ZONA KOTAMOBAGU – Objek wisata flying fox akan segera hadir di Desa Sia’, Kecamatan Kotamobagu Utara. Saat ini, pemerintah desa setempat sedang menyiapkan infrastruktur.
Menurut Sangadi (kepala desa, red), Herto Balansa, lahan seluas dua hektare disiapkan untuk membangun wahana flying fox tersebut. “Ibu wali kota menginginkan sampai di puncak, tapi nanti kita lihat jadinya seperti apa,” katanya, akhir pekan lalu.
Ia mengungkapkan, wahana flying fox tersebut bisa menjadi objek wisata baru di Kota Kotamobagu. Ia optimis, katanya wahana flying fox itu akan ramai dikunjungi masyarakat. “Kita di sini (Kota Kotamobagu) masih kurang tempat wisata seperti ini. Jika ini sudah jadi, maka akan banyak pengunjungnya,” ungkapnya.
Selain flying fox, katanya ada juga wahana lain yang rencananya akan dibangun, yakni paralayang dan sebagainya. “Lokasi kita sangat strategis untuk wahana-wahana itu karena berada di dataran tinggi,” ujarnya. (ads/trz)
ZONA BOLMUT — Bupati Bolmut Drs Hi Depri Pontoh mengingatkan 106 sangadi di daerah itu untuk memahami dengan baik arah pemanfaatan Dana Desa (Dandes) tahun 2019, yang telah diselaraskan dengan arah pembangunan skala nasional yakni membangun dari desa.
Papa Adit (sapaan akrab Depri-red) menegaskan sasaran utama pemanfaatan Dandes tahun 2019 yakni meningkatkan pelayanan public di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
Lebih lanjut disampaikan, selain tujuan-tujuan yang telah disampaikan, aparat desa juga perlu memperhatikan skema padat karya tunai dalam pemanfaatan Dandes untuk pembangunan infrastruktur dan sarana serta prasarana. Selanjutnya, harus melanjutkan porsi pemanfaatan Dandes untuk pemberdayaan masyarakat, meningkatkan perekonomian desa melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menciptakan akuntabilitas pelaksanaan Dandes melalui kebijakan penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan, serta merawat sinergi pengembangan desa melalui pola kemitraan dengan dunia usaha.
“Satu yang tidak boleh dilupakan, instansi teknis terkait beserta seluruh aparatur desa melaksanakan penguatan atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dandes, kapasitas SDM perangkat desa, serta menjaga pola koordinasi dari tingkat pusat, daerah, kecamatan hingga desa,” himbau orang nomor satu Bolmut itu. (Rendy)
ZONA KOTAMOBAGU – Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) terus mewabah. Dari catatan Dinas Kesehatan (Dinkes), di awal Bulan Februari ini tercatat sudah ada 12 laporan kasus.
Koordinator Fogging Dinkes, Ernawati Sianturi, mengatakan kondisi cuaca yang tak menentu akhir-akhir ini membuat nyamuk pembawa virus dengue itu berkembang lebih cepat. Itu kemudian katanya didukung banyaknya tempat perindukan nyamuk, mulai dari sampah yang menampung air seperti kantong makanan yang dibuang di sembarang tempat, ban bekas hingga kaleng-kaleng bekas. “Ini yang harus diperhatikan masyarakat. Upaya pencegahan dini penyakit DBD adalah pemberantasan sarang nyamuk,” katanya.
Ia menjelaskan, ada 50 laporan kasus DBD sepanjang tahun ini. Jumlah kasus itu terbagi atas 38 di bulan Januari dan sisanya di awal Februari ini. Setiap laporan ini langsung kita tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan epidemiologi (PE), kemudian memeriksa rumah-rumah dalam radius 100 meter untuk memastikan ada atau tidaknya jentik nyamuk. Sampai saat ini, katanya pihaknya sudah 32 kali melakukan foging di 16 lokasi. “Setiap lokasi kita fogging dua kali. Tapi fogging yang kita lakukan ini hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Kalau masih ada jentiknya, maka keesokanharinya pasti sudah ada nyamuk lagi,” jelasnya.
Kepala Dinkes, Devie Lala, mengimbau masyarakat untuk rutin melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M plus atau menguras, menutup, menimbun plus memakai hand body anti nyamuk. Apalagi kondisi cuaca seperti saat ini akan banyak genangan air yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan jentik nyamuk,” imbaunya. (ads/trz)
Bupati Depri Pontoh memberi sambutan saat membuka Bimtek tersebut.
