ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara menghadiri pembukaan pekan kerja nyata revolusi mental, Jumat (25/8), di Stadion Manahan, Solo. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah menteri, para gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia.
Pekan kerja nyata revolusi mental merupakan salah satu momentum untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa revolusi mental sudah berjalan. Selain itu, kegiatan tersebut juga dalam rangka implementasi pelaksanaan revolusi mental.
“Bagaimana kita bisa menggembleng menjadi manusia yang memiliki hati bersih, kemauan dan keinginan serta harapan seluruh masyarakat yang memiliki karakter bangsa. Revolusi mental ini merupakan implementasi dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang didalamnya ada integritas, nilai etos kerja dan gotong royong dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa,” kata walikota. (adv/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang dilakukan aparat kelurahan dan desa di Kotamobagu, semuanya gratis. Walikota Tatong Bara telah mewanti-wanti semua aparatnya agar tidak ada yang menarik pungutan dalam bentuk apapun kepada warga. Begitu juga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamobagu telah mengeluarkan edaran agar tidak melakukan pungutan liar (Pungli) untuk Program Nasional (Prona) ini. Pemkot dan BPN ingin target penerbitan 10.000 sertifikat untuk warga Kotamobagu sukses.
“Tidak ada alasan, PTSL atau Prona gratis. Pengukuran atau kegiatan lainnya berkaitan dengan program ini yang dilakukan aparat desa dan kelurahan, semuanya digratiskan. Itu sudah instruksi walikota,” tegas Asisten I Bidang Pemerintahan, Nasrun Gilalom.
Jika ada aparat kelurahan atau desa yang menarik biaya sepeserpun kepada warga, itu masuk kategori pungli dan warga wajib melaporkan ke Pemkot Kotamobagu. “Sudah berkali-kali ditegaskan, tidak boleh ada pungutan dengan modus apapun. Pengukuran, uang makan, rokok, atau pengganti BBM, tidak ada itu. Pokoknya gratis. Lurah dan sangadi jangan main-main. Termasuk tenaga honorer di kelurahan, dilarang menarik pungutan pada program ini. Kalau ada laporan, langsung kami tindak tegas,” kata Gilalom. (ads/gito)
LAPORAN PEMERINTAHAN: Pemkot mennggelar evaluasi peningkatan kualitas implementasi sistem Akip. Tampak materi dari KemenPAN-RB sedang memberi pemateri kepada peserta kegiatan yang terdiri dari 15 SKPD.
ZONAKOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) terus berupaya memperbaiki sistem pelaporan pemerintahan. Setelah mengirim perwakilan mengikuti coaching clinic di Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB), Pemkot melalui Bagian Organisasi Kepegawaian (Orpeg) menggelar evaluasi peningkatan kualitas implementasi sistem Akip dengan menghadirkan pemateri dari KemenPAN-RB. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula rumah dinas walikota, Kamis (24/8).
Menurut Kabag Orpeg, Nehru Mokoginta, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan laporan pemerintahan guna mencapai nilai terbaik dari penyusunan LAKIP.
“Tahun 2015 LAKIP kita mendapat nilai CC. Kita upayakan tahun 2016 meningkat lagi dan bisa mendapat nilai B,” kata Nehru.
Pada kegiatan tersebut, 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berurusan langsung dengan pelayanan masyarakat dihadirkan, yakni Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Discapilduk),Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan lainnya. “Setiap SKPD itu akan dievaluasi RPJMD, Renja, Renstra serta capaian kinerja yang termasuk dalam dokumen LAKIP,” jelasnya.
Setelah kegiatan tersebut, ia berharap nilai LAKIP Pemkot akan lebih baik dari tahun sebelumnya. “Target kita nilainya harus meningkat dari tahun sebelumnya,” tambahnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Jatah beras sejahtera (rastra) Bulan Juli-Agustus belum disalurkan. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Bagian Perekonomian masih menunggu laporan dari Bulog sebagai distributor beras subsidi dari pemerintah itu.
“Kita akan koordinasikan lagi dengan pihak Bulog agar bisa dipercepat. Sebisa mungkin akhir bulan ini sudah disalurkan,” kata Kabag Perekonomian, Alfian Hasan.
Dijelaskannya, jatah raskin Bulan Juli-Agustus sebanyak 30 kilo gram yang diterima setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), dengan rincian 15 kilo gram setiap bulannya. “Harga tebus per kilo Rp1.600. Tidak boleh lebih dari itu,” jelasnya.
Ia berharap, rastra yang akan didistribusikan ke penerima manfaat berkualitas baik dan layak dikonsumsi. “Kalau ada yang menerima beras dengan kualitas kurang baik jangan diterima. Laporkan ke pemerintah desa atau kelurahan untuk ditindaklanjuti ke pihak bulog,” harapnya. (ads/gito)
ZONAKOTAMOBAGU – Sangadi (kepala desa, red) dan perangkat diminta segera memasukan Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana desa (dandes) tahap I. Sebab, pencairan tahap II atau sebesar 40 persen dari total anggaran tak bisa dicairkan jika SPj tahap sebelumnya yang menjadi syarat belum dimasukan.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Hamdan Monigi, mengatakan pencairan dandes tahap II sudah bisa dilakukan saat ini. “Ini kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. SPj tahap I harus dimasukan dulu baru tahap II bisa proses pencairannya,” katanya.
