ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) berencana menjadikan eks Rumah Sakit Umum Datoe Binangkang (RSUDB) sebagai lokasi kuliner. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM), Herman Aray.
Menurutnya, pedagang-pedagang yang akan ditempatkan di lokasi tersebut adalah mereka yang berjualan kuliner di pasar jajan Jalan Kartini dan area Terminal Serasi. “Lokasi itu (eks RSUDB) akan kita tata dulu, dan nantinya di situ akan jadi lokasi kuliner malam,” kata Aray.
Ia mengungkapkan, bangunan-bangunan di eks RSUDB akan dibongkar. Sedangkan halamannya akan ditata rapih menjadi tempat berjualan. “Kita rencanakan awal tahun depan bangunan-bangunan di situ akan dibongkar,” ungkapnya.
Ia mengakui, eks RSUDB tersebut sangat cocok dijadikan lokasi kuliner malam. Selain lokasinya strategis dan berada di pusat kota, area parkirnya cukup luas sehingga layak dijadikan lokasi kuliner. “Di situ pasti akan ramai. Nanti akan ditata semenarik mungkin agar pedagang bisa merasa nyaman berjualan di situ. Semua yang berjualan di Jalan Kartini dan kompleks Terminal Serasi akan dipindahkan semua,” ujarnya. (ads/trz)
Wali kota, wakil wali kota dan unsur Forkopimda mengikuti rangkaian upacara.
Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan, Sabtu (10/11), di Lapangan Boki Hotinimbang, Kotamobagu. Walikota Tatong Bara yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan sambutan Menteri Sosial (Mensos).
Dalam sambutan itu, walikota menyampaikan bahwa tanggal 10 November setiap tahunnya Bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang peristiwa pertempuran di Surabaya pada 73 tahun silam, yang merupakan perang fisik pertama setelah Bangsa Indonesia menyatakaan kemerdekaannya. Pada momen ini, katanya kolektif bangsa tertuju pada keberanian, semangat pantang menyerah serta pengorbanan tanpa pamrih para pahlawan yang gugur pada peristiwa itu.
Wali Kota, Tatong Bara, tabur bunga di salah satu makam pahlawan yang ada di TMP.
“Momentum peringatan Hari Pahlawan ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kepahlawanan, mempertebal rasa cinta tanah air dan meneguhkan semangat pengabdian bagi bangsa dan negara di hari sanubasi Bangsa Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan ini bukan semata sebuah acara, namun harus dimaknai. Bukan sekadar prosesi, namun harus dapat menggali dan memunculkan semangat baru dalam implementasi nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari,” kata walikota, saat membacakan sambutan Mensos.
Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, tabur bunga di salah satu makam pahlawan yang ada di TMP.
Usai upacara, walikota, wakil walikota, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) yang berlokasi di Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat. (advertorial)
ZONA KOTAMOBAGU – SDN 2 Kotamobagu masuk nominasi penerima sekolah adiwiyata mandiri tahun 2018. Hal ini sesuai surat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) nomor S.402/LATMAS/PGL/SDM.2/11/2018 perihal verifikasi lapangan dan permohonan data Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri (CSAM) tahun 2018.
Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Nasrun Gilalom, SDN 2 Kotamobagu menjadi satu-satunya sekolah di Sulawesi Utara yang masuk nominasi penerima penghargaan sekolah adiwiyata mandiri tahun 2018. “Syukur alhamdulillah sekolah di Kotamobagu masuk nominasi CSAM. Ini kebanggaan kita semua,” katanya.
Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan berbagai dokumen pendukung yang diminta pihak KemenLHK dan akan diserahkan paling lambat 23 November mendatang. Selanjutnya, pihaknya KemenLHK katanya akan memverifikasi lapangan. “Dengan melihat kondisi di lapangan dan persiapan yang ada. Insya allah penghargaan adiwiyata mandiri bisa kita raih. Penghargaan ini akan diserahkan bersamaan dengan penganugerahan adipura tahun 2018,” ungkapnya.
SDN 2 Kotamobagu sebelumnya pernah mendapatkan penghargaan serupa pada 2016 lalu. Penghargaan itu diupayakan bisa kembali didapat Kota Kotamobagu tahun ini. Penghargaan adiwiyata mandiri ini diberikan KemenLHK yang bekerja sama Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). “Penghragaan ini diberikan kepada sekolah yang berkomitmen dan mau bekerja keras untuk mewujudkan kebijakan sekolah berwawasan lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkunga berbasis partisipatif serta pengelolaan sarana prasarana pendukung ramah lingkungan,” tambahnya. (ads/trz)
ZONA KOTAMOBAGU – Pohon perindang yang ditanam pemerintah di pinggiran jalan menjadi ancaman tersendiri bagi. Pasalnya, pohon-pohon yang ditanam itu rata-rata sudah tumbuh besar dan berpotensi tumbang ketika hujan turun yang disertai angin kencang.
