Beranda blog Halaman 274

Pisang Coklat Keju Lumer Buatan Wanda Kawulusan Laris Manis

ZONA KOTAMOBAGU – Manfaatkan waktu luang, lebih tepatnya kuliah online, Wanda Kawulusan mahasiswi cantik Universitas Negeri Manado (Unima) asal Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur ini, memilih untuk jualan pisang coklat (Piscok) keju lumer demi memenuhi kebutuhannya.

Bermodalkan media sosial untuk jualan, usaha yang dimulainya sejak awal Maret 2020 ini, terbilang laris manis. Pasalnya, dalam sehari jualan, wanita 22 tahun ini bisa meraup keuntungan dari Rp100 ribu hingga Rp200 ribu.

“Keuntungannya tergantung habisnya atau tidak jualan. Namun, berapapun hasilnya, tetap disyukuri. Karena dengan berjualan saya bisa merasakan uang dari hasil saya jualan,” pungkas Wanda yang hobi travel ini.

Diakuinya, semenjak ia berjualan pisang coklat keju lumer ini, kebiasaan dirinya mulai dengan traveling bisa ditahannya, sebab ada kesibukan setiap hari untuk jualan. “Dengan berjualan ini, hobi saya untuk travel ke luar daerah bisa ditunda karena dengan adanya kesibukan ini. Apalagi ditengah pandemi Covid-19 ini yang banyak pembatasan,” ujarnya.

Soal harga, pisang coklat keju lumer milik Wanda ini sudah bisa dinikmati hanya dengan Rp15 ribu. Pun, untuk rasa tidak kalah enak. Jika ingin merasakan kenikmatan pisang coklat keju lumer ini, bisa langsung menghubungi penjualnya di nomor 081527999329. (guf)

Bupati Boltim Turun ke Jalan Edukasi Masyarakat Soal Pentingnya Prokes

Bupati Sam Sachrul Mamonto turun langsung melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19 kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Modayag dan Modayag Barat.

ZONA BOLTIM — Senin (30/8), Bupati Boltim, Sam Sachrul Mamonto dan Wakil Bupati Oskar Manoppo, turun langsung mensosialisasikan serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya virus Corona serta upaya pencegahannya. Menggunakan kendaraan roda empat yang dilengkapi pengeras suara, bupati dan wakil bupati mengimbau masyarakat di tiap desa agar selalu menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes).

Bupati didampingi beberapa pejabat turun di Wilayah Kecamatan Modayag, Modayag Barat dan Mooat. Sedangkan wakil bupati di Wilayah Kecamatan Kotabunan dan Tutuyan. “Jika kita tidak ingin terpapar virus corona, maka pakai masker saat keluar rumah. Jangan pernah abai dan harus tetap menerapkan protokol kesehatan,” kata bupati, saat menyampaikan imbauan lewat pengeras suara.

Sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19 serta penerapan PPKM dilakukan secara masif, sebagai bagian dari bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari virus corona. Selain secara mobile di tiap desa oleh bupati dan wakil bupati, sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19 juga dilakukan pemerintah di masing-masing desa.

Semua itu dilakukan untuk menekan angka kasus penyebaran Covid-19 khususnya di wilayah Boltim. (Advertorial)

Pemkab Boltim Gelar Seleksi Terbuka untuk 7 Jabatan Eselon II

Kepala BKPSDM Boltim, Reza Mamonto.

ZONA BOLTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk 7 jabatan eselon II.

Adapun pelaksanaan itu, setelah turunnya surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sedangkan yang masuk daftar pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama yakni Kepala Inspektorat, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas PPKB, Kepala Dinas Kominfo, dan Kepala Dinas Pertanian.

“Pendaftaran administrasi calon pejabat untuk mengikuti seleksi terbuka JPT Pratama mulai Senin (30/8) hari ini,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Reza Mamonto.

Sedangkan pelaksanaan seleksi terbuka ini, Reza menyebut, masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt). Itu artinya, harus diisi oleh pejabat definitif.

“Untuk pengisian pejabat definitif, sesuai ketentuan harus dilakukan melalui proses seleksi terbuka,” ungkap Reza Mamonto yang juga Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama.

