ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sedang menyiapkan website yang memuat khusus soal benda-benda peninggalan sejarah daerah suku Bolaang Mongondow. Website dibuat untuk membantu menginformasikan ke masyarakat soal peninggalan sejarah mongondow.
“Website-nya sedang kita rancang. Dengan website itu masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi dan mengetahui soal benda-benda peninggalan sejarah suku Bolaang Mongondow,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Agung Adati.
Selain memudahkan masyarakat mendapat informasi soal peninggalan sejarah, website tersebut juga bisa menjadi sebuah museum online. “Teknologi sekarang semakin berkembang. Ini kita manfaatkan untuk menyimpan informasi atau data soal peninggalan sejarah daerah.
Ditambahkannya, dalam website tersebut memuat soal benda-benda peninggalan sejarah pada masa kerajaan Bolaang Mongondow serta penjelasan-penjelasannya. “Apa nama benda itu, penggunaannya dan termasuk keberadaannya saat ini akan ada dalam website itu. Salah satu contoh adalah alat musik rambabo yang pada jaman dahulu itu digunakan sebagai pengiring tarian adat sebagainya,” tambahnya. (ads/trz)
Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Perda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sosialisasi dilaksanakan di Ball Room Hotel Sutan Raja, Kamis (22/11) dan dibuka Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan.
Suasana sosialisasi Ranperda tentang perubahan Perda nomor 5 Tahun 2011.
Wakil Wali Kota dalam sambutannya mengatakan, guna mendukung perkembangan ekonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, maka perlu dilakukan upaya untuk peningkatan terhadap sumber–sumber Pendapatan Asli Darah (PAD) yang berasal dari retribusi dan pajak.
Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan Pemkot adalah melakukan penyesuaian serta perubahan terhadap besaran retribusi dan pajak daerah khususnya retribusi tempat parkir khusus yang diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011.
Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan saat memberi sambutan pada kegiatan tersebut.
“Perubahan Perda tentang retribusi khusus parkir ini berdasarkan adanya pertimbangan bahwa, Perda yang mengatur tentang besaran dari retribusi khusus parkir di Kota Kotamobagu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi dan perkembangan Kota Kotamobagu saat ini,” ujar Nayodo.
Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tersebut diantaranya perubahan pada Pasal 8 Ayat 3 yang mengatur besaran tarif retribusi khusus parkir serta aturan tambahan yang mengatur tentang pengelolaan parkir secara elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah besaran PAD yang berasal dari retribusi khusus parkir.
Suasana kegiatan tersebut.
Terkait Ranperda tentang penyelenggaraan LLAJ, Nayodo mengungkapkan tujuannya untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal dan berkemampuan tinggi, serta dapat diselenggarakan secara terpadu aman, tertib, lancar dan efisien.
“Ranperda tentang penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan ini sejalan dengan amanat Pasal 12 Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penyelenggaraan LLAJ merupakan sub urusan pemerintahan, yang wajib untuk dilaksanakan bidang perhubungan, Ranperda yang mengatur tentang system penyelenggaraan LLAJ ini juga mengedepankan asas manfaat, asas keadilan, asas kepentingan umum, asas keseimbangan, asas keterpaduan, asas transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan serta partisipatif,” jelas Nayodo. (advertorial)
Pohon berukuran besar yang ada di Kelurahan Kotobangon, tumbang dan menutupi badan jalan.
ZONA KOTAMOBAGU – Tanda awas bagi masyarakat khususnya yang beraktivitas di luar rumah. Pasalnya, pohon perindang yang ditanam pemerintah di pinggir jalan rawan tumbang, terutama saat sedang hujan yang disertai angin kencang. Seperti yang terjadi Kamis (22/11). Pohon berdiameter sekira 1 meter dan tinggi sekira 15 meter yang berada di Kelurahan Kotobangon atau tepatnya di depan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP), tumbang dan menutupi seluruh badan jalan. Beruntung saat kejadian tak ada kendaraan yang melintas sehingga tak menimbulkan korban jiwa.
“Cuaca sedang hujan saat kejadian itu. Untungnya tidak sampai menimpah kendaraan yang lewat,” kataDenny, warga sekitar.