Diungkapkannya, SPj tahap I tersebut akan ditindaklanjuti sebagai usulan pencairan tahap sebelumnya. “Harus serentak. Artinya kalau hanya 10, 11 atau 12 desa saja tidak akan diproses. Berkas semua desa yang harus dibawa. Jadi kalau ada desa yang belum memasukannya, maka pencairannya tahap II juga akan ditunda,” ungkapnya.
Lanjutnya, hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya, realisasi dandes tahap I rata-rata sudah berada di angka 70 persen. “Setiap desa sudah bisa mencarikan mengajukan permohonan pencairan tahap II,” tambahnya.
Dandes tahap II yang akan diterima 15 desa sebesar Rp6.06 miliar dari total anggaran Rp15,1 miliar. (ads/gito)
PERMINTAAN BANYAK: Harga hewan kurban naik jelang Hari Raya Idul Adha. Tampak salah satu tempat penjualan hewan kurban, di Kelurahan Mogolaing.
ZONAKOTAMOBAGU – Sepekan jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban terus naik. Untuk sapi misalnya, jika sebelumnya hanya berada diangka Rp12 juta hingga Rp15 juta per ekor, kita naik menjadi Rp17 juta hingga Rp20 juta. Demikian juga dengan kambing, per ekor sebelumnya hanya Rp2,5 juta naik menjadi Rp3,5 juta hingga Rp4 juta.
“Harganya memang naik, karena pertimbangan biaya angkutan ke Kotamobagu. Selain itu stok juga kurang. Ini (hewan kurban) kita bawa dari Gorontalo,” kata Burhan Adam, salah satu pedagang hewan.
Khusus Kambing, para pedagang di Kotamobagu memasoknya dari Gorontalo. Sebab, ketersediaan kambing di wilayah Bolmong Raya kurang seiring meningkatnya permintaan masyarakat. “Kambing-kambing ini kita pasok dari Gorontalo, karena di sini (Kotamobagu) sangat kurang sementara permintaan masyarakat cukup tinggi,” ujar Fandi, pedagang kambing.
Untuk memastikan kesehatan hewan kurban baik sapi maupun kambing, Dinas Pertanian akan turun melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di tempat-tempat penjualan. “Pemeriksaannya kita lakukan di tempat penjualan. Itu penting untuk menjamin kesehatan hewan yang akan disembelih. Kita sekarang juga sedang menunggu kiriman pisau dari provinsi yang akan dibagikan di masjid-masjid untuk penyembelihan hewan kurban saat idul adha,” ujar Kepala Seksi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Samsul Hidayat Lasena. (ads/gito)
ZONAKOTAMOBAGU – Pembangunan fasilitas data center terus hampir rampung. Realisasi proyek berbanderol Rp9,2 miliar itu sudah mencapai 90 persen.
“Pembangunannya sudah masuk dalam tahap finishing, tinggal pemasangan koneksi jaringan CCTV di sejumlah titik. Kalau pembangunan utama sudah rampung,” kata Kabid TIK Dinas Komunikasi dan Informatika, Yusrin Mantali.
Diungkapkannya, pekerjaan tersebut ditarget rampung akhir Agustus ini dan langsung di launching. “Nanti sudah rampung semua baru kita launching,” tambahnya.
Seperti diketahui, dalam data center tersebut memuat data yang berkaitan dengan Kota Kotamobagu baik itu potensi, luas wilayah, jumlah penduduk dan sebagainya. Data center itu juga merupakan penunjang program smart city yang digagas Pemkot, serta terkoneksi dengan CCTV yang akan dipasang di sejumlah titik strategis di Kotamobagu. (ads/gito)
ABDI NEGARA: Tiga ASN Kotamobagu mengikuti lomba ASN teladan tingkat Provinsi Sulut yang diselenggarakan BKD Provinsi. Tampak ketiga ASN tersebut.
ZONAKOTAMOBAGU – Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) bersaing dengan 70 ASN dari 15 kabupaten dan kota se-Provinsi Sulawesi Utara, dalam lomba ASN teladan angkatan 02 Tahun 2017 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut. Kegiatan tersebut dimulai Senin (21/8) hingga Jumat (25/8) mendatang, di Kantor Gubernur.
Ke-tiga ASN yang dimaksud yakni, Sekretaris Kelurahan Motoboi Kecil Muhammad Ferdinand Mamonto dan Lurah Gogagoman Vanny Pudul untuk kategori pengawas, serta Staf Puskesmas Motoboi Kecil Ni Nyoman Warnika untuk kategori golongan III.
