Senin, 29 Juni 2026
Beranda blog Halaman 530

BPKD Pacu Realisasi Pajak Daerah

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Pajak daerah menjadi salah sumber pendapatan daerah terbesar Pemerintah Kota (Pemkot). Oleh karena itu, instansi terkait yang mengelola berbagai jenis perpajakan diminta untuk memaksimalkan semua potensi yang ada. Tahun ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak ditarget sebesar Rp13,8 miliar, realisasi hingga 22 November lalu yakni Rp11,6 miliar atau 84 persen.

“Pajak daerah ini adalah salah satu sumber PAD kita. Ini harus dimaksimalkan. Petugas yang menanganinya harus maksimal melakukan penagihan,” kata Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan.

Kepala Bidang Penarikan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Hamkah Daun, mengatakan penagihan PAD khususnya dari sektor pajak terus dilakukan. Setiap saat, katanya ada petugas yang turun melakukan penagihan termasuk mendatangi para wajib pajak. “Realisasi sekarang sudah 84 persen. Waktu tersisa sekarang ini akan dimaksimalkan. Kita yakni sampai akhir Desember bisa 100 persen,” katanya.

Pendapatan daerah dari sektor pajak terdiri dari pajak hotel, restoran, tempat hiburan, reklame, penerangan jalan, BPHTB, PBB sektor perkotaan, PBB sektor pedesaan serta pajak mineral bukan logam dan batuan. “Untuk pajak hotel sekarang sudah 95 persen. Pajak restoran 78 persen, pajak hiburan 84 persen, pajak reklame 66 persen, pajak penerangan jalan 94 persen, BPHTB 97 persen, PBB sektor perkotaan 67 persen, PBB sektor pedesaan 61 persen, kemudian pajak mineral bukan logam dan bautan 18 persen. Sesuai instruksi pimpinan, bahwa ini harus dipacu karena tidak lama akan berakhir tahun anggaran 2018,” ungkapnya. (ads/trz)

2019, 15 Desa Terima 63 miliar

Penulis
Tim Redaksi
-
Rum Mokoagow

ZONA KOTAMOBAGU – 15 desa akan menerima anggaran lebih dari Rp63 miliar pada tahun 2019 mendatang. Besaran anggaran tersebut bersumber dari Dana Desa (Dandes) Rp21 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp41 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp800 juta dan retribusi daerah Rp500 juta.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Rum Mokoagow, mengatakan besaran anggaran yang diterima setiap desa bervariasi. Proyeksi anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terbesar sekira Rp5 miliar yang akan diterima Desa Kobo Kecil. Sedangkan APBDes terkecil Rp3 miliar untuk Desa Sia’. “Untuk pencairannya dilakukan secra bertahap. Dana desa dilakukan tiga tahap. Tahap I 20 persen, tahap II dan III masing-masing 40 persen. Kemudian ADD, DBH dan retribusi disalurkan tiap triwulan sekali sebanyak 25 persen dari total anggaran,” katanya.

Lanjutnya, anggaran yang diterima setiap desa diperuntukan pada kegiatan pembangunan dan  pemberdayaan masyarakat. Untuk Dandes katanya prioritas penggunaannya disesuaikan dengan tipologi desa tertinggal, berkembang dan maju.

“Sesuai data dari Kementrian Desa, desa-desa di Kotamobagu sudah masuk kategori desa berkembang dan desa maju. Sehingga penggunaannya dana desa disesuaikan dengan tipologi desa itu. Untuk desa berkembang prioritasnya adalah untuk penguatan sektor usaha ekonomi pertanian dan non pertanian, sarana dan prasarana sosial dasar lingkungan, serta pengembangan infrastruktur dasar. Kemudian di sektor pemberdayaan seperti pengembangan dan penguatan BUMDes serta usaha ekonomi masyarakat. Untuk desa maju juga demikian, prioritas penggunaannya tetap disesuaikan dengan tipologi desa,” ujarnya.

