Beranda blog Halaman 534

Petani Diminta Manfaatkan Bantuan Alsintan dengan Baik

Salah satu jenis alsintan yang diberikan Pemkot ke petani.

ZONA KOTAMOBAGU – Kelompok tani penerima bantuan alat mesin pertanian, diminta untuk dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik dan sesuai peruntukkannya. Hal ini diutarakan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Meiva Najoan.

Menurutnya, bantuan alsintan itu diberikan dengan maksud untuk membantu kelancaran aktivitas petani. “Harapan kita bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik, agar tujuan pemerintah untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian dapat diwujudkan,” katanya.

Dijelaskannya, beberapa waktu lalu Walikota Tatong Bara telah menyerahkan bantuan berupa 1 unit excavator mini, 6 unit tractor roda 4, 24 unit tractor roda 2, 5 unit cultivator, 10 unit pompa air, 76 handsprayer dan 15 unit mesin potong rumput. “Untuk excavator tractor roda empat dan roda dua dan satu unit cultivator diberikan ke brigade alsintan Dinas Pertanian. Kemudian alsintan yang lainnya diberikan ke kelompok tani,” ungkapnya.

Ditambahkannya, ada 127 kelompok tani yang mendapatkan bantuan tersebut. Kelompok-kelompok tani itu terdiri dari kelompok tani sawah, jagung, holtikulura dan lainnya. “Kita akan awasi penggunaannya di lapangan. Kalau ada kelompok tani yang tidak memanfaatkan bantuan ini sesuai peruntukkannya atau ada yang sudah tidak aktif lagi, maka bisa saja bantuan yang diberikan ditarik kembali dan diserahkan ke kelompok yang lain,” tambahnya. (ads/trz)

Dandes-ADD Topang Infrastruktur Desa

Aktivitas pekerjaan drainase di Desa Moyag Todulan.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Desa (Pemdes) Moyag Todulan, memanfaatkan Dana Desa (Dandes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membangun infrastruktur desa serta kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Menurut Sangadi Moyag Todulan, Sartono Makalalag, saat ini di desanya sedang berlangsung pekerjaan pembangunan drainase dan pemasangan paving block untuk jalan lingkar desa. “Ada empat pekerjaan fisik tahun ini. Tiga sudah selesai, dan satunya lagi sedang dalam perampungan,” katanya.

Ia menjelaskan, anggaran pengerjaan empat proyek fisik tersebut bersumber dari ADD, yang dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat setempat. “Anggarannya dua ratusan juta untuk satu kegiatan. Ini adalah tindaklanjut dari usulan masyarakat yang kita masukkan dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Mudah-mudahan setelah semua pekerjaan selesai, manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemdes juga terus mendorong pengembangan berbagai potensi lewat kegiatan pemberdayaan masyarakat. “Ini juga salah satu fokus kami. Sudah ada beberapa UKM (Usaha Kecil Menengah) yang kami dorong perkembangannya. Begitu juga dengan petani. Ini bagian dari pemberdayaan yang sasarannya adalah peningkatakan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Teddy Makalalag, mengimbau pemerintah desa untuk dapat memanfaatkan Dandes maupun ADD dengan sebaik mungkin. “Program dan kegiatan yang dilaksanakan harus masuk RKPDes. Kemudian selain realisasinya, administrasi juga harus jelas. Ini wajib diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” imbaunya. (ads/trz)

Nayodo Hadiri Peringatan HUT ke-590 Kabupaten Minahasa

Wakil Walikota Nayodo Koerniawan (kedua dari kanan) foto bersama para tamu dan undangan usai paripurna HUT Kabupaten Minahasa.

ZONA KOTAMOBAGU — Wakil Walikota, Nayodo Koerniawan, menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Minahasa, dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke – 590 Tahun, Kabupaten Minahasa, di Tondano, Senin (5/11).

Usai rapat paripurna tersebut, Wawali menyampaikan ucapan selamat HUT Kabupaten Minahasa ke – 590 sekaligus mendoakannya agar semakin maju di segala bidang.  “Pemerintah dan masyarakat Kota Kotamobagu menyampaikan selamat HUT Kabupaten Minahasa ke 590 Tahun, semoga Kabupaten Minahasa semakin maju,” sebutnya.

