Beranda blog Halaman 537

Air Panas Mobuya Potensi jadi Tempat Wisata Permandian

Lokasi air panas mobuya di Desa Bilalang I

ZONA KOTAMOBAGU – Air Panas Mobuya menjadi salah satu potensi wisata alam yang ada di Kota Kotamobagu. Berada di Desa Bilalang I, Kecamatan Kotamobagu Utara, air panas tersebut menjanjikan untuk dikembangkan sebagai pusat wisata permandian air panas.

Menurut penuturan warga setempat, air panas itu dulunya sebagai tempat permandian warga sekitar. Namun seiring berjalannya waktu, tempat tersebut mulai ditinggalkan lantaran rata-rata warga telah memilik tempat permandian di rumah sendiri. “Kalau dulu masih terawat, tapi sekarang tidak lagi karena pada umumnya warga di sini sudah punya tempat mandi di rumah,” kata Herlina Mokoginta, warga setempat.

Ia mengungkapkan, air panas tersebut berada tak jauh dari pemukiman warga. Jaraknya berkisar satu kilo meter dengan melewati pinggiran sungai. Selain menjadi tempat permandian pada jaman dahulu, air panas itu juga dipecaya bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. “Orang-orang dahulu yang punya penyakit kulit hanya mandi di situ bisa sembuh,” ungkap Ketua RT 8 itu.

Untuk pengembangannya, ia mengaku Pemerintah Desa (Pemdes) berencana merehab dan menata sarana penunjang di lokasi air panas itu. “Dari Provinsi juga sudah pernah datang meninjau. Rencananya itu akan dikembangkan sebagai objek wisata di Kotamobagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Sangadi Bilalang I Badaria Mokoginta, mengungkapkan pemerintah desa akan mengembangkan Air Panas Mobuya bersama objek wisata alam lainnya yang ada di desa tersebut. Namun untuk pengembangannya akan dilakukan secara bertahap. “Untuk tahun ini kita masih terfokus pada pembangunan infrastruktur di dalam desa serta program pengentasan kemiskinan. Kita rencanakan tahun depan akan kita kembangkan dengan anggaran melalui Dana Desa. Itu butuh anggaran besar sehingga kita juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait,” ungkapnya. (ads/trz)

Ini Jumlah Pelamar CPNS yang Sudah Memasukan Berkas ke BKPP

ZONA KOTAMOBAGU — Pemasukan berkas fisik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibuka hingga Jumat (19/10) pukul 11.00 Wita. Itu artinya, masih ada kesempatan bagi pelamar khususnya yang belum memasukan berkas untuk segera memasukannya ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

“Pendaftaran via online hanya sampai sebentar pukul 23.59 Wita. Tapi untuk pemasukan berkas sampai tanggal 19 (Hari Jumat),” kata Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Kompetensi BKPP, Faisal Pobela.

Ia menjelaskan, sejak hari pertama hingga Senin (15/10), pihaknya sudah menerima 1.148 berkas yang terdiri dari 600 berkas tenaga guru, 448 berkas tenaga kesehatan dan 100 berkas tenaga teknis. Jumlah tersebut katanya memungkinkan akan bertambah dengan melihat waktu yang masih tersisa beberapa hari lagi. “Tiap hari ada petugas dari kantor pos yang membawa berkas ke sini. Itu (berkas) yang dikirim pelamar dari luar daerah via kantor pos. Kita masih menunggu sampai hari terakhir,” ujarnya.

Informasi didapat, hingga pukul 12.00 Wita siang tadi, pelamar yang sudah mendaftar melalui portal sscn.bkn.go.id sebanyak 1.235 orang, dengan rincian tenaga guru 645 orang, kesehatan 468 orang dan teknis 122 orang. (ads/trz)

Pedagang tak Boleh Jualan di Badan Jalan

Herman Aray

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) semakin intens menertibkan pedagang di Pasar Serasi dan Pasar 23 Maret. Dalam dua pekan terakhir, Dinas Perdangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop) bersama Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) setiap harinya turun menertibkan pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya.

Sekretaris Dinas Disdagkop dan UKM, Edo Mopobela, mengatakan pengawasan aktivitas jual-beli di Pasar Serasi dan Pasar 23 Maret terus dilakukan. Hal itu dilakukan agar dua pasar yang berada di pusat kota menjadi tertib dan jauh dari kata semrawut. “Kemarin (Jumat) Pak Wawali (Nayodo Koerniawan) turun dan melihat secara keseluruhan kondisi pasar,” katanya.

