ZONA BOLMUT — Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menginformasikan proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019 kini tengah berlangsung. DPMD mengingatkan 106 sangadi di daerah itu untuk mempercepat proses penyusunan APBDes, agar pada akhir bulan ini bisa segera melaksanakan program-program pembangunan desa. Imbauan ini disampaikan Kadis DPMD Fadly Tadjudin Usup SE MSi, Senin (21/1).
Menurut mantan Camat Bolangitang Barat (Bolbar) ini, seharusnya APBDes telah selesai disusun pada bulan October atau November tahun lalu sebagaimana APBD di tingkat Kabupaten. Namun karena ada peralihan SIMDA desa dari versi 1.0 ke 2.0, maka harus dilakukan banyak penyesuaian penggunaan aplikasi tersebut. Saat ini kata Usup, proses penyusunan APBDes tahun 2019 tengah dalam pendampingan oleh camat serta para pendamping kecamatan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan evaluasi di tingkat kabupaten, untuk Selanjutnya ditetapkan oleh masing-masing Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).
“Kami sangat berharap seluruh proses yang telah disebutkan tuntas pada bulan ini juga, agar pada akhir Januari Dandes cair dan bermanfaat untuk masyarakat, ” pintanya. (Rendy)
ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengeluarkan 107 ijin di dua pekan pertama bulan Januari. Perijinan yang dikeluarkan itu terdiri dari 29 permohonan ijin baru dan 78 perpanjangan.
Kepala DPMPTSP, Noval Manoppo, mengatakan ada berbagai jenis perijinan yang harus dikantongi terlebih dahulu oleh setiap pengusaha sebelum memulai usahanya di Kota Kotamobagu. “Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Kotamobagu terus memberi kemudahan bagi setiap investor yang ingin berinvestasi di daerah ini, asalkan semua mematuhi ketentuan yang diatur,” katanya.
Ia mengungkapkan, jumlah ijin yang dikeluarkan selang tahun 2018 sebanyak 2.862, yang terdiri dari 1.680 perpanjangan jijin, 42 revisi dan 1.140 permohonan baru. “Berbagai kemudahan kita berikan bagi setiap pengusaha yang hendak mengurus perijinan. Namun syarat-syaratnya harus dipenuhi agar proses pengurusannya berjalan lancar. Paling banyak usaha di bidang jasa dan perdagangan. Untuk tahun ini kita yakin jumlah perijinan baik baru maupun perpanjangan akan terus bertambah,” ungkapnya.
Lanjutnya, ijin yang harus dikantong setiap pelaku usaha seperti ijin prinsip penanaman modal, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat ijin Tempat Usaha (SITU). “Pengurusan ijin gratis, kecuali IMB yang ada retribusinya sesuai yang diatur Perda,” ujarnya. (ads/trz)
Wali Kota Tatong Bara, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan dan unsur forkopimda foto bersama petugas kebersihan sambil memegang tumbler usai pencanangan Kota Kotamobagu bebas sampah pelastik.
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) mencanangkan Kota Kotamobagu bebas sampah pelastik. Pencanangannya dilakukan Kamis (17/1), usai apel korpri di Lapangan Boki Hotinimbang.
Menurut Wali Kota Tatong Bara, pengelolaan sampah pelastik menjadi bagian dari indikator penilaian adipura. Oleh karena itu, pencanangan Kota Kotamobagu bebas sampah pelastik menjadi bagian terpenting dalam memenuhi salah satu indikator penilaian adipura tersebut.
“Penilaian adipura saat ini tak hanya soal lingkungan bersih, tapi juga dilihat pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah termasuk sampah pelastik yang didalamnya melibatkan masyarakat,” kata wali kota.
Setelah mencanangkan Kota Kotamobagu bebas sampah pelastik, wali kota mengajak semua elemen masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mulai membiasakan diri mengurangi penggunaan kantong pelastik. “Kita mulai dari lingkungan kita. Kurangi penggunaan kantong pelastik sekali pakai, baik itu kemasan makanan, minuman, kantong belanja maupun pembungkus barang berbahan pelastik lainnya,” ujar wali kota.
Lanjut wali kota, Kota Kotamobagu bebas sampah pelastik tak hanya sekadar pencanangan saja, melainkan harus ditindaklanjuti dan diseriusi bersama. Data di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) katanya, sampah pelastik sebanyak 7 persen dari 9,03 ton sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) setiap hari. “ASN mulai hari ini jangan bawa lagi air mineral. Bawa tumbler sendiri jika hendak membawa air minum,” ujarnya.
