Walikota saat memberi sambutan pasa peringatan Tahun Baru Islam di Kelurahan Motoboi Kecil.
ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara hadir di tengah umat muslim memperingati Tahun Baru Islam 1440 Hijriah/2018 Masehi di Masjid Darussalam Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Selasa (11/9).
Pada kegiatan itu, walikota menyampaikan pesan-pesan kepada semua yang hadir untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. “Pada momentum tahun baru islam ini, mari kita semua berhijrah ke arah yang lebih baik,” kata walikota.
Peringatan tahun baru islam merupakan momentum yang selalu diperingati umat muslim setiap 1 Muharram. “Beginilah kami di Kota Kotamobagu merayakan tahun baru. Kita duduk berdzikir dan berdoa bersama kepada Allah,” sebut walikota.
Ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI), Sande Dodo, mengungkapkan peringatan tahun baru islam menjadi momentum untuk meneladani Rasullah SAW dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-laranganNya. “Melalui peringatan tahun baru islam ini, kita semua harus berhijrah menjadi lebih baik untuk menuju ketaatan kepada Allah,” ujarnya.
Dipenghujung kegiatan, walikota menyerahkan zakat kepada 310 fakir miskin yang penyerahannya dilakukan seacra simbolis. Zakat yang diberikan dalam bentuk beras, gula pasir, minyak gorek serta uang tunai. (ads/gito)
ZONA BOLMONG — Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) akan menggelar bursa inovasi desa sebagai implementasi dari Program Inovasi Desa (PID), Kamis (13/9) di Gedung Bagas Raya Yadika, Desa Kopandakan II.
Kepala DPMD, Achmad Yani Damopolii, mengatakan kegiatan tersebut merupakanwadah pertukaran informasi dan pengetahuan antar desa dalam pelaksanaan PID. “Lewat kegiatan ini juga akan mendorong semua desa untuk berinovasi dan produktif melalui penggunaan dan pemanfaagan dana desa,” katanya.
Ia menjelaskan, PID merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan agenda Nawa Cita dalam RPJMD 2015-2019. PID dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas, agar dapat meningkatkan produktifitas rakyat dan kemandirian ekonomi, serta mempersiapkan pembangunan sumber daya yang memiliki daya saing.
“Ada dua komponen utama dalam PID yaitu, pengelolaan pertukaran pengetahuan dan inovasi desa dan penyediaan peningkatan kapasitas teknis desa dengan tujuan agar desa-desa mendapatkan jasa layanan teknis yang lebih berkualitas dari lembaga profesional,” jelasnya.
Tim Inovasi Kabupaten (TIK) dari unsur akademisi, Indah Samuel, mengungkapkan kegiatan bursa inovasi desa tetap berpegang pada prinsip-prinsip PID, seperti prinsip partisipatif dalam hal ini proses pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat termasuk kelompok miskin atau terpinggirkan dan kelompok disabilitas.
“Kemudian prinsip transparansi dan akuntabiltas, dimana masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif,” ungkapnya.
Lanjutnya, semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan di desa, didorong untuk bekerjasama dan bersinergi dalam melaksanakan kegiatan. “Kemudian kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki potensi untuk dikembangkan dan dilanjutkan secara mandiri,” ujarnya. (trz)
ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM) akan membubarkan 20 koperasi pada tahun ini. Usulan pembubarannya sudah diusulkan ke Kementrian Koperasi (Kemenkop), sebab semua koperasi itu tak aktif lagi.
Kepala Bidang Koperasi, Yamin Paputungan, mengatakan ada ratusan koperasi yang beroperasi di Kota Kotamobagu. Namun dari jumlah itu, hanya sebagian kecil yang aktif dan rutin melaksanakan Rapat Akhir Tahun (RAT). “Tahun 2016 ada 86 koperasi yang kita bubarkan. Kalau tahun 2017 tidak ada. Untuk tahun ini ada 20 yang akan dibubarkan karena tidak aktif lagi,” katanya.