Ia berharap, pemerintah melalui instansi dapat memangkas pohon-pohon yang dinilai rawan tumbang. “Kalau ada yang sudah besar dan berpotensi tumbang ada baiknya dipangkas saja. Jangan sampai tumbang sendiri dan mengenai orang yang lewat. Ini harus diantisipasi bersama, apalagi hampir di semua wilayah ada pohon besar di pinggir jalan,” harapnya.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) yang mendapat laporan kejadian itu, mengevakuasi batang pohon dan membersihkan ranting yang menutupi badan jalan. “Kita langsung turun ke lokasi saat mendapat laporan ada pohon yang tumbang,” kata Kepala Dinas PRKP, Imran Amon.
Disisi lain, ia mengimbau masyarakat untuk selaluu waspada saat beraktivitas di luar rumah, terutama saat sedang hujan yang disertai angin. “Akhir-akhir ini sudah sering hujan. Kita harus waspada. Bila perlu menghindari wilayah-wilayah yang rawan pohon tumbang,” imbaunya. (ads/trz)
Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan saat memberi sambutan pada kegiatan tersebut.
Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar seminar kebudayaan, Rabu (21/11) di Restoran Lembah Bening. Gelaran kegiatan tersebut dimaksudkan untuk revitalisasi dan reaktualisasi seni, adat dan budaya lokal Bolaang Mongondow.
Suasana kegiatan seminar kebudayaan.
Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, dalam sambutannya mengatakan seni, adat dan budaya daerah merupakan cermin kepribadian dari sebuah masyarakat yang harus dipertahankan serta dilestarikan. Oleh karena itu, melalui seminar kebudayaan tersebut, Nayodo meminta seluruh elemen masyarakat untuk terus melestarikan nilai-nilai seni, adat dan budaya Bolaang Mongondow.
suasana kegiatan tersebut.
Melalui kegiatan itu, Nayodo juga berharap agar bisa menjadi forum bagi para generasi muda khususnya di Kota Kotamobagu dalam menambah serta meningkatkan pengetahuan tentang seni, adat dan budaya Bolaang Mongondow. “Melalui kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal kita untuk membangkitkan nilai-nilai seni, adat dan budaya daerah yang sekarang ini sudah hampir punah,” kata Nayodo. (advertorial)
ZONA KOTAMOBAGU – Pembangunan akses jalan masuk Pasar Genggulang, menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) tahun 2019 mendatang. Anggaran paket pekerjaan fisik tersebut akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Bidang Bina Marga, Claudy Mokodongan, mengatakan fisik jalan masuk Pasar Genggulang sudah bisa dikerjakan. Pembebasan lahan katanya telah diselesaikan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM). “Anggarannya sekitar empat sampai lima miliar untuk pengerasan jalan. Kita juga masih menghitung harga aspal dan minyak, karena keduanya mengikuti pergerakan harga dunia. Kalau harga (aspal dan minyak) turun, akan kita hitung lagi,” katanya.
Untuk pengaspalan jalan tersebut, ia mengaku masih melihat kondisi keuangan daerah. Jika memungkinkan, katanya akan langsung di bangun media serta trotoar jalan. “Jika memungkinkan kita upayakan di aspal. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa,” ujarnya.
Kepala Disdagkop dan UKM, Herman Aray, mengungkapkan pembebasan lahan akses masuk pasar tersebut sudah selesai. Anggarannya pembebasannya sebesar Rp1,6 miliar. “Selesai selesai sejak akhir bulan lalu. Ada delapan pemilik lahan, dan semua sudah selesai pembayaran. Jadi tidak ada masalah lagi,” ungkapnya.
Lanjutnya, jalan masuk Pasar Genggulang yang akan dibangun sekira 200 meter dengan lebar 24 meter. “Itu jalan jalur dua. Untuk anggarannya di Dinas PU, dan terinformasi mereka sudah anggarkan. Kemungkinan langsung di hotmix,” terangnya. (ads/trz)
ZONA KOTAMOBAGU –Fenomena gugur massal pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih terjadi pada pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ulang yang dilaksanakan di Kantor BKN Regional XI, Manado, beberapa hari lalu. Dari 444 peserta yang berkesempatan mengikuti ujian Computer Assisstad Test (CAT) tersebut, hanya 10 diantaranya yang mencapai nilai passing grade. Jumlah itu sangat jauh dari harapan pemerintah, sebab kuota formasi yang tersedia sebanyak 300.
Melihat fenomena itu, Wali Kota Tatong Bara berharap ada kebijakan atau solusi terbaik dari pemerintah pusat agar semua formasi bisa terisi semua.