Ia mengungkapkan, setelah turun meninjau aktivitas pasar wakil walikota menginstruksikan agar pasar tersebut harus ditata lagi. “Beliau minta agar pedagang yang berjualan di luar termasuk di pinggir jalan untuk diarahkan ke dalam pasar agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas. Dan ini langsung kita tindaklanjuti,” ungkapnya.

Kepala Disdagkop dan UKM, Herman Aray, menegaskan pedagang tidak diperbolehkan berjualan di pinggir jalan mauapun trotoar. Katanya, di dalam pasar telah disediakan tempat berjualan yang khususukan untuk para pedagang. “Kita akan awasi terus, dan setiap hari akan ditertibkan jika masih ada yang melanggar. Ini menjadi perhatian kita,” tegasnya.

Ia mengakui, ada sejumlah pedagang yang menjadikan badan jalan serta trotoar sebagai tempat berjualan. “Rata-rata pedagang barito yang jualan di depan. Padahal di dalam sudah ada tempat yang disediakan. Kita harap ada kerja sama dari semua pedagang,” tambahnya. (ads/trz)

Walikota Lantik Pengurus TP-PKK Periode 2018-2023

Proses pelantikan pengurus TP-PKK periode 2018-2023.

Walikota Tatong Bara melantik pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) periode 2018-2023. Pelantikan dilaksanakan di aula rumah dinas walikota, Senin (15/8).

Dalam sambutannya, walikota mengharapkan semua pengurus TP-PKK selalu kompak dan mampu berprestasi, baik di tingkat Provinsi Sulawesi Utara maupun di tingkat nasional. “Saya yakin seluruh jajaran pengurus Tim Penggerak  PKK Kota Kotamobagu yang baru, akan mampu bersinergi dengan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan program pembangunan, serta mampu mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan PKK di tengah masyarakat,” ujar walikota.

Walikota menandatangani SK pelantikan.

Walikota juga mengharapkan kepada seluruh jajaran pengurus Tim Penggerak PKK Kota Kotamobagu, untuk berperan lebih aktif dalam melaksanakan peran dari PKK hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Foto bersama walikota dan wakil walikota dengan pengurus TP PKK periode 2018-2028.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kotamobagu, Anki Taurina Mokoginta, mengajak seluruh pengurus dan kader PKK untuk memberikan pengabdian yang terbaik kepada seluruh masyarakat. “Saya juga mengajak seluruh pengurus dan kader PKK untuk terus bekerja serta bersinergi dengan Pemerintah Kota Kotamobagu, khususnya dalam rangka untuk menyukseskan program pembangunan di daerah ini,” katanya. (advertorial)

Pembangunan Shelter Dipacu

Salah satu shelter yang sedang dibangun berada di Kelurahan Kotobangon.

ZONA KOTAMOBAGU – Pembangunan shelter terus dipacu. Saat ini realisasi pekerjaannya sudah berada di atas angka 60 persen dan ditargetkan rampung pada November mendatang. Pantauan koran ini, lantai dan tiang-tiang sudah terpasang. Demikian juga dengan tempat duduk yang sedang dalam perampungan.

“Progresnya sudah 65 persen. Kita terus awasi di lapangan agar pengerjaannya berjalan baik dan hasilnya sesuai yang kita harapkan,” kata Kepala Bidang Sarana Prasarana Lau Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub), Lexi Kembuan.

Ia mengungkapkan, shelter yang dibangun awalnya direncanakan sebanyak 22 dengan anggaran Rp1,4 miliar. Namun karena ada perbedaan lokasi serta banyaknya yang digunakan, sehingga tidak mencapai jumlah awal atau hanya 21. “Mudah-mudahan pekerjaannya bisa selesai tepat waktu, agar tahun depan kita tinggal menganggarkan sarana dan prasarana di shelter itu,” ungkapnya.

