Foto bersama Pjs walikota bersama Ketua TP PKK dan perwakilan desa-kelurahan pemenang lomba monuntul.
ZONA KOTAMOBAGU – Lomba monuntul Tahun 2018 telah menghasilkan pemenang. Kamis (21/6), desa dan kelurahan yang memenangkan lomba tersebut menerima hadiah berupa uang tunai dengan total Rp42,5 juta dari Penjabat Sementara (Pjs) Walikota usai apel kerja perdana di Lapangan Boki Hotinimbang.
“Selamat kepada para pemenang. Kedepannya ini harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi,” sebut Pjs walikota, Muhammad Mokoginta.
Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Sosial (Kesos), Adin Mantali, menjelaskan setiap pemenang lomba mendapatkan uang pembinaan. Juara I adalah Kelurahan Motoboi Kecil dan mendapatkan Rp15 juta. Sedangkan Desa Tabang yang mendapat juara II berhak atas uang tunai sebesar Rp10 juta. Sementara juara III yang diraih Kelurahan Kobo Besar mendapat hadiah uang Rp7,5 juta. “Kemudian untuk juara harapan I diraih Desa Poyowa Besar I mendapatkan uang tunai lima juta, juara harapan II Desa Bilalang I mendapatkan tiga juta dan juara harapan III Kelurahan Pobundayan mendapatkan dua juta,” jelasnya.
Lanjutnya, lomba monuntul telah menjadi agenda rutin tahunan Pemerintah Kota (Pemkot) dan tetap akan dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang. “Tahun depan insya allah akan lombakan lagi, karena ini adalah agenda rutin tahunan kami,” ujarnya. (ads/gito)
Suasana apel kerja perdana pasca libur dan cuti bersama Idul Fitri.
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar apel kerja perdana pasca libur dan cuti bersama Idul Fitri, Kamis (21/6). Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenaga kontrak mengikuti apel kerja yang dilaksanakan di Lapangan Boki Hotinimbang.
Penjabat Sementara (Pjs) Walikota, Muhammad Mokoginta, yang bertindak sebagai inspektur upacara mengapresiasi kehadiran pegawai pada apel kerja perdana tersebut. “Terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir pada apel perdana ini. Dan bagi yang tidak hadir tanpa pemberitahuan tentu akan diberikan sanksi,” katanya.
Lanjutnya, di hari pertama kerja semua pegawai wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, terutama bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berurusan dengan pelayanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan dan lainnya. “Disiplin dan kinerja yang kembali seperti biasa. Kemudian pelayanan ke masyarakat harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta, mengakui pihaknya masih mengumpulkan data soal kehadiran pegawai di semua SKPD. “Pasti ada sanksi yang diberikan kepada PNS yang tidak hadir tanpa pemberitahuan. Sanksinya pemotongan TPP atau teguran lisan,” katanya.
Dijelaskannya, tidak semua PNS mengikuti apel kerja perdana. Dari jumlah 2.298 pegawai, ada 36 diantaranya yang alpa, sedangkan lainnya izin, cuti dan sedang mengikuti tugas belajar. “Yang tidak hadir itu pasti akan diberi sanksi, kecuali yang ijin, sakit, cuti atau sedang tugas belajar,” jelasnya.
Seperti diketahui, dari 2.298 PNS, yang hadir dan ikut apel kerja perdana sebanyak 2.214 orang atau 96,34 persen. Sedangkan yang izin 7 orang atau 0,30 persen, alpa 36 orang atau 1,57 persen, sakit 15 orang atau 0,65 persen dan tugas belajar serta cuti masing-masing 13 orang dengan presentase 0,57 persen. (ads/gito)
Pjs walikota bersama Ketua TP PKK Kotamobagu saat berada di Kelurahan Motoboi Besar.
ZONA KOTAMOBAGU – Masa tugas Penjabat Sementara (Pjs) Walikota akan segera berahkir pada beberapa hari kedepan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), masa jabatan Pjs walikota terhitung mulai 15 Februari hingga 23 Juni.
“Masa jabatan Pjs walikota sampai tanggal 23 Juni. Maka mulai tanggal 24 dan seterusnya, walikota dan wakil walikota yang sebelumnya dalam masa cuti kampanye akan aktiv kembali,” kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), Anas Tungkagi.