Menurut wali kota, dirinya menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPAN-RB) dan menyampaikan banyak hal termasuk soal penurunan nilai passing grade dan perankingan untuk mengantisipasi kekosongan formasi CPNS di Kota Kotamobagu. “Ini buka tugas saya semata sebagai pimpinan daerah, tapi tugas kita semua. Kemudian kita juga harus berbenah dan lebih siap lagi. Kita harus terus meng-upgradekemampuan kita. Sekarang ini sudah era teknologi sehingga tidak ada lagi yang gagap teknologi saat mengikuti CAT. Harus banyak mencoba dan melatih diri agar bisa melewati proses ini. Misalnya, ketika di tes ulang harusnya bisa lulus. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujar wali kota.
Wali kota menambahkan, rekrutmen CPNS yang sangat kompetitif ini akan sangat berdampak pada naiknya Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia yang saat ini berada di peringkat 77 di kawasan Asia. “Ini juga sangat baik agar daya saing SDM kita juga baik,” tambah wali kota.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta, mengaku belum mendapat informasi atau petunjuk dari soal perankingan nilai passing grade dari masing-masing pelamar CPNS. “Sampai saat ini belum ada petunjuk untuk perankingan. Kemarin (Minggu) waktu ujian kembali di BKN, tidak ada pemberitahuan soal itu (perankingan),” kata Sahaya.
Ia mengungkapkan, saat ini jumlah pelamar CPNS yang mencapai nilai passing grade hanya 20 orang sebagai hasil dari dua kali pelaksanaan SKD (termasuk SKD ulang). “Kita masih menunggu keputusan dari Panselnas (Panitia Seleksi Nasional). Mudah-mudahan keputusannya nanti seperti yang kita harapkan agar 300 formasi yang tersedia bisa terisi semua,” ungkap Sahaya. (ads/trz)
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) terus memaksimalkan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang menyasar enam kelurahan. Realisasinya saat ini sudah berada di atas angka 80 persen.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Imran Amon, mengatakan anggaran pelaksanaan program tersebut sebesar Rp3,75 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Besaran anggaran tersebut dibagi ke enam kelurahan, yakni Kotamobagu Rp500 juta, Gogagoman Rp500 juta, Kotobangon Rp1 miliar, Motoboi Besar Rp750 juta, Biga Rp500 juta dan Molinow Rp500 juta.
“Anggarannya semua dari APBN. Kita tinggal mengawasi pelaksanaannya di lapangan,” katanya.
Ia mengungkapkan, tujuan program Kotaku adalah untuk menekan angka wilayah yang masuk kategori kumuh. Untuk Kota Kotamobagu ada 36 hektare wilayah kumuh dan sudah ditangani sejak lima tahun terakhir. “Sisanya sekarang ini tinggal delapan persen. Itu target kita untuk diselesaikan,” ungkapnya.
Lanjutnya, program Kotaku tersebut lebih difokuskan ke perbaikan sarana dan prasarana fisik seperti drainase, jalan, air bersih serta infrastruktur penanganan sampah. “Yang dikatakan kumuh ini adalah aktivitas masyarakatnya tidak beraturan, seperti tak memiliki sarana dan prasarana,” tambahnya. (ads/trz)
ZONA KOTAMOBAGU – Sejumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Minggu (18/11) di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado. Hasilnya, dari 444 peserta yang terdaftar sebagai peserta ujian berbasis komputer itu, hanya 10 diantaranya yang mencapai nilai passing grade yang ditentukan. Dengan demikian, jumlah total pelamar CPNS Kota Kotamobagu yang mencapai nilai passing grade menjadi 20 orang.
Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel), Sahaya Mokoginta, mengatakan ujian SKD tersebut dibagi dalam tiga sesi. “Untuk sesi pertama ada tiga orang yang mencapai passing grade, kemudian di sesi kedua enam orang dan sesi III satu orang,” kata Sahaya.
Peserta yang mengikuti SKD ulang tersebut adalah mereka yang menemukan banyak soal yang bermasalah saat SKD yang dilaksanakan beberapa pekan lalu di Gedung SMK Cokroaminoto. Hasil SKD ulang tersebut akan menjadi dasar penentuan hasil akhir oleh panitia seleksi. “Hasil yang akan digunakan adalah yang terakhir, jadi meskipun nilai pertama tinggi dan kedua ini rendah, maka tetap yang akan digunakan sebagai dasar penetuan hasil adalah nilai terakhir,” ujarnya.
