Rabu, 6 Mei 2026
Beranda blog Halaman 649

KPU dan Disdukcapil Kotamobagu Rakor Soal Data Penduduk

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kotamobagu, menggelar rapat koordinasi terkait data pemilih untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwako) Kotamobagu tahun 2018, Kamis (08/06).

Ketua KPU Kotamobagu Nayodo Koerniawan mengatakan, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya permasalahan yang sering muncul terkait dengan data pemilih. Di antaranya masih munculnya pemilih yang sudah meninggal di daftar, kemudian adanya pendataan ganda dan lain sebagainya.

“Untuk itu, di Pilkada serentak nanti diharapakan tidak ada lagi persoalan-perosalan seperti itu,” kata Nayodo.

Menurutnya, dalam pelaksanaan berbagai tahapan, pihaknya bersama instansi terkait akan melakukan berbagai sosilasi untuk mengajak masyarakat agar segera mengurus atau melakukan perekaman KTP elektronik. “Karena sekarang tidak seperti sebelumnya, dimana pemilih boleh menggunakan identitas lain. Saat ini, tanpa e-KTP warga wajib pilih tidak bisa memilih,” ujarnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kotamobagu, Virginia Olii mengatakan, untuk saat ini pemilih yang sudah melakukan perekaman e-KTP sebanyak 2.110 orang. “Angka tersebut masih akan bergerak sebagaimana dinamisnya usia penduduk,” urainya.

Pihaknya lanjut Virgina, mencatat sekarang ini masih ada sekitar 4 ribu warga Kota Kotamobagu yang belum melakukan perekaman. “Persoalannya masih terbengkalai dengan kondisi masyarakat yang kebanyakan belum memahami soal pentingnya e-KTP. Hal ini ditambah lagi dengan blanko yang terbatas. Meski demikian Disdukcapil tercatat sudah 100 persen melaksanakan tugasnya sesuai data dari pusat, dan ini akan terus dipertahankan,” ungkapnya.

Ia meyakini, meski data pemilih akan teruis berubah, pihaknya akan terus berkoordinasi serta memberikan semua data yang diperlukan KPU Kotamobagu, terutama terkait dengan kependudukan. “Kami memahami bahwa suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 secara tidak langsung menjadi bagian keberhasilan kami dalam membantu serta berkoordinasi dengan KPU Kotamobagu, terutama terkait dengan data pemilih. Sebagaimana diinstruksikan oleh Menteri Dalam negeri,” tandasnya.

Sekadar diketahui, setelah pertemuan ini, KPU Kotamobagu dan Disdukcapil Kotamobagu sepakat segera melakukan penandatanganan MoU sebagai tindaklanjut dari Nota Kesepahaman antara Mendagri dengan Ketua KPU RI tentang Kerja Sama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam lingkup tugas kerja KPU.(ads/gito)

Pemkot Permudah Pembayaran PBB-P2

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Kerja sama yang dijalin antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan BRI Cabang Kotamobagu ternyata tidak sekadar untuk kepentingan pemerintah semata, melainkan lebih besar bagi kepentingan masyarakat. Salah satunya terkait pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perkotaan-Perdesaan (PBB-P2).

“Ya, kerjasama dengan pihak BRI Cabang Kotamobagu terkait penunjukan Pemkot kepada bank tersebut sebagai penampung beberapa jenis pajak. Salah satunya, PBB-P2,” sebut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, Rio Lombone.

BPKD Kotamobagu sudah selesai mencetak sekaligus telah mendistribusikan SPPDT (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang) PBB-P2, kepada 33 lurah dan sangadi se-Kotamobagu. Sebanyak 29.100 lembar SPPDT PBB-P2 yang dicetak dan telah disebarkan itu. Saat ini, pihak kelurahan dan desa sudah mulai meneruskan SPPDT PBB-P2 dimaksud kepada warganya.