ZONA BOLMUT – Bupati Drs Hi Depri Pontoh membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan penerapan Simda Perencanaan (e-Planning) yang bertempat di Swiss-Bell Hotel Maleosan, Kota Manado.
Dalam sambutannya, bupati menjelaskan e-Planning merupakan salah satu upaya untuk menurunkan potensi tingkat korupsi di Kabupaten Bolmut, melalui sistem perencanaan pembangunan Daerah yang terintegrasi. Sejalan dengan penerapan e-Planning, Pemerintah Daerah telah menetapkan Rencana Aksi melalui Keputusan Bupati Bolmut No. 138 Tahun 2018 tentang penetapan rencana aksi, koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi.
“Dari aspek perencanaan dan penganggaran ditargetkan pada Rahun 2019 ini sudah melakukan perbaikan sistem perencanaan dan anggaran berbasis elektronik (e-Planning) yang dilengkapi dengan Standar Harga Satuan (SHS) dan Analisis Standar Biaya (ASB), sekaligus mengembangkan aplikasi e-Budgetting yang mudah diakses online antara BPKD dan Perangkat Daerah,” kata bupati.
Bupati berharap, e-Planning dapat dikendalikan dan dikoordinasikan oleh Bapelitbang yang diintegrasikan dengan e-Budgetting yang dikelola BPKD. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah inkonsistensi antar dokumen perencanaan baik di tingkat program maupun kegiatan yang termuat dalam Renja OPD, Renstra OPD, terhadap RPJMD serta munculnya tambahan program atau kegiatan setelah pembahasan KUA PPAS.
“Melalui sistem e-Planning dan e-Budgetting terintegrasi, ke depan dapat menghasilkan sistem perencanaan yang lebih efektif, efisien serta akuntabel untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolmut dalam melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi melalui penguatan aparatur serta perbaikan sistem dan tata kelola Pemerintahan Daerah,” tambah bupati.
Bupati juga menghimbau agar setelah Bimtek ini, Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Bolmut Tahun 2018-2023 segera disiapkan dan dimantapkan serta disesuaikan dengan prioritas dan janji politik yang tertuang dalam visi “Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara yang Berkelanjutan, Mandiri, berbudaya dan Berdaya saing”, untuk kemudian ditetapkan menjadi Perda.
Kegiatan yang digelar oleh Bapelitbang Kabupaten Bolmut tersebut diikuti oleh seluruh perangkat Daerah. Turut hadir Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Provinsi Sulut Josep Paat, SE bersama jajaran dan Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan Sekda Jacomina H.J. Mamuaja, S.Pd. (Rendy)
ZONA KOTAMOBAGU – Teka-teki kapan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akhirnya terjawab. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mengeluarkan surat edaran tentang pengadaan PPPK tahap I tahun 2019.
Dalam surat edaran nomor B/335/FP3K/M.SM.01.00/2019 yang diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Kotamobagu, terlampir jadwal pengadaan PPPK tahap I yang diawali dengan pengumuman penerimaan PPK hingga pengumuman hasil seleksi (selengkapnya lihat grafis). Dalam surat edaran itu juga, disebutkan bahwa kebutuhan mendesak yang menjadi prioritas pemerintah adalah untuk pemenuhan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian eks kategori II. Untuk sistem seleksi menggunakan CAT UNBK Kemendikbud.
Adapun peseryaratan seleksi PPPK tahap I tahun 2019 adalah, tenaga guru di lingkungan pemerintah daerah dengan kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar. Untuk tenaga kesehatan memiliki kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang kesehatan dan mempunyai STR. Sedangkan untuk penyuluh pertanian, memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang pertanian plus sertifikasi di bidang pertanian. Dari hasil pemetaan data tenaga honorer daerah kategori II, yang dapat mendaftar adalah 22 orang yang terdiri dari guru 17 orang, tenaga kesehatan 0 dan lima orang lainnya penyuluh pertanian berdasarkan SK Menteri Pertanian atau MoU antara Kementrian Pertanian dengan Pemerintah Daerah.
“Formasi yang dibuka sesuai yang dikeluarkan pemerintah pusat,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta.
