Beranda blog Halaman 619

Ada 900 Kades Ditangkap, Jokowi Minta Warga Ikut Awasi Dana Desa

ZONA NASIONAL – Presiden Joko Widodo menyinggung soal penyelewengan dana desa. Bahkan Jokowi menyebut ada ratusan kepala desa di Indonesia yang ditangkap polisi karena perkara itu.

“Ada lebih dari 900 kepala desa yang ditangkap gara-gara dana desa, tapi itu dari 7.400 (kepala desa). Ada yang ‘belok’, kita tidak tutup mata,” ucap Jokowi kepada wartawan selepas menghadiri acara pembagian sertifikat tanah di Lapangan Merdeka Kerkof, Tarogong Kidul, Garut, Selasa (17/10).

Namun Jokowi menjelaskan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya, banyak juga penyaluran dana desa yang telah tepat sasaran. “Tapi dari survei yang kita lakukan, banyak yang tepat sasaran. Memang perlu diperbaiki,” katanya.

Jokowi menjelaskan, dalam penyaluran dana desa, seharusnya masyarakat diajak memusyawarahkan hal tersebut. Keterlibatan masyarakat soal penyaluran dana desa dinilainya sangat penting.

“Seluruh masyarakat harus diajak bicara. Dana itu dipakai untuk apa, dimusyawarahkan dalam forum desa. Mau dipakai bangun irigasi dan jalan desa, silakan. Paling penting harus produktif,” tutur Jokowi.

Guna meningkatkan efektivitas penyaluran dana desa, Jokowi mengimbau masyarakat ikut mengawasi proses penyaluran dana desa. Bukan hanya pemerintah yang bertugas dalam mengontrol dana desa.

“Mungkin pemerintah pusat, provinsi, daerah mengikuti begitu banyak desa, (tapi) kontrol dan pengawasan yang baik adalah dari masyarakat,” tegas Jokowi.

Sumber: Detik.com

Sahaya: Laporkan ASN yang tak Disiplin

ZONA KOTAMOBAGU – Para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta untuk memberi sanksi kepada bawahan yang kedapatan melakukan pelanggaran disiplin. Hal itu penting dilakukan guna meningkatkan disiplin semua ASN di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot). Hal ini dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta.

Menurutnya, penegakkan disiplin menjadi fokus perhatian Pemkot. Oleh karena itu, ia meminta para pimpinan SKPD dapat menindaki ASN ditiap instansi kerja yang kurang disiplin. “Jangan takut memberikan teguran bagi yang tidak disiplin. Jika sudah ditegur tapi tidak berubah, laporkan ke MKE untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ia mengakui, pihaknya mendapat laporan soal disiplin ASN disalah satu SKPD yang masih sangat kurang, namun tidak ditindaki pimpinan SKPD yang bersangkutan. “Harus diberi sanksi sesuai tingkat pelanggarannya,” katanya.

Ia menegaskan, MKE siap memberi sanksi bagi pimpinan SKPD yang kurang tegas atau tak memberi sanksi bagi bawahannya yang melanggar disiplin. “Pimpinan SKPD-nya yang akan kena sanksi kalau tak berani menindaki bawahannya yang tak disiplin. Termasuk para camat maupun lurah, wajib memberi teguran bagi bawahannya yang melanggar,” tegasnya. (ads/gito)

Pekan ini Peserta Seleksi Terbuka ikut Assessment

LELANG JABATAN: Tahapan presentasi makalah dan wawancara pada seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi pratama dimulai, kemarin. Tampak proses pelaksanaan tahapan tersebut.

ZONA KOTAMOBAGU – Tahapan seleksi terbuka calon pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) terus bergulir. Panitia seleksi (Pansel) saat ini sedang bersiap melaksanakan tahapan assessment yang direncanakan dilaksanakan pekan ini.

Menurut Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta, pihaknya sedang berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pelaksanaan assessment. “Pekan ini akan kita jadwalkan pelaksanaannya,” katanya, kemarin.

