Beranda blog Halaman 550

Pemkot Rangsang Gairah UKM

Herman Aray
Herman Aray

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) terus memberi rangsangan terhadap pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Berbagai program dan kegiatan seperti pemberian ijin usaha gratis, pelatihan dan pameran hasil produk UKM, sudah disiapkan dan direncakan dilaksanakan tahun 2019 mendatang.

“Semua program dan kegiatan itu bertujuan untuk membantu para pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya,” kata Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM), Mohammad Yamin Paputungan.

Dijelaskannya, ijin usaha yang akan diberikan secara gratis itu akan sangat membantu pelaku usaha dalam mendapatkan pinjaman modal di salah satu bank yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Kotamobagu.

“Pemberian ijin gratis ini sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Sudah ada ribuan pelaku usaha yang kita berikan. Kemudian untuk pameran hasil produk UKM itu juga penting, sebagai upaya untuk mempromosikan produk-produk UKM,” jelasnya.

Disisi lain, Kepala Disdagkop dan UKM, Herman Aray, berharap agar semua pelaku UKM untuk terus meningkatkan kualitas produk usahanya masing-masing. “Usaha yang dijalani harus dikelola dengan baik agar bisa memberi dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” harapnya. (ads/gito)

Usaha Kerajinan Topang Ekonomi Masyarakat

Pengrajin parang di Desa Poyowa Besar I.

ZONA KOTAMOBAGU –  Pemerintah Kota (Pemkot) terus mendorong pengembangan usaha kerajinan yang bisa menopang ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkan itu, berbagai potensi yang ada terus dimaksimalkan, termasuk pengrajin parang yang ada di daerah.

Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial (Dinsos), Roi Paputungan, mengatakan ada bantuan yang dikhususkan kepada kelompok pengrajin. Namun demikian, pihaknya diharuskan memverifikasi terlebih dahulu soal kelayakan mendapatkan bantuan tersebut.

“Bantuan untuk kelompok pengrajin ada tapi kita harus verifikasi dulu, karena ada kriteria dan persyaratannya. Kita juga akan lihat dulu apakah akan bisa dibantu lewat Dinas Sosial atau lewat dinas tenaga kerja. Pada intinya, pemerintah terus mendorong usaha kerajinan seperti itu,” sebutnya.

Sementara itu, Muchtar Andu (62), pengrajin parang asal Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, sangat berharap perhatian pemerintah untuk pengembangan usaha yang digelutinya sejak tahun 1979 itu. Bantuan yang  dimaksud berupa modal serta peralatan.

“Saya hanya fokus membuat peralatan kebun, seperti parang. Banyak yang pesan, tapi sering terkendala dengan proses pembuatan yang hanya dilakukan secara manual. Sehari hanya bisa membuat tiga. Kalau menggunakan mesin blower maka pembuatannya lebih cepat, dan permintaan pembeli bisa segera terpenuhi. Bahan bakunya semua dibeli. Besi tua dibeli dua puluh ribu per kilo, kemudian arang tempung empat ratus per kilo,” katanya.

Ia mengungkapkan, parang hasil kerajinannya itu dijual dengan harga bervariasi. Jika menggunakan bahan bakunya sendiri, maka satu buah parang dihargai Rp200 ribu. Sedangkan jika bahan baku disiapkan pembeli, maka harganya hanya Rp150 ribu.

“Kalau ada yang pesan baru saya buat. Yang memesan ini adalah para petani di sini (Kotamobagu), tapi ada juga dari luar daerah,” ungkapnya.

Ia mengakui, hasil yang didapat dari membuat parang itu cukup lumayan untuk mememunuhi kebutuhan rumah tangganya. “Meskipun tidak seberapa, tapi hasilnya bisa untuk kebutuhan sehari-hari,” sebutnya. (ads/gito)

 

Format KK Terbitan Mulai 1 Agustus Berubah

Virginia Olii
Virginia Olii

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kependudukan dan Catatatan Sipil (Dukcapil) mulai menyesuaikan format baru Kartu Keluarga (KK). Sejak 1 Agustus lalu, KK yang diterbitkan sudah ketambahan dua kolom atau menjadi 16 dari sebelumnya hanya 14 kolom. Dua kolom itu untuk golongan darah dan nomor akta nikah.