“Memang dalam lembaran SPPDT PBB-P2, masih tertera Bank Sulutgo Cabang Kotamobagu sebagai tempat penyetoran. Akan tetapi, pasca-ditandatanganinya MoU antara Pemkot dengan BRI Cabang Kotamobagu, maka tempat membayar PBB-P2 kini beralih ke rekening Pemkot yang ada di BRI Cabang Kotamobagu,” jelas Kabid Pendataan dan Penetapan BPKD, Ilmar Z Rusman.(ads/gito)

Yasti Kenakan Pajak Progresif Untuk Lahan Tidur

Penulis
Redaksi
-

ZONA BOLMONG – Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow akan meninjau kembali pemberlakukan Pajak Bumi dan Bangunan di Bolaang Mongondow. Lahan tidur di tiap desa, akan dikenakan pajak progresif.

“Lahan yang tidak ditanami, akan diberlakuman pajak progresif. Akan dikenakan tiga kali lipat. Kalau tak pakai, kasih ke masyarakat agar menggarapnya. Agar petani bisa bekerja,” ujar Yasti, Kamis (08/06) siang tadi.

Sekretaris Bolmong yang baru dilantik, Tahlis Gallang mengatakan indikator fiskal daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pajak Bumi Bangunan merupakan hal paling potensial di Bolmong.

“Bolmong kan daerah yang luas. Harus optimalkan. Kami akan mendata ulang dan menghitung kembali Nilai Jual Objek Pajak,” katanya usai pelantikan

Masalah yang umumnya terjadi di daerah yakni nilai NJOP yang berlaku merupakan data tak terbaharui yang diserahkan ke KPP Pratama. Jika diverifikasi kembali, NJOP pasti meningkat. “Negatifnya kalau tak perbaiki, pengadaan bangunan fisik nantinya, NJOPnya di bawah. Aturannya, pengelolaan tak boleh tiga kali dari NJOP. Nilai jual masyarakat pun tak sesuai,” terangnya.

Ketika NJOP naik, otomatis PBB akan naik. Terkait retribusi, aturannya tak boleh ada pungutan tanpa ada aturan. Aturan dari Kementerian Keuangan misalnya masih bersifat umum. “Tak mengatur secara spesifik. Sehingga harus identifikasi kembali peraturan daerah yang ada. Pada prinsipnya kerja sekda itu membantu menyiapkan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat. Sekda melakukan secara administrasi kebijakan bupati,” tutupnya.(gung)

Dilantik Jadi Sekda Bolmong, Tahlis Diminta Benahi Kinerja OPD

Penulis
Redaksi
-

ZONA BOLMONG – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow resmi melantik Tahlis Gallang sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Bolmong Kamis (8/6). Siang tadi di kantor bupati.

Yasti dalam sambutannya mengatakan, kiranya seluruh tugas dan tanggungjawab telah diamanahkan kepada Sekda kiranya bisa bekerja dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. “Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, saya yakin kita semua tentunya telah memahami bersama bahwa pelaksanaan kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan seperti ini, bukanlah merupakan hal yang istimewa, ataupun hal baru dalam sebuah pemerintahan,” ungkap Yasti.

Ia juga mengingatkan, kepada Sekda yang baru dilantik, agar bisa berupaya memperbaiki serta pembenahan terhadap kinerja dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah, khususnya yang berkaitan dengan penatakelolaan keuangan, pengawasan internal serta peningkatan disiplin dari seluruh ASN lingkup Pemkab Bolmong.

“Semoga melalui pengambilan sumpah dan pelantikan ini akan dapat semakin meningkatkan semangat dan motivasi dari kita semua, khususnya untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efesien sebagaimana yang menjadi harapan dari kita semua,” ungkapnya.

Lanjutnya, Pemkab Bolmong telah melaksanakan tahapan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) untuk jabatan Sekda. Karena itu parameter utama yang digunakan dalam menentukan jabatan Sekda saat ini, telah melalui pertimbangan kapasitas, kompetensi, integritas, loyalitas, serta nilai pengabdian dan komitmen akan tugas dan tanggung jawab kepada daerah dan masyarakat.

“Pelaksanaan seleksi JPT ini juga telah sesuai dengan amanah dari UU no 5 tahun 2014 tentang ASN, dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) No 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian JPT secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah,serta instruksi Presiden RI No 3 tahun 2014 tentang percepatan pengisian jabatan tinggi secara terbuka dan kompetitif,” ujarnya.(gung)

Sejumlah ASN Pemkot Antar Tahlis Gallang

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Proses pelantikan Sekda Bolmong pada Kamis, 08 Juni, penuh haru. Ruangan pelantikan pun dihiasi isak tangis sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, yang turut hadir mengantarkan mantan Sekot Kotamobagu, Tahlis Gallang.