“Pohon-pohon ini kalau dibiarkan dikuatirkan akan roboh. Ini membahayakan. Kalau hujan dan angin bisa roboh ke rumah warga atau tertimpah ke pengendara yang lewat. Apalagi cabang pohon-pohon yang ditanam ini semuanya rapuh dan mudah patah,” kata Husain Matoka, warga Kotamobagu.
Data di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), ada empat wilayah yang rawan pohon tumbang, yakni Jalan Adampe Dolot Kelurahan Molinow, Jalan DC Manoppo Kelurahan Matali, Jalan Raya Kopandakan-Bungko dan Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Kotobangon.
“Empat titik itu yang paling rawan, karena pohon-pohon di situ ratar-rata sudah besar dan rimbun. Kita memang sedang berupaya melakukan peremajaan pohon, kemudian memangkas juga pohon-pohon yang berpotensi roboh. Kita terus berkoordinas dengan instansi terkait memantau kondisi pohon yang ada. Kalau sudah berpotensi roboh, langsung kita pangkas rantingnya,” Kata Kepala Dinas PRKP, Imran Amon.
Disisi lain, ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat melintas di wilayah yang rawan pohon tumbang. “Lebih baik menghindari wilayah yang rawan pohon tumbang, terutama saat berkendara ketika musim hujan yang disertai angin kencang,” imbaunya.
Ditambahkannya, pohon-pohon yang ditanam itu tak bisa dipangkas. Jika harus melakukan pemangkasan, katanya harus ada pohon pengganti yang ditanam. “Kalau ada masyarakat yang minta pohon dipangkas, maka harus diganti dengan tiga bibit pohon lainnya. Tapi kalau yang memangkas itu ada perkantoran atau perusahaan, maka penggantinya harus lima bibit pohon,” tambahnya. (ads/trz)
Kepala Dinas Kominfo, Ahmad Yani Umar (kemeja dongker) mendampingi para komisioner KIP Sulut saat berada di ruang data center.
ZONA KOTAMOBAGU – Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Utara, Andre Mongdong, memuji data center milik Pemerintah Kota (Pemkot). Menurutnya, kehadiran data center tersebut akan sangat menopang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis informasi teknologi.
“Secara infrastruktur ini (data center) sudah siap. Saya kira ini sangat positif untuk kemajuan masyarakat Kota Kotamobagu,” katanya.
Ia mengungkapkan, data center tersebut menjadi penopang pemerintah dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan. Sistem data pemerintah katanya sangat informatif baik ke dalam maupun ke luar. “Ke dalam artinya pemerintah dapat dengan mudah memantau aktivitas masyarakat maupun perangkat pemerintahan. Kemudian keluar maksudnya; masyarakat bisa mendapatkan informasi atau data yang berkaitan dengan Kota Kotamobagu tanpa harus datang ke SKPD. Ini tinggal bagaimana memperkuat manajemen sistem keamanan data,” ungkapnya.
Kepala Data Center, Rudi Yuanto Uno, mengungkapkan manajemen sistem keamanan data center sudah siap. Sesuai tingkatannya, sistem keamanan katanya sudah tier 1. “Storage managemen kita sudah siap. Begitu juga dengan sistem operasi, sistem jaringan dan manajemen keamanan,” ungkapnya.
Ia menjelaskanya, data center yang dikelolahnya itu telah banyak menerima serangan peretas. Serangan-serangan itu tak hanya datang dari peretas lokal saja, melainkan ada yang dari luar negeri seperti Rusia, Argentina, Cina, Australia dan lainnya. Dalam sepekan katanya, ada sekira 36 serangan. “Kalau setiap hari rata-rata ada sembilan ribu serangan. Tapi itu semua bisa kita atasi. Begitu juga dengan akun facebook Dinas Kominfo, banyak yang mencoba meretasnya, tapi mereka terdeteksi rata-rata masih pemula,” jelasnya.
Kepala Dinas Kominfo, Ahmad Yani Umar, mengungkapkan awal Tahun 2019 semua sistem di data center sudah berjalan. Hal itu katanya sesuai petunjuk walikota dan wakil walikota. “Insya allah awal tahun depan sudah siap,” ungkapnya.
Ditambahkannya, pihaknya saat ini terus berbenah dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis informasi teknologi. “Sekarang ini pengembangan berbaga aplikasi layanan pemerintahan terus dilakukan. Insya allah tahun 2021 Kota Kotamobagu sudah smart city,” tambahnya. (ads/trz)
Suasana pertemuan Wakil Walikota dan jajaran SKPD bersama pemerintah dan masyarakat Desa Tabang.