Kepala DLH, Nasrun Gilalom, mengungkapkan ASN tak diperkenankan menggunakan tempat makanan atau jenis minuman berbahan pelastik sekali pakai. “Kalau ada yang kedapatan, pasti akan ditegur. Mengurangi penggunaan sampah pelastik akan kita mulai dari SKPD,” ujarnya. (ads/trz)
Wali Kota Tatong Bara mencanangkan Jumat Infaq Rp1.000. Tampak wali kota memasukan amplop ke dalam kotak amal milik baznas usai pencanangan..
ZONA KOTAMOBAGU – Masyarakat Kota Kotamobagu diajak untuk berinfaq meski dengan nilai uang hanya Rp1.000. Hal ini disampaikan Wali Kota Tatong Bara saat mencanangkan gerakan Jumat infaq Rp1.000, Kamis (17/1) di Lapangan Boki Hotinimbang.
Menurutnya, gerakan Jumat infaq Rp1.000 ini bertujuan membangun kesadaran serta partisipasi masyarakat khususnya umat muslim dalam berinfaq. “Ini adalah tabungan akhirat kita. Keluarkan setiap hari Jumat tanpa ada yang melihat. Kedepan saya harap bukan hanya hari Jumat saja, tapi di hari lain,” katanya.
Ketua Badan Amil Zakat Infaq Sedekah (Baznas), Rusdin Bonde, mengungkapkan gerakan Jumat infaq akan membantu meningkatkan kesejahteraan pegawai syari’i dan imam. “Dengan berinfaq diharapkan tumbuh kesadaran warga dengan sendirinya terbiasa dengan infaq ini. Meski hanya kecil nilainya, tapi ini akan menjadi tabungan akhirat kita nanti,” ungkapnya.
Pencanangan Jumat infaq Rp1.000 tersebut dilakukan usai apel korpri yang ditandai dengan pemasukan amplop putih bertuliskan Rp1.000 oleh Wali Kota Tatong Bara ke dalam kotak amal milik Baznas. (ads/trz)
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menjamin kesehatan warga kurang mampu. Ada 31.521 warga yang diikutkan sebagai anggota Badan Peserta Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.
Sekretaris Kota (Sekkot), Adnan Massinae, mengatakan pemberian jaminan kesehatan kepada warga kurang mampu itu merupakan bagian dari pemenuhan Universal Health Coverage (UHC). “Nantinya mereka akan mendapatkan kartu BPJS dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah,” kata Adnan, usai menyerahkan kartu BPJS kepada sangadi dan lurah, di aula kantor wali kota, kemarin.
Ia menjelaskan, anggaran yang dialokasikan untuk BPJS Kesehatan senilai Rp8,6 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019. “Masyarakat tak perlu lagi membayar iuran per bulan, karena sudah ditanggung pemerintah,” jelasnya.
Disisi lain, ia mengimbau para sangadi dan lurah untuk kembali mengkroschek data penerima kartu BPJS, guna menghindari data ganda. “Harus dicek lagi sebelum dibagikan ke masyarakat. Jangan sampai ada warga yang sudah pindah domisili atau meningga dunia kemudian namanya masih terdaftar. Kemudian lihat juga apakah ada warga kurang mampu yang tidak masuk dalam daftar,” imbaunya.
Kepala Desa Tabang, Frits Junius Dilapanga, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkot yang sudah menjamin kesehatan masyarakat kurang mampu khususnya yang ada di Desa Tabang. “Ini luar biasa dan sangat bermanfaat bagi warga kurang mampu. Untuk Desa Tabang ada sekitar 391 warga yang mendapatkan kartu BPJS,” sebutnya. (ads/trz)
ZONA KOTOMOBAGU – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) kembali bertambah. Di dua pekan pertama bulan Januari, Dinas Kesehatan (Dinkes) sudah menerima 22 laporan kasus. Kasus itu dilaporkan terjadi di Kelurahan Kotamobagu, Kotobangon, Poyowa Kecil, Kopandakan I, Pobundayan, Mogolaing, Biga, Matali, Poyowa Besar I, Sinindian dan Motoboi Kecil.