Sedangkan untuk ADD, ia mengungkapkan penggunaannya harus disinkronkan dengan kebijakan prioritas pembangunan daerah. “30 persen dari pagu diperuntukan pada pemberdayaan, seperti kegiatan peningkatan usaha ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Disisi lain, ia berharap besaran anggaran yang masuk ke tiap desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai peruntukkannya. “Program dan kegiatan yang dilaksanakan tentu harus mengacu ke perencanaan awal yang didalamnya mengakomodir kebutuhan masyarakat. Tidak boleh sembarangan menggunakannya, karena ini harus dipertanggungjawabkan,” tambahnya. (ads/trz)

Jelang Natal, Disdagkop Gelar Pasar Murah

Penulis
Tim Redaksi
-
Herman Aray

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM) berencana menggelar pasar murah jelang pada awal Desember mendatang. Kegiatan itu dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan jelang Hari Natal dan Tahun Bara.

Kepala Disdagkop dan UKM, Herman Aray, mengatakan kegiatan pasar murah itu merupakan agenda rutin yang dilaksanakan saat menjelang hari besar keagamaan, baik Natal maupun Idul Fitri. “Setiap tahun pasti ada pasar murah. Ini kita lakukan agar masyarakat terbantukan dalam mendapatkan kebutuhan berupa bahan pokok untuk keperluan hari raya,” katanya.

Ia mengungkapkan, bahan pokok yang disiapkan untuk pasar murah terdiri dari beras, telur, mentega, tepung, minyak kelapa gula pasir dan sebagainya. Harga bahan pokok tersebut katanya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. “Untuk lokasinya tahun ini kita rencanakan di Kelurahan Tumubui, tapi masih akan disurvey terlebih dahulu,” ungkapnya.

Ditambahkannya, pasar murah tersebut dikhususkan bagi masyarakat yang akan merayakan Hari Natal. Itu artinya, tidak semua masyarakat bisa berbelanja bahan pokok di pasar murah tersebut. “Karena ini menjelang natal, maka yang bisa berbelanja hanya umat kristiani saja. Untuk umat muslim, tentu ada juga saat jelang Idul Fitri nanti,” tambahnya. (ads/trz)

Ini Hasil Penilaian Menpan-RB Soal Pelayanan Publik di Tiga OPD Lingkup Pemkot Kotamobagu

Penulis
Tim Redaksi
-
Suasana penyerahan penghargaan ke unit penyelenggara pelayanan publik yang dilaksanakan KemenPAN-RB di Balai Kartini, Jakarta. (Foto: Istimewa)

ZONA KOTAMOBAGU – Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB) mengumumkan hasil penilaian pelayanan publik yang dilakukan unit penyelenggara di instansi pemerintah daerah. Hasilnya, dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) yakni; Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), mendapat penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik dengan kategori baik. Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu mendapat kategori baik dengan catatan. Penyerahan penghargaan berupa piagam diserahkan MenPAN-RB, Syarifuddin, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (27/11).

“Alhamdulillah tadi kita menerima piagam penghargaan dari KemenPAN-RB soal pelayanan publik. Untuk Dinas Catatan Sipil dan DPMPTSP sama-sama mendapat kategori baik. Kemudian RSUD Kotamobagu juga kategori baik tapi dengan catatan,” kata Kepala Dinas Dukcapil, Virginia Olii.

Kepala DPMPTSP, Noval Manoppo, mengatakan penilaian unit kerja penyelenggara pelayanan publik dilakukan pada Agustus lalu, dengan berbagai indikator penilaian. “Kita bersyukur karena dari hasil penilaian masuk kategori baik. Itu berarti semua indikator penilaiannya sudah terpenuhi,” jelasnya.

Ia mengakui, raihan penghargaan tersebut tak lepas dari dorongan Wali Kota Tatong Bara yang tak henti-hentinya mengingatkan semua OPD terutama yang berurusan dengan pelayanan publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat.

“Ibu (wali kota) selalu menekankan bahwa masyarakat adalah atasan dan kita (pegawai) adalah pelayan, sehingga sebagai pelayan harus selalu melayani atasan (masyarakat) dengan maksimal. Itu yang selalu wali kota sampaikan. Penghargaan ini akan terus kita pertahankan dan lebih ditingkatkan lagi kedepannya,” sebutnya. (ads/trz)

Ditarget Rampung Akhir Tahun, Pembangunan Shelter Dipacu

Penulis
Tim Redaksi
-
Nasli Paputungan

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Perhubungan (Dishub) terus memacu penyelesaian pekerjaan pembagunan shelter. Saat ini, progres pengerjaan infrastruktur penunjang operasioanal Bus Rapid Transit (BRT) itu mencapai angka 70 persen.