Ketua Pansel, Adnan Massinae, mengungkapkan tidak semua peserta atau pejabat yang akan mengikuti assessment. “Mungkin sekitar sepuluh orang yang ikut (assesment), yang lain sudah pernah ikut. Pelaksanaannya di kantor BKN Regional XI  Manado,” ungkapnya.

Lanjutnya, tahapan selanjutnya setelah assesment adalah pengumuman hasil seleksi, namun sebelum itu akan dikoordinasikan dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). “Kita juga akan berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri kemudian mengagendakan pelantikan,” ujarnya. (ads/gito)

Dinkes Intens Sosialisasi Bahaya Penyakit Tuberculosis

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kesehatan (Dinkes) terus menyosialisasikan bahaya penyakit serta langkah pencegahan dan pengobatan penyakit Tuberculosis (TBC) ke masyarakat. Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa mengenal dan mengantisipasi secara dini penyakit tersebut.

“Sosialisasi harus dilakukan, agar masyarakat paham termasuk metode pencegahan hingga cara pengobatannya,” kata Plt Kepala Dinkes, Drg Haris Mongilong, pekan lalu.

Ia mengakui, penderita penyakit TBC di Kota Kotamobagu cukup banyak. Meski tak menyebut angka pastinya, namun ia mengaku pihaknya akan terus berupaya maksimal agar angka penyakit tersebut bisa menurun. “Dengan mengetahui gejalan penyakit ini, tentu bisa dilakukan upaya pencegahan dan langkah antisipasi dini,” ujarnya.

Ia mengimbau, masyarakat khususnya yang merasakan gejala penyakit tersebut diminta untuk segera melakukan pemeriksaan ke Puskesmas terdekat atau rumah sakit. “Petugas selalu siap melayani masyarakat yang butuh pelayanan,” imbaunya. (ads/gito)

Desember, Sangadi Terpilih Desa Tabang Dilantik

ZONA KOTAMOBAGU – Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sangadi (kepala desa, red) terpilih Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, direncanakan akan dilaksanakan pada Desember mendatang. Hal ini diutarakan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), Anas Tungkagi.

Menurutnya, pelantikan sangadi terpilih baru akan dilakukan di akhir tahun, karena masih menunggu pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (Dandes) 2017 oleh Penjabat (Pj) sangadi.

“Pertanggungjawaban anggaran diselesaikan dulu, karena pertimbangan tahun anggaran 2017 segera berakhir. Jadi kepada desa terpilih memulai masa tugas dengan anggaran yang baru dan tidak lagi bersangkutan dengan anggaran tahun ini,” ujarnya.

Kepada sangadi terpilih, ia meminta agar merangkul dan melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses pembangunan di dalam desa. “Ajak semua masyarakat dan bersama-sama membangun desa,” pintanya.

Disisi lain, ia mengimbau masyarakat Tabang untuk selalu menjaga stabilitas keamanan pasca pemilihan sangadi antar waktu. “Pelihara terus kondisi keamanan di desa. Ini adalah tanggung jawab kita semua,” imbaunya (ads/gito)

Dukcapil Perketat Pengurusan e-KTP

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memperketat pengurusan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Hal itu dilakukan guna mengantisipasi pemalsuan dokumen kependudukan.

Menurut Sekretaris Dukcapil, Muliyono Mokodompit, setiap warga yang hendak mengurus e-KTP, diharuskan untuk membawa surat keterangan dari desa atau kelurahan setempat. “Kita perketat pengurusannya, bukan berarti mempersulit. Tapi ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan dokumen kependudukan,” katanya.

Lanjutnya, upaya lain yang dilakukan adalah melakukan perekaman langsung ke tiap desa dan kelurahan. Langkah itu diyakini dapat mengantisipasi pemalsuan dokumen kependudukan. “Kita turun langsung dan merekam. Jadi tidak ada peluang untuk memalsukan dokumen, karena langsung menemui yang bersangkutan,” ujarnya.