Rapat paripurna itu dilaksanakan di Gedung Wale Ne Tou Minahasa – Tondano, dan dihadiri Bupati Minahasa Royke O Roring, Wakil Bupati Robby Dondokambey, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa, James Rawung serta para kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten dan Kota se Sulawesi Utara. (ads/trz)

Hanya 10 Pelamar Capai Passing Grade

Wakil Walikota Nayodo Koerniawan saat membuka ujian SKD.

ZONA KOTAMOBAGU – Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kota Kotamobagu, selesai. Dari dua hari pelaksanaannya Minggu (4/11) hingga Senin (5/11), hanya 10 dari 848 pelamar yang memenuhi nilai passing grade. Sedangkan sisanya tidak memenuhi nilai ambang batas yang ditentukan pada tiga jenis tes, yakni Tes Karasteristik Pribadi (TKP) 143, Tes Intelejensia Umum (TIU) 80 dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75.

“Hasil ini akan kita sampaikan ke BKN, kemudian menunggu petunjuk selanjutnya,” kata Sekretaris Tim seleksi pengadaan CPNS, Sahaya Mokoginta.

Soal minimnya jumlah pelamar yang mencapai passing grade, ia mengaku kondisi itu tak hanya terjadi di Kota Kotamobagu tapi juga didaerah lainnya. “Ini banyak juga terjadi di daerah lainnya. Nantinya kita akan koordinasi dengan BKN, dengan harapan ada kebijakan setelah melihat fenomena banyak yang tidak mencapai passing grade ini,” ujarnya.

10 pelamar CPNS yang mencapai nilai passing grade terdiri dari 4 orang pelamar formasi tenaga kesehatan, 4 orang tenaga guru dan 2 orang lainnya tenaga teknis. (ads/trz)

2019, Pemkot Dapat 25,4 miliar DID

Adnan Massinae

ZONA KOTAMOBAGU – Dana Insentif Daerah (DID) yang akan diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Tahun 2019 sebesar Rp25,4 miliar. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan yang diterima tahun ini yakni Rp18,7 miliar atau mengalami kenaikan sekira Rp6,6 miliar. DID itu diberikan pemerintah pusat sebagai reward kepada daerah yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya. Selain itu, penetapan APBD tepat waktu, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta penerapan sistem e-Budgeting dan e-Planing, menjadi kriteria lain daerah bisa mendapatkan dana tersebut.

Setelah memenuhi 3 kriteria utama tersebut, daerah juga wajib memenuhi kategori kinerja yang dialokasikan berdasar penilaian peningkatan kinerja 2 tahun terakhir, dan capaian kinerja tahun terakhir untuk kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik bidang pendidikan, pelayanan dasar publik bidang kesehatan, pelayanan dasar publik bidang infrastruktur dan kesejateraan masyarakat. Disamping itu juga terdapat penghargaan dari kementerian/lembaga untuk kategori penyelenggaraan pemerintah paerah, kategori perencanaan daerah, kategori SAKIP, kategori inovasi daerah dan kategori kemudahan berinovasi.

“Syarat utamanya untuk mendapatkan DID ini sudah dipenui, tinggal bagaimana pemerintah mendorong pemenuhan kriteria lainnya. Jika melihat daftar rincian DID tahun 2019, hanya dua instansi yang mampu memenuhi, karena hanya dua ketegori yang mendapatkan kucuran anggaran. Nah ini yang menjadi PR Walikota dan Wakil Walikota untuk mendorong kinerja OPD lebih maksimal lagi,” kata pemerhati Kota Kotamobagu, Rey Simbala.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Adnan Massinae, mengungkapkan Pemkot pada dasarnya sudah mampu memenuhi 11 indikator. Namun dari setiap indikator itu katanya dilakukan perankingan, sehingga masih harus ditingkatkan lagi. “Kedepannya harus lebih ditingkatkan lagi. Salah satu contoh adalah penilaian SAKIP. Kotamobagu hanya mendapatkan nilai B.B, kalau sebelumnya nilai yang didapat (B.B) ini ada anggaran sekitar delapan miliar, tapi karena ada perubahan regulasi menjadi B, sehingga Kotamobagu tidak menerima anggaran itu. Memang soal SAKIP ini tidak bisa ada lompatan, harus dilakukan secara berjenjang, sehingga untuk tahun depan kami menargetkan B dan mudah mudahan anggaranya bisa terisi,” ungkapnya. (ads/trz)

Tahun Depan, Rumah Produksi Tahu-Tempe Difungsikan

Fadlun Paputungan

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menaruh perhatian serius terhadap pengembangan industri tahu dan tempe. Hal ini bisa dilihat dengan dibangunnya rumah produksi khusus tahu dan tempe yang berada di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat.

Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Fadlun Paputungan, mengatakan anggaran pembangunan rumah produksi tersebut sebesar Rp1 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Sudah selesai pekerjaannya, sekarang tinggal menunggu PHO,” katanya.

Diungkapkannya, selain bertujuan untuk pengembangan industri tahu dan tempe di Kota Kotamobagu, rumah produksi tersebut juga untuk mempermudah pengelolaan limbah yang timbul akibat aktivitas pengelolaan tahu dan tempe tersebut. “Kalau sebelumnya proses pengolahannya di pekarangan rumah, maka dengan adanya rumah produksi itu semua berada dalam satu tempat itu. Dengan begitu, proses penanganan limbahnya bisa lebih mudah dan tidak terjadi pencemaran lingkungan,” ungkapnya.

Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, menjadi penghasil tahu dan tempe di Kota Kotamobagu. Di wilayah itu terdapat kelompok-kelompok usaha tahu dan tempe yang hasil produksinya sudah beredar luas dan menjangkau semua wilayah di Kota Kotamobagu. “Dengan adanya rumah produksi itu, kita harap dapat ikut meningkatkan produksi serta ikut mendorong ekonomi masyarakat,” tambahnya. (ads/trz)

Disdagkop Pacu Realisasi PAD

Herman Aray

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop) terus memaksimalkan semua potesi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu yang dilakukan adalah pemanfaatan ruko dan kios yang ada di pasar tradisional.

Kepala Disdagkop dan UKM, Herman Aray, mengatakan potensi PAD yang sedang dimaksimalkan adalah retribusi pelayanan pasar melalui pemanfaatan ruko di Pasar 23 Maret dan kios di Pasar Poyowa Kecil. Katanya, setiap pedagang yang menempati ruko ataupun kios di pasar dikenakan retribusi sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 tahun 2012. “Kita terus memaksimalkan penagihan di lapangan. Tahun ini target kita 768 juta. Sampai akhir bulan kita yakin itu (target) bisa dicapai,” katanya.

Diterangkannya, besaran retribusi yang wajib dibayar pedagang di ruko dan kios di dua pasar tersebut bervariasi. Untuk Pasar 23 Maret ada 67 ruko dengan retribusi Rp12 ribu per meter. Sedangkan di Pasar Poyowa Kecil terdapat 76 kios dengan  besaran retribusi Rp9 ribu per meter. “Ukuran kios di Pasar 23 Maret ada yang 5×7 dan juga 6×8 meter. Total ukuran itu yang dikali dua belas ribu, dan itu yang wajib dibayar per bulan. Kemudian di Pasar Poyowa Kecil, ukuran ruko 3×3 meter di kali sembilan ribu per bulan,” terangnya.

Selain ruko dan kios di dua pasar tersebut, lokasi kuliner malam di Jalan Kartini, Kotamobagu, juga menjadi salah satu sumber PAD Disdagkop dan UKM. Pedagang-pedagang yang berjualan di situ diwajibkan membayar retribusi ke pemerintah. “Retribusinya bervariasi, ada lima ribu dan ada juga tiga ribu. Jumlah pedagang di situ ada 67,” ujarnya.

Ditambahkannya, pihaknya terus memaksimalkan penagihan retribusi di lapangan. Sanksi tegas katanya siap diberikan jika ada wajib retribusi yang enggan membayar kewajibannya ke pemerintah. “Kita tidak segan-segan menindak jika ada yang enggan membayar retribusi. Di Pasar 23 Maret sudah ada ruko yang kita tutup,” tambahnya. (ads/trz)

 

Kotamobagu Masuk RPJMN Pengembangan Kota Agropolitan

Tatong Bara

ZONA KOTAMOBAGU – Kota Kotamobagu masuk lokasi prioritas kota sedang yang berfokus pada upaya pemerataan wilayah di Sulawesi. Fokus pengembangannya diarahkan sebagai kota agropolitan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi yang mendukung pertumbuhan produksi pertanian wilayah di Sulawesi Utara.