Kepala Dinas Dukcapil, Virginia Olii, mengatakan penerbitan KK dengan format baru itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 118 tahun 2017 yang disesuaikan dengan Sistem Informasi Adminisrasi Kependudukan (SIAK) versi 7.

“KK dengan format baru ini berlaku mulai 1` Agustus. Tapi yang KK (format) lama tetap berlaku, namun kalau ada perubahan data dalam KK, maka sudah harus diganti dengan format baru,” katanya.

Ia menjelaskan, penambahan dua kolom pada KK itu bertujuan untuk lebih menertibkan data kependudukan.

“Pemuatan informasi golongan darah dalam KK memang sangat penting, dalam rangka menunjang pelayanan publik. Begitu juga dengan nomor surat nikah, dari situ bisa diketahui status pernikahan anggota keluarga yang status kawin, apakah menikah secara hukum negara atau hanya menikah siri. Nomor akta nikah bagi yang sudah menikah secara hukum negara adalah yang diterbitkan Kementrian Agama. Sedangkan bagi yang menikah siri, di kolom isian nomor surat nikah diisi nomor yang surat perkawinan yang diterbitkan pemuka agama yang menikahkan,” jelasnya.

Disisi lain, ia mengimbau kepada masyarakat yang hendak mengurus KK untuk dapat membawa serta foto copy buku nikah dan kartu golongan darah.

“Karena ada ketambahan kolom untuk golongan darah dan nomor akta nikah, maka pengurusan KK sekarang ini sudah harus melampirkan foto copy akta nikah dan kartu atau bukti golongan darah,” imbaunya. (ads/gito)

Disabilitas dan Lansia Dapat Bantuan Sembako

Sarida Mokoginta

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menaruh perhatian serius terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan para penyandang disabilitas dan lansia. Tahun ini, tercatat ada 334 penyandang disabilitas dan 271 lansia yang disentuh bantuan berupa sembako oleh Pemkot.

“Tahun ini mereka kita beri sembako yang nilainya dua juta rupiah. Itu sudah disalurkan,” kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Chandra Wahid.

Lanjutnya, pihaknya juga telah mengusulkan bantuan yang sama ke Kementrian Sosial (Kemensos) untuk diterima tahun depan. “Mudah-mudahan usulan kita itu disetujui dan dapat dianggarkan dalam APBN 2019,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial, Sarida Mokoginta, mengatakan pemberian bantuan kepada para penyandang disabilitas dan lansia merupakan upaya mengatasi masalah kesejahteraan sosial di Kota Kotamobagu.

“Tiap tahun kita berikan bantuan, dengan harapan itu dapat memberi manfaat kepada mereka yang menerima. Masalah kesejahteraan sosial ini akan kita selesai secara bertahap,” katanya.

Selain bantuan kepada penyandang disabilitas dan lansia, setiap tahunnya Pemkot juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial lainnya seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), karang taruna, wanita tuna susila dan lainnya. (ads/gito)

Walikota Pantau Proyek MRBM

Walikota Tatong Bara saat meninjau pengerjaan proyek MRBM.

ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara memantau pengerjaan dua mega proyek berbanderol puluhan miliar rupiah, yakni pembangunan Masjid Raya Baitul Makmur (MRBM) dan Tower Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Kamis (9/8). Hal itu dilakukan untuk memastikan dua proyek tersebut bisa selesai sebelum masa jabatannya berakhir pada September mendatang.

“Masa jabatan berakhir 23 September. Untuk itu saya pantau semua proyek dan dipacu pekerjaannya,” kata walikota, saat berada di lokasi proyek MRBM.

Ia mengakui, dua mega proyek tersebut sudah hampir rampung. Untuk MRBM katanya meski ada penambahan waktu karena bertambahnya pekerjaan, namun ia meyakini target pekerjaan itu bisa rampung sesuai waktu yang ditentukan.

