Pilkada Serentak, KPU Kotamobagu Tunggu Informasi Resmi KPU RI

Penulis

-

Kamis, 13 Juli 2017

ZONA POLITIK – Hingga memasuki pertengahan Juli tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kotamobagu, masih menunggu intruksi KPU RI tentang jadwal tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

“Sampai saat ini kami masih menunggu informasi dari KPU RI. Memang, awalnya kami berencana dalam waktu dekat ini melaksanakan launching, akan tetapi hasil rapat beberapa waktu lalu, tahapan Pilkada belum ada informasi resmi dari pusat,” kata Ketua Divisi Tehknis Penyelenggara Pemilu KPU Kotamobagu, Aditya Tegela, Senin (10/07).

Meski demikian, lanjut Aditya, KPU tetap mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Pilkada. Termasuk persiapan sosialisasi. “Persiapan sosialisasi sedang dimatangkan,” ujarnya.

Aditya menjelaskan, ada beberapa Sekolah Menegah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan dijadikan sebagai tempat sosialisasi. “Sosialisasi ini untuk para pemilih pemula yang duduk di bangku sekolah,” jelasnya.

Diketahui, Kota Kotamobagu tahun 2018 mendatang, akan menggelar Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwako) Kotamobagu.(ads/gito)

Pemkab Kembali Beri Tenggat Waktu Pelunasan TGR

Penulis

Redaksi

-

Kamis, 13 Juli 2017

ZONA BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong memberikan tenggat waktu bagi pihak ketiga untuk melunasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Hal itu berdasarkan penuturan Sekertaris Daerah Bolmong Tahlis Gallang, Kamis (13/7) pagi.

“Kami masih menunda sidang LHP ini. Sebab, saat ini masih fokus pada kegiatan pembahasan RPJMD. Nanti setelah pembahasan ini selesai baru kita laksanakan sidang. Karena agenda pemda sangat padat, dan dilaksanakan bertahap,” tuturnya.

Pihaknya terus menginstruksikan kepada Inspektorat Daerah agar rutin mengunjungi setiap SKPD yang masih mempunyai TGR. “Pihak Inspektorat sudah saya tugaskan agar selalu mengunjungi setiap SKPD agar segera menyelesaikan. Karena saya telah memberikan waktu kepada penunggak,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Inspektorat Daerah Abdul Latif mengatakan, terkait sidang ini pihaknya masih terus melakukan kunjungan kepada tiap SKPD yang belum menyelesaikan TGR. “Sesuai perintah kami terus melakukan kunjungan, dan ini diberikan kesempatan untuk menyelesaikan TGR ini dengan sidang dimajukan. Untuk undangan juga sudah dibuat dan akan secepatnya disebarkan kepada pihak terkait,” tutup Latif.(gung)

Tahlis Tegaskan ASN Bolmong Harus Apel Pagi-Sore

Penulis

Redaksi

-

Kamis, 13 Juli 2017

ZONA BOLMONG – Dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, Sekretaris Daerah Tahlis Gallang mengadakan inpeksi mendadak bagi ASN lingkup Sekretariat Daerah, Kamis (13/07). Satu per satu tingkat kehadiran ASN akan diperiksa pada apel pagi dan sore.

Dalam sambutan apel pagi, Tahlis mengatakan sudah menjadi satu kewajiban setiap ASN untuk menjalankan kewajiban apel pagi, melaksanakan tugas kerja serta mengikuti apel sore. “Setiap ASN harus memenuhi 37,5 jam dalam lima hari kerja Senin s/d Jumat. Ini berlaku untuk ASN di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Bolmong,” katanya.

Lanjut Tahlis, bagi ASN yang tidak masuk kerja harus menyertakan surat keterangan izin, sakit atau keterangan lainnya yang disampaikan pada pimpinan unit kerja masing-masing. “Jika tidak ada pemberitahuan, maka dicatat tanpa keterangan,” ungkapanya.