Ditambahkannya, rumor yang beredar soal peredaran e-KTP palsu saat ini tidak terjadi di Kotamobagu. Ia meyakini, semua keping e-KTP yang dikeluarkan adalah asli. “Tidak ada e-KTP palsu di sini,” tambahnya. (ads/gito)

Pemprov Tertarik Kembangkan 3 Objek Wisata di Kotamobagu

Kepala Disbudpar, Agung Adati, memberi penjelasan tentang kondisi objek wisata di Kotamobagu kepada Tim Dinas Pariwisata Provinsi Sulut.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) tertarik mengembang sejumlah tempat wisata di Kota Kotamobagu untuk dikembangkan. Kamis (11/10), Tim Dinas Pariwisata (Dispar) mengunjungi Air Terjun Molimpungan Desa Kobo Kecil, Hutan Kota di Kelurahan Mongkonai dan Air Terjun Boliangon Desa Poyowa Besar. Tim yang dipimpin Kepala Dispar, Jhon Paerunan, melakukan survey sebagai tindaklanjut dari rencana Pemprov Sulut menetapkan kawasan strategis pariwisata provinsi.

“Kota Kotamobagu memiliki objek wisata yang potensial untuk dikembangkan. Sementara ini ada tiga destinasi yang telah dalam kawasan strategis pariwisata provinsi, yaitu Air Terjun Molimpungan, Hutan Kota dan Air Terjun Boliagonan. Ketiga tempat objek wisata itu akan menjadi prioritas untuk diusulkan masuk dalam Riparprov (Rencana Induk Pengembangan pariwisata Provinsi) Sulut,” kata Kepala Dispar Provinsi Sulut, Jhon Paerunan, saat berada di Kotamobagu.

Lanjutnya, untuk pengembangan ketiga objek wisata tersebut, pihaknya akan mengintervensi anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. “Selain melakukan survey, kunjungan kita ke sini untuk berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kotamobagu terkait bagian-bagian pekerjaan yang akan diusulkan melalui APBD Provinsi Tahun 2018,” ujarnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan  Pariwisata (Disbudpar) Kotamobagu, Agung Adati, mengungkapkan  beberapa item pekerjaan pada pengembangan tempat wisata akan diusulkan ke provinsi, seperti pembangunan tempat parkir, MCK dan jalan menuju lokasi Air Terjun Molimpungan,” ungkapnya. (ads/gito)

Bangunan ‘Gedung Kembar’ RSUD Kotamobagu Ditarget Rampung Akhir Tahun

Bangunan ‘gedung kembar’ RSUD Kotamobagu yang sedang dalam perampungan.

ZONA KOTAMOBAGU – Pekerjaan pembangunan ‘gedung kembar’ atau tower A dan Tower B Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu terus dipacu. Saat ini kontraktor pelaksana dua mega proyek tersebut sedang menyelesaikan pekerjaan pemasangan mekanikal elektrikal.

“Progres pekerjaan belum kita hitung. Tapi hitungan terakhir sudah di atas 40 persen,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, Alfian Hasan, kemarin.

Pekerjaan pembangunan ‘gedung kembar’ tersebut dilaksanakan oleh dua kontraktor berbeda. Tower A dikerjakan oleh PT Karunia Jaya Sejati dengan anggaran sebesar Rp34,7 miliar,sedangkan Tower B dikerjakan PT Marga Dwitaguna dengan anggaran lebih dari Rp23 miliar.

“Fisik bangunan akan selesai tahun ini. Tahun depan tinggal pengerjaan landscape dan pengisian meubilier termasuk alat kesehatan,” jelasnya.

Walikota Tatong Bara terus melobi di Kementrian Kesehatan (Kemenkes) untuk mendapatkan support anggaran. Akhir Agustus lalu, walikota menemui Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes melobi anggaran pengadaan furniture hospital.

“Setelah pembangunan gedung baru berkapasitas 300 kamar selesai akhir tahun ini, kita pikirkan lagi pengadaan furniture hospital termasuk pengadaan alat kesehatan. Anggarannya sudah kita hitung sekitar Rp49 miliar,” kata walikota.

Walikota menambahkan, pembangunan ‘gedung kembar’ RSUD tersebut merupakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) dalam meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat di bidang kesehatan.