Ia mengakui, pihaknya siap melaksanakan rekrutmen PPPK tahap I tahun ini. “Pada prinsipnya kita siap, untuk teknisnya nanti kita menunggu dari pusat,” tambahnya. (ads/trz)
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) mendapat bantuan 18 tenaga dokter internsip dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Para dokter tersebut akan ditempatkan di sejumlah fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kota (Pemkot).
Kepala Bagian Tata Usaha RSUD, Rutman Lantong, mengatakan kehadiran 18 dokter internsip itu akan sangat membantu pemerintah dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan. “Program internsip dokter Indonesia ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia,” katanya.
Ia menjelaskan, para dokter yang dikirim ke Kemenkes itu akan magang selama 1 tahun, dengan tempat tugas yakni di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas. “Mulai hari ini (kemarin, red) mereka mulai masuk kerja. Mudah-mudahan kehadiran para dokter ini bisa membantu kita dalam memberikan pelayanan prima di bidang kesehatan,” jelasnya.
Disisi lain, ia berharap para dokter yang dikirim Kemenkes itu bisa memberi pelayanan yang terbaik ke masyarakat khususnya pasien yang membutuhkan pelayanan. “Tenaga mereka sangat kita butuhkan. Untuk itu kita harap mereka bisa memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” harapnya. (ads/trz)
Bangunan gedung mesin pengering padi yang sedang dalam perampungan.
ZONA KOTAMOBAGU – Kota Kotamobagu segera memiliki gedung mesin pengering padi. Saat ini, gedung yang dibangun dengan anggaran Rp1,2 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu sedang dalam pengerjaan. Progres pembangunannya sudah mencapai 80 persen.
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Ramjan Mokoginta, mengatakan gedung mesin pengering padi itu berada wilayah Kecamatan Kotamobagu Selatan. Alasan dipilihnya wilayah itu karena memiliki areal persawahan yang besar dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. “Pembangunannya ditargetkan selesai bulan ini,” katanya, kemarin.
Ia menjelaskan, mesin pengering padi itu berkapasitas besar dan mampu mengeringkan padi hingga 10 ton. Adapun pengguna mesin tersebut katanya adalah petani baik kelompok maupun perorangan. “Dengan adanya mesin pengering ini, maka petani tak perlu kuatir padi akan rusak, terutama di musim hujan. Nantinya jika ada padi yang basah bisa dikeringkan lewat mesin itu. Ini tentu akan sangat membantu petani kita,” jelasnya.
Ditambahkannya, gedung mesin pengering padi itu merupakan usulan dari kelompok tani monogit yang ada di Desa Tabang. “Pengelola gedung adalah kelompok tani monogit,” tambahnya. (ads/trz)
ZONA KOTAMOBAGU – Dolly Dzulhadji dibebaskan atau dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar). Pasalnya, yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin berupa penyalahgunaan kendaraan dinas (kendis).
Pencopotan jabatan kepada mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) itu berdasarkan hasil sidang Majelis Kode Etik (MKE) yang dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) nomor 65 tertanggal 11 Januari 2019 tentang keputusan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan.
“Yang bersangkutan kita undang pada Hari Senin, tapi tidak datang. Kita kembali undang hari ini (kemarin, red) untuk pemberian putusan penjatuan hukuman disiplin,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda), Adnan Massinae, mengungkapkan pemberian reward dan punishment bagi pejabat yang berprestasi dan didapati melanggar aturan merupakan hal biasa. “Yang bersangkutan gentleman. Mengakui kesalahan bahwa itu tanggung jawabnya sebagai pimpinan,” ungkap Adnan.
Sementara itu, Dolly Dzulhadji, mengaku siap menerima sanksi yang diberikan kepadanya, termasuk pencopotan jabatan yang ia emban. “Saya siap dengan semua konsekuensinya, dan siap melaksanakan tugas sebagai ASN,” sebut Dolly.
Soal dugaan pelanggaran yang ia lakukan, ia juga mengakui bahwa beberapa waktu lalu meminjamkan kendaraan dinas ke mitra kerja. “Waktu lalu memang ada pinjam meminjam motor dinas, tapi itu sudah dikembalikan. Itu dianggap melanggar disiplin dan berujung pada pembebasan jabatan ini. Saya siap menerima sanksi dan akan tetap siap menjalankan tugas sebagai ASN. Soal dimana akan dipindahkan, saya juga belum tahu sampai saat ini,” tambahnya.
Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, terinformasi wali kota telah menunjuk Sahaya Mokoginta sebagai pimpinan sementara di dinas tersebut. (ads/trz)
ZONA BOLMUT — Pemerintah secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga daerah mencanangkan program penuntasan angka kemiskinan serta pengangguran terbuka. Sejumlah inovasi pun digencarkan, diantaranya program Dana Desa (Dandes) yang diharapkan mampu memberdayakan masyarakat di masing-masing desa, untuk keluar dari kemiskinan serta mempunyai penghasilan yang layak.
“Masyarakat desa diberdayakan penuh pada seluruh kegiatan yang didanai Dandes maupun ADD, dan tidak hanya sebatas diberdayakan saat rapat saja. Tujuannya jelas, agar masyarakat di 106 desa di Kabupaten Bolmut semuanya hidup sejahtera,” ujar Wabup Drs Hi Amin Lasena MAP saat diwawancarai awak media ini.
Ditegaskan orang nomor dua Bolmut itu, jika warga diberdayakan penuh, maka mereka bisa ikut mengembangkan potensi-potensi di desanya. Pengembangan potensi daerah kata Amin, merupakan salah satu tujuan yang tertuang dalam visi pemerintahan sekarang ini, yakni untuk mengarahkan Bolmut menjadi daerah yang berdaya saing serta mandiri. Artinya, pembangunan di desa akan menjadi pusat pertumbuhan serta dasar pembangunan secara keseluruhan di Kabupaten Bolmut.
“Pemda Bolmut sangat berharap agar selama lima tahun ke depan, masyarakat di 106 Desa di Bolmut seluruhnya aktif dalam menggali potensi-potensi desa gunakan diberdayakan lewat Dandes maupun ADD. Sekali lagi, tolong masyarakat desa diberdayakan secara nyata dan bukan hanya sebatas diberdayakan dalam rapat,” kuncinya. (Rendy)
Penimbangan sampah sebelum dibawa truk masuk ke TPA.
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) sedang berupaya mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pasalnya, volume sampah yang dibawa masuk mobil pengangkut sampah setiap harinya mencapai 44 ton. Angka tersebut dinilai cukup tinggi dan berpotensi mengurangi kapasitas TPA dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Kepala Bidang Persampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Masril Lapadengan, mengatakan TPA yang berada di Kelurahan Mongkonai itu seluas 4,8 hektare dan diprediksi tak bisa lagi menampung sampah pada lima tahun yang akan datang. “Jika melihat rata-rata volume sampah yang masuk tiap hari mencapai 44 ton, maka empat atau lima tahun ke depan akan full dan tak bisa lagi menampung sampah. Untuk itu sekarang kita sedang mencari solusi mengurangi produksi sampah yang dihasilkan masyarakat,” katanya.
Ia mengungkapkan, upaya yang sedang digiatkan untuk mengurangi produksi sampah adalah mengurangi penggunaan sampah pelastik baik di rumah maupun di perkantoran. “Ini sudah dicanangkan oleh wali kota. Nantinya masyarakat mulai dibiasakan untuk tidak menggunakan kantong pelastik sekali pakai. Misalnya untuk air mineral, pegawai di kantor diharuskan membawa tumbler atau botol minuman sendiri dan tidak lagi menggunakan botol air mineral yang setelah dipakai langsung dibuang,” ungkapnya.
Selani mengurangi penggunaan kantong pelastik, ia menuturkan upaya lain yang dilakukan adalah memaksimalkan sosialisasi ke masyarakat soal pengelolaan sampah yang bisa didaur ulang menjadi bahan yang bernilai ekonomis. “Itu merupakan beberapa poin yang masuk dalam Jakstrada (Kebijakan Stargetis Daerah) dalam mengurangi volume sampah. Dengan begitu, maka sampah yang masuk ke TPA itu hanya yang tak bisa lagi diolah,” tuturnya.
Ditambahkannya, pihaknya menargetkan pengurangan volume sampah hingga tahun 2025 mendatang mencapai 30 persen. “Target kita produksi sampah sudah berkurang 30 persen dan 70 persen lainnya itu pengolahan. Kita harap ada dukungan dan kerja sama dari masyarakat terutama dalam mengurangi produksi sampah,” tambahnya. (ads/trz)