Menurut ASN Pemkot Kotamobagu, Tahlis telah banyak memberikan motivasi. Meskipun hanya menjabat dua tahun sebagai panglima ASN Pemkot, namun tak sedkit bukti kinerjanya telah memberikan dampak postiif dalam proses pembangunan di Kota Kotamobagu.

“Sedih rasanya untuk melepas. Selama dua tahun menjabat sebagai Sekot,  Pak Tahlis banyak memberikan motivasi kepada ASN. Beliau adalah sosok teladan,” kata  Kadis Pendidikan Kotamobagu Rukmi Simbala saat hadir dan mengantar di Lolak, kemarin.

Senada juga disampaikan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kotamobagu Virgina Olii. Menurutnya, sosok Tahlis Gallang merupakan Future bureaucrats figure atau biroktat masa depan di Bolmong Raya. “Beliau adalah sosok teladan dan familiar,” tuturnya.

Pun demikian dikatakan Kadis Infokom Kotamobagu Agung Adati. Ia, bangga pernah menjadi tim di Pemkot Kota Kotamobagu bersama Tahlis Gallang. “Bangga karena pernah menjadi tim di Kota Kotamobagu bersama panglima. Hatrrick Sekda, Tiga kali dilantik Sekda di daerah berbeda). Sepertinya belum pernah terjadi di Indonesia. Sebuah prestasi yang sungguh luar biasa. Insha Allah akan ketemu di Sekprov Bolmong Raya,” ucapnya.

Diketahui, Tahlis Gallang sebelum menjadi Sekkot Kotamobagu, pernah menjabat Sekda Kabupaten Bolmong Selatan. Pelantikan itu turut hadir para asisten, staf ahli, para pimpinan SKPD, hingga para staf Pemkot Kotamobagu, memberikan ucapan selamat. Mereka juga memberikan support agar tetap menjadi teladan meski sudah berbedah tempat kerja.(ads/gito)

Pemkot Persiapkan Bekas Plh Sekkot Kotamobagu

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Panglima Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu Tahlis Gallang, diambil sumpah dan resmi menjabat sebagai Sekda Bolmong, Kamis 8 Juni 2017. Posisi kursi paling strategis di Pemkot itu pun mengalami kekosongan.

Belum diketahui pasti siapa pejabat yang akan menggantikan atau menjabat Pelaksana Harian (Plh) Sekkot Kotamobagu. “Yang jelas, mulai besok sudah ada pejabat yang menjabat sebagai Plh Sekkot Kotamobagu,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kotamobagu, Refli Mokoginta.

Ia mengungkapkan jika tak ada aral melintang, pelantikan Plt Sekkot Kotamobagu dilakasanakan secepatnya. “Sementara menunggu kapan akan dilaksanakan pelantikan Plt Sekkot,” katanya.

Meski demikian, ia belum bisa memastikan siapa yang akan menjabat sebagai Plh Sekkot Kotamobagu. “Kita masih akan mempersiapkan berkas untuk penunjukan pejabat yang akan menerima SK Plh Sekkot Kotamobagu,” jelasnya.(ads/gito)

Gaji 13 dan 14 Segera Dicairkan

Penulis
Redaksi
-

ZONA BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong segera membayarkan gaji 13 dan 14 kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN). Hanya saja pembayaran gaji tersebut masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong Ashari Sugeha menuturkan. dana telah dianggarkan namun pihaknya tinggal menunggu juknis dari pusat. “Kalau itu masih kita tunggu. Mau sama-sama atau dipisah dan untuk pencairan, belum dipastikan karena masih menunggu juknis,” ungkapnya, Rabu (07/06).