Ia menyampaikan proses tahapan wawancara dan lainnya akan dilaksanakan September 2021. “Insyaallah semua tahapannya berjalan lancar dan sesuai jadwal yang sudah ditentukan, dan Bulan September itu sudah ada pejabat (definitif) hasil seleksi terbuka,” jelasnya.

Sedangkan terkait seleksi terbuka pejabat lainnya, Reza katakan, masih dalam tahapan proses administrasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Jika sudah selesai semua dan dinyatakan rampung, maka akan digelar seleksi terbuka. Karena untuk pengisian JPT Pratama harus melalui proses seleksi,” ungkapnya.

Diketahui, Pemkab Boltim juga akan melakukan rotasi-mutasi untuk sejumlah formasi jabatan lainnya yang saat ini diisi pejabat definitif. (*/guf)

Wali Kota Tandatangani Peta Revisi RTRW Kota Kotamobagu

 

Wali Kota Tatong Bara tandatangani revisi RTRW Kota Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU—Wali Kota Kotamobagu, Ir. Hj. Tatong Bara, Senin (30/8) pagi, menandatangani Peta Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kotamobagu Tahun 2014 – 2034.

Wali Kota Kotamobagu dalam sambutannya mengatakan bahwa, setelah melalui proses penyusunan materi teknis yang dilaksanakan pada Tahun 2020 lalu, maka selanjutnya Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu, akan memasuki Proses pembahasan di tingkat Provinsi Sulawesi Utara. “Penandatanganan Peta Revisi RTRW Kota Kotamobagu Tahun 2014 – 2034 oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Kotamobagu, merupakan kegiatan yang sangat penting serta strategis, mengingat Penandatanganan Peta Revisi RTRW Kota Kotamobagu ini, merupakan salah satu syarat administrasi pada tahapan pembahasan Revisi RTRW Kota Kotamobagu dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Wali Kota.

Wali Kota Kotamobagu juga berharap agar Revisi RTRW Kota Kotamobagu Tahun 2014 – 2034, dapat mewujudkan perencaan ruang yang sesuai dengan pengembangan wilayah Kota Kotamobagu. “Semoga revisi RTRW ini juga mewujudkan perencanaan ruang yang sesuai dengan pengembangan wilayah Kota Kotamobagu, serta dapat menciptakan sinergitas pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang yang terintegrasi dalam RTRW Nasional RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten Kota,” ujar Wali Kota.

Kegiatan penandatanganan Peta Revisi RTRW Kota Kotamobagu Tahun 2014 – 2034 yang dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Wali Kota Kotamobagu tersebut, juga dihadiri Wakil Wali Kota Kotamobagu, Nayodo Koerniawan, SH, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Kotamobagu, serta pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. (*/guf)

Tekan Penyebaran Covid-19, Bupati Boltim Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

Bupati Boltim, Sam Sachrul Mamonto menyampaikan imbauan terkait penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat.

ZONA BOLTIM – Bupati Sam Sachrul Mamonto turun melakukan imbauan kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan (Prokes) guna menekan angka penyebaran virus corona atau Covid-19, Senin (30/8).

Meski dibawah terik matahari, Bupati yang berada diatas mobil pick up double cabin rela berpanas-panasan menyampaikan kepada masyarakat agar taat protokol kesehatan Covid-19.

Bahkan menariknya, Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto rela berpanas-panasan menelusuri tiga kecamatan yakni Kecamatan Modayag Barat, Kecamatan Modayag, dan Kecamatan Mo’oat. Atau berjalan menggunakan kendaraan dan menyampaikan lewat pengeras suara start dari perbatasan Kabupaten Boltim dan Kota Kotamobagu hingga perbatasan Kabupaten Boltim dan Kabupaten Minahasa Selatan.

Bupati menyampaikan sangat pentingnya protokol kesehatan baik menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan.

“Saya tidak ingin ada masyarakat yang terpapar virus corona. Untuk itu, mari taat protokol kesehatan terutama menggunakan masker saat berada di luar rumah,” ujarnya.