Perlu ketegasan seluruh pimpinan unit kerja secara berjenjang dalam penegakan aturan sampai pada proses penindakan. “Saya tegaskan demikian, sehingga menjadi perhatian serta efek jera bagi setiap pelanggar disiplin. Untuk itu para pimpinan harus croscek kehadiran satu persatu, dan ini harus dilakukannya tanpa pemberitahuan,” tutupnya.(gung)

Pemkab Agendakan Pelelangan Aset

Penulis

Redaksi

-

Rabu, 12 Juli 2017

ZONA BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong dalam waktu dekat ini akan melelang aset yang masih bisa dipergunakan, baik aset jalan maupun tidak jalan. Hal itu diungkapkan Sekertaris Daerah Bolmong Tahlis Gallang, Rabu (12/7) pagi tadi.

Saat ini kata Tahlis, pihaknya sementara menata penilaian berbagai aset daerah baik yang masih bisa digunakan ataupun yang sudah tidak bisa digunakan. “Sekarang telah menarik semua aset daerah, baik yang sedang berjalan maupun yang sudah tidak bisa digunakan,” ungkapnya.

Pekan depan mulai dilakukan penilaian. Setelah penilaian selesai, maka langsung dilakukan pelelangan September mendatang. “Rencananya setelah penilaian, September mendatang kita akan melakukan pelelangan dan dilihat mana yang masih bisa dilelang atau sudah penghapusan,” jelas Tahis.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Barang Daerah Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong Fanny Popitod menjelaskan, saat ini baru masuk tahap penilaian. Setelah tindak lanjut proses penilaian selesai, nantinya itu akan ada mekanismenya untuk pelelangan umum maupun pelelangan terbatas.

“Kami nilai barang terdiri dari barang inventaris, kendaraan roda dua, roda empat, roda enam dan alat berat, serta bongkahan bangunan gedung. Itu yang kami nilai saat ini,” ujarnya.

Ditambahkan, untuk semua OPD agar segera mengembalikan aset yang ada di kantor kepada Pemda. “Semua barang harus dikembalikan. Jika dalam penilaian sedangkan aset tidak ada, tidak dikembalikan, maka nantinya akan ada tindakan tegas,” tutupnya.(gung)

Bupati Terima Piagam Penghargaan Paramesti dari Kemenkes RI

Penulis

Redaksi

-

Rabu, 12 Juli 2017

ZONA BOLMONG – Menteri Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementrian Kesehatan, Mohammad Subuh, menyerahkan piagam penghargaan Paramesti kepada Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow. Penyerahan itu dilaksanakan di The Alana Hotel & Convention Centre, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rabu (12/7).

Penghargaan diberikan Kemenkes dan aliansi pemerintah daerah ini, dikarenakan Pemkab Bolmong sudah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) tentang kawasan bebas rokok. Perbup tersebut baru ditetapkan oleh Yasti Mokoagow, sejak dirinya dilantik pada akhir Mei 2017 lalu.

Diketahui, Pemkab Bolmong telah menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor, sekolah dan tempat publik lainnya. Kebijakan ini untuk mendukung pencegahan penyakit menular terutama yang disebabkan risiko mengonsumsi tembakau.

“Sehari saya dilantik, telah mengambil kesimpulan untuk mengeluarkan kebijakan terkait daerah bebas rokok,” ungkap Yasti.(gung)

Tunjang Kebutuhan Pelaku Usaha, Pemkot Siapkan 25 Unit Alat E-Tax

Penulis

Redaksi

-

Rabu, 12 Juli 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menyiapkan 25 unit alat E-Tax untuk dipinjampakaikan guna menunjang kebutuhan para pelaku usaha.

Menurut Kepala BPKD Kotamobagu, Rio Lombone, usaha yang bisa menggunakan alat tersebut seperti perhotelan, restoran dan tempat hiburan yang sudah menggunakan sistem komputer.

“Penyiapan alat E-Tax bertujuan meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauan atas pembayaran Wajib Pajak (WP). Selain itu, E-tax juga merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir kecurangan dalam hal pembayaran pajak. Manfaat adanya E-tax ini memudahkan mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak, jadi tidak perlu membawa uang tunai dan bon bill,” urainya.