Lanjutnya, pihaknya akan terus mengawasi aktivitas semua koperasi. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong agar semua koperasi aktif untuk terus memperbaiki sistem pengelolaannya agar bisa berjalan dengan baik. “Jumlah yang masih aktif ada 80. Kita terus awasi dan mengevaluasinya. Koperasi yang sehat itu adalah yang tertata sistem manajemennya, kemudian aktif melaksanakan RAT dalam tiga tahun terakhir,” ujarnya.
Kepala Disdagkop dan UKM, Herman Aray, mengungkapkan pihaknya terus mengevaluasi semua koperasi. Hal itu juga merupakan bagian dari penilaian koperasi terbaik. “Baru-baru ini tiga koperasi terbaik mendapat hadiah pada lomba Hari Koperasi, kemudian akan diikutkan pada lomba Hari Koperasi tingkat provinsi. Kita dorong semua berlomba-lomba menjadi yang terbaik, sebab koperasi ini menjadi salah satu penggerak roda ekonomi masyarakat,” ungkap Aray. (ads/gito)
Walikota foto bersama dengan para perwakilan penerima bantuan.
Walikota Tatong Bara menyerahkan bantuan anak asuh senilai Rp10,5 miliar kepada 6.732 penerima, mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Bantuan itu diserahkan secara simbolis di Aula Rumah Dinas Walikota, Senin (10/9).
Dalam sambutannya, walikota mengatakan pemberian bantuan anak asuh bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). “Peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting, karena hanya dengan Sumber Daya Manusia yang baik, maka daerah ini akan semakin maju dan berkembang,” ujar Walikota.
Walikota menyerahkan bantuan anak asuh secara simbolis kepada penerima tingkat SD.
Walikota juga menghimbau kepada para penerima untuk dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya dan sesuai peruntukannya. “Saya menghimbau kepada seluruh penerima bantuan agar dapat memanfaatkan dengan baik, karena program bantuan anak asuh ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan para mahasiswa dan siswa dalam menyelesaikan pendidikannya,” kata walikota.
Walikota menyerahkan bantuan anak asuh secara simbolis kepada penerima tingkat SMP.
Penerima program bantuan anak asuh adalah siswa dan siswi dari tingkat SD hingga SMA serta perguruan tinggi. Untuk tingkat SD ada 2.955 penerima, tingkat SMP 1.844 penerima, tingkat SMA 1.559 penerima dan mahasiswa 734 penerima. (advertorial)
Walikota Tatong Bara membacakan sambutan Menpora pada upacara peringatan Haornas di Lapangan Boki Hotinimbang.
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar upacara peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-35, di Lapangan Boki Hotinimbang, Senin (10/9). Walikota Tatong Bara menjadi inspektur upacara tersebut.
Saat membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga, walikota menyampaikan tema besar Haornas Tahun 2018 adalah Ayo Bangun Indonesia, yang mengandung makna bahwa kita mengajak untuk Berolahraga. “Dengan Berolahraga kita akan turut berpartisipasi membangun Indonesia secara keseluruhan, yakni membangun jiwa yang sehat, membangun badan yang kuat,” ujar walikota.
Walikota juga menyampaikan bahwa, kita patut bangga bahwa Asian Games 2018 yang menjadi perhelatan olahraga tingkat Asia, telah berlangsung sukses, lancar dan membuahkan juga Prestasi dengan masuk peringkat 4 (empat) besar Asia. “Ini patut disyukuri berkat kerja bersama INASGOC, semua kementerian dan lembaga, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, serta dukungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota,” kata Walikota. (ads/gito)
Walikota Tatong Bara menghadiri kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1440 Hijriah, yang dilaksanakan oleh Panitia Hari – Hari Besar Islam (PHBI) Kota Kotamobagu, Selasa (10/9) di Masjid Darussalam, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan.
Walikota dalam sambutannya menghimbau agar peringatan Tahun Baru Islam dapat dijadikan sebagai Momentum untuk pribadi yang lebih baik lagi, serta semakin meningkatkan amal dan ibadah. “Mari kita semua juga terus mewujudkan suasana kehidupan masyarakat Kota Kotamobagu yang aman, dan damai,” ujar walikota.