Bupati menyampaikan jika ingin keluarga di rumah terhindar dari penularan Covid-19 maka ikuti anjuran pemerintah. Jangan sampai hanya karena tak menggunakan masker atau lalai protokol kesehatan, akhirnya yang menjadi korban anak-anak, istri, suami, atau keluarga lainnya di rumah.

“Kasihan keluarga di rumah menjadi korban, padahal hanya persoalan kita tidak taat Prokes Covid-19. Mari sayangi keluarga kita di rumah,” tuturnya.

Adapun daerah Kabupaten Boltim naik statusnya dari zona orange menjadi merah, karena masyarakat menganggap remeh dengan virus corona dan lalai protokol kesehatan.

“Daerah kita sudah masuk zona merah dan ribuan masyarakat terpapar Covid-19, bahkan sudah ada yang meninggal dunia. Itu karena persoalan kita lalai protokol kesehatan Covid-19. Saya mengajak kerja sama masyarakat dan ini demi kepentingan semua masyarakat, untuk tetap taat menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Insyaallah dengan kerja sama ini, kita bisa meminimalisir penyebaran Covid-19. Kemudian masyarakat aman dan selamat dari bahaya virus corona ini,” pungkasnya. (*/guf)

Bersama Wartawan, Wali Kota Paparkan Program Kerja dan Potensi Pertanian Kotamobagu

Salah satu wartawan senior dari media cetak ternama di Sulut, Nico Paath, memberikan pertanyaan kepada wali kota seputar capaian program kerja Pemkot Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara dan Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag, menggelar coffee morning bersama Insan Pers (wartawan) yang bertugas melakukan peliputan di wilayah Kotamobagu, Jumat (27/8) pagi. Kegiatan yang digelar di Red Corner Cafe, Kelurahan Molinow tersebut, berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat.

Selain Ketua DPRD, turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Sande Dodo, asisten I Tedi Makalalag, asisten II Rafiqa Bora, Asisten III Sofyan Mokoginta, Kepala BPKD Pra Sugiarto Yunus dan Kepala Diskominfo Moh Fahri Damopolii.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas Kominfo selaku penginisiatif kegiatan coffee morning memberikan kesempatan kepada wartawan untuk bertanya terkait program-program kerja Pemerintah Kotamobagu. Kegiatan pun berlangsung santai sambil menikmati kopi dan makanan yang tersedia.

Berbagai pertanyaan disampaikan para wartawan dijawab langsung Wali Kota Tatong Bara. Mulai dari soal pandemi covid-19, potensi pertanian dan perkebunan, Infrastruktur, UMKM, capaian target program pemkot, dan beragam isu lainnya.

“Kotamobagu sedang melakukan pendalaman terkait RPJMD di 2 tahun setengah pemerintahan TBNK. Kami berterima kasih kepada teman-teman media yang telah memberitakan capaian program kerja Pemkot Kotamobagu,” kata Wali Kota, Tatong Bara.

Selain itu, wali kota memaparkan potensi kopi di Kotamobagu. Diterangkannya, beberapa tahun lalu Kotamobagu sudah mendapatkan surat keuputusan Menteri Pertanian, yakni Kopi Kotamobagu mendapat predikat Kopi Nasional.

“Kopi nasional itu di Minsel dan Kotamobagu. Oleh karena itu kami melakukan langkah-langkah untuk memajukan Kopi Kotamobagu, termasuk menjawab tantangannya pak gubernur, bisakah Kopi Kotamobagu jangan hanya masuk di Kotamobagu? akan tetapi masuk hingga di café-café yang ada di Sulawesi Utara. Ini Menarik. Oleh sebab itu kunjungan ke perkebunan kopi kemarin kita lakukan untuk bisa memantapkan secara dalam program tahun berikut, untuk penyediaan bibit kopi. Lahannya tersedia dan sangut bagus,” pungkasnya. (*/guf)

Kasus Kekerasan PA Meningkat, UPTD PPA Boltim Minta Masyarakat Jangan Takut Melapor

ZONA BOLTIM – Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), terus meningkat. Bahkan tahun 2021 ini, sudah ada 14 kasus yang terjadi. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Boltim, Wenda Arif.