“Sekarang sementara pengerjaan. Kita terus awasi agar pekerjaannya bisa selesai tepat waktu dan sesuai yang kita harapkan bersama,” Kepala Dishub, Nasli Paputungan.

Ia mengungkapkan, pengoperasioan BRT masih menunggu selesainya pembangunan 21 shelter yang dibagi dalam dua koridor itu. “Kalau semua selesai akhir tahun ini, baik itu pembangunan shelter ataupun hal lain yang menunjang operasional BRT, maka Bulan Februari kita launching angkutan BRT,” ungkapnya.

Lima unit BRT katanya saat ini sudah siap dioperasikan. BRT tersebut diberikan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) sebagai moda transportasi baru di Kota Kotamobagu. “BRT ini bisa menjadi alternatif baru bagi masyarakat dalam memilih angkutan umum,” tambahnya. (ads/trz)

Wali Kota Ikut Pembekalan Kepempimpinan Pemerintahan

Penulis
Tim Redaksi
-
Wali Kota Tatong Bara saat bersama kepala daerah lain di sela kegiatan.

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara bersama para kepala daerah dan ketua DPRD se- Indonesia mengikuti pembekalan kepempimpinan pemerintahan dalam negeri. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), mulai Senin (26/11) hingga Rabu (28/11).

Menurut wali kota, kegiatan tersebut sangat penting untuk diikuti kepala daerah demi meningkatkan kualitas dan kemampuan aparatur negara, serta meningkatkan pengetahuan kepala daerah dalam mengurus daerahnya masing-masing.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam peningkatan kemampuan dan wawasan kepala daerah, sehingga ke depan kualitas sumber daya kepala daerah cukup baik dan dapat menjalankan birokrasi sesuai dengan yang diharapkan masyarakat,” kata wali kota.

Melalui kegiatan itu, wali kota mengungkapkan bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. “Pada kegiatan ini banyak yang dibahas, termasuk juga soal kebijakan Kemendagri di berbagai bidang, kemudian ada juga materi yang disampaikan Menko PMK, Menkopolhukam, Menkeu, MenPAN-RB termasuk juga dari KPK dan Polri,” ungkapnya. (ads/trz)

Guru Diminta Terus Tingkatkan Profesionalisme

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, meminta semua guru khususnya yang ada di Kota Kotamobagu untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik.

Hal ini diutarakan Nayodo saat memberi sambutan pada upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Senin (26/11) di Lapangan Boki Hotinimbang.

Menurut Nayodo, sebagai tenaga pendidik, seorang guru dituntut untuk selalu profesional, berdisiplin tinggi serta terus meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para peserta didik.

“Guru adalah profesi mulia. Di tangan guru-lah terlahir pemimpin-pemimpin bangsa ini. Sehingga itu, guru harus selalu menyesuaikan dan terus meng-upgrade kemampuan diri masing-masing,” kata Nayodo.

Pada kesempatan itu, Nayodo juga menyampaikan terima kasih kepada para guru yang telah berjasa dalam melahirkan pemimpin serta generasi penerus bangsayang cerdas.

“Terima kasih guru, karena kalianlah saya bisa berdiri di sini menjadi inspektur upacara. Tanpa peran dan jasa kalian, saya tak bisa berada di tempat ini,” sebut Nayodo. (ads/trz)

Pemkot Kumpul Data Sejarah dan Budaya Daerah

Penulis
Tim Redaksi
-
Bambang Ginoga

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengumpulkan informasi mengenai data sejarah budaya Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu. Selanjutnya, data-data tersebut itu akan disimpan sebagai koleksi dokumen sejarah.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bambang Ginoga, mengatakan pengumpulan data tersebut dimaksudkan untuk melengkapi data sejarah yang dimiliki pihaknya saat ini. “Kita terus mengumpulkan data-data itu, agar semua informasi mengenai sejarah maupun budaya Bolaang Mongondow yang ada di Kota Kotamobagu bisa lengkap,” katanya.