Pada kesempatan tersebut Walikota Kotamobagu juga menyerahkanZakat dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Kotamobagu, berupa Sembako dan uang tunai kepada sejumlah penerima di wilayah Kota Kotamobagu. (advertorial)
ZONA KOTAMOBAGU – Meski berada di daerah perkotaan namun potensi pertanian di Kota Kotamobagu (KK) cukup menjanjikan. Salah satunya adalah padi sawah. Data diperoleh dari Dinas Pertanian, potensi padi sawah mencapai 1.691,55 hektare dengan area terbesar berada di Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan.
“Kami petani di sini sangat beruntung karena memiliki area persawahan yang luas dengan ditunjang saluran irigasi yang memadai,” kata Jaidin Mokodompit, salah satu petani.
Ia menyebut, Desa Poyowa Besar menjadi pemasok beras terbesar di Kota Kotamobagu. “Kalau di pasar paling dikenal beras dari sini. Kualitasnya juga tak kalah dengan beras dari daerah lain,” sebutnya.
Namun demikian, ia mengaku ada berbagai kendala yang dialami para petani dalam menunjang aktivitas tanam padi, seperti pupuk dan tenaga kerja. “Terkadang pupuk sulit didapat. Begitu juta dengan orang kerja. Sulit mendapatkan orang kerja kalau waktu panen bersamaan dengan panen cengkih,” tambahnya.
Kepala Dinas Pertanian, Muljadi Suratinoyo, mengakui potensi pertanian disektor pangan menjadi salah satu andalan selain potensi pertanian lainnya. “Daerah ini masih menjadi pemilik struktur ekonomi terbesar di Bolmong Raya. Itu tak lepas dari penguatan ekonomi yag mendorong peningkatan produktifitas hasil pertanian,” katanya.
Lanjutnya, besarnya potensi pertanian itu juga sangat berdampak terhadap berkurangnya angka pengangguran. “Tingkat penyerapan tenaga kerja cukup besar. Dengan bertani, ada yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan kini sudah punya pendapatan melalui hasil bertani,” ujarnya.
Ditambahkannya, berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil produktifitas pertanian. Selain melobi dan memberi bantuan alsintan, pelatihan rutin diberikan termasuk memaksimalkan tenaga penyuluh pertanian. “Semua yang dilakukan itu bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat,” tambahnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pemkot) mendesak pemerintah desa untuk mempercepat laporan realisasi penggunaan dana desa (dandes) tahap II. Hal itu dilakukan agar dandes tahap III bisa segera dicairkan.
Sekretaris DPMD, Hamdan Monigi, mengatakan saat ini baru ada empat dari 15 desa yang telah memasukan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya. Ke-empat desa itu adalah Kopandakan I, Poyowa Kecil, Moyag Todulan dan Bilalang I.
“Kami sudah berulang kali sampaikan. Karena kalau tidak ada laporan realisasi tahap II, dana desa tahap III tak bisa dipindahkan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). Kalau terlambat, maka pencairan tahap III juga pasti akan terlambat, dan dampaknya pasti pada pelaksanaan program dan kegiatan di desa,” katanya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU — Teka-teki kapan waktu penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), akhir terjawab.
Hasil rapat koodinasi yang dilaksanakan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama para Sekretaris Daerah (Sekda) serta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) se-Indonesia, Kamis (6/9), di Jakarta, jadwal tentatif pelaksanaan seleksi CPNS akan mulai bulan ini yang diawali dengan tahapan pendaftaran pada 19 September yang akan dilanjutkan dengan verifikasi selama tiga pekan setelahnya dan pengumuman hasil verifikasi pada 16 Oktober mendatang. Sedangkan pelaksanaan tes akan dilaksanakan pada 20 Oktober dan pengumuman hasil tes pada 30 November.