“Saat ini kasus yang melibatkan PPA karena korban kekerasan hingga Agustus 2021 ini meningkat. Di bulan Juni 2021 jumlah kasus kekerasan PPA sebanyak 8 kasus, dan Agustus ini naik menjadi 14 kasus,” ungkapnya.

Menurutnya jika dibandingkan dengan jumlah kasus tahun 2020 lalu sebanyak 26 kasus kekerasan PPA, tahun ini hampir mendekati jumlah yang sama. Ini membuktikan bahwa belum mengalami penurunan kasus. “Kasus kekerasan PPA, tahun ini terus meningkat, sama seperti tahun lalu,” katanya.

Bahkan saat ini saja lanjutnya, pihaknya tengah mendampingi kasus dugaan pencabulan anak dibawah umur. “Jika ada dugaan kasus kekerasan PPA, diharapkan agar masyarakat tidak perlu takut atau malu untuk segera melaporkan kepada kami. Harus ada keberanian dan keterbukaan masyarakat yang menjadi korban kekerasan jangan hanya diam saja. Kami akan melayani dan melakukan pendampingan hukum,” kata Wenda Arif.

Ditambahkannya, dengan adanya keberanian masyarakat segera melaporkan apabila ada dugaan kekerasan PPA, akan membuat efek jera kepada para pelaku tidak berbuat kejahatan seperti itu. “Kalau masyarakat langsung melapor, bisa mengurangi angka kejahatan kekerasan PPA di daerah ini,” tandasnya. (*/guf)

Boltim Zona Merah, Kegiatan Berpotensi Kerumunan Belum Diizinkan

Bupati Sam Sachrul Mamonto memimpin rakor terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyrakat (PPKM) di wilayah Boltim.

ZONA BOLTIM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama tim gugus tugas penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 menggelar rapat koordinasi terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Jumat (27/8). Dilaksanakannya rakor tersebut, dimana saat ini wilayah Boltim masuk Zona Merah penyebaran Covid-19.

Rapat yang digelar di ruang kerja Bupati Boltim itu, dipimpin langsung Bupati Sam Sachrul Mamonto dan Wakil Bupati Oskar Manoppo, dan dihadiri tim satgas Covid-19 yakni, Kapolres Boltim, Perwira Penghubung, Sekretaris Daerah, serta sangadi yang wilayahnya tinggi angka kasus covid-19.

Melalui rapat itu, bupati menyampaikan dalam upaya penegakan PPKM di wilayah Kabupaten Boltim, perlu dilakukan secara masif. Hal itu penting dilakukan sebagai bentuk kerja nyata pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Rapat yang berlangsung dengan protokol kesehatan itu juga menghasilkan sejumlah kebijakan yang nantinya akan diambil pemerintah daerah terkait dengan percepatan penanggulangan Covid-19.

“Pemerintah akan mengeluarkan surat edaran tentang penegasan penerapan protokol kesehatan. Selama Boltim zona merah maka tidak ada izin keramaian atau kegiatan, baik hajatan pesta atau kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan,” kata bupati.

Bupati juga berharap sinergitas semua pihak tetap terbangun dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19 khususnya di Boltim.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara yang di-update Kamis (26/8), total kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Boltim sebanyak 485. Rinciannya; 403 telah dinyatakan sembuh, 67 sedang dirawat dan 15 lainnya meninggal. Untuk peta sebarannya, Kabupaten Boltim menjadi satu-satunya daerah di Sulut yang berstatus zona merah atau resiko tinggi penyebaran Covid-19. (*/guf)

Wali Kota Kotamobagu Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Jembatan Monsi dan TPA Baru

Wali Kota Tatong Bara didampingi Sekda Sande Dodo meninjau lokasi pembangunan jembatan Monsi penghubung Kelurahan Mongondow dan Desa Poyowa Kecil.