Ia mengungkapkan, saat ini di kantornya tersimpan data sejarah Kotamobagu, Bolaang Mongondow dan Sulawesi Utara. “Sejarah tentang desa dan kelurahan di Kotamobagu juga ada. Itu (data) kita dapatkan dari desa dan kelurahan masing-masing. Sekarang kita tinggal melengkapi peta wilayah tiap desa dan kelurahan. Dalam pengumpulan data ini kita melibatkan budayawan, tokoh adat, tokoh masyarakat termasuk pemerintah desa dan kelurahan,” ungkapnya.

Lanjutnya, pengumpulan data sejarah dan budaya itu penting dilakukan, agar memudahkan masyarakat khususnya yang ingin mencari informasi soal sejarah dan budaya Bolaang Mongondow. “Jadi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi soal sejarah dan budaya, bisa datang ke kantor kami. Selain sejarah dan budaya, ada juga data soal jenis tarian dan pakaian adat,” ujarnya. (ads/trz)

Puskesmas Upai Segera Terakreditasi

Penulis
Tim Redaksi
-
Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, saat menyambut kedatangan tim akreditasi puskesmas dari Kemenkes.

KOTAMOBAGU – Puskesmas Upai segera terakreditasi. Kamis (22/11), tim akreditasi dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) datang melakukan penilaian terhadap pelayanan maupun dokumen pendukung lainnya.

“Apapun hasil penilaiannya nanti, mudah-mudahan menjadi kabar baik bagi kami di sini dan semoga Puskesmas Upai dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,” kata Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, saat menyambut kedatangan tim akreditas di Puskesmas Upai.

Nayodo mengungkapkan, akreditas sebuah Puskesmas diperlukan agar ada pengakuan terhadap Puskesmas itu sendiri. “Intinya, dengan akreditasi ini, kepercayaan masyarakat untuk datang berobat di Puskesmas lebih besar lagi. Ini juga menjadi pendorong semangat bagi semua petugas kesehatan khususnya yang ada di Puskesmas untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat,” ungkap Nayodo.

Ketua Tim Akreditasi, Sulsum Wahyudi, mengatakan penilaian kelayakan akreditasi Puskesmas Upai akan dilakukan selama tiga hari, dengan 776 elemen penilaian yang sesuai standar. “Kita akan menelaah semua dokumen, kemudian menelusuri serta melakukan pembuktian dokumen termasuk wawancara lintas sektor dan tokoh masyarakat untuk menggali informasi terkait sinkronisasi kebutuhan masyarakat di sini. Nantinya hasil penilaian ini akan dikirim ke komisi akreditasi,” terangnya. (ads/trz)

Investor Asal Bengkulu Tertarik Kembangkan Bisnis Property di Kotamobagu

Penulis
Tim Redaksi
-
Noval Manoppo

ZONA KOTAMOBAGU – Pesatnya pembangunan di Kota Kotamobagu berjalan beriringan dengan meningkatnya investasi masuk ke daerah calon Ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya ini. Dari tahun ke tahun, investor terus berdatangan untuk menanamkan modalnya.

Terkini, perusahaan asal Bengkulu yang bergerak di bisnis property tertarik menanamkan modal di Kota Kotamobagu. Komunikasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) sudah dilakukan, dan tinggal menunggu tindaklanjutnya.

“PT Ejukha ini berencana membangun perumahan di Kelurahan Motoboi Kecil. Target awal mereka 100 unit rumah,” kata Kepala DPMPTSP, Noval Manoppo.

Ia mengakui, Pemerintah Kota (Pemkot) sangat terbuka dengan setiap investor yang ingin datang berinvestasi di Kota Kotamobagu selama itu bisa memberi dampak positif baik dari segi peningkatan ekonomi masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Seperti yang ibu (wali kota) sampaikan, bahwa pemerintah welcome dengan setiap investasi yang masuk, namun harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perumahan yang akan dibangun PT Ejukha di Kelurahan Motoboi Kecil itu berada di lahan persawahan seluas dua hektare. Meski tak menyebut total nilai investasinya, namun ia mengungkapkan perusahaan tersebut sangat serius datang berinvestasi di Kota Kotamobagu. “Nilai investasinya belum dikur saat ini, karena akan kita pastikan kembali termasuk soal nilainya,” ujarnya. (ads/trz)

1...529530531...700Halaman 530 dari 700
©