ZONA KOTAMOBAGU – Wakil Walikota Nayodo Koerniawan memboyong pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) turun mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Agenda mobile government tersebut di mulai dari desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Kotamobagu Selatan.
“Tujuan pemerintah keliling di tiap desa dan kelurahan seperti ini adalah untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat. Dengan begini kita juga akan mengetahui apa kendala dan persoalan yang di desa dan kelurahan,” kata Nayodo.
Selain untuk mengidentifikasi persoalan yang ada di masyarakat, kegiatan tersebut juga sekaligus mengevaluasi program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan pemerintah desa dan kelurahan. “Ini juga bagian dari tanggung jawab pemerintah,” ujar Nayodo, saat berada di Desa Tabang.
Sangadi Tabang Frits Junius Dilapanga, menyambut kedatangan wakil walikota dan jajaran SKPD saat tiba di balai desa. Pada kesempatan itu, ia juga membeberkan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa yang dibiayai dana desa dan ADD. Katanya, ada 13 program pembangunan dan pemberdayaan yang sedang dilaksanakan, seperti pembangunan tribun olahraga, gedung PAUD, drainase, jalan paving block, pembukaan akses jalan untuk pengembangan pemukiman, makam bogani, bak air minum kolangkangon serta gapura menuju makam bogani. Selain itu, ada juga kegiatan pemberdayaan seperti pemberian bantuan benih dan pupuk kepada petani, bantuan etalase warung kepada pelaku usaha kecil serta bantuan peralatan kepada para tukang.
“Kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah desa dengan melibatkan BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat desa lainnya,” terangnya. (ads/trz)
KIP Sulut bekerja sama dengan Dinas Kominfo menyosialisasikan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008.
KOTAMOBAGU – Kota Kotamobagu masuk nominasi penerima penghargaan sebagai daerah transparan di Sulawesi Utara. Hal ini diutarakan Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Utara, Raymond Pasla, saat memberi materi pada sosialisasi Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Menurutnya, Kota Kotamobagu saat ini terus mengalami kemajuan di segala bidang, termasuk soal keterbukaan informasi. Infrastruktur penunjang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis informasi teknologi (IT) telah dimiliki daerah ini. “Kota Kotamobagu masuk nominasi daerah transparan. Mudah-mudahan pada pleno nanti hasilnya begitu,” katanya, disambut tepuk tangan peserta kegiatan.
Ia menerangkan, website pemerintah, data center dan command center yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang transparan. “Teknologi semakin hari semakin berkembang. Website ini menjadi penting untuk sebuah daerah sebagai bagian dari transparansi. Melalui website, publik bisa mengakses informasi pemerintah. Itu (transparansi) di era sekarang ini telah menjadi sebuah tuntutan,” terangnya.
Berkaitan dengan sosialisasi Undang-undang nomor 14 Tahun 2008, Ketua KIP Andre Mongdong, mengungkapkan transparansi publik merupakan keharusan dalam sebuah sistem pemerintahan. Dalam pasal 4 UU nomor 14 Tahun 2008, disebutkan setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan. “Kegiatan (Sosialisasi UU nomor 14 Tahun 2008) ini penting untuk, karena bisa menjadi bahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang transparan. Kota Kotamobagu bisa menjadi daerah terbaik dalam pengelolaan informasi publik. Harapan kami (KIP Sulut) seperti itu,” ungkapnya.
Lanjutnya, eksekutif sebagai badan publik berkewajiban menyediakan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan. Informasi publik itu disampaikan melalui Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID). “PPID ini bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan data dan pelayanan informasi. Kami apresiasi kepada pemerintah dan DPRD, karena Kota Kotamobagu menjadi satu-satunya daerah di Sulut yang sudah punya Perda tentang PPID,” tambahnya.
Kepala Bidang Statistik Informasi Komunikasi Publik (SIKP) Dinas Kominfo, Fahri Damopolii, menerangkan Kota Kotamobagu saat ini telah memiliki Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) sekaligus Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya. “Sebelumnya PPID utama di Bagian Humas, tapi sekarang ini sudah di Dinas Kominfo setelah ada perubahan OPD. Nantinya PPID ini juga akan ada di tiap OPD. Sehingga ketika ada masyarakat atau media yang membutuhkan informasi, bisa berkoordinasi dengan pejabat yang ditunjuk sebagai PPID,” ungkapnya. (ads/trz)
Tim dari Puslitkota dan sejumlah petani Desa Poyowa Besar saat berada di Perkebunan Mobalang.