“Masa kontraknya berakhir 23 Agustus, tapi ada penambahan waktu lagi. Kita harap bisa segera selesai. Begitu juga dengan tower rumah sakit. Besok (hari ini, red) baca doa syukuran, dan untuk seremonialnya kita tinggal menunggu waktu yang pas. Jadi semua pekerjaan proyek saya pantau sebelum berakhir masa jabatan,” ujar walikota. (ads/gito)

OJK Undang Sembilan SKPD, Ada Apa?

ahmad yani umar
Ahmad Yani Umar

ZONA KOTAMOBAGU – Sembilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Kotamobagu mengikuti sosialisasi dan workshop Fintech di era digital yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Hotel Four Point, Manado, Rabu (8/8) hingga Kamis (9/8). Sembilan SKPD tersebut yakni, Dinas Pendidikan (Diknas), Dinas Pertanian, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Kepala Dinas Kominfo, Ahmad Yani Umar, mengatakan sosialisasi dan workshop tersebut bertujuan untuk memperkenalkan alternatif pendanaan baru, yakni financial technologi (fintech) landing dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di daerah terkait revolusi industri dan arah kebijakan OJK dalam ekonomi digital.

“Kegiatan ini sangat baik dalam rangka membangun ekonomi digital dan menghadapi revolusi industri serta mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi. Ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mengoptimalkan ekonomi berbasis elektronik,” katanya.

Dijelaskannya, fintech adalah sebuah inovasi dalam bidang jasa keuangan dan memiliki manfaat bagi perekonomian. “Era teknologi merupakan sebuah era di mana kehidupan dan aktivitas masyarakat akan lebih mudah dan efektif dikarenakan peran dunia digital,” jelasnya. (ads/gito)

Parkir di KTL, Kendaraan PNS Digembosi Petugas

Petugas gabungan dari Satlantas Polres Bolmong dan Dishub menggembosi kendaraan yang diparkir di depan kantor walikota.

ZONA KOTAMOBAGU — Sejumlah kendaraan roda empat yang diparkir di depan kantor walikota, terpaksa digembosi petugas gabungan dari Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Bolmong dan Dinas Perhubungan (Dishub). Pasalnya, jalan depan kantor walikota itu masuk dalam Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dan tidak boleh dijadikan tempat pemarkiran kendaraan.

“Tindakan ini terpaksa kita lakukan, agar ada efek jera bagi pengendara yang lain. Di sepanjang Ahmad Yani ini adalah Kawasan Tertib Lalu Lintas. Ada rambu larangan parkir, tapi tetap masih ada lagi yang parkir di sini,” kata Kanit Dikyasa, Agus Julianto, Kamis (9/8).

Ia mengakui, sebelum mengambil tindakan tegas itu, pihaknya sudah berulang kali menyosialisasikan ke para pengendara untuk tidak memarkir kendaraan di sepanjang Jalan Ahmad Yani. “Sudah berulang kali diingatkan. Kemudian Kita juga sudah koordinasi dengan pihak pemerintah agar selalu mengingatkan PNS untuk tidak memarkir kendaraan di depan kantor walikota,” ujarnya.

Ditambahkannya, area parkir kendaraan PNS yang bertugas di Kantor Walikota sudah disiapkan di sepanjang jalan depan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). “Kedepannya kalau masih ada lagi yang parkir di sini (depan kantor walikota) akan kita tilang, baik roda empat maupun roda dua,” tambahnya. (ads/gito)

Gol Putra Kotamobagu Bawa Borneo FC Menangi Laga Derby Mahakam

Selebrasi Wahyudi Hamisi (33) usai mencetak gol perdananya di Liga I Indonesia saat melawan Mitra Kukar. (Foto: akun instagram liga1match)

ZONA BOLA – Gelandang muda Borneo FC, Wahyudi Hamisi, akhirnya bisa membuka keran golnya di Liga I Indonesia musim Tahun 2018. Pada laga melawan Mitra Kukar di Stadion Batakan, Balikpapan, Senin (6/8), pemain kelahiran Kelurahan Sinindian, Kota Kotamobagu, itu mencetak satu gol sekaligus membantu timnya memenangi laga sarat gengsi bertajuk derby mahakam itu dengan skor akhir 3-2.

“Syukur alhamdulilah gol itu datang juga kemarin, selama berkarier profesional di Borneo, ini gol saya yang pertama dan bisa menang itu yang lebih penting,” beber Wahyudi, dikutip dari situs resmi Borneo.