Shelter yang sedang dibangun itu terbagi dalam dua koridor dengan masing-masing 11 titik disetiap koridor. Untuk koridor pertama melintasi Kelurahan Mongkonai Barat, Mongkonai, Mongondow, Matali dan Berakhir di Pobundayan. Sedangkan koridor kedua melintas di Kelurahan Molinow, Mogolaing, Kotamobagu dan berakhir di Kelurahan Matali. “Pembangunannya terus dipacu agar selesai tepat waktu dan bisa segera difungsikan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, shelter tersebut merupakan infrastruktur penunjang dalam mendukung operasional lima unit Bus Rapid Transit (BRT) yang diberikan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) beberapa waktu lalu. “Kehadiran lima unit BRT ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memilih angkutan umum. Sekarang ini masyarakat hanya mengandalkan bentor,” tambahnya. (ads/trz)

Tempat Usaha Dilarang Gunakan LPG Bersubsidi

Alfian Hasan

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) terus mengawasi penggunaan LPG di tempat-tempat usaha seperti rumah makan, restoran dan sebagainya. Hal itu dilakukan guna menjamin tidak adanya penyalahgunaan LPG bersubsidi yang dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu.

“Tempat usaha tidak boleh pakai yang ukuran 3 kg, karena itu dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kita awasi penggunaannya di lapangan, jangan sampai ada tempat usaha yang menggunakan ukuran 3 kilo gram,” kata Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Alfian Hasan.

Dari pemantauan di lapangan, ia mengaku sebagian besar penggunaan LPG sudah sesuai dengan yang seharusnya. Namun katanya, masih ada beberapa tempat usaha yang tetap menggunakan LPG berukuran 3 kg. “Rata-rata sudah menggunakan LPG non subsidi, tapi kita menemukan ada rumah makan yang menggunakan ukuran 3 kg sebagai cadangan,” ujarnya.

Selain memantau penggunaannya, ia mengungkapkan pihaknya juga terus mengawasi pendistribusian LPD di semua pangkalan yang ada. “Ada petugas kita yang terus memonitor pendistribusian LPG di semua pangkalan. Kalau ada temuan pasti akan kita tindaklanjuti,” ungkapnya.

Ditambahkannya, ada 275 pangkalan dengan dua agen distributor di Kota Kotamobagu. “Yang disuplai ke pangkalan itu sesuai ketentuan agen yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya. (ads/trz)

Padat Penduduk, Kotamobagu Barat Miliki Potensi PBB Terbesar

ZONA KOTAMOBAGU – Kecamatan Kotamobagu Barat menjadi wilayah dengan potensi Pajak Bumi Bangunan (PBB) terbesar di Kota Kotamobagu. Meski hanya terdiri dari enam kelurahan, namun wilayah yang menjadi pusat perdagangan itu memiliki jumlah penduduk terbanyak. Melihat potensi itu, Pemerintah Kota (Pemkot) menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB dari wilayah itu sebesar Rp1,2 miliar.

“Kecamatan Kotamobagu Barat yang paling besar, targetnya 1,2 miliar. Kemudian Kecamatan Kotamobagu Timur 775 juta, Kecamatan Kotamobagu Selatan 593 juta, dan terakhir Kecamatan Kotamobagu Utara 251 juta,” kata Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Hamkah Daun.

Ia menjelaskan, secara keseluruhan target PBB tahun ini sebesar Rp2,8 miliar. Angka tersebut diyakini bisa dimaksimalkan hingga akhir tahun anggaran. “Penagihan di lapangan terus dimaksimalkan. Kita harap juga ada kerja sama dari para camat dan sangadi-lurah untuk memaksimalkan perangkat desa dan kelurahan dalam melakukan penagihan di lapangan,” jelasnya.

Diungkapkannya, saat ini realisasi PBB sektor perkotaan hingga akhir triwulan III lalu sebesar Rp1,2 miliar atau 53,31 persen dari target Rp2,3 miliar. Sedangkan dari sektor perdesaan sebesar Rp227 juta dari target Rp468 juta atau 48,56 persen. “Memang realisasinya secara keseluruhan belum signifikan, tapi kita yakin di triwulan IV ini akan ada peningkatan,” ungkapnya. (ads/trz)

Pemkot Dorong Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) terus mendorong pengembangan budidaya ikan, melalui pemberian bantuan benih dan pakan ikan ke kelompok-kelompok budidaya. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan air tawar di Kota Kotamobagu.

Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan, Muljadi Suratinoyo, mengatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan 100 ribu benih ikan nila dan 200 ribu kilo gram pakan ke 10 kelompok budidaya ikan nila. Sebelum itu, telah disalurkan juga bantuan benih ke kelompok budidaya ikan patin. “Setelah memberikan bantuan, selanjutnya kita melakukan pengawasan dan pendampingan di lapangan agar proses budidaya ikan yang dilakukan bisa berjalan baik,” katanya.