Dari semua nama peserta yang masuk daftar peserta SKD ulang, tidak semuanya mengikuti ujian tersebut. Sejumlah pelamar memilih tak mengikuti SKD ulang meski pada ujian sebelumnya tak mencapai nilai passing grade, karena kuatir nilai passing grade akan turun dari perolehan ujian sebelumnya.
“Total nilai saya saat ujian pertama 288. Untuk TIU dan TWK saya melebihi passing grade. Hanya TKP saja yang tidak capai passing grade. Tapi saya tidak ikut tadi (kemarin), jangan sampai nilainya turun lagi,” sebut salah satu pelamar. (rpm)
Nama peserta yang mencapai nilai passing grade hasil SKD ulang:
Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan menghadiri deklarasi Pemilu Damai.
ZONA KOTAMOBAGU – Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, menghadiri deklarasi deklarasi damai Pemilu 2019 yang dirangkaikan dengan doa lintas agama dan syukuran atas perubahan nama Polres Bolmong menjadi Polres Kotamobagu, Sabtu (17/11).
Pada deklarasi itu, dibacakan ikrar pemilu damai oleh penyelenggara pemilu yang diikuti para caleg dan pengurus partai politik peserta Pemilu 2019.
“Deklarasi Pemilu damai yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Pemilu yang aman, damai, berkualitas serta bermartabat. Harapan kita bersama tentu Pemilu 2019 bisa berjalan dengan lancar,” kata Nayodo.
Nayodo juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga persaudaraan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan. “Hubungan baik antar sesama yang sudah lama terjalin selama ini harus tetap dijaga dan tak boleh dirusak hanya karena beda pilihan di Pemilu,” imbaunya.
Sementara itu, Kapolres Kotamobagu AKBP Gani Fernando Siahaan, mengungkapkan deklarasi Pemilu damai tersebut terkandung maksud untuk meminimalisir segala bentuk ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang, saat hingga pelaksanaan Pemilu. Pada kesempatan itu, ia juga mendorong para penyelenggara Pemilu untuk tetap menjaga dan konsisten sesuai amanat peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara.
“Mari ciptakan pemilih berdaulat, negara kuat,” sebut Kapolres. (ads/trz)
Usaha Pertamini yang dikelola BUMDes Kopandakan I.
ZONA KOTAMOBAGU – Usaha pertamini di Kota Kotamobagu terus menjamur. Hampir di tiap desa dan kelurahan kini memiliki SPBU mini tersebut. Ada yang dikelola secara perorangan, dan adapula yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Hadirnya pertamini itu dinilai sangat membantu masyarakat terutama dalam mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium maupun pertalite. Harga yang dipatok pengusaha juga dirasa tak jauh berbeda dengan harga di SPBU.
“Kalau tak sempat ke SPBU, saya mengisi pertalite di pertamini yang ada di kampung (desa) saya. Di situ tidak ada antrian. Kemudian harganya juga hanya selisih seribu saja,” sebut Gian Limbanadi, warga Desa Kopandakan I.
Ia mengakui, sejak ada pertamini di Desa Kopandakan I, ia sudah jarang datang ke SPBU untuk mengisi BBM. “Kalau dari sini (Kopandakan I) ke SPBU agak jauh, lebih baik mengisi saja di pertamini. Ukuran (takaran) sama, bedanya di harga itupun tidak selisih jauh,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM), Edo Mopobela, mengungkapkan pihaknya akan mengawasi aktivitas jual beli-beli BBM melalui pertamini. “Seluruh urusan perdagangan itu tak lewas dari pengawasan Dinas Perdagangan. Tapi sejauh ini, kami belum mendapat informasi atau laporan dari masyarakat yang komplen soal keberadaan pertamini,” ungkapnya.
Disisi lain, ia mengimbau pemilik usaha pertamini tetap memperhatkan berbagai ketentuan soal penjualan BBM. “Soal BBM ini teknisnya di Bagian Perekonomian, tapi kita saling berkoordinasi. Kepada para pengusaha, diharapkan dapat mematuhi segala ketentuan, termasuk soal takaran per liter serta harga BBM,” tambahnya.
Kepala Bagian Perekonomian, Alfian Hasan, mengatakan pihaknya terus mengawasi aktivitas jual-beli BBM baik melalui SPBU maupun pertamini. “Untuk pengawasan di lapangan tetap kita lakukan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait,” katanya. (ads/trz)