Penggunaan program itu juga tambah Lombone, bekerja sama dengan Bank BRI. Sebagaimana saat ini sudah memasuki teknis dalam pembayaran pajak online. E-Tax katanya, merupakan suatu sistem monitoring pajak secara online yang dilakukan oleh instansi yang diberikan kewenangan di bidang perpajakan kepada wajib pajak, dalam rangka peningkatan potensi penerimaan daerah.

“Sehingga selain meningkatkan transparansi, hal ini juga merupakan sistem akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak hotel, hiburan, dan restoran. Selain itu, masyarakat akan lebih percaya bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar sampai ke pemerintah dan digunakan kembali untuk kepentingan lebih luas lagi,” jelasnya.(ads/gito)

DPKP Targetkan Pemasangan 600 Mata Lampu untuk PJU

Penulis

Redaksi

-

Rabu, 12 Juli 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), Imran Amon mengatakan, ditargetkan sebanyak 600 mata lampu akan dipasang untuk penerangan jalan umum (PJU).

“Rencana ada 600 mata lampu yang akan kita pasang di sejumlah titik wilayah Kotamobagu,” ujar Amon Senin (10/7).

Tambahnya, lampu PJU yang akan dipasang hanya mengganti lampu yang telah rusak. “Saat ini sudah ada 400-an mata lampu yang diganti dengan yang baru. Karena memang untuk pemasangan ini membutuhkan waktu,” katanya.

Ia berharap, agar seluruh masyarakat dapat bekerjasama menjaga ketika lampu sudah diganti. “Jangan dirusak dan mari kita jaga. Supaya bisa bertahan lama menerangi jalan di wilayah kita masing-masing,” harapnya.(ads/gito)

Penerimaan CPNS Dibuka, Dibutuhkan 19.210 Orang

Penulis

Redaksi

-

Selasa, 11 Juli 2017

ZONA BMR – Pemerintah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guna mengisi jabatan terkait penegakan hukum di Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan HAM. Pengisian jabatan itu menjadi prioritas mengingat adanya peningkatan beban kerja di kedua instansi tersebut dan banyaknya PNS yang memasuki batas usia pensiun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang. Jumalh itu terdiri dari 1.684 CPNS untuk MA dan 17.962 kursi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM.

Jumlah tersebut termasuk untuk mengakomodir putra/putri lulusan terbaik (cumlaude) dan putra/putri Papua dan Papua Barat. Untuk lulusan cumlaude kuotanya sebanyak 468 orang, sedangkan putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang.

Dijelaskan, formasi untuk MA sejumlah 1.684 calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Untuk posisi calon hakim ini, kualifikasi hanya untuk sarjana hukum, sarjana syariah dan sarjana hukum Islam.

Sedangkan formasi CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM meliputi 21 jabatan, mulai dari Penjaga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hingga analis keimigrasian. “Kuota untuk penjaga Lapas mencapai empat belas ribu, dengan kualifikasi lulusan SLTA sederajat yang menguasai komputer,” ujar Menteri Asman dalam jumpa pers di kantor Kementerian PANRB, Selasa (11/07).

Dari kuota CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 17.962 kursi, 14.000 di antaranya untuk jabatan penjaga lapas atau sipir, dan 2.278 analis keimigrasian. Untuk analis keimigrasian ini, dibutuhkan sarjana dari berbagai jurusan, antara lain Hukum, Sosial Politik, Ekonomi, Akuntansi, Ilmu Komunikasi, Teknik Informatika, Teknik Komputer dan Bahasa Asing.

Informasi mengenai rekruitmen CPNS ini dapat dilihat di situs:
a. Situs Kementerian PANRB: www.menpan.go.id
b. Situs BKN: https://sscn.bkn.go.id
c. Situs Mahkamah Agung: https://www.mahkamahagung.go.id, http://badilum.mahkamahagung.go.id, http://badilag.mahkamahagung.go.id, http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/
d. Situs Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: http://cpns.kemenkumham2017.go.id

Seperti halnya seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi secara online melalui https://sscn.bkn.go.id pada tanggal 1–31 Agustus.

Seperti tahun sebelumnya, satu orang pelamar hanya bisa mendaftar untuk satu jabatan di satu instansi. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Selain SKD, juga dilakukan seleksi kompetensi bidang (SKB).