Salah satu peserta, Muhammad Ferdinand Mamonto, mengungkapkan setelah pembukaan kegiatan, semua peserta mendapat pembekalan dan materi dan panitia penyelenggara. Sedangkan untuk tahapan tes psikologi dilakukan sehari setelah pembukaan atau Selasa (22/8). “Untuk tes CAT utusan Pemprov besok (hari ini, red), kemudian utusan kabupaten kota Hari Kamis (besok, red). Setelah proses seleksi berakhir, hasil penilaian akan dikumpulkan dan ditentukan 5 perwakilan mengikuti tes wawancara untuk menentukan juara I, II dan III ditiap kategori,” katanya.
Ia mengakui, meski proses seleksi akan berlangsung ketat, namun ia bersama dua ASN utusan Pemkot lainnya siap memberi yang terbaik untuk Kota Kotamobagu. “Insya allah kami bertiga bisa. Semua kemampuan akan dikeluarkan demi nama baik daerah tercinta,” sebutnya.
Ditambahkannya, keikutsertaan di lomba ASN teladan bukan semata mengejar hadiah yang disiapkan panitia, melainkan demi menambah pengetahuan dan pengalaman. “Secara pribadi tentu sangat bersyukur bisa mengikuti lomba ASN teladan ini. Insya allah kami semua bisa menorehkan prestasi,” tambahnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Tahapan pengumuman dan pendaftaran seleksi terbuka calon pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot), terpaksa harus diperpanjang hingga Senin (28/8) pekan depan. Pasalnya, hingga batas akhir pendaftaran, Senin (21/8), ada beberapa formasi jabatan yang belum memenuhi kuota pendaftar. Perpanjangan tahapan pendaftaran ini sesuai pengumuman panitia seleksi bernomor 02/Pansel-KK/VIII/2017 yang ditandatangani ketua panitia seleksi, Adnan Massinae.
“Minimal dalam satu formasi jabatan harus empat orang. Setelah itu kita masuk ke tahapan selanjutnya,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta.
Ia optimis, hingga batas akhir perpanjangan pendaftaran semua formasi jabatan akan terisi. “Banyak yang sudah mengambil formulir tapi belum mengembalikannya. Alasan mereka masih akan melengkapi berkas,” ujarnya.
Ditambahkannya, para pejabat yang sudah mendaftar mengikuti seleksi terbuka semuanya berasal dari internal Pemkot Kotamobagu. “Seleksi ini terbuka untuk pejabat dari daerah lain, tapi harus mengantongi rekomendasi pimpinan daerah yang bersangkutan,” tambahnya.
Ketua Pansel, Adnan Massinae, mengungkapkan setelah perpanjangan waktu pendaftaran akan dilanjutkan dengan seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi administrasi. “Kalau memang sampai tanggal 28 belum memenuhi kuota, kita bisa mengundang hingga menunjuk pejabat untuk mendaftar dan mengikuti seleksi. Ada aturan yang membolehkannya. Tapi kalau juga tidak ada yang mendaftar, bisa saja formasi jabatan itu akan ditunda,” ungkap Plt Sekkot itu, kemarin.
Lanjutnya, semua tahapan seleksi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang terdiri dari kalangan profesional, birokrat dan unsur pers. Sedangkan walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) hanya menerima hasil yang disodorkan panitia seleksi. “Untuk pelantikannya dilakukan oleh walikota, tapi sebelum itu dikoordinasikan dulu dengan Depdagri,” tambahnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) tak main-main soal disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Sanksi tegas langsung diberikan bagi yang kedapatan melakukan tindakan indisipliner. Data diperoleh dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), sejak Januari hingga Juli tahun ini, ada 125 ASN yang sanki. Sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis hingga pemecatan.
Senin (21/8), Pemkot memecat satu ASN berinisial LB yang terdaftar sebagai pegawai di salah satu bagian di Sekretariat Daerah (Setda).
Menurut Plt Kepala BKPP, Sahaya Mokoginta, sanksi bagi ASN diberikan karena tindakan indisipliner. Sedangkan jenis sanksi yang tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan. “Ada sanksi ringan, sedang dan berat. Semua tergantung tingkat pelanggarannya,” kata Sahaya, Senin (21/8), di ruang kerjanya.
Ia mengungkapkan, sebelum menjatuhkan sanksi ASN yang melakukan tindakan pelanggaran diproses terlebih dahulu ditingkatan Majelis Kode Etik (MKE). “Kalau pelanggarannya masuk kategori ringan, akan dibina terlebih dahulu oleh pimpinan di SKPD-nya, seperti teguran lisan maupun tulisan. Tapi kalau pelanggaran berat, akan disidang oleh majelis kode etik,” ungkapnya.
Penegakan disiplin menjadi salah satu fokus Pemkot. Walikota Tatong Bara diberbagai kesempatan selalu mengingatkan ASN agar terus meningkatkan disiplin maupun kinerja. “Yang melanggar pasti akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Kita harapkan dengan adanya ASN yang kena sanksi akan memberi efek jera bagi ASN yang lain dan berdampak pada peningkatan kedisiplinan,” ujarnya. (ads/gito)