“Masyarakat Bolmong Raya butuh rumah sakit rujukan. Karena data yang dirangkum Pemprov Sulut, dalam setahun ada 145 pasien asal Bolmong Raya yang meninggal dunia dalam perjalanan saat di rujuk Manado. Oleh karena itu, saya memberanikan diri membangunan rumah sakit dengan anggaran melebihi 100 miliar, agar kedepannya RSUD Kotamobagu menjadi rujukan regional di wilayah Bolmong Raya dan daerah sekitar lainnya,” tambah walikota. (ads/gito)

Pilsang Antar Waktu Desa Tabang, Junius Frits Dilapanga Dipilih Mayoritas Pemilik Suara

EUFORIA: Calon sangadi terpilih di gotong masyarakat usai penghitungan suara.

ZONA KOTAMOBAGU – Junius Frits Dilapanga terpilih menjadi sangadi (kepala desa, red) Tabang, melalui proses pemilihan antar waktu yang dilaksanakan Kamis (12/10). Calon nomor urut 3 itu mendapat dukungan mayoritas pemilik suara atau sebanyak 20 dari 42 pemilih. Sementara dua pesaingnya, Jok0 Prasojo nomor urut 1 dan Dat Potabuga nomor urut 2 hanya mendapat dukungan masing-masing 6 dan 5 suara.

“Alhamdulillah, terima kasih kepada masyarakat. Kepercayaan ini akan saya emban sebaik mungkin,” kata calon sangadi terpilih, Junius Frits Dilapanga.

Sebagai langkah awal dalam menata sistem dan menjalankan program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, ia mengungkapkan akan segera berkoordinasi dengan semua elemen masyarakat. “Semua elemen akan dilibatkan dalam proses pembangunan di dalam desa,” ujarnya.

Ia juga mengajak semua elemen masyarakat termasuk dua peserta Pilsang atau calon sangadi (Joko Prasojo dan Dat Potabuga) untuk bersama-sama membangun Desa Tabang. “Peristiwa (pemilihan sangadi antar waktu) hari ini (kemarin) sungguh sangat bersejarah. Mari kita bersama menyatukan pikiran untuk membangun Desa Tabang menjadi lebih baik lagi,” sebutnya.

Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem), Anas Tungkagi, mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua elemen masyarakat Desa Tabang yang ikut serta menyukseskan gelaran Pilsang antar waktu tersebut. “Terima kasih kepada panitia dan perangkat desa yang sudah sukses menggelar Pilsang ini. Terima kasih juga kepada masyarakat yang sudah ikut serta menyukseskan penyelenggaraannya,” katanya. (ads/gito)

Pembangunan Ring Road Masuk RPJMN

Sande Dodo

ZONA KOTAMOBAGU – Usulan pembangunan ring road oleh Pemerintah Kota (Pemkot) sejak 2016 lalu ke Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), akhirnya mendapat lampu hijau. Ini dibuktikan dengan masuknya rencana pembangunan ring road itu ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) oleh pemerintah pusat.

“Proyek ini sudah lama kita disegn. Dan menjadi kabar baik ketika pembangunan ring road ini sudah masuk RPJMN. Mudah-mudahan tahun depan sudah terealisasi, karena tim dari pusat juga sudah turun melakukan peninjauan lokasi,” kata Plt Sekretaris Kota (Sekkot), Adnan Massinae.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Sande Dodo, mengungkapkan pihaknya sudah mulai melakukan pematokan di titik-titik yang akan dilintasi ring road, yang dimulai dari Kecamatan Kotamobagu Selatan. “Sesuai rencana panjang ring road 34 meter dengan lebar 41 meter. Yang masuk di wilayah Kotamobagu ada 13 kilo meter. Sisanya di Kabupaten Bolmong dan Boltim.  Untuk pengganggarannya melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Pembangunan ring road tersebut akan melintasi 15 desa dan kelurahan yang meliputi Desa Bilalang I, Bilalang II, Pontodon Timur, Sia, Moyag Todulan, Moyag Tampoan, Moyag Induk, Kelurahan Motoboi Besar, Kelurahan Kobo Besar, Desa Kobo Kecil, Poyowa Besar, Poyowa Kecil dan Bungko. Anggaran untuk pembangunannya diperkirakan mencapai Rp800 miliar. (ads/gito)