Menurut Kepala BKPP, Sahaya Mokoginta, rekrutmen CPNS kali ini mengakomodir Honorer Daerah (Honda) Kategori 2 (K2) khusus tenaga kesehatan dan guru, dengan usia maksimal 35 tahun. “Kemudian akan dibuka juga formasi untuk disiplin ilmu apa saja tapi khusus mereka yang mendapat cumlaude,” jelasnya.
Lanjutnya, untuk kuota CPNS akan diberikan secara serentak untuk semua daerah, sebab katanya masih ada beberapa daerah yang masih bermasalah terutama soal anggaran pelaksanaan penerimaan CPNS tahun ini.
“KemenPAN-RB belum memberikan kuota, nanti secara serentak. Dari 500-an kabupaten dan kota di Indonesia, baru 82 yang mendapatkan kuota. Di Sulawesi Utara belum ada, nanti pada tahap II atau setelah validasi oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara),” terangnya. (ads/gito)
Sekda Adnan Massinae saat menjemput kedatangan DPRD Kota Palopo di Aula Rumah Dinas Walikota.
ZONA KOTAMOBAGU – Komisi gabungan DPRD Kota Palopo, mengunjungi Kota Kotamobagu (KK) untuk konsultasi soal hibah tanah, Kamis (6/9). Rombongan para wakil rakyat itu diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Adnan Massinae, di Aula Rumah Dinas Walikota.
“Ada kebanggaan bagi kami Pemerintah Kota Keotamobagu atas kunjungan bapak ibu di sini. Mudah-mudahan ini menjadi awal bagi kita untuk menjalin kerja sama lintas daerah kedepannya,” kata Sekda.
Soal hibah tanah yang berkaitan dengan maksud kunjungan para wakil rakyat Palopo itu, Adnan menjelaskan Pemkot sudah menghibahkan aset tanah dan bangunan kantor ke Imigrasi dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).
“Dulunya tanah dan bangunan kantor Imigrasi itu adalah milik Pemkab Bolmong dan telah dihibahkan ke Pemkot Kotamobagu. Kemudian aset tanah dan bangunan itu kita pinjampakaikan ke Kantor Imigrasi dalam beberapa waktu dan pada akhirnya kita hibahkan atas permohonan pihak imigrasi. Sekarang tanah dan bangunan itu sudah menjadi aset Imigrasi,” kata Adnan, dihadapan romobongan wakil rakyat Palopo.
Adnan mengakui, kehadiran Kantor Imigrasi di Kota Kotamobagu sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dokumen yang berkaitan dengan keimigrasian. “Pengurusan paspor sudah bisa di sini. Jadi masyarakat tidak perlu lagi ke Manado untuk mengurus semua hal yang berkaitan dengan keimigrasian,” sebut Adnan.
Disis lain, Adnan mengaku pihaknya siap membantu para anggota DPRD terkait maksud kunjungannya itu. “Kita siap bapak dan ibu selama berada di sini, demi kelancaran maksud dan tujuan ke daerah ini,” sebut Adnan.
Ketua Komisi III DPRD Palopo, Abdul Rauf Rahim, mengungkapkan pihaknya sengaja memilih Kota Kotamobagu sebagai referensi untuk proses penyerahan hibah ke Kantor Imigrasi. “Kami tahu bahwa Kantor Imigrasi Kotamobagu sudah memiliki aset tanah dan bangunan kantor yang dihibahkan pemerintah daerah. Itu yang menjadi salah satu alasan kami ke sini,” ungkapnya.
Lanjutnya, bangunan kantor yang digunakan Imigrasi Kota Palopo saat ini adalah milik pemerintah yang dipinjampakaikan. Sementara pihak Imigrasi katanya sudah bermohon untuk pembangunan kantor secara permanen. “Untuk menindaklanjuti permohonan itu, kita tentu harus menghibahkan tanah dulu. Itu yang ingin kami cari tahu di sini, bagaimana prosesnya sehingga itu bisa dilakukan,” ujarnya.
Dalam kunjungan itu, DPRD Kota Palopo juga membawa Kepala BPKAD, Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Imigrasi Kota Palopo. (ads/gito)