Pjs walikota, Muhammad Mokoginta, saat menghadiri perayaan hari raya binarundak di Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, sudah berpamitan ke masyarakat. Menurutnya, dirinya dalam beberapa hari kedepan akan menyelesaikan tugas sebagai Pjs walikota dan akan kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Asisten II Pemprov Sulut.
“Saya memimpin daerah ini kurang lebih 4 bulan. Tinggal beberapa hari lagi saya akan menyelesaikan tugas yang mulia ini dan akan kembali bertugas sebagai Asisten II Pemprov Sulawesi Utara,” kata Mokoginta, dihadapan sejumlah pimpinan SKPD, serta pemerintah dan masyarakat Kelurahan Motoboi Besar.
Pada kesempatan itu, mantan Pjs Bupati Bolmong Timur itu juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua elemen masyarakat atas dukungan kepada dirinya selama menjalankan amanah sebagai Pjs walikota. “Terima kasih atas dukungan dan doanya. Saya berpamitan ke masyarakat,” sebutnya.
Meski akan segera mengakhiri masa tugas sebagai Pjs walikota, namun ia meminta agar hubungan baik dan tali silaturahmi dengan masyarakat Kota Kotamobagu tetap terjaga. “Kiranya hubungan silaturahmi kita tetap terjaga meski saya tidak lagi bertugas di sini,” sebutnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mendistribusikan logisltik pada H-1 atau Juni mendatang. Hal ini diutarakan Ketua Divisi Logistik, Ridwan Kalauw. Menurutnya, distribusi dilakukan mulai dari KPU ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), kemudian diteruskan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di desa dan kelurahan.
“Nanti dari PPS yang akan meneruskannya ke KPPS (Kelompok Petugas Pemungutan Suara) untuk dibawa ke tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara). Ada dua opsi kita, pertama logistik langsung dibawa ke TPS, dan kedua dititipkan dulu di kantor desa dan kelurahan,” kata Ridwan.
Ia mengungkapkan, dalam pendistribusian logistik nanti pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri terkait pengamanan. “Tadi (kemarin, red) kita sudah koordinasi dengan Pak Dandim dan Kapolres. Dalam prosesnya (distribusi) akan mendapat pengawalan ketat dari TNI dan kepolisian, mulai dari KPU sampai ke TPS dan dari TPS sampai kembali ke KPU,” ungkap Ridwan.
Ia mengakui, saat ini semua logistik yang akan digunakan pada hari H pemungutan suara sudah siap. Namun demikian, katanya pihaknya kembali melakukan sortir untuk memastikan semua logistik bisa digunakan. “Kita sortitr lagi, jangan sampai ada yang tak layak pakai, terutama kertas suara. Besok (hari ini, red) kita mulai melakukan pengisian ke dalam kotak. Di sini (kantor KPU) juga ada pengawalan ketat dari petugas,” ujar Ridwan. (trz)
Ketua Panwaslu (tengah) didampingi anggota Panwaslu (kiri) dan Kapolres Bolmong (kanan) saat konferensi pers di Kantor Panwaslu.
ZONA KOTAMOBAGU – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kotamobagu, Polres Bolmong dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu, menyimpulkan penanganan perkara dugaan money politics yang dilakukan salah satu Calon Walikota, tidak memenuhi unsur sebagai perbuatan pidana. Hal ini diutarakan Ketua Panwaslu, Musly Mokoginta, saat konferensi pers di kantornya, Rabu (20/6).
Dijelaskannya, pihaknya melakukan pemeriksaan atas beberapa temuan ataupun hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satuan Tugas (Satgas) OTT Polres Bolmong dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Desa Moyag Tampoan, Kelurahan Mogolaing, Desa Pontodon dan Desa Bilalang I. Dalam pemeriksaan itu, pihaknya memeriksa 25 orang saksi termasuk seorang saksi ahli dari Universitas Trisakti Jakarta. Katanya, berdasarkan pasal 187 ayat satu dan dua Undang undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang berbunyi setiap orang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak mengunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu dengan unsur-unsur setiap orang, unsur sengaja, unsur melakukan perbuatan hukum, unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih.
“Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa perkara tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak mengunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, tidak memilih calon tertentu,” jelasnya.
Lanjutnya, dengan pertimbangan itu maka disimpulkan bahwa Calon Walikota Tatong Bara yang memberikan atau membagikan bingkisan Hari Raya Idul Fitri kepada warga kaum dhuafa yang membutuhkan untuk keperluan hari raya merupakan perbuatan rutinitas yang dilakukan setiap Hari Raya Idul Fitri, dan dalam pembagian tersebut tdak ditemukan kata atau kalimat ajakan agar memilih calon tertentu dalam Pilkada serta tidak mencantumkan nomor urut peserta ataupun identitas pasangan calon tertentu, sehingga jelas bukan merupakan perbuatan melawan hukum untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
“Itulah hasil pemeriksaan baik temuan Panwas dan hasil OTT dari Polres Bolmong,” terang Musly.
Soal barang bukti yang diamankan, ia mengaku bahwa ada 36 lusin minuman serta amplop berisikan uang dan semua itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. “Itu yang ada dalam pengawasan kami. Kalau yang di Mogolaing dan Moyag Tampoan, dari hasil koordinasi dengan Dandim dan Kapolres bahwa itu (barang bukti) tidak ada di Kodim, Polres dan di Panwaslu. Hasil pemeriksaan pelapor dan terlapor mereka mengatakan bahwa itu diambil oleh tim dari sekretariat JaDi-JO,” ujarnya.
Ditambahkannya, pihaknya akan terus melakukan pengawasan, patroli sampah hari H pemungutan suara untuk mengantisipasi praktek money politics atau jenis pelanggaran lainnya. “Kita juga akan selalu berkoordinasi baik dalam pengawasan atau penindakan jika ada indikasi money politics,” tambahnya.
Menanggapi putusan atau kesimpulan Panwaslu tersebut, Kapolres Bolmong AKBP Gani Fernando Siahaan, mengaku bahwa penanganan perkara tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Panwaslu. “Itu kami serahkan sepenuhnya kepada Panwaslu,” sebutnya.
Disisi lain, ia mengimbau kepada pasangan calon maupun tim pemenangan masing-masing untuk tidak melakukan praktek money politics. “Kami akan terus melakukan pengawasan. Jika ditemukan ada yang melakukan pelanggaran, akan kita tindak,” tegasnya. (trz)
ZONA KOTAMOBAGU – Hutan Kota Bonawang yang berada di Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, menjadi salah satu alternatif wisata alam yang menarik untuk dikunjungi, baik saat akhir pekan maupun sekadar mengisi waktu liburan. Objek wisata yang menyuguhkan keanekaragaman hayati ini berada tak jauh dari pusat kota, dan mudah diakses baik menggunakan roda dua maupun roda empat.
Informasi didapat, di Hutan Kota Bonawang tersebut terdapat 100 jenis tanaman, diantaranya tanaman nyatoh, mahoni, jati putih, angsana, dan cempaka. Selain itu juga terdapat 25 jenis fauna seperti orang hutan, tarsius, ular patola, ayam hutan, kakak tua, burung hantu dan gagak dan lainnya. Selain di itu, hutan kota yang memiliki luas sekira 4,3 hektare itu terdapat berbagai fasilitas yang disiapkan untuk para pengunjung, seperti shelter, jalan paving lima arah, sarana tempat penelitian, tempat belajar untuk siswa atau mahasiswa dan lainnya.
“Hutan kota ini sangat baik sekali untuk dikunjungi. Bagi wisatawan yang datang ke sini bisa menikmati udara sejuk juga akan mendapatkan pengetahuan tentang alam dan lingkungan,” kata Said Alwi, salah satu pemerhati lingkungan di Kota Kotamobagu. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Penjabat Sementara (Pjs) Walikota, Muhammad Mokoginta, mengingatkan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot), untuk dapat mematuhi ketentuan libur dan cuti bersama dalam rangka hari idul fitri tahun ini. Menurutnya, semua pegawai pemerintahan wajib masuk kantor dan kembali beraktivitas seperti biasa pada Kamis (21/6).