Menteri Asman menegaskan, pelaksanaan seleksi CPNS ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya, sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Setelah selesai ujian, peserta akan langsung mengetahui nilainya.

“Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang menawarkan jasa bisa meluluskan seseorang dengan imbalan sejumlah uang. Jangan mau menjadi korban percaloan,” ujar Asman.(hms/eldy)

RPJMD Mulai Dibahas, SKPD Digilir Gunakan E-Planning

Penulis

Redaksi

-

Selasa, 11 Juli 2017

ZONA BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolmong mulai melaksanakan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertempat di ruang kerja Sekertaris Daerah Tahlis Gallang, Senin (10/6) kemarin.

Dalam agenda tersebut, perangkat daerah mulai digilir satu persatu untuk mempresentasikan RPJMD masing-msing unit kerja untuk disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bolmong periode 2017-2022.

Menurut Tahlis Gallang, mulai kemarin sesuai jadwal presentasi dan proyeksi RPJMD dimulai dari Dinas PU, Dinas Pertanian, BAPPEDA dan instansi lainnya. “Pembahasan per unit kerja ini langsung saya pimpin sehingga sebentar nanti hal-hal yang perlu disesuaikan dengan program dapat terintegrasi dengan visi menuju Bolmong Hebat. Itu langsung diuraikan dalam bentuk misi sehingga capaian dan tujuan dapat terukur,” ungkapnya.

Lanjut Tahlis, dalam pembahasan menggunakan e-planning mengenai definisi perencanaan dalam sebuah manajemen maupun organisasi. “Kita sudah langsung menggunakan e-planning, sudah tidak manual lagi. Sesudah dilantik di Bolmong, saya langsung membentuk tim dan masing-masing ada yang saya ambil dari Kotamobagu dan Boltim. Kemudian saya langsung membuat planning dan sudah dipraktikan dalam kegiatan ini. Sudah langsung diaplikasikan,” ujarnya.

Ditambahkan, pembahasan itu akan berjalan selama 10 hari ke depan. Dalam 5 tahun ke depan juga sudah ada targetnya setiap tahun. Namun menurutnya, untuk saat ini belum bisa terlihat capaiannya. Sebab, terkini baru 3 SKPD yang dibahas. “Prioritas targetnya belum bisa terlihat sampai hari ini. Nantinya dia bisa terlihat ketika semua SKPD selesai dibahas dalam 10 hari ke depan,” urainya.

Dijelaskan, dalam proses adaptasi planning, SKPD Bolmong masih agak lambat karena baru pertama kali menggunakan. “Ya, ini masih agak lambat, karena proses adaptasi para SKPD terhadap penggunaan planning ini. Tapi saya lihat ini pemahamannya lebih cepat, beda di Kotamobagu dan daerah lain. Sehingga ketika ditugaskan mereka langsung paham meng-input. Kalau di Bolmong memang harus tutorial terlebih dahulu, dan ini menjadi nilai tambah bagi pimpinan SKPD. Luar biasa memang saya apresiasi terhadap adaptasi mereka ini,” tutupnya.(gung)

DPRD Gelar Paripurna Ranperda LPJ APBD 2016

Penulis

Redaksi

-

Selasa, 11 Juli 2017

ZONA BOLMONG –DPRD Kabupaten Bolmong menggelar rapat paripurna untuk penetapan Persetujuan Ranperda Tentang Laporan Pertangungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016, Selasa (11/7) siang tadi.

Wakil Bupati Bolmong Yanny Ronny Tuuk dalam kesempatannya membacakan sambutan Bupati, mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya rapat tersebut. “Hal ini sebagai bagian dari implementasi tugas pokok konstitusi kita semua,” ungkapnya.

Melalui pemandangan gabungan kerja komisi dan penyampaian pendapat fraksi, Ranperda tentang pelaksanaan APBD dinyatakan telah diterima dengan berbagai koreksi dan masukan. “Pada awal pembahasan tentunya banyak masukan positif dan negatif yang harus menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti Pemkab, seperti sistem pengelolaan keuangan dan tindak lanjut hasil LHP oleh BPK,” tutup Tuuk.(gung)