Salah satu kelompok penerima bantuan tersebut adalah Toya’ Naton yang ada di Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan. Benih ikan itu saat ini sudah berkembang dan mulai berporduksi. “Kita dapat bantuan enam ribu bibit beberapa waktu lalu. Bersyukur karena itu sangat membantu usaha kami ini,” sebut Ihsan Pakoba, anggota kelompok Toya’ Naton.

Selain ikan nila, Kelompok Toya’ Naton juga mengembangkan ikan jenis lainnya seperti patin dan gurame. Dalam mengembangkan usaha itu, yang menjadi kendala hanya keterbatasan lahan. “Kalau bibit dan pakan itu selalu ada, tapi kendalanya hanya lahan saja. Kalau ada lahan luas pasti kolamnya bisa bertambah dan tentu ikan yang diproduksi juga lebih banyak,” ujarnya. (ads/trz)

Pajak Daerah Penyumbang PAD Terbesar

ZONA KOTAMOBAGU – Pajak daerah menjadi salah satu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar. Dalam kurun waktu sembilan bulan atau sejak Januari hingga akhir September lalu, pendapatan yang didapat dari sektor itu sebesar Rp9,2 miliar atau 66,81 persen dari target Rp13,8 miliar. Pendapatan dari pajak daerah itu berasal dari; pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, BPHTB, PBB Sektor Perkotaan, PBB Sektor Pedesaan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

“Penagihan terus kita maksimalkan agar sampai akhir tahun bisa mencapai target,” kata Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Hamkah Daun.

Jika dilihat dari capaian terakhir, realisasi PAD dari sektor pajak belum memenuhi target. Namun ia optimis, dalam beberapa bulan ke depan angkanya akan terus bertambah dan bisa mencapai target sebelum berakhir tahun anggaran. “Kita yakin akan naik signifikan di akhir triwulan III sampai triwulan IV. Tapi penagihan di lapangan tetap kita maksimalkan tanpa harus menunggu akhir tahun,” ujarnya.(ads/trz)

Tak Masukkan Berkas ke BKPP, Pelamar CPNS Gugur

 

ZONA KOTAMOBAGU – Tahapan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sedang berlangsung. Saat ini, para pelamar mulai memasukkan berkas fisik atau asli ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) sesuai yang dipersyaratkan. Selanjutnya, berkas-berkas tersebut akan diverifikasi untuk menentukan nasib pelamar ke tahap selanjutnya.

Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Faisal Pobela, mengatakan fisik berkas wajib dimasukkan oleh setiap pelamar usai mendaftar via online. “Kalau ada yang tak memasukkan berkas, tentu langsung gugur administrasi,” katanya, kemarin.

Ia menjelaskan, jumlah pelamar yang sudah terdaftar via online sebanyak 732 orang. Dari jumlah itu, baru 603 diantaranya yang memasukkan berkas ke BKPP hingga Rabu (10/10) pukul 16.00 Wita. “Pemasukkan berkas setiap hari kerja sampai jam empat sore. Untuk tenaga guru sudah ada 308 berkas, tenaga kesehatan 250 berkas dan tenaga teknik 45 berkas. Jumlah ini kemungkinan masih akan terus bertambah sampai tanggal 15 Oktober atau batas akhir tahapan pendaftaran,” jelasnya.

Lanjutnya, setelah berakhir tahapan pendaftaran akan dilanjutkan dengan seleksi administrasi. Berkas asli atau fisik yang dimasukkan peserta itu katanya yang akan diverifikasi, demikian juga dengan berkas yang diinput ke portal sscn.bkn.go.id. “Tahapan seleksi administrasi sampai tanggal 20 Oktober. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 21 Oktober. Peserta yang lulus (seleksi administrasi) otomatis merupakan peserta ujian,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, tahapan pendaftaran masih tersisa lima hari lagi. Oleh karena itu ia berharap agar calon pelamar segera menyelesaikan pendafataran via online. Sedangkan bagi pelamar yang sudah mendaaftar, diminta untuk segera memasukan berkasnya ke BKPP. “Penerimaan berkas sampai Hari Senin (pekan depan). Mudah-mudahan pendaftarnya terus bertambah agar semua formasi bisa terisi atau ada pelamarnya,” ungkapnya. (ads/trz)