Kepala Dinkes, Devie Ch Lala, mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti laporan kasus DBD tersebut. Namun dari hasil peninjauan di lapangan, hanya empat desa dan kelurahan saja yang didapati ada jentik nyamuk, yakni Desa Tabang, Kelurahan Motoboi Kecil, Pobundayan dan Biga. “Hanya empat lokasi itu yang di fogging karena ditemukan ada jentik nyamuk,” katanya.
Ia mengungkapkan, kondisi cuaca seperti yang terjadi akhir-akhir ini sangat rentan dengan penyebaran jentik nyamuk aedes aegypti. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. “Saat hujan seperti ini pasti ada banyak genangan air. Di situ jentik nyamuk berkembang biak menjadi dewasa. Untuk itu tempat-tempat yang ada genangan air harus selalu dibersihkan,” ungkapnya.
Disisi lain, ia mengimbau masyarakat untuk tidak langsung panik dan beranggapan terserang DBD ketika merasakan demam. “Ada banyak laporan yang masuk soal DBD, tapi setelah diperiksa ternyata hanya demam biasa saja dan bukan DBD. Pasien positif DBD itu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium, bukan hanya dikira-kira saja. Jadi kalau mulai merasakan gejala demam, harus segera ke dokter agar bisa diketahui dan dengan cepat penanganannya,” imbaunya. (ads/trz)
ZONA KOTAMOBAGU – Kasus kematian ibu dan bayi menjadi salah satu focus perhatian Pemerintah Kota (Pemkot). Meski mengalami penurunan, namun angka kasus tersebut masih terbilang cukup tinggi. Sepanjang tahun 2018 lalu, tercatat ada 26 kasus kematian bayi dan tiga ibu.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan P2P Dinas Kesehatan, Apek Dg Manganti, mengungkapkan jumlah kasus yang terjadi sepanjang tahun 2018 lebih sedikit dibandingkan dengan setahun sebelumnya atau pada 2017 lalu. “Ada penurunan jumlah kasus kematian ibu dan bayi pada tahun 2018. Kemudian untuk jumlah bayi lahir hidup tahun 2018 sebanyak 1.796,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, ada banyak hal yang mengakibatkan terjadinya kematian bayi, seperti mengalami kelainan jantung, diare, sesak nafas hingga penyakit bawaan lainnya. Sedangkan kematian ibu disebabkan berbagai factor, seperti pendarahan serta factor usia yang terlalu muda atau terlalu tua. Hal-hal yang mengakibatkan ibu dan bayi meninggal dunia adalah tiga terlambat dan empat terlalu.
“Tiga terlambat yaitu, terlambat mengambil keputusan, terlambat dirujuk dan terlambat mengambil keputusan. Kemudian empat terlalu, yaitu terlalu muda atau masih di bawah umur, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu pendek jarak melahirkan,” jelasnya.
Untuk mencegah kasus kematian ibu dan bayi, katanya perlu ada pemeriksaan secara rutin terhadap ibu hamil, agar bisa diketahui kondisi bayi yang masih dalam kandungan. “Selain itu, perlu ada pemahaman juga tentang risiko melahirkan jika terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu pendek jaraknya,” tambahnya. (ads/trz)
Shelter yang dibangun Dinas Perhubungan telah rampung dan siap menunjang operasional lima unit BRT.
ZONA KOTAMOBAGU – Lima unit Bus Rapid Transit (BRT) yang diberikan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) ke Pemerintah Kota (Pemkot), akan segera dilaunching. Sheter yang menjadi sarana utama penunjang operasional angkutan penumpang di Kota Kotamobagu itu sudah rampung dan siap digunakan.
Menurut Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub), Sugiarto Yunus, operasional BRT tersebut akan ditandai dengan launching oleh Wali Kota Tatong Bara. “Rencananya triwulan pertama ini akan dilaunching, tinggal menunggu waktu ibu wali kota,” katanya, kemarin.
Ia mengungkapkan, pengoperasionalan BRT tersebut sedikit terlambat karena masih menunggu perampungan 21 koridor yang baru selesai dikerjakan akhir tahun lalu. “Sekarang ini sudah selesai pembangunannya, dan dalam waktu dekat ini sudah bisa dioperasikan,” ungkapnya.
Kepala Bidang Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan, Lexi Kembuan, menjelaskan 21 koridor yang dibangun terdiri atas 2 koridor. Koridor pertama melewati Jalan DC Manoppo hingga Pobundayan, Jalan Veteran Matali hingga Molinow, Jalan Zakaria Imban dan Jalan Brawijaya Mongondow. Sedangkan koridor kedua terdiri dari empat selther yakni di Jalan S Parman, Jalan Siliwangi, Jalan Paloko Kinalang, Jalan KS Tubun dan Jalan DC Manoppo.