“Tidak ada feeling apa-apa sebenernya kemarin, cuma pas lawan Sriwijaya saya punya momen seperti ini dan kemarin terulang. Bedanya lawan Sriwijaya tidak gol, lawan Mitra jadi gol,” sebutnya. (trz)

Ini Tiga SKPD yang Paling Banyak Disorot Masyarakat Lewat SIKeMas

ZONA KOTAMOBAGU – Aplikasi Sistem Keluhan Masyarakat (SIKeMas) mulai banyak digunakan masyarakat. Sejak launching pada Juli lalu, aplikasi buatan tim IT Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) itu telah menampung 93 laporan masyarakat yang berkaitan pelayanan publik, fasilitas umum dan lainnya.
“Dari 93 laporan, ada 53 yang telah ditindaklanjuti dan sudah selesai. Sisanya belum ditindaklanjuti, karena itu berkaitan dengan instansi vertikal seperti PDAM dan PLN. Laporan yang akan ditindaklanjuti hanya berkaitan dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu,” kata Kepala Data Center Diskominfo, Rudi Yuanto Uno.
Dijelaskannya, dari semua keluhan masyarakat yang disampaikan lewat aplikasi SIKeMas, paling banyak ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) soal persampahan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) soal ketertiban umum, serta Dinas Perhubungan (Dishub) yang berkaitan dengan perparkiran. “Laporan yang ditindaklanjuti hanya yang berada di Kotamobagu. Misalnya soal sampah, ada masyarakat yang iseng-iseng melaporkan ada tumpukan sampah tapi fotonya diambil dari daerah lain, itu tidak bisa karena koordinat atau dimana posisi pengambilan foto akan terbaca oleh sistem kami. Jadi tidak boleh berdusta,” jelasnya.
Ditambahkannya, aplikasi SIKeMas sudah di download via play store sebanyak 163 dengan rating 4,9. Setiap hari katanya selalu ada laporan yang disampaikan lewat aplikasi itu. “Rata-rata ada lima keluhan setiap hari. Aplikasi ini terus kita kembangkan, agar bisa memudahkan masyarakat sebagai penggunanya,” tambahnya.
Sistem kerja aplikasi SIKeMas terintegrasi dengan semua SKPD. Aplikasi berbasis android itu menyerap berbagai informasi berupa keluhan, saran dan masukan masyarakat, mulai dari persoalan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan dan kawasan permukiman, persampahan, ketertiban umum, pengurusan ijin, hingga perilaku para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Kotamobagu.
“Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat lebih mendorong interaksi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik dan pemerintahan di Kota Kotamobagu,” kata Kepala Diskominfo, Ahmad Yani Umar. (ads/gito)

Kembangkan Potensi Kakao, Petani Dapat Bantuan Bibit

muljadi-surotenojo
Muljadi Suratinoyo

ZONA KOTAMOBAGU – Sektor perkebunan menjadi salah satu unggulan Kota Kotamobagu. Ada berbagai jenis tanaman perkebunan yang cocok untuk dikembangkan. Salah satunya adalah Kakao. Data di dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), pengembangan jenis tanaman perkebunan itu merata di empat wilayah kecamatan, dengan luas tanam terbesar berada di Kecamatan Kotamobagu 209,50 hektare dan Kecamatan Kotamobagu Utara dengan luas 193 hektare. Sedangkan Kecamatan Kotamobagu Selatan memiliki luas tanam 157,75 hektare dan Kecamatan Kotamobagu Barat 114 hektare, dengan total produksi mencapai ratusan ton per tahun.

Tak sedikit petani di Kota Kotamobagu yang memilih Kakao sebagai tanaman unggulan. Besarnya potensi serta ditunjang dengan tanah yang subur, menjadi alasan petani memilih salah satu jenis tanaman perkebunan itu sebagai sumber pendapatan.

“Sebenarnya tidak sulit menanam dan merawat Kakao, asalkan kita fokus dan tekuni pasti hasilnya lumayan,” kata Ilham Laoh, petani Kakao di Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara.

Ia mengakui, yang menjadi kendala para petani dalam pengembangan potensi kakao adalah bibit unggul serta infrastruktur jalan perkebunan. “Kita juga perlu pendampingan agar bisa meningkatkan hasil produksi,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian, Muljadi Suratinoyo, menuturkan pihaknya sudah menyalurkan bantuan 1.000 bibit kakao ke kelompok tani pada Bulan Juli lalu. “Bantuan sudah kita salurkan, dengan harapan itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Agar tujuan pemerintah memberikan bantuan itu untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dapat terwujud,” tuturnya. (ads/gito)