“Tidak ada yang menambah libur. Semua wajib masuk kantor tanpa terkecuali pada tanggal 21,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, waktu libur dan cuti bersama terbilang cukup panjang. Oleh karena itu, ia menekankan agar tidak ada yang sengaja menambah libur dengan alasan yang tidak jelas. “Waktu libur cukup panjang, jadi tidak ada yang tambah-tambah libur lagi,” ungkapnya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta, menegaskan semua PNS dan tenaga kontrak wajib mengikuti apel kerja perdana pada hari pertama masuk kerja pasca libur dan cuti bersama Idul Fitri. “Tanpa terkecuali baik PNS maupun tenaga kontrak, semua wajib ikut apel perdana pada tanggal 21,” tegas Sahaya.
Ditambahkannya, kehadiran PNS saat apel kerja perdana menjadi bagian dari penghitungan Tunjangan Penghasian Pegawai (TPP). Oleh karena itu, ia berharap agar tidak ada PNS yang absen saat apel perdana nanti. “Ada beberapa kriteria dalam penghitungan TPP, salah satunya adalah soal kehadiran pada apel perdana. Ketika kewajiban itu dilaksanakan maka akan ada reward dari pemerintah, berupa pemberian TPP,” tambahnya. (ads/gito)
Proses pembakaran Binarundak di Kelurahan Motoboi Besar.
ZONA KOTAMOBAGU – Perayaan Hari Raya Binarundak yang baru saja dilaksanakan di Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, tak hanya menjadi momentum perekat silaturahmi antar sesama masyarakat, tapi juga menjadi destinasi wisata kuliner di Kota Kotamobagu. Dalam pelaksanaannya, panitia pelaksana menyiapkan 2.050 kilo gram (Kg) beras ketan yang diolah menjadi binarundak sebanyak lebih dari 4.000 ruas bambu.
Menurut Kepala Dinas Pariwisa dan Kebudayaan (Disparbud), Agung Adati, perayaan hari raya binarundak yang dikemas dalam kegiatan festival binarundak Tahun 2018 merupakan sebuah destinasi wisata kuliner. Selain yang disiapkan pemerintah di empat titik pelaksanaan, di tiap rumah warga juga menyediakan menu binarundak yang disajikan kepada setiap tamu yang datang.
“Kalau bicara binarundak, rugi kalau tidak ke Kelurahan Motoboi Besar. Di sana disiapkan di rumah-rumah warga dan juga di beberapa titik yang disiapkan panitia,” katanya.
Ia mengungkapkan, selain binarundak yang menjadi salah satu menu khas daerah, Kota Kotamobagu juga dikenal dengan berbagai menu khasnya, seperti sayur yondog, ayam sinorang dan lainnya. “Kita sudah beberapa kali menggelar festival kuliner khas Kotamobagu dengan sasaran untuk mempromosikan makanan khas Kotamobagu. Ini juga sudah masuk dalam 100 calender of event Pemprov Sulut,” ungkapnya.
Penjabat Sementara (Pjs) Walikota, Muhammad Mokoginta, meminta agar perayaan hari raya binarundak yang dikemas dalam kegiatan festival binarundak tahun 2018 itu, dijadikan wadah untuk saling bersilaturahmi. “Semoga melalui kegiatan ini, semakin mempererat silaturahmi diantara kita semua,” sebut Pjs walikota.
Asisten II Pemprov Sulut itu juga mengapresiasi pemerintah dan masyarakat Kelurahan Motoboi Besar yang telah menggagas kegiatan tersebut. Kedepannya ia berharap kegiatan serupa tetap dilaksanakan dan lebih ditingkatkan lagi. “Kegiatan ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, tapi juga menjadi destinasi wisata di Kota Kotamobagu. Ini harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Lurah Motoboi Besar, Zulvan Pombaile, menuturkan perayaan hari raya binarundak sebuah tradisi turun-temurun yang selalu dilaksanakan masyarakat setempat sejak belasan tahun yang lalu. Tujuannya adalah lebih mempererat persaudaraan dan kekerabatan dengan jalinan tali silaturahmi. “Perayaan seperti ini bukan hanya sekadar rutinitas tahunan saja, tapi dijadikan momentum untuk meningkatkan hubungan meningkatkan hubungan silaturahmi antar sesama,” tuturnya.
Lanjutnya, titik perayaan hari raya binarundak ke-11 tahun ini dibagi di empat lokasi yang berada di tiap lingkungan. “Kemudian ada juga kelompok swadaya masyarakat, sehingga total ada 50-an titik pembakaran. Kegiatan seperti ini akan terus berkelanjutan kedepannya dan akan lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih kepada Pemerintah Kota Kotamobagu yang turut mensupport kegiatan ini,” ujarnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Jumlah pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dipastikan akan kembali bertambah pada hari H pemungutan suara, 27 Juni mendatang. Data diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), ada sekira 136 orang yang pada hari pemungutan suara itu baru genap berusia 17 tahun atau masuk usia pilih.
“136 orang itu baru akan berusia 17 tahun saat hari H atau pada tanggal 27 Juni. Mereka sudah bisa melakukan perekaman e-KTP dan kita akan memberikan surat keterangan (suket) pengganti e-KTP,” kata Kepala Dinas Dukcapil, Virginia Olii.
Ia mengungkapkan, satu hari sebelum hari H atau pada 26 Juni, pihaknya akan membuka pelayanan perekaman e-KTP di kantor yang berada di Jalan Paloko Kinalang hingga pukul 24.00 Wita. “Di tanggal 27 Juni kami sudah tidak lagi melakukan perekaman, tapi hanya melayani sampai tanggal 26. Nantinya warga yang sudah merekam itu akan diberikan surat keterangan pengganti e-KTP agar bisa menyalurkan hak pilihnya,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengaku pihaknya akan berupaya agar warga yang sudah merekam bisa segera mengantongi e-KTP. “Mudah-mudahan tidak terkendala jaringan, e-KTP sudah bisa langsung dicetak. Karena untuk blanko sangat siap,” ujarnya.
Disisi lain, ia meminta kerja sama dari kepala desa dan lurah untuk membantu menyosialisasikan ke warganya masing-masing, terutama yang belum merekam e-KTP agar segera mendatangi Kantor Dinas Dukcapil melakukan perekaman. “Kami terus berusaha agar semua warga yang berusia di atas 17 tahun bisa segera memiliki e-KTP atau paling tidak sudah terekam dan mengantongi surat keterangan terlebih dahulu. Bahkan di hari libur kami tetap memberi pelayanan, termasuk juga turun ke desa dan kelurahan,” tambahnya. (ads/gito)
Penjabat Sementara (Pjs) Walikota, Muhammad Mokoginta menghadiri perayaan hari raya Binarundak yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Senin (18/6). Datang bersama Ketua TP PKK Kotamobagu, Yunikesumawati Mokoginta-Paputungan, didampingi para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pjs walikota berbaur dan terlihat akrab dengan masyarakat.
Pjs walikota bersama Kapolsek Urban Kotamobagu, Lurah Motoboi Besar dan Asisten I Setda saat berada di salah satu lokasi perayaan hari raya binarundak.
Momentum perayaan hari raya binarundak yang dikemas dalam kegiatan festival binarundak tahun 2018 itu, dijadikan wadah untuk saling bersilaturahmi.
Pjs walikota, Muhammad Mokoginta, bersama Ketua TP PKK Kotamobagu, Yunikesumawaty Mokoginta-Paputungan, disambut itum-itum oleh tokoh adat saat tiba di lokasi perayaan Hari Raya Binarundak.
“Semoga melalui kegiatan ini, semakin mempererat silaturahmi diantara kita semua,” sebut Pjs walikota.
Asisten II Pemprov Sulut itu juga mengapresiasi pemerintah dan masyarakat Kelurahan Motoboi Besar yang telah menggagas kegiatan tersebut. Kedepannya ia berharap kegiatan serupa tetap dilaksanakan dan lebih ditingkatkan lagi. “Kegiatan ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, tapi juga menjadi destinasi wisata di Kota Kotamobagu. Ini harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Pjs walikota bersama Ketua TP PKK Kotamobagu saat berada di tempat kegiatan.
Pada perayaan hari raya binarundak tahun ini, panitia pelaksana menyiapkan 2.050 kilo gram (kg) beras ketan yang diolah menjadi binarundak atau nasi bambu sebanyak 4.000 ruas bambu. Titik pelaksanaannya terbagi di empat lokasi yang berada di tiap lingkungan. (advertorial)