ZONA KOTAMOBAGU—Wali Kota Kotamobagu, Ir Tatong Bara, Jumat (27/8) pagi, melakukan peninjauan lokasi rencana pembangunan Jembatan Monsi yang menjadi penghubung antara wilayah Kelurahan Mongondow dan Desa Poyowa Kecil dan Lokasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru, di wilayah Perkebunan Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kotamobagu, Claudy N Mokodongan, yang turut mendampingi Wali Kota Kotamobagu pada peninjauan tersebut mengatakan bahwa, pihaknya saat ini sedang menyelesaikan Detail Eginering Design (DED), untuk pembangunan Jembatan Monsi yang memiliki bentang panjang 80 Meter dan Lebar 9 Meter, serta anggaran sebesar kurang lebih 19 Milyar tersebut, rencananya akan dilaksanakan tahun depan “Pembangunannya sudah diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus. Insya Allah Tahun depan jika ada dana DAK bisa terealisasi, atau melihat kondisi keuangan pemerintah daerah melalui APBD,” ujarnya.

Wali Kota Tatong Bara turun langsung meninjau lokasi pembangunan TPA baru.

Sementara itu, untuk rencana pembangunan TPA Baru di wilayah Kota Kotamobagu, pihaknya juga masih akan masih melalukan peninjauan ke sejumlah lokasi lain di Kota Kotamobagu. “Tadi sudah dilakukan peninjauan ke lokasi rencana pembangunan TPA , namun tentunya juga masih akan dilakukan kajian kelayakannya, termasuk meninjau sejumlah lokasi lain yang menjadi alternatif untuk rencana pembangunan TPA baru di Kota Kotamobagu,” terang Mokodongan.

Pada kegiatan peninjuan tersebut, Wali Kota Kotamobagu juga didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kotamobagu, Ir Sande Dodo, MT, Asisten I Pemkot Kotamobagu, Drs. Teddy Makalalag, Asisten II Pemkot Kotamobagu, Sitti Rafiqah Bora, Asisten III Pemkot Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, SH, Kepala BPKD Kotamobagu, Pra Sugiarto Yunus, SP, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu, Bambang Irawan Ginoga, SE. (*/guf)

Didampingi Mekal, Wali Kota Kotamobagu Lihat Kondisi Eksisting Perkebunan Kopi Mobalang

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu Ir Tatong Bara bersama Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Meiddy Makalalag ST, meninjau area perkebunan kopi Mobalang, Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kamis (26/8) pagi.

Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (DPP) Kota Kotamobagu, Fenty D. Mifta, SP., kunjungan wali kota untuk melihat secara langsung area pengembangan tanaman kopi di wilayah Mobalang yang merupakan sentra produksi tanaman kopi di Kota Kotamobagu.

“Ibu wali meninjau lokasi ini untuk mengetahui kondisi eksisting lahan perkebunan kopi yang ada di wilayah Mobalang, terutama luas area perkebunannya,” ujar Fenty.

Area perkebunan Mobalang, lanjut Fenty memang sangat cocok untuk pengembangan tanaman kopi. Selain kondisi iklim yang mendukung, kondisi ketinggian dan kemiringan lahan juga menjadi faktor penting. Kami berharap petani-petani kopi di wilayah ini bisa terus mengembangkan area perkebunan kopinya untuk meningkatkan produksi tanaman kopi di Kotamobagu, terlebih tanaman kopi punya prospek yang sangat baik ke depannya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kotamobagu, Claudy N Mokodongan ST, yang ikut serta dalam kunjungan menambahkan perlu ada peningkatan infrastruktur jalan di area Mobalang. Ini penting untuk mendukung mobilitas dan akses transportasi ke wilayah ini.

“Dari kunjungan tadi jarak yang ditempuh dari Desa Poyowa Besar ke lokasi Mobalang sekitar 8 KM, yang teraspal baru sekitar kurang lebih 3 KM, masih ada kurang lebih 5 KM yang belum di aspal. Kami akan melakukan kajian terhadap kondisi ini, terlebih ruas jalan ke lokasi juga ada yang masuk ke wilayah daerah tetangga, sehingga perlu ada koordinasi terlebih dahulu, selain melihat kondisi keuangan daerah,” ucap Claudy. (*/guf)