ZONA KOTAMOBAGU – Area perkebunan Mobalang Desa Poyowa Besar, sangat cocok untuk pengembangan tanaman kopi. Hal ini sesuai hasil penelitian Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Jember bersama Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dan Dinas Pertanian, beberapa hari lalu.
Menurut Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kotamobagu, Fenti Miftah, Puslitkoka sudah turun ke perkebunan Mobalang untuk meneliti kualitas tanah serta iklim di area perkebunan tersebut. Hasilnya, tanah di area perkebunan Mobalang yang berjenis podsolik merah-kuning dengan solum tanah kurang dari dalam kurang lebih dari 15 centi meter, topografi berbukit dengan kemiringan antara 8 hingga 45 persen dan elevasi 250 hingga 980 mdpl, dinilai cocok untuk pengembangan tanaman kopi. “Dilihat dari kualitas tanah serta iklimya, lokasi itu cocok. Tapi penelitian yang dilakukan Puslitkoka itu baru sekadar tahapan pengumpulan data dan pengambilan sample tanah,” katanya.
Setelah mengunjungi dua area perkebunan itu, ia mengungkapkan Puslitkoka membawa sample tanah untuk dibawa ke Jember dan selanjutnya akan dipetakan wilayah yang cocok untuk pengembangan tanaman kopi dan jenisnya. “Setelah ini Puslitkoka akan memetakan daerah atau wilayah yang memiliki potensi dan cocok untuk pengembangan kopi,” ujarnya.
Selain mengunjungi perkebunan Mobalang, dua orang tenaga ahli yang didatangkan Puslikoka itu juga mengunjungi perkebunan Mobonod Kelurahan Mongkonai-Molinow. Area perkebunan itu dinilai cocok untuk pengembangan kakao. “Lokasi itu (Perkebunan Mobonod) sudah direkomendasikan untuk pengembangan tanaman kakao. Jenis tanahnya subur sehingga menunjang untuk pengembangannya,” kata Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian, Ramjan Mokoginta. (ads/trz)
Suasana pertemuan Wakil Walikota dan jajaran SKPD bersama pemerintah dan masyarakat Desa Tabang.
ZONA KOTAMOBAGU – Wakil Walikota, Nayodo Koerniawan, bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) turun ke desa dan kelurahan untuk menyerap aspirasi masyarakat (asmara). Kegiatan tersebut di mulai dari Kecamatan Kotamobagu Selatan.
Menurut Nayodo, selain untuk bersilaturahmi dengan masyarakat, kegiatan ituu juga bertujuan untuk mengindentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
“Dengan datang langsung ke desa dan kelurahan seperti ini, kita bisa mengetahui apa yang sedang dilaksanakan pemerintah desa dan kelurahan, serta bisa mengetahui apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat kemudian dicarikan solusinya secara bersama-sama,” katanya.
Lanjutnya, dalam kunjungan tersebut katanya Pemerintah Kota akan mendapat banyak masukan dari masyarakat, sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program kedepannya..
Rabu (7/11), wakil walikota dan jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu mengunjungi Desa Poyowa Besar I, Poyowa Besar II dan Tabang. Sedangkan Kamis (8/11), dijadwalkan kunjungan kerja itu di Kelurahan Pobundayan, Motoboi Kecil dan Desa Poyowa Kecil. (ads/trz)
Walikota Tatong Bara foto bersama MenPAN-RB dan Bupati Bolmong usai pertemuan di Kantor KemenPAN-RB.
ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Drs Syafruddin MSi, Rabu (7/11). Pada pertemuan itu, walikota berkonsutasi soal hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Kotamobagu Tahun 2018.
“Pertemuan tadi dengan Pak Menteri, saya sampaikan masukan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai di daerah, agar kiranya dapat menurunkan nilai passing grade. Kita ketahui bersama, test seleksi CPNSD tahun ini di Kota Kotamobagu telah dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 November kemarin. Test tersebut menggunakan sistem CAT dan hasilnya hanya 10 orang mencapai passing grade dari jumlah peserta 859 orang. Jumlah yang capai passing grade tak dengan sesuai kebutuhan CPNSD Kota Kotamobagu sebanyak 300 orang”, kata walikota.
Selain itu, walikota juga meminta untuk memenuhi kuota kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, agar pemerintah pusat dalam hal ini KemenPAN RB, dapat melakukan perangkingan terhadap hasil seleksi yang dilakukan, hingga kuota yang disediakan dapat terpenuhi.
“Ini penting kami sampaikan ke Pak Menteri, karena hasil seleksi barusan sama sekali belum bisa memenuhi kuota kebutuhan pegawai kita di daerah. Dan syukur alhamdulillah, masukkan kami diterima Pak Menteri dan akan dijadikan bahan pertimbangan yang akan disampaikan ke Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS,” ujarnya. (ads/trz)