Ashari memastikan gaji 13 bakal diterima semua ASN. Sedangkan gaji 14 akan dibayarkan terpisah. “Kalau soal teknis belum bisa saya sampaikan karena juga masih menunggu juknis. Tapi yang pasti dalam waktu dekat ini,” tutupnya.(gung)

Tavip Larang Guru-guru Ajarkan Islam Radikal

Penulis
Redaksi
-
Kepala Kantor Kemenag Bolmong, Drs. Tavip Pakaya

ZONA BOLMONG – Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Bolmong, Tavip Pakaya meminta kepada guru agama Islam agar tidak mengajarkan Islam radikal kepada siswa-siswi dan masyarakat, namun harus berpatokan kepada Islam Nusantara. Rabu (07/06).

“Saya sangat berharap demikian, namun peran guru-gurulah yang sangat dekat dengan masyarakat untuk mengajarkan kepada siswa-siswi dan bisa sampai ke masyarakat,” harapnya.

Ia juga mengatakan Islam radikal tak bisa diterapkan di Indonesia apalagi di Bolmong. Dan guru mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengajarkan Islam Nusantara. “Guru-guru harus mengajarkan Islam kepada siswa-siswi serta lingkungan,” ujarnya.

Ditambahkan, berdasarkan program Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK terhadap revolusi mental, untuk saat ini belum nampak khususnya di Bolmong. “Ini harus segera diterapkan, dan ujung tombaknya adalah guru agama,” tutupnya.(gung)

Tahlis Pimpin ASN Bolmong

Penulis
Redaksi
-

ZONA BOLMONG – Setelah melalui proses dan tahapan yang panjang, akhirnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong resmi melantik Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Hamri Binol mengatakan, melalui proses penjaringan hingga tahapan selama tiga bulan akhirnya ditetapkan satu pejabat yang memenuhi syarat.

“Ya, dipastikan besok akan dilaksanakan pelantikan Sekda baru oleh Bupati di kantor bupati,” bebernya, Kamis (07/06) siang tadi.

Ia juga mengatakan, keterlambatan ini dikarenakan bupati sebelumnya tidak mau menandatangani rekomendasi yang telah diajukan. “Nama yang direkomendasikan dan kami ajukan ada tiga, tapi dengan rekomendasi Gubernur Sulut. Pansel dikembalikan ke Bupati siapa yang ditunjuk,” urainya.

Dia menambahkan, nama panglima ASN Bolmong yang akan dilantik pada lusa nanti sudah dipastikan. “Sesuai proses tahapan yang dijalankan, Tahlis Gallang resmi Sekda Bolmong definitif,” ujarnya.(gung)

Disdukcapil Kembali Ingatkan Pentingnya Akta Kematian

Penulis
Redaksi
-
Virgina Olii

ZONA KOTAMOBAGU – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kotamobagu Virgina Olii menyampaikan, akta kematian sangatlah penting. Menurutnya, kebanyakan masyakarat di Kota Kotamobagu belum atau masih minim untuk melakukan pengurusan akta kematian anggota keluarganya.

“Mungkin karena masih awam mendengar istilah akta kematian. Bila dibanding akta kelahiran atau akta pernikahan, bisa jadi sebagian besar masyarakat masih asing dengan akta kematian,” ungkap Virgina saat menyerahkan akta kematian ke pihak keluarga korban hanyut Adelia dan Fadel di Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, kemarin.

Ia menjelaskan selain penting, akta kematian sebagai informasi bagi data kependudukan suatu daerah, secara tidak langsung juga bermanfaat bagi sebuah keluarga dalam berbagai urusan setelah anggota keluarga meninggal.

“Mengacu UU Nomor 24 tahun 2013, maka peran masyarakat dalam hal ini keluarga rumah tangga wajib menyampaikan kepada Ketua RT untuk membuat keterangan surat kematian, apabila ada keluarga yang meninggal dunia, sebagai syarat untuk membuat akta kematian,” tuturnya.

Mualip Lasaimpu Ayah dari Fadel Lasaimpu berterima kasih kepada Pemkot Kotamobagu mulai dari awal sampai dengan hari ini terus memberikan perhatian. Begitu juga disampaikan Sabul Potabuga nenek dari Adelia Imban. Ia mengaku sangat terbantu dengan diserahkannya akte kematian bagi cucunya. “Terima kasih atas perhatian dari Pemkot Kotamobagu yang juga turut membantu sampai hari ini,”ucapnya.(ads/gito)

1...648649650...698Halaman 649 dari 698
©