“BRT ini bisa menjadi alternatif baru bagi masyarakat Kota Kotamobagu,” jelasnya. (ads/trz)
Wali Kota Tatong Bara saat menerima piala adipura dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.
ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara menerima penghargaan adipura ke-lima untuk Kota Kotamobagu. Penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup itu diterima wali kota dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (14/1), di Gedung Manggala Wanabhkati, Jakarta.
Menurut Wali Kota Tatong Bara, penghargaan adipura dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) itu merupakan bukti kerja sama dan kerja keras semua elemen masyarakat. Hal itu juga membuktikan bahwa pemerintah dan masyarakat Kota Kotamobagu berkomitmen menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. “Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selalu mendukung dan membantu pemerintah dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih. Penghargaan dipersembahkan untuk semua masyarakat,” kata wali kota.
Piala adipura yang diterima wali kota itu direncanakan akan dijemput dan diarak keliling kota. Agenda penjemputan sudah disiapkan termasuk rute yang akan dilalui. “Belum ada kepastian kapan, tapi kita rencanakan Hari Kamis atau Jumat pecan ini akan diarak keliling kota,” kata Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan.
Sesuai rencana, Wali Kota Tatong Bara bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ikut menerima piala adipura itu akan dijemput setibanya di Kota Kotamobagu. Penjemputan akan dilakukan di Kelurahan Mongkonai kemudian akan diarak keliling kota bersama masyarakat. (ads/trz)
Para CPNS saat dikumpukan di Aula Kantor Wali Kota.
ZONA KOTAMOBAGU – Tahapan pemasukan berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru saja dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), dimulai Senin (14/1) hingga Jumat (25/1) mendatang.
Namun di hari pertama pemasukan berkas kemarin, belum ada satupun pelamar yang datang memasukan berkas ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).
“Belum ada berkas yang masuk. Mungkin mereka (CPNS) masih mengurus kelengkapannya,” kata Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian, Alfi Syahrin Rustam.
Kelengkapan berkas wajib untuk setiap CPNS. Dalam pengumuman Panitia Pengadaan CPNSD nmor; 37/83/TIMSEL-CPNSD/I/2019 tentang kelengkapan berkas, CPNS yang tidak melengkapi berkas yang sudah ditetapkan, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai CPNS. “Jadi kelengkapan berkas ini harus diperhatikan. Jangan sampai ada yang tidak lengkap. Pastikan dulu sudah lengkap, baru dimasukan,” ujarnya.
Selain kelengkapan berkas, ia juga mengingatkan semua CPNS untuk tidak memberikan keterangan atau data yang tidak benar. Jika kedapatan katanya, yang bersangkutan dapat digugurkan atau dibatalkan kelulusannya dan diberhentikan tidak dengan hormat jika sudah diangkat menjadi PNS. “Usahakan semua data sesuai dan benar. Jangan memasukan data yang tidak benar, karena bisa berakibat fatal,” ungkapnya.
Seperti diketahui, CPNS yang dinyatakan lulus SKD dan SKB sebanyak 232 orang. Adapun berkas yang harus dimasukan adalah; surat lamaran (ditulis tangan menggunakan huruf capital) yang dibubuhi tanda tangan di atas materai dan ditujukan ke wali kota, ijazah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, DIII/DIV/S1 dan S2 beserta transkrip nilai, pas foto terbaru (ukuran 3×4 dan 4×6 masing-masing 8 lembar dengan latar merah, daftar riwayat hidup, SKCK, surat keterangan dokter, surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba dari rumah sakit, surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara, kartu pencari kerja, akta lahir, foto copy KTP, foto copy surat akta nikah, foto copy surat kelahiran anak, Asli SK honorer/tenaga kontrak yang ditandatangani paling rendah pejabat eselon II dan foto copy yang telah dilegalisir.
“Bagi peserta yang dinyatakan lulus dan tidak meregistrasi/daftar ulang, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri. Kemudian formasinya akan diisi oleh peserta yang memenuhi peringkat berikutnya pada formasi dan pendidikan yang sama,” kata Ketua Panitia Pengadaan CPNSD, Adnan Massinae. (ads/trz)