Walikota Tatong Bara, mengatakan pengembangan Kota Kotamobagu sebagai kota agropolitan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Kita dapat undangan di Jakarta untuk membahas soal apa saja yang dibutuhkan terkait pengembangan ini. Untuk Kota Kotamobagu kita fokus ke infrastruktur, seperti jalan lingkar serta pemanfaatan jalan Mongkonai-Lalow (Kabupaten Bolmong) sebagai akses menuju pelabuhan dan bandara. Kita butuh konektivitas untuk kelancaran produksi,” katanya.

Walikota mengungkapkan, Kota Kotamobagu menjadi satu-satunya daerah di wilayah Sulawesi yang masuk RPJMN untuk pengembangan kawasan agropolitan. “Ada 4 daerah di Indonesia yang diundang, yaitu Kotamobagu, Tasikmalaya dan dua daerah lainnya. Kepala daerahnya harus hadir sebagai wujud keseriusan dan komitmen menyikapi hal ini. Ada banyak hal yang akan kita dorong, selain infrastruktur juga universitas dengan program study pertanian termasuk laboratoriumnya,” ungkapnya.

Masuknya Kota Kotamobagu sebagai lokasi pengembangan agropolitian di wilayah Sulawesi karena memiliki lahan pertanian yang cukup luas serta mayoritas penduduknya petani. “Salah satu indikator penetapan kota agropolitan yakni dilihat daerah pembangunan ekonomi Kotamobagu yang berbasis pertanian. Itu sudah kita laksanakan dengan mensinergikan berbagai potensi daerah lainnya,” kata Kepala Dinas Pertanian, Muljadi Suratinoyo. (ads/trz)

Walikota Ikut Workshop Penyusunan Master Plan dan Development Plan Pengambangan Kawasan Perkotaan

Walikota Tatong Bara bersama sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti workshop penyusunan masterplan dan development plan serta aksi new urban agenda, yang diselenggarakan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Bintaro, Kamis (1/11).

Menurut walikota, kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan optimaliasi pengembangan kawasan perkotaan sesuai Rencana Pembanbangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Kegiatan ini menghasilkan konsep pengembangan wilayah, serta rencana dan program pengembangan infrastruktur yang terpadu dan sinergis antar sektor, kawasan dan tingkat pemerintahan,” kata walikota.

Pada kegiatan itu, walikota juga mengusulkan pembangunan infrastruktur yang meliputi; jalan ring road, universitas dan pembangunan kantor walikota. “Setelah kegiatan ini, nantinya akan dilaksanakan FGD (Forum Group Discussion) di Kota Kotamobagu dengan melibatkan SKPD teknis,” ujar walikota.

Walikota juga menyamaikan terima kasih dan apresiasi ke pihak KemenPUPR yang telah memasukkan Kota Kotamobagu sebagai salah satu daru 4 kota se-Indonesia dalam penyusunan master plan dan development plan. “Ini ada kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat, sebab Kota Kotamobagu masuk dalam pengembangan kawasan perkotaan,” sebut walikota.

Kegiatan tersebut dibuka Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Ir Agusta Ersada Sinulingga ST, serta dihadiri Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru, Badan Pengembangan Wilayah. (advertorial)

Walikota Undang Menko PMK Resmikan RSUD

ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara mengundang Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, datang ke Kota Kotamobagu meresmikan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu. Undangan tersebut sudah disampaikan walikota secara lisan langsung ke Menko PMK usai galam dinner dalam rangka Pekan Kerja revolusi Mental di Manado, pekan lalu.

“Mba Puan (Menko PMK) belum pernah ke Kota Kotamobagu. Kita harap beliau hadir dan meresmikan rumah sakit. Beliau sudah setuju dan tinggal mengatur waktu kedatangannya,” kata Walikota Tatong Bara.

Walikota mengungkapkan, kedatangan Menko PMK sangat ditunggu. Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan pembangunan yang akan disampaikan saat menteri tersebut berada di Kota Kotamobagu. “Kita harap beliau datang untuk bisa merasakan kebatinan kita di sini. Ada banyak kebutuhan kita, seperti universitas bisa kita sampaikan secara langsung saat beliau ada di sini,” ujar walikota.

Bangunan RSUD yang akan diresmikan adalah tower A dan B yang belum lama ini rampung dikerjakan. Bangunan tersebut memiliki kapasitas 300 kamar dan untuk menunjang operasional rumah sakit yang dipersiapkan sebagai rujukan di wilayah Bolmong Raya dan daerah sekitar lainnya. (ads/trz)