dari 700