Ratusan Warga Terima Sertifikat Gratis

Penulis

-

Senin, 12 Februari 2018

Walikota Tatong Bara menyerahkan ratusan sertifikat tanah kepada masyarakat. Sertifikat tanah hasil program nasional Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu diserahkan Senin (12/2) di Lapangan Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan.

“Terima kasih kepada kepada BPN (Badan Pertahanan Nasional) yang sudah melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sama dengan pemerintah. Alhamdulillah target terpenuhi walaupun ada beberapa yang belum diterbitkan karena terkendala administrasi pembayaran DPHTB yang belum dibayar oleh masyarakat,” kata walikota, dalam sambutannya sebelum menyerahkan sertifikat tanah.

Walikota menjelaskan, PTSL yang dijatahkan untuk Kota Kotamobagu sebanyak 10.000. Untuk proses penerbitannya kata walikota dilakukan secara gratis mulai dari pengukuran tanah hingga penyerahan sertifikat. “Berdasarkan surat keputusan bersama tiga instansi, bahwa biaya pengukuran tanah sebesar tiga ratus lima puluh ribu, tapi di Kota Kotamobagu kita putuskan untuk digratiskan. Artinya, tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk proses penerbitan sertifikat ini,” jelas walikota.

Walikota menegaskan, sertifikat yang ia berikan langsung ke masyarakat itu adalah untuk menjawab keraguan masyarakat soal adanya pungutan yang dilakukan oknum-oknum tertentu. “Hari ini saya serahkan langsung sertifikat. Ini gratis. Mulai dari pengukuran sampai pada penyerahannya. Kalau ada yang meminta biaya, laporkan,” tegas walikota. (advertorial)

Keluar Daerah, Pimpinan SKPD harus Seijin BPK

Penulis

Tim Redaksi

-

Senin, 12 Februari 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Semua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta untuk tidak meninggalkan daerah selama audit interim II oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut, berlangsung. Hal ini ditegaskan Walikota Tatong Bara, saat entry meeting dengan BPK, pekan lalu.

Menurut walikota, pimpinan SKPD, bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK) harus stand by dan menyiapkan semua dokumen atau data yang diminta tim auditor. “Bantu tim pemeriksa terutama soal kesiapan dokumen yang dibutuhkan. Kalau ke luar daerah harus seijin tim pemeriksa dulu,” tegas walikota.

Selain itu, walikota juga mengingatkan agar pimpinan SKPD, bendahara dan PPTK untuk kooperatif selama proses pemeriksaan.

“Ketika dimintai dokumen atau data, harus segera ditindaklanjuti. Kemudian kalau dipanggil harus segera datang. Bantu tim pemeriksa agar proses pemeriksaan berjalan lancar. Ketepatan dan kecepatan dibutuhkan. Jangan sampai tim pemeriksa butuh data kemudian lama terkonfirmasi,” kata walikota.

Ketua Tim Pemeriksa, Tutus Sulfani Sulaiman, mengungkapkan perlu ada koordinasi dari pimpinan SKPD ketika hendak melakukan tugas ke luar daerah.

“Pimpinan SKPD cukup memberitahukan saat akan keluar daerah, agar kami bisa membuat schedule,” ungkapnya.

Dihadapan walikota dan jajarannya, ia mengakui pejabat Pemkot adalah yang paling akomodatif selama pemeriksaan.

“Ketika kami butuh informasi atau keterangan dari pejabat yang bersangkutan, langsung cepat datang dan tepat. Mudah-mudahan pemeriksaan kali ini lebih baik lagi,” sebutnya. (ads/gito)

Inspektorat Pelototi Penggunaan Dandes dan ADD

Penulis

Tim Redaksi

-

Senin, 12 Februari 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Tim tim auditor Inspektorat akan diturunkan untuk mengaudit administrasi hingga realisasi pekerjaan yang biayai dana desa (Dandes) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017.

Menurut Kepala Inspektorat, Syair Lentang, 18 orang auditor inspektorat akan dibagi dalam tiga tim dan turun ke tiap desa.

“Setiap tim akan turun di lima desa. Insya allah pekan depan (pekan ini, red) mereka akan turun,” katanya, pekan lalu.

Dalam proses audit nanti, tim auditor akan memelototi administrasi hingga realisasi pekerjaan di lapangan.

“Kalau ada indikasi temuan kita akan meminta klarifikasi, kemudian disimpulkan apakah itu jadi temuan atau tidak. Jadi tidak serta-merta ketika ada dugaan kejanggalan atau indikasi kemudian langsung ditetapkan jadi temuan,” katanya.

Lanjutnya, setelah ada temuan, pihaknya masih memberi waktu 60 hari untuk menindaklanjutinya.

“Kalau sudah lewat dari waktu yang ditentukan itu (60 hari) dan belum juga selesai, baru itu akan ditindaklanjuti lebih lanjut,” ujarnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) selalu mewanti-wanti para pengelola dandes maupun ADD untuk memperhatikan administrasi serta realisasi pekerjaan di lapangan. Hal itu penting guna mengantisipasi temuan saat pemeriksaan nanti.

“Kita sudah ingatkan, kalau ada yang kurang dipahami, silahkan datang berkoordinasi dengan kami (DPMD) atau Inspektorat. Jangan merasa sudah tahu kemudian saat pemeriksaan nanti menjadi temuan,” kata Sekretaris DPMD, Hamdan Monigi, beberapa waktu lalu.

Ia mengakui, ada peningkatan kualitas pelaporan keuangan oleh sangadi setiap tahunnya. “Sudah ada peningkatan. Datri tahun ke tahun pelaporannya terus membaik,” tambahnya. (ads/gito)

Musrenbang Tingkat Kota Digelar Maret

Penulis

Tim Redaksi

-

Senin, 12 Februari 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan sudah berakhir. Selanjutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) akan melakukan Musrenbang tingkat kota yang akan dilaksanakan pada Maret mendatang.

“Untuk tingkat kecamatan sudah selesai. Kemudian untuk tingkat kota akan dilaksanakan pada Bulan Maret,” kata Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah (Bappelitbangda), Sofyan Mokoginta.

Dari pelaksanaan Musrenbang di empat kecamatan, mayoritas usulan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur. Usulan-usulan itu diharapkan dapat menjadi prioritas pembangunan kedepannya. Terkait hal ini, Sekretaris Kota (Sekkot) Adnan Massinae, mengungkapkan pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan menjadi kekuatan lurah atau sangadi untuk bisa meyakinkan bahwa usulan pembangunan adalah prioritas bagi dan kelurahan masing-masing.

“Jadi ketika pengusulannya harus lengkap perencanaannya, penganggaran termasuk pelaksanaannya. Kemudian harus diyakinkan juga bahwa pembangunan itu bisa memberi dampak luas terhadap masyarakat di wilayah kecamatan itu. Misalnya, pembangunan drainase di Kelurahan Tumubui, harus diyakinkan bahwa jika dibangun drainase itu maka bisa mengantisi banjir tak hanya di Tumubui, tapi juga di Kelurahan Sinindian dan Mogolaing. Jadi setiap usulan itu harus benar-benar prioritas,” ungkap Adnan.

Ditambahkannya, usulan yang menjadi skala prioritas pembangunan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Jadi semua usulan itu tetap akan ditindaklanjuti. Kalau belum terealisasi, berarti itu masuk dalam daftar tunggu,” tambahnya. (ads/gito)

Ini Provinsi-provinsi yang Rawan Politik Uang Versi Bawaslu

Penulis

Tim Redaksi

-

Sabtu, 10 Februari 2018

Jakarta – Ketua Bawaslu RI Abhan menjabarkan provinsi-provinsi yang rawan politik uang. Pemetaan itu disebutnya didasari temuan dan laporan yang diterima Bawaslu pada momen-momen pilkada, pileg dan pilpres sebelumnya.

“Politik uang merupakan kerawanan yang terjadi di banyak daerah pada pilkada sebelumnya dan juga pada pemilu legislatif dan Pilpres 2014. Seperti sembako hingga pembangunan sarana publik merupakan contoh kasus maraknya pelanggaran pemilu terkait politik uang,” jelas Abhan.

Hal itu disampaikan Abhan dalam acara ‘Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas’ di Hotel Royal Kuningan, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2018).

Abhan mengatakan ada 7 provinsi dengan indeks kerawanan politik uang yang tinggi, yaitu Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Utara (Sulut) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Hasil indeks kerawanan pemilu oleh Bawaslu, menunjukan pelaporan atau peristiwa praktek politik uang di daerah, rawan di tujuh daerah provinsi yang melaksanakan pilkada. Ada Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan,” ungkap Abhan.

Selanjutnya Abhan mengungkapkan ada delapan provinsi yang praktik politik uangnya menggunakan modus pembangunan sarana publik.

“Penggunaan sarana berdasarkan hasil pemetaan, ada delapan provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua yang termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi,” ucap Abhan.

Abhan menegaskan politik uang adalah musuh bersama karena membawa dampak pemerintahan yang koruptif. “Politik uang menjadi musuh kita bersama karena praktik ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” tutur dia. (aud/gbr)

Sumber: Detik.com

Ini Nama-nama Timsel Calon Anggota KPU di 7 Kabupaten/Kota di Sulut

Penulis

Tim Redaksi

-

Sabtu, 10 Februari 2018

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indononesia (RI) mengumumkan lima nama tim seleksi (timsel) yang akan menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Minahasa, Minahasa Utara, Kota Bitung, Manado dan Tomohon periode 2018-2023.
Dalam pengumuman nomor: 133/PP.06-SD/05/KPU/II/2018 tentang penetapan keanggotaan tim seleksi calon anggota KPU tertanggal 9 Februari 2018, yang ditandatangani Ketua KPU RI,
Arief Budiman, timsel akan melakukan tahapan seleksi mulai Bulan Februai sampai April 2018.

Ini nama-nama tim seleksi:

-Dr Daud Ferry Liando SIP
-Dr Johny Taroreh MSi
-La Ode Hanzal SPd
-Nur Fitrri Latief SE.Ak MSA CA
-Wahyudin Ukoli SH.I

Sumber: kpu.go.id

Lanjutkan

Walikota: Kotamobagu harus Jadi Tempat Tujuan Minum Kopi

Penulis

Tim Redaksi

-

Sabtu, 10 Februari 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Warung kopi terus menjamur di Kota Kotamobagu. Hampir di setiap wilayah berjejer warung-warung kopi yang menjadi tempat favorit banyak orang untuk sekadar bersantai ataupun melakukan aktivitas lain. Melihat kondisi ini, Pemerintah Kota (Pemkot) menyambut baik, karena diyakini akan mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

Walikota Tatong Bara terus mendorong semua pelaku usaha tersebut untuk terus mengembangkan usahanya agar bisa berkembang dan kedepannya Kota Kotamobagu menjadi tempat tujuan minum kopi.

“Secara geografis, wilayah Kotamobagu sangat strategis karena menjadi daerah transit banyak orang. Apalagi sudah tidak lama lagi ada bandara di Lolak (Kabupaten Bolmong). Dari Bolsel, Boltim dan Modoinding (Minahasa Selatan) yang ke Bandara di Lolak pasti akan mampir sejenak dan minum kopi di sini. Ini harus dimanfaatkan,” kata walikota, dihadapan para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) pada kegiatan penyerahan ijin usaha gratis di Hotel Sutanraja, Kamis (8/2).

Walikota mengungkapkan, saat ini ada putra Kota Kotamobagu yang sudah bersertifikat sebagai peracik kopi. Hal itu katanya harus dimanfaatkan untuk belajar tentang bagaimana cara meracik kopi agar bisa disukai banyak orang.

“Saya sudah buat komitmen dengan Adi (peracik kopi bersertifikat), bahwa dia siap berbagi ilmu. Kesempatan ini harus kita manfaatkan,” ungkapnya. (ads/gito)

Hebat, Tatong Berhasil Lobi Alsintan ke Dirjen PSP Kementan

Penulis

Tim Redaksi

-

Sabtu, 10 Februari 2018

Walikota Tatong Bara saat menguji coba traktor bantuan Dirjen PSP Kementan.

ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara memanfaatkan kunjungan kerja Direktur Jenderal (Dirjen) Sarana Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian (Kementan), Pending Dadih Permana, di Kabupaten Bolmong, dengan melobi bantuan alat mesin pertanian (alsintan). Hasilnya, 15 unit traktor roda dua, 10 traktor roda empat serta pompa air diberikan dan selanjutnya akan diserahkan kepada kelompok tani.

“Ini berkat kehebatan ibu walikota dalam melobi. Alhamdulillah Kota Kotamobagu mendapatkan traktor dan pompa air. Ini akan kita serahkan ke kelompok tani. Setiap kelompok mendapat satu unit dan disesuaikan dengan luas area pertanian yang dikelola,” kata Kepala Dinas Pertanian, Muljadi Soeratinojo.

Pada kesempatan itu, walikota membeberkan potensi pertanian di Kota Kotamobagu. Dihadapan Dirjen, walikota menerangkan luas wilayah persawahan 1.600 hektare dan kemudian luas tanaman jagung 3.000 hektare.

“Dengan luas wilayah yang ada itu, petani kita masih membutuhkan dukungan alsintan untuk memaksimalkan hasil panen,” sebut walikota.

Apa yang disampaikan walikota itu, langsung direspon Dirjen dengan memberikan 15 unit traktor serta pompa air.

“Provinsi sudah membantu 10 unit traktor TR2, saya tambah lagi 15 unit sekalian pompa air. Untuk jumlahnya nanti disesuaikan dengan kebutuhan,” ujar Dirjen.

Pada kegiatan itu, walikota juga ikut mendampingi Dirjen melakukan panen raya jagung di Desa Totabuan, Kecamatan Lolak, sekaligus mencoba traktor TR4. (ads/gito)

Walikota Launching e-Government dan Resmikan Data Center serta Command Center

Penulis

Tim Redaksi

-

Jumat, 9 Februari 2018

Walikota Tatong Bara saat memberi sambutan pada launching e-Government sekaligus meresmikan data center dan command center.

ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara meresmikan data center, command center serta me-launching e-Government yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kamis (8/2), di Ballroom Ponanoban Hotel Sutanraja. Peresmian itu ditandai dengan pemukulan kukulan dan disaksikan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tamu undangan lainnya.

Kepala Dinas Kominfo, Ahmad Yani Umar, mengatakan data center dan command center itu dibangun dengan anggaran Rp9,2 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017.

“Ini merupakan komitmen dan keseriusan Walikota Tatong Bara dalam meningikatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan peningkatakan kualitas layanan publik. Data center dan command center itu adalah infrastruktur dasar dalam mendukung program pemerintah menjadikan Kota Kotamobagu sebagai smart city (kota cerdas),” katanya.

Lanjutnya, dengan adanya data center, sistem pelayanan di tiap SKPD akan terintegrasi ke Dinas Kominfo. Selain itu, semua data-data yang berkaitan dengan Kota Kotamobagu akan ditampung dalam data center itu.

“Kemudian command center ini sangat membantu pemerintah dalam mengontrol aktivitas di Kotamobagu melalui CCTV yang terpasang di sejumlah titik, termasuk soal lalulintas,” ujarnya.

Ditambahkannya, data center dan command center yang dimiliki Dinas Kominfo itu adalah satu-satunya yang ada di Sulawesi Utara. Katanya, sudah banyak daerah termasuk Pemprov Sulut datang study banding terkait pembangunannya. “Di 15 daerah di Sulut, ini hanya ada di Kotamobagu,” tambahnya.

Walikota Tatong Bara mengapresiasi Dinas Kominfo bersama tim IT yang terus berkreasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memaksimalkan kerja-kerja pemerintah serta pelayanan ke masyarakat.

“Selamat kepada tim Dinas Kominfo yang terus bekerja keras dan sangat visioner. Kota Kotamobagu harus terus melejit. Apa yang ada saat ini harus terus dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan lagi,” sebut walikota. (ads/gito)

Rangsang Gairah UMK, Pemkot Beri Ijin Gratis ke Pelaku Usaha

Penulis

Tim Redaksi

-

Jumat, 9 Februari 2018

Walikota Tatong Bara saat menyerahkan ijin usaha gratis ke pelaku UMK.

ZONA KOTAMOBAGU – 750 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) mendapat ijin usaha gratis dari pemerintah. Ijin tersebut diberikan Walikota Tatong Bara kepada masing-masing penerima di Ballroom Ponanoban Hotel Sutanraja, Kamis (8/20). Pemberian ijin itu bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya masing-masing.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM), Herman Aray, mengatakan pemberian ijin secara gratis itu merupakan bentuk kepedulian Pemkot terhadap pengembangan usaha mikro kecil.

“Target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2013-2018 adalah 3.400 ijin, dan itu bisa kita capai sampai tahun ini. Pelaku usaha mikro kecil yang sudah mendapatkan ijin sebanyak 3.402,” kata Aray.

Sementara itu, Walikota Tatong Bara, mengakui Pemkot terus memberi rangsangan terhadap pengembangan usaha mikro kecil di Kota Kotamobagu, melalui pemberian ijin usaha secara gratis. Ijin usaha tersebut katanya bisa menjadi jaminan dalam untuk mendapatkan pinjaman modal di bank.

“Ini bukan hanya sebatas memerikan ijin gratis kemudian selesai. Tapi pemerintah akan terus mengawalnya sampai pada pengembangan jenis usahanya,” ungkap walikota, dihadapan para pelaku usaha.

Pada kesempatan itu, walikota mengingatkan semua pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan kesempatan itu dalam mengembangkan usaha masing-masing. Selain itu, walikota juga mendorong agar kualitas produk usaha harus terus ditingkatkan.

“Usaha yang dijalani harus dikelola dengan baik agar bisa berkembang dan memberi dampak positif terhadap perekonomian. Kemudian terus tingkatkan kualitasnya dan perbaiki kemasannya, agar menarik minat banyak masyarakat untuk membelinya,” ujar walikota.

Rahim, salah satu pelaku usaha mengaku senang mendapat ijin usaha gratis dari pemerintah itu. Katanya, ijin tersebut akan dimanfaatkan dalam mengembangkan usaha yang dijalaninya.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. Terima kasih kepada pemerintah kota terutama kepada ibu walikota yang sudah memberikan ijin ini secara gratis,” sebutnya